PROSPEK PELAKSANAAN ILLICIT ENRICHMENT TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Korupsi sebagai extra-ordinary crime memerlukan penanganan yang luar biasa untuk dapat mewujudkan pemberantasan korupsi yang optimal. Penindakan korupsi secara represif perlu mempertimbangkan 2 (dua) hal yakni aspek penjeraan bagi pelaku korupsi, dan pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini baru menyentuh aspek penjeraan bagi pelakunya, dengan memberikan sanksi pidana yang berat bagi siapapun yang terbukti melakukan korupsi. Semestinya penindakan terhadap korupsi tidak lagi difokuskan pada pelaku (follow the suspect), akan tetapi difokuskan pada pengembalian asset korupsi (follow the money). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Korupsi PBB (UNCAC) yang di dalamnya terdapat suatu norma yang mendukung mengenai pengembalian asset korupsi yakni illicit enrichment (peningkatan harta kekayaan secara tidak sah). Berdasarkan norma tersebut, memungkinkan dilakukannya perampasan asset tanpa adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa. Mekanisme ini menarik untuk dikaji, karena akan lebih efektif untuk memberantas korupsi, oleh karena tanpa harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan korupsi. Ketika terdakwa memiliki harta yang tidak sesuai dengan pendapatannya yang sah, dan ia tidak dapat menjelaskan sumber penambahan harta kekayaannya, illicit enrichment dapat diterapkan. Penerapan illicit enrichment ini didukung dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Permasalahannya adalah apakah penerapan pembalikan beban pembuktian ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia? Artikel ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah illicit enrichment mesti diterapkan sekalipun bertentangan dengan asas non-self incrimination oleh karena ada kepentingan yang lebih prioritas yakni pengembalian kerugian negara

ASAS LEGALITAS DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

This article discusses legal issues related to the history and process of the formation of the principle of legality which is a fundamental principle in criminal law in various countries, including Indonesia. Tracing the history and development of the principle of legality shows that the principle of legality is much influenced by the thoughts of philosophers from various countries. The purpose of the principle of legality is to provide guarantees and protection of human rights for citizens from the arbitrariness of the authorities in applying the provisions of criminal law. This research is a normative legal research using a conceptual approach that is grounded in theories / doctrines of legal experts used to answer legal issues / issues in this article. The analysis technique used in the writing of this article is a deductive analysis technique, and uses legal material collection techniques in the form of library research (library research) and internet search (cyber-research). The results of this study are a common thread among philosophers' thoughts which form the basis of the formation of the principle of legality, including in Indonesia which is still valid today in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code

Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bagi partai politik dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi, dan formulasi pertanggungjawaban pidana tersebut serta bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada partai politik selaku korporasi. Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi untuk penerapan pertanggungjawaban pidana koporasi bagi partai politik dan jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada partai politik selaku korporasiKata Kunci: partai politik, pertanggungjawaban pidana. korporasi ABSTRACTThis study aims to determine the arrangements regarding corporate criminal liability for political parties in the event of criminal acts of corruption, and the formulation of these criminal liabilities and the form of sanctions to be imposed on political parties as corporations. The results of this study are recommendations for the application of corporate criminal liability for political parties and types of sanctions that can be applied to political parties as corporationsKeywords: political parties, criminal liability. corporatio

KRIMINALISASI FENOMENA PENYIMPANGAN SOSIAL KUMPUL KEBO (SAMENLAVEN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

The public's reaction to the act of social deviation, gathering together often reaps various negative responses and tends to be vigilante (eigenrichting). Based on this, it is necessary that the act of gathering together is categorized as a crime through a criminalization policy. The Draft Criminal Code has listed this act as a crime of decency, but in its formulation it needs to be re-examined regarding its impact on society. This study aims to provide an analysis of the extent to which the criminalization of gathering kebo brings social impacts to the community. This research is a normative legal research with a conceptual approach. The data collection technique was carried out by literature study, namely studying primary legal materials and secondary legal materials. The analysis used in this research is prescriptive, to find out what should be done to answer the legal issues raised in this paper. The result of this research is that the criminalization of the act of gathering together needs to consider the social aspects of society

Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum dalam Persidangan Secara Elektronik

Writing this article will discuss the problems related to the implementation of electronic trials in the answer-and-responsibility agenda (oral-debate) and the agenda for reading decisions that do not realize the principle of an open trial. These problems make it difficult for the public to know the course of criminal case investigations in court. The research and writing of this article aims to understand the holding of electronic trials that are open to the public, and to find out the problems in the form of barriers to public access to obtaining information about court decisions. The writing of this article uses a normative research method, with a conceptual and statutory approach. The legal materials used in writing this article are primary legal materials and secondary legal materials. Keywords: Electronic Trial, Trial Open to the Public, Court Verdict.Penulisan artikel ini akan membahas terkait problematika dalam implementasi persidangan secara elektronik dalam agenda jawab-jinawab (secara oral-debate) dan agenda pembacaan putusan yang kurang mewujudkan asas persidangan terbuka untuk umum. Problematika ini membuat masyarakat menjadi kesulitan untuk mengetahui jalannya pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Penelitian dan penulisan artikel ini bertujuan untuk memahami dilangsungkannya persidangan elektronik yang terbuka  untuk umum, dan mengetahui problematika berupa hambatan akses masyaakat terhadap didapatkannya informasi mengenai putusan pengadilan. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan di dalam penulisan artikel ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kata Kunci: Persidangan Elektronik, Persidangan Terbuka untuk Umum, Putusan Pengadilan.   &nbsp

PROSPEK PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

This study aims to determine the existence of customary law specifically related to customary offenses in national criminal law and its implementation that has been applied so far, and to find out the prospects for its application after the HP bills have been implemented. The results of this research are to provide an overview of present and future

The Transition Of Legal Modernism Paradigm To Legal Postmodernism In The Digital Era

Abstract: Legal construction in Indonesia, which is largely influenced by the influence of the Continental European legal system, the Dutch heritage is identical with the nuances of legal positivism. The flow of legal positivism is in legal modernism, which is included in the form of written rules. The development of human civilization in modern times is so fast and gives birth to a modern digital civilization. The power of legal positivism is strong enough to solve legal problems that develop following the civilization of its people. The new paradigm that can be a solution to problems in this digital era is the post-modernism paradigm. Post-modernism opens up opportunities for diversity in the meaning of law. Rigid written law can be interpreted more flexibly with the context, so that within the framework of that meaning it becomes more flexible in solving problems that occur in society.Keywords: Modernism, Post-Modernism, Digital Era.Â

Kajian Terhadap Kewenangan Penetapan Tersangka oleh Hakim dalam Perkara Illegal Logging (Analisis Putusan No. 145/Pid.B/2014/PN.Dpu).

Artikel ini akan membahas terkait dengan kewenangan hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam tindak pidana kehutanan yang sejauh ini baru 1 (satu) kali diterapkan dalam Putusan Nomor: 145/Pid.B/2014/PN. Dpu. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penerapan kewenangan hakim untuk menetapkan tersangka di dalam pemeriksaan perkara illegal logging. Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yang akan berfokus pada ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan penetapan status tersangka dalam proses pemeriksaan di persidangan. Hasil dari penelitian ini adalah hakim dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam proses pembuktian apabila ditemukan fakta hukum yang mengarah kepada keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penetapan tersangka oleh hakim merupakan upaya khusus dalam pemberantasan tindak pidana perusakan hutan yang masih memerlukan sinkronisasi dengan ketentuan hukum acara pidana. Kata Kunci : Penetapan Tersangka; Hakim; Tindak Pidana Kehutana

Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan

The objective of punishment has evolved from the philosophy of retaliation (retributive) to justice-based remedies (restorative justice) (restorative justice). Restorative justice is a sentencing purpose that is oriented towards the recovery of victims of criminal crimes. In addition to focusing on victims, restorative justice also tries to seek the best solution for crime victims, and perpetrators, as well as the families of the perpetrators and the families of the victims. One of the strategies utilized to accomplish restorative justice is criminal mediation. This article will explain about prison mediation as an alternate settlement of small crimes. The method utilized in authoring this work is a normative legal research method comprising a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study are the need for written, clear and firm rules regarding penal mediation, and the application of penal mediation in minor crimes will bring benefits, namely preventing perpetrators from the negative impact of punishment, recovering victims, and supporting the realization of the principle of simplicity, speed and low cost. in the criminal justice process.Keywords: Restorative Justice; Penal Mediation; Criminal Case

Analysis of Forced Marriage as an Offense of Sexual Violence

Abstrak Fenomena pelaksanaan perkawinan secara paksa sebagai suatu fenomena sosial telah bergulir menjadi suatu fenomena hukum. Pemaksaan perkawinan dalam perkembangannya menjadi salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Artikel ini akan menganalisis tentang pemaksaan perkawinan sebagai jenis dari tindak pidana kekerasan seksual. Fokus kajiannya adalah berkaitan dengan pengertian tindak pidana pemaksaan perkawinan dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemaksaan perkawinan. Hasil dari penelitian ini adalah tindak pidana pemaksaan perkawinan merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia dan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Kata Kunci: Pemaksaan Perkawinan; Kekerasan Seksual; Pertanggungjawaban Pidana.   Abstract The phenomenon of forced marriage as a social phenomenon has turned into a legal phenomenon. In its development, forced marriage has become a form of criminal sexual violence as regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Sexual Violence. This article will analyze forced marriage as a type of criminal act of sexual violence. The focus of the study is related to the definition of the criminal act of forced marriage and the form of criminal responsibility for perpetrators of the criminal act of forced marriage. The results of this research are that the criminal act of forced marriage is a violation of human rights and is a form of criminal sexual violence. Keywords: Forced Marriage; Sexual Violence; Criminal Liability