Kelengkapan deridatif pada distribusi dalam ruang vektor

Dalam penyusunan tugas akhir ini yang menjadi latar belakang pembicaraan adalah topologi ruang vektor. Dengan pemahaman dari ruang vektor topologi dan aljabar dan topologi didefinisikan tentang ruang konvek lokal dan kemudian berpangkal dari itu pembahasan dikembangkan kearah distribusi beserta salah satu kelengkapannya tentang derivatif yang disajikan hanya sebagai unsur kelengkapan namun peinbahasan inti tetap pada su

EXTENT OF MINERALIZATION ORGANIC FERTILIZER ON SALT AFFECTED SOIL AND THAT IMPLEMENTATION ON TOMATO

Mineralization of organic fertilizers in saline soil is determined by the level of soil salinity. The higher levels of soil salinity, the lower the ability of organic matter mineralization. Evaluation mineralization levels assessed by the content of N, P, K, C-org in organic fertilizer. Research objectives were to assess the ability of the various formulas of mineralization of organic fertilizer to provide nutrients and suppress soil salinity. Nutritional NPK fertilizers are classified by grade. The results showed that the formula with high-grade organic fertilizer was obtained from a mixture of manure, compost, guano, and straw. High-grade organic fertilizer is not always effective as the controlling soil salinity and aggregate stability, but can increase the CEC and the availability of N, N Ammonium inhibits volatilization, decrese soil EC, but soil pH was increased. Mineralization rate of organic fertilizer on clay-textured soil (Rungkut and Sedati) more slowly than sandy soil (Buduran). Keywords: grade, mineralization, NPK, organic fertilizers, soil salinit

Students' Politeness to Lecturers in WhatsApp Application Measured Using Leech Maxim

 This study aims to describe student politeness in communicating or sending messages to lecturers through the Whatsapp application. This research needs to be carried out to obtain an overview of the application of politeness principles used by students in communicating. This research is descriptive qualitative research with instrumental case studies, the instrument used is Maxim Leech. The source of this research data is student texts sent to lecturers. The research data are sentences, phrases, or words that contain aspects of politeness by Leech's politeness principles. Data retrieval uses the note-taking method, while data analysis uses the high method. The basic analysis technique is a technique for direct elements that sorts text into several categories of data forms, namely sentences, clauses, phrases, and words. The results of this study indicate that all politeness maxims are not used by students in sending student Whatsapp messages to lecturers. . From the six Maxim Leech Principles, five of them are used by students in communication. The five maxims are tact maxim, approbation maxim, modesty maxim, generosity maxim, and agreement maxim. Of the five maxims used, the modesty maxim is most widely used compared to the other maxims. This shows that the politeness of students in a humble attitude exceeds other politeness. Research on student politeness can still be developed both in theory, methodology, and the depth of the discussion Keywords: politeness, WhatsApp, online learnin

Activation of Natural Zeolite as Water Adsorbent for Mixed-Adsorption Drying

Mixed-adsorption drying with material using zeolite is an option to improve product quality and energy efficiency of drying seeds. In this case, zeolite and seeds are mixed and fluidized by warm air as drying medium. The air will desorb water from seed, and at the same time, zeolite will adsorb vapor from air. Thus, the driving force of drying can be kept high. However, in Indonesia, the zeolite with high adsorption capacity is hardly found in market. This research studied the activation of natural zeolite using two different methods: by heating at 200-400oC, and adding NaOH 0.5-2.0 N. Results showed that the adsorbing capacity of zeolite activated by 1.0 N NaOH is 0.170 gr water/gr dry zeolite. While, by heating at 300oC for 3 hours, is 0.140 gr water loaded/gr dry zeolite. With the performance, zeolite can be used for drying application. Keywords: zeolite, fluidized, adsorption, drying, activatio

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Cipta dalam Bidang Batik di Kota Surakarta

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk 1) mendapatkan pemahaman arti Hak Cipta dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang- Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap kerajinan batik di Kota Surakarta dan 2) mendapatkan pengetahuan yang lebih valid [konkrit] terhadap akibat hukum dari pendaftaran Hak Cipta dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Batik di Kota Surakarta. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kampoeng Batik Laweyan, Kecamatan Laweyan, di Kota Surakarta. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian diskriptif, yaitu bagaimana pelaksanaan dari perlindungan Hak Cipta dalam bidang Batik di Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara (interview). Data sekunder berupa studi kepustakaan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data menggunakan penulis menggunakan analisa data kualitatif induktif dengan data yang telah diperoleh kemudian disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu: 1) Untuk meningkatkan pemahaman pengusaha atau perajin batik di Kampoeng Laweyan terhadap Hak Cipta di Kota Surakarta, diperlukan sosialisasi tentang Hak Cipta, secara rutin melalui seminar seminar yang diselenggarakan kerjasama antara Pemerintah Surakarta dan Forum Pengembangan Batik di Kampoeng Batik Laweyan agar pengussaha atau perajin batik di Surakarta dapat membedakan antara Hak Cipta dengan Hak merk. 2) Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Kerajinan Batik di Kota Surakarta, Bahwa sebenarnya timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Untuk masalah pendaftaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menetapkan dengan sistem deklaratif, dalam sistem tersebut setiap Hak Cipta atas karya yang didaftarkan akan memiliki perlindungan hukum, kekuatan hukum yang kuat didalam pembuktian, sedangkan bagi Hak Cipta yang tidak didaftarkan walaupun dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Jadi motif batik yang baru dan orisinil maka harus di daftarkan Hak Ciptanya ke dirjen HAKI untuk memperoleh perlindungan hukum yang sah. Sehingga Jika terjadi pelanggaran pembajakan terhadap motif motif batik maka dapat menuntut melalui jalur hukum dengan alat bukti otentik berupa sertifikat Hak Cipta motif batik

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK DENGAN PROMO BERHADIAH

Akhir-akhir ini masalah perlindungan konsumen mendapatkan sorotan tajam masyarakat, hal ini disebabkan karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha. Penelitian ini ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap upaya penipuan melalui promo berhadiah dan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen akibat penyalahgunaan promo berhadiah menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, perundang-undangan yang berlaku dan data dari Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian yang dapat di simpulkan adalah Analisis mengenai tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap upaya penipuan melalui promo berhadiah dan Analisa penyelesaian sengketa konsumen akibat penyalahgunaan promo berhadiah. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku usaha yang melakukan penipuan dengan menggunakan promo berhadiah dikenakan tanggung jawab seperti yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999. Sebagai konsekuensi hukum dari pelarangan yang diberikan oleh UUPK, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dididerita oleh konsumen tersebut. Dasar yang dapat dipakai untuk membuat pelaku usaha diwajibkan memberikan bentuk tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen dikarenakan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dijelaskan tentang hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK yang berupa : Hak atas informasi yang benar,jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak-hak ini lah yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh pelaku usaha sehingga tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu apabila pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara penipuan yang berkedok adanya undian dengan promo berhadiah wajib melakukan suatu tanggung jawab terhadap konsumen karena hal ini jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa pada umumnya dibagi menjadi 2 yaitu: yang pertama penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan dan yang kedua melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen akibat penyalahgunaan promo berhadiah diselesaikan melalui jalur non litigasi dengan mekanisme melalui LPKSurabaya. Hal ini dipilih oleh penggugat (konsumen) dikarenakan melalui jalur non litigasi lebih banyak kelebihannya disbanding melalui litigasi. Melalui non litigasi lebih murah dan efisien waktu, kerahasiaan juga tetap terjaga dengan baik serta kekuatan semua pihak seimbang dan kekuatan hukumnya pun bersifat final dan mengikat. Hal ini diatur dalam pasal 54 ayat 3 UUPK dengan cara didaftarkan ke BPSK, yang kemudian dalam pasal 57 UUPK BPSK mendaftar ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan eksekusi terhadap hasil putusan yang dihasilkan dari mediasi tersebu

Farmer Exchange Rate and Agricultural Land Conversion Analysis To Agricultural Sector Poverty in Indonesia

The agricultural sector poverty in Indonesia is affected by some factors like income and agricultural land area. Farmer exchange rate is an indicator of farmer welfare that can be a measurement of farmer real income. Farmer exchange rate tends to be increased from 2009 to 2013. Besides, the agricultural land area tends to decrease that time. Decreasing of agricultural land is caused by agricultural land usage conversion. This research aims to analyze direct and indirect effects of farmer exchange rate and agricultural land conversion toward agricultural sector poverty in Indonesia, with the objects of 33 provinces in Indonesia (excludes North Kalimantan) from 2009 until 2013. This research is using path analysis to obtain the result, with agricultural laborer variable and agricultural productivity as intervening variables. The result obtained that farmer exchange rate has a direct and indirect effect toward agricultural sector poverty, besides agricultural land conversion has an indirect effect toward agricultural sector poverty.Keywords: Farmer Exchange Rate, Agricultural Land Conversion, Agricultural Productivity, Agricultural Sector PovertyJEL Classification: I32, Q01, Q2