The Implementation of Talak Ba’in Sughro towards Apostate Husband

The purpose of marriage is to form a happy and eternal family based on One Godhead. Marriage can be broken up because one party is Apostate, Apostasy can cause a problem in the household. In this study, the panel of judges decisions in accordance with the laws in Indonesia, namely Act No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law. The method used by juridical normative focuses on the inventory of positive law, legal principles and doctrines, legal findings in concrete, legal systematics, level of legal synchronization, comparative law. Research findings the Demak Religious Court based on its relative and absolute competence has the right to examine, decide, and settle the case at the first level, so it is appropriate if the Plaintiff registers the case with the Demak Religious Court, for divorce on grounds, religious conversion or apostasy which causes dissonance in the household . That the separation that occurred as a result of the apostasy of one of the husband and wife couples from Islam was a fasakh, not a fall in the divorce of Ba’in Sughro. The purpose of the research itself is to be able to present accurate data so that it can provide benefits and be able to solve problems

Law Protection on Wife Whose The Claims Fall Due To Husband Refuse His Recompensation On Implementing Of Divorce Pledge

Decision granting a divorce pledge would fall if the husband was reluctant oath within six (6) months from the date of the hearing determination pledge. The fall verdict carries legal consequences fall anyway recompensation lawsuit filed by the wife. This study aimed to analyze the norms of protection of women and seek forms of law protection that can be given by the Court on the lawsuit wife his recompensation fall due reluctant husband dropped the divorce pledge.This type of research is normative by using the approach of law (statute approach) and conceptual (conceptual approach), using primary legal materials in the form of norms related to the protection of women and secondary legal materials such as the results of previous studies as well as data obtained through interviews is analyzed with the theory of protection and legal certainty as well as apply the legal principle Similia Similibus and Res Judicata Pro Veritate Habeturand the principle is simple, fast and low cost in the hope of giving recommendations that can be implemented to address the issues of law covered in the study.The results showed no norms whose provide law protection to wives whose husbands due to the fall lawsuit his recompensation pledge reluctantly dropped the divorce. The court can give law protection in the form of provision of facilities in the areas of administration and law of procedure for the wife who would resubmit its case in accordance with the legal principle is simple, fast and low cost.Keywords: Law Protection; Wife; Recompensation Lawsuit, Fall; Divorce Pledge

Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam

The purpose of this study was to uncover how the principal's management in improving the quality of Islamic education. This research was conducted at Fathul Huda Middle School Sidorejo Sayung Demak. This type of research is field research using descriptive qualitative analysis research method, namely researchers observing and interacting directly with the principal, Islamic religious education teachers, administrative heads, Waka for the quality and development of human resources, Assistant Principal of Academic curriculum, and Assistant Principal of infrastructure facilities in junior high school Fathul Huda,  Sidorejo, Sayung, Demak.  This research used interview methods for, observation and collecting data documentation. Results showed that the administrative management of the principal in improving the quality of Islamic education has been implemented effectively, indicated by all elements of administrative management already running according to the program ranging from planning to supervision. The operative management of the principal in improving the quality of Islamic education has been implemented effectively, which is indicated by all elements of operative management running functionall

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PATTERN ON DAARUL QUR'AN ISLAMIC PRIMARY SCHOOL SEMARANG

The quality of human resources is very important for the progress of an institution. However, the quality of human resources in Indonesia is ranked the lowest in ASEAN based on Human Development Reports. Educational institutions, especially private ones, really need quality human resources in order to survive in organizing good and quality education programs and competing with existing public education. This research is qualitative research with the research subjects of the principal, teachers, employees, and several parties related to Daqu Primary School Semarang. Data was collected through participant observation, interviews, and documentation. The technique applied to measure the validity of the data is triangulation. Data analysis through data reduction; presenting and verifying data. It is found in human resource management research, especially in SDIT Daarul Qur'an Islamic Primary School Semarang, which has implemented HR management patterns including; HR planning, recruitment, types of selection, training and development programs, performance appraisals, compensation, health programs, HR relations programs effectively. In addition, the majority of Human Resources of this school are still fresh graduates and, these good human resources have an impact on the excellence of students achievement who are not only good in academic achievement but also in Tahfidz (memorization of the Qur'an)

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUA KANDUNGNYA

Pengangkatan anak adalah sebuah pengambilan anak dari anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan kekeluargaan, serta tidak menasabkan dirinya sebagai anak sendiri. Tetapi apakah akibat hukum pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya, dan bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan penetapan terhadap pengangkatan anak yang tidak diketaui asal-usul orang tua kandungnya tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan pendekatan studi kasus (case study), yaitu penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang, penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, subjek penelitiannya yaitu Hakim di Pengadilan Agama. Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengangkatan anak itu diperbolehkan selama dalam pengangkatan itu tidak membawa akibat hukum yang dilarang oleh Syariat Islam. Yang mana tidak memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dalam hak wali-mewali dan waris-mewaris. Dengan tujuan untuk mensejahterakan dan melindungi hak-hak anak dalam pembiayaan kehidupannya serta untuk memperoleh kepastian hukum dalam penctatan administratif. Maka dari itu Majelis Hakim mengeluarkan alasan dasar hukum Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dengan disikronkan PP No. 54 tahun 2007 tentang syarat-syarat pengangkatan anak, dan tidak serta merta begitu saja melainkan terdapat dalil Hukum Islam yang mendasarinya. Kata kunci: Pengangkatan Anak, Akibat Hukum,Pengadilan Agam

ALASAN-ALASAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP PASANGAN USIA NIKAH DI BAWAH UMUR PADA PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2018

Dalam Agama Islam tidak dijelaskan secara detail mengenai batas minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan, yang menjadi dasar adalah seseorang yang hendak menikah tersebut sudah dianggap mampu untuk melangsungkan pernikahan. Tetapi di Indonesia berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang didalamnya juga terdapat batasan minimal usia pernikahan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yaitu pada usia 21 tahun, hal ini dilakukan dengan alasan bahwa pada usia tersebut seseorang telah dianggap matang secara fisik maupun mental sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan. Pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah tersebut, apakah pertimbangan hakim pada perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Semarang selaku pihak yang memberikan dispensasi nikah agar mengetahui alasan diberikannya dispensasi nikah kepada pasangan yang belum cukup usia dan telah hamil sebelum menikah. Adapun studi literatur dilakukan dengan cara membaca buku-buku referensi yang membahas tentang pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah adalah berpegang pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 ayat 2, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, QS. An Nur ayat 32 serta kaidah ushul fiqh.Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pertimbangan Haki

Alasan- Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018

Dalam Agama Islam tidak dijelaskan secara detail mengenai batas minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan, yang menjadi dasar adalah seseorang yang hendak menikah tersebut sudah dianggap mampu untuk melangsungkan pernikahan. Tetapi di Indonesia berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang didalamnya juga terdapat batasan minimal usia pernikahan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yaitu pada usia 21 tahun, hal ini dilakukan dengan alasan bahwa pada usia tersebut seseorang telah dianggap matang secara fisik maupun mental sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan. Pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah tersebut, apakah pertimbangan hakim pada perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan Hukum Islam.Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Semarang selaku pihak yang memberikan dispensasi nikah agar mengetahui alasan diberikannya dispensasi nikah kepada pasangan yang belum cukup usia dan telah hamil sebelum menikah. Adapun studi literatur dilakukan dengan cara membaca buku-buku referensi yang membahas tentang pernikahan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah adalah berpegang pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 ayat 2, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, QS. An Nur ayat 32 serta kaidah ushul fiqh.Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pertimbangan Haki

Studi Islam II

Dalam studi Islam, ada yang dikenal dengan nama ibadah mahdah. Shalat, taharah, puasa, zakat dan haji adalah contohnya. Adapun dalam menjalankan ibadah mahdah tersebut, Islam sudah menetapkan syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk mengetahui bagaimana dan apa saja syarat-syarat dan rukun-rukun dalam menjalankan sejumlah ibadah mahdah tersebut agar ibadah yang tengah dijalankan dapat sesuai dengan tuntunan agama. Buku ini mencoba menerangkan dan menjelaskan kepada pembaca terkait ibadah mahdah tersebut yakni meliputi ibadah shalat, taharah, zakat, hingga haji dan umrah. Di samping menjelaskan ihwal syarat dan rukunnya, di buku ini dijelaskan pula terkait pengertian, dasar hukum, peranan, hikmah dan lain sebagainya berkenaan dengan masing-masing ibadah mahdah tersebut. Di buku ini, di bagian awal, pun dibahas seputar syariat dan ibadah secara global dalam studi Islam dan di bagian akhir dijabarkan terkait muamalah, jenis ibadah yang juga tak kalah penting dalam Islam. Buku ini bisa dibaca oleh kalangan mahasiswa atau pengajar terutama yang berasal dari lingkungan perguruan tinggi Islam. Selain itu, dapat juga dibaca oleh mereka yang berminat dengan studi Islam atau mereka yang ingin memperdalam pengetahuan keislamannya utamanya yang berhubungan dengan ibadah mahda

An analytical study of Abdullah bin Nuh response as modern ideologies

The development of modern ideologies particularly materialism, Marxism, and communism have become a matter of alarming since the early 20th century in Muslim world through colonization and imperialism. Indonesia as the one of the world’s largest Muslim population in the world did not miss on globalization of modern ideologies. Basically, Indonesia based on the Eastern and Islamic values, but after Western colonization, colonizers began to apply their ideologies in Indonesia through imperialism. As the result, clash has occurred between local ideologies and western ideologies. Abdullah bin Nuh was one of the Indonesian scholars who are concerned with the affairs of Muslim in particular his responds and critiques to modern ideologies. This study attempts at examining Abdullah bin Nuh’s views in materialism, Marxism, and communism. The approach of this study is based on textual analysis, using descriptive and analytical methods from various works of the subject under study. It seeks to discover several aspects of Abdullah bin Nuh’s thought of modern ideologies as well as Islamic thought such as the in coherent relationship of materialism, Marxism and communism, with Islamic worldview and perspective. This study concludes that Abdullah bin Nuh devoted his live to counter modern ideologies which were developed in Indonesia with presenting the understanding of those ideologies and its detrimental to social live in Indonesia. He also asserted Marxism and communism are misled ideology based on materialism which have difference culture and values with Eastern Muslim countries particularly Indonesia