ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERANAN ALOKASI DANA DESA (ADD) BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ABSTRACTThe purpose of this study was to determine the management of ADD, supporting factors, inhibiting factors for ADD management and the role of ADD for improving community welfare in Dawung Village, Tegalrejo District, Magelang Regency in 2018-2019. ADD management includes planning, implementation, administration, reporting and accountability. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The data validity technique used is a triangulation technique with sources. The data used are data sourced from interviews, documentation, and literature studies. The results showed that in the management of ADD, at the implementation, administration, and reporting stages, it was in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. While in the planning stage of the 4 indicators of conformity to planning, there is 1 indicator that is not appropriate. Then in the accountability stage of the 3 conformity indicators, there is 1 indicator that is not appropriate. Supporting factors for ADD management are budget transparency, financial management team performance, participation, and the existence of Siskeudes. Meanwhile, the inhibiting factors for ADD management are changes in the report format, delays in ADD disbursement, regulatory delays, Human Resources, and the lack of Siskeudes training. The role of ADD includes increasing the distribution of various aspects of income in rural communities, increasing and encouraging work and business opportunities for the community, as well as being able to encourage increased self-reliance and community participation in village development.Keywords: village fund allocation (add); management; role.ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan ADD, faktor pendukung, faktor penghambat pengelolaan ADD serta peranan ADD bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang pada tahun 2018-2019. Pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi dengan sumber. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan ADD, pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sedangkan dalam tahap perencanaan dari 4 indikator kesesuaian dengan perencanaan, terdapat 1 indikator tidak sesuai. Kemudian dalam tahap pertanggungjawaban dari 3 indikator kesesuaian terdapat 1 indikator yang tidak sesuai. Faktor pendukung pengelolaan ADD yaitu transparansi anggaran, kinerja tim pengelola keuangan, partisipasi, dan adanya Siskeudes. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan ADD yaitu perubahan format laporan, keterlambatan pencairan ADD, keterlambatan regulasi, Sumber Daya Manusia, dan Masih minimnya pelatihan Siskeudes. Peranan ADD meliputi meningkatkan pemerataan berbagai aspek pendapatan yang ada pada masyarakat desa, meningkatkan dan mendorong kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat, serta dapat mendorong dalam peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kata Kunci: alokasi dana desa (add); pengelolaan; peranan

Analisis Model Akuntansi Sektor Publik untuk Mencegah Kecurangan Penganggaran Keuangan

Tinjauan ini dimaksudkan untuk menemukan dan menggambarkan kualitas fraud yang terjadi di ruang publik di masa depan dan mengembangkan model penggunaan Penganggaran Sektor Publik untuk mencegah pungli yang terjadi di area publik dalam waktu yang terkomputerisasi. Eksplorasi yang diarahkan adalah penelitian survei tulisan yang diperoleh dari artikel-artikel yang layak untuk dijadikan bahan pemeriksaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri-ciri pemerasan di ruang publik yang terjadi di masa depan termasuk pemanfaatan kebingungan tentang tugas teknologi komputerisasi dalam pelaksanaan kewajiban pembukuan publik, penggunaan teknologi komputerisasi untuk meningkatkan kebebasan menyampaikan pernyataan yang keliru, pemanfaatan isu-isu di ruang publik blunder manusia dan tidak adanya informasi dalam pemanfaatan teknologi terkomputerisasi, memanfaatkan item teknologi canggih, untuk menyelesaikan kesalahan fraud. Pemanfaatan pembukuan sektor publik dapat mencegah fraud di area publik di masa depan dengan asumsi itu dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi pungli, seperti tanggung jawab eksekusi, dan pelaksanaan prosedur khusus, pendekatan dua pandangan, dan teknik pencegahan

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal pada Pengelolaan Persediaan Barang Habis Pakai (Alat Tulis Kantor) di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal pada pengelolaan persediaan barang habis pakai di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Pengelolaan barang dikatakan efektif apabila dalam menyelengarakan dan dalam mengurus kegiatan tersebut tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bisa mencapai tujuan perusahaan. Proses pengelolaan barang terdiri dari proses penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian atau pengeluaran, dan proses pengendalian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang dan data diperoleh melalui wawancara dan kajian pustaka dengan Bagian pengelola gudang Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal sudah berjalan dengan baik dan efektif, karena telah menerapkan unsur-unsur pengendalian internal

ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS DI KOTA MAGELANG PERIODE TAHUN 2001-2010)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor- faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang Periode Tahun 2001-2010. Penelitian berlokasi di Kota Magelang Propinsi Jawa Tengah. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diperoleh melalui website Direktorat jenderal perimbangan keuangan dan Kantor Litbang Kota Magelang, serta datang langsung ke Kantor Badan Pusat Statistik Kota Magelang.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas dibantu dengan software SPSS versi 16.0. Adapun variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD), Jumlah Penduduk (JP), Jumlah Industri (JI) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD), Jumlah Penduduk (JP), dan Jumlah Industri (JI) berpengaruh secara simultan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan uji parsial dengan uji t menunjukkan hanya variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang secara parsial berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan variabel selain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh secara parsial terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang

Efisiensi dan Efektifitas Partisipasi Anggaran pada SKPD DISPERPA Kabupaten Magelang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Tingkat dan kriteria efektifitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang tahun 2016-2019 sangat bervariasi, Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan yang terendah pada tahun 2016. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2017, 2018 dan 2019 di katakan efektif, tetapi pada tahun 2016 tingkat efektifitasnya masih sangat kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang masih sangat jauh dengan target anggaran belanja. Perbedaan ini terjadi karena adanya kebijakan pada tahun 2016 bahwa Dinas tidak melaksanakan hibah. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang menilai ketika kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan, maka kegiatan tersebut dikatakan efektif. Pelaksanaan anggaran belanja langsung Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2016-2019 secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Pelaksanaan anggaran belanja langsung tahun 2017-2019 dikategorikan sangat efisien. Hanya pada tahun 2016 dikategorikan cukup efisien. Pengelolaan anggaran belanja langsung sudah memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum

Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatan penerapan efektivitas SAKIP di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SAKIP di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang telah berjalan efektif. Pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dapat dilihat dari tingkat keberhasilan program kerja yang telah dilaksanakan

Analisis Penilaian Kondisi Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Periode Tahun 2015-2019

This study aims to analyze and assess trends in the financial condition of the Government of Magelang Regency which includes: financial factors and environmental factors. This study uses secondary data. The data analyzed includes data on financial reports in the Magelang Regency Government such as: balance sheet, APBD, budget realization reports, and operational reports. The analysis year period starts from 2015-2019. Analysis of the financial condition assessment using the Fiscal Tren Monitoring System (FTMS) model in the Magelang Regency Government. The research method used in this research is to use a descriptive approach based on secondary data processing and coupled with numerical analysis. The analysis technique in this research uses descriptive statistics, namely: presenting data in the form of tables, graphs, averages and percentage calculations. Analysis of the financial condition assessment using the FTMS model in Magelang Regency 2015-2019 shows that the financial factor includes 4 indicators consisting of 9 sub indicators. Of the 9 financial sub indicators, 5 sub indicators have the expected trend and 4 sub indicators have an unexpected trend. Furthermore, environmental factors consist of 1 indicator which includes 5 sub indicators. Of the 5 sub indicators, 2 sub indicators have the expected trend and 3 sub indicators have less expected trends for the assessment of the financial condition of the Magelang Regency government

PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI JAWA TENGAH

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini yaitu membuktikan seberapa besar pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap kinerja keuangan daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah baik secara parsial maupun secara simultan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil sebanyak 31 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian menggunakan model regresi linear berganda. Dalam penelitian ini variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil penelitian menunjukan bahwa DAU, dan DAK secara parsial berpengaruh pada kinerja keuangan daerah, sedangkan secara simultan PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa secara parsial hanya ada dua variabel PAD dan DAU yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu secara simultan variabel PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat

Badan Layanan Umum Sebagai Sebuah Entitas Akuntansi Sektor Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bahwa badan layanan umum sebagai sebuah entitas akuntansi sektor publik. Penelitian ini diawali dengan membahas pengertian, tujuan, asas, karakteristik, keistimewaan, jenis, persyaratan, perbedaan dengan yang lain, penetapan dan pencabutan, serta permasalahan yang terjadi. Selain itu, artikel ini juga mengenalkan tentang pengertian akuntansi dan perbedaan antara akuntansi sektor bisnis dan akuntansi sektor publik. Penelitian ini menggunakan literatur review dari berbagai sumber penelitian terdahulu, undang-undang dan peraturan pemerintah. Hasil penelitian ini mengusulkan kepada pemerintah dalam hal pengelolaan badan layanan umum harus didukung dengan peraturan pemerintah tidak tumpang tindih dan menggunakan standar akuntansi pemerintahan

Analisis Implementasi Siklus Dan Prosedur Pengelolaan Aset Tetap Di BPKAD Kota Magelang

Aset tetap adalah salah satu elemen yang harus dikelola dengan benar untuk menghasilkan informasi yang andal di wilayah laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada BPKAD Kota Magelang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 dapat dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kota Magelang sudah menerapkan 15 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Dan kelengkapan sumber dokumen sudah lengkap sehingga pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Magelang dengan Permendagri No. 19 tahun 2016 sudah sepenuhnya sesuai