PENGARUH PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN DAMPAKNYA TERHADAP WILAYAH PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Salah satu contoh sumber daya tidak dapat diperbarui yang memiliki peranan vital dalam aspek ekonomi di Indonesia ialah sektor pertambangan. Cadangan sumber daya batu bara yang mencapai 147,6 miliar ton tersebar di 21 provinsi di indonesia. pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai bahan awal untuk diolah lebih lanjut dan sebagai sumber daya energi memberikan dampak positif dalam peningkatan perekonomian, namun di sisi lain berdampak negatif seperti timbulnya pencemaran lingkungan. Untuk itu diperlukan kebijakan hukum yang dapat mengelola dan memanfaatkan potensi mineral dan batubara secara efisien, serta berwawasan lingkungan, untuk menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan tanpa membahayakan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Peraturan dalam UU Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara yaitu produk hukum yang akan mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia. Meski demikian, fakta di kondisi lapangan menjelaskan bahwa masih terdapat tindak pidana di sektor pertambangan yang belum terselesaikan dengan beberapa kasus diantaranya penambangan emas dan batuan secara ilegal. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk membahas permasalahan pengaruh penegakan hukum di bidang pertambangan serta dampak kegiatan pertambangan terhadap wilayah di Indonesia melalui studi literatur dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan topik yang akan dibahas, jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum normatif sosiologis yaitu melalui kajian terhadap perundang-undangan yang berlaku dan referensi lain seperti jurnal penelitian. Hasil setudi literatur dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan selain dapat mengangkat status ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelaku usaha pertambangan, nyatanya tidak selalu memenuhi persyaratan administrasi pertambangan dan masih memiliki sistematika kerja yang belum peduli lingkungan. Kata Kunci: Hukum pidana, UU Minerba, Dampa

Transaction in non-cash payments through Ovo application: an Islamic judgment study by the Mazhab Syafi'i

Along with the development of technology, nowadays payment can be done through smart phones with applications, those application enable transactions to pay for goods or services only through websites, credit cards or similar. OVO is one of smartphone applications available. The purpose of this article is to analyze OVO-related services in online transportation payments based on the perspective of shafi'i fiqh. The research method used is normative law, the specification of this study is descriptive analysis which is in the form of detailed and measurable exposure analyzed with an applicable legal norm, while data analysis techniques used is content analysis. The results show that based on the perspective of Ulema 'Syafi'iyah in terms of objectives and OVO application transactions, the contract used was a wadi'ah contract, but the OVO application according to the wadi'ah category of the user category in fiqh science was invalid because the user could not take money or balance on the application, while in theory the balance or money is should be the user's full ownership

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang dibentuk dengan tujuan sebagai pengawas lembaga keuangan serta mempunyai kontribusi yang besar untuk mencegah serta menanggulangi adanya fraud dalam bisnis investasi yang terjadi di masyarakat. Metode peneltian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun sumber hukum yang dipakai di penelitian ini ialah bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis deksriptif kualitatif. Peran pengawasan yang dilakukan OJK sudah ada sejak zaman Rasulullah saw yaitu dilakukan oleh lembaga hisbah, mempunyai fungsi sebagai pengawas yakni mengawasi tatanan kehidupan berekonomi dengan cara memberikan aturan hukum yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan investasi sendiri sangat dianjurkan dalam Islam, selain untuk mempersiapkan bekal untuk masa yang akan datang, investasi juga penting dilakukan agar harta yang dimiliki terus berputar sehingga investasi harus dilakukan dengan cara yang benar dan terhindar dari fraud

Rancang Bangun Aplikasi Antrian Poliklinik Berbasis Mobile

Antrian konvensional sudah menjadi polemik yang umum di masyarakat. Lamanya proses dan waktu tunggu antrian sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Pada instansi kesehatan seperti rumah sakit dan poliklinik, dimana pasien juga diharuskan mengantri, dapat berpengaruh pada kondisi pasien. Sistem pendaftaran online yang ada hanya menyediakan pengambilan nomor antrian, namun untuk proses menunggu antrian masih harus datang ke lokasi. Sistem yang ditawarkan memiliki kelebihan pada pilihan variasi jadwal poliklinik, dan pemberian informasi antrian yang sedang berjalan. Pada penelitian ini membahas tentang perancangan dan pengembangan sistem antrian poliklinik yang berbasis pada mobile phone, sehingga pengguna dapat mengakses sistem kapanpun dan dimanapun. Perancangan menggunakna metode MVC untuk memisahkan antara data dan tampilan serta cara pemrosesannya. Pengembangan aplikasi menggunakan hybrid mobile web framework yang dapat digunakan untuk pengembangan multiplatform. Pengujian sitem menggunakan White Box, Black Box, dan Usability Testing telah menunjukkan bahwa struktur dan hasil desain sistem dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan.   Abstract The conventional queue has become a common polemic in society. The length of processes and waiting time of the queue is very disturbing on daily activities. In health agencies such as hospitals and polyclinics, where patients are also required to queue up, may affect the patient's condition. Existing online registration system only provides queue number retrieval, but for the waiting process, the queue still has to come to the location. The offered system has advantages over the choice of polyclinic schedule variations, and the provision of queue information is running. This research discusses the design and development of a polyclinic queuing system based on a mobile phone so that users can access the system anytime and anywhere. The design uses the MVC method to separate data and display and how to process it. Application development using hybrid mobile web framework that can be used for multiplatform development. System validation method is using White Box, Black Box, and Usability Testing has shown that the structure and results of system design can be implemented well, so the system can run as needed

Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perjanjian pengadaan Barang/Jasa dengan prinsip hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang disebut dengan prestasi. Jika prestasi tersebut tidak dipenuhi atau adanya wanprestasi salah satu pihak pada akhirnya akan menimbulkan sengketa diantara para pihak. Berkaitan dengan itu, masalah pokok yang dikaji adalah bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  prespektif hukum ekonomi syariah. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang berbasis pada data sekunder.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  prespektif hukum ekonomi syariah  dilakukan melalui jalur Non litigasi (Konsultasi, Mediasi dan atau Arbitrase (dalam hal ini Badan Arbitase Syariah Nasional), sedangkan jalur Litigasi dapat diajukan di Pengadilan dalam hal ini kompetensi absolutnya adalah Pengadilan Agama, melalui gugatan sederhana atau gugatan acara biasa. Â

Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Dibidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

One of the environmental issues that affect the management of natural resources is mining activities. Based on Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining began to open new horizons regarding the juridical aspects of mining management from its environmental aspects as well as being discussed about the independence of Indonesian mining. The role of the government in the formulation of environmental management supervisory policies must be optimized because natural resources have a very important role, especially in the context of increasing state revenue through clear and fair mechanisms of taxes, levies and profit sharing, and protection from ecological disasters. In line with regional autonomy, the gradual delegation of authority from the central government to regional governments in natural resource management is intended to increase the role of local communities and maintain environmental functions. The method in this research is normative legal research. The source of law used in this research is secondary legal material obtained by conducting literature review. Data analysis in this research is by qualitative analysis. Based on the contents of the discussion related to the supervision of environmental management in the mining sector based on Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining covering environmental management, reclamation and post-mining including environmental management and monitoring in accordance with environmental management documents or environmental permits that are owned and have been approved; arrangement, restoration and improvement of land in accordance with its allocation; stipulation and disbursement of reclamation guarantee; post mining management; stipulation and disbursement of post-mining guarantees; and compliance with environmental quality standards in accordance with statutory provisions

Transaksi Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

The increasingly widespread development of the digital era has led to changes in the payment system which then affects the economic behavior of the community in line with the increase in various services that facilitate economic activity. An example is the emergence of crypto currency or Cryptocurrency as a digital currency that has almost the same function as other currencies. The thing that distinguishes this digital currency from conventional currencies in general is that it does not have a physical form of money like currency currency but only a block of data bound by a hash as validation. Although it provides a number of advantages for its users, the existence of cryptocurrencies in Indonesia itself is still experiencing pros and cons in terms of regulation and legality, especially from the point of view of Islamic law for its use. Therefore, this study was conducted to review cryptocurrencies that are widely used in transactions, especially investments from the perspective of Islamic law. This research is a qualitative library research. The data analysis technique used is descriptive-analytical with a normative juridical approach to Islamic law. Based on a number of references used in this study, it is known that investing with cryptocurrencies has a very high risk because its value can go up or down drastically and unpredictable. Meanwhile, from the point of view of Islamic sharia law, the law of this cryptocurrency transaction is haram lighairihi

Paradoks Kewenangan dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi

Regulasi membatasi hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi. Namun, Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020 (PKPU 389) justru mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh nasabah pemegang polis. Dengan menggunakan metode normatif terhadap data sekunder, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) justifikasi kewenangan atribusi mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi hanya diletakan kepada OJK serta (2) untuk menemukan alasan majelis hakim mengonstruksikan kreditur berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahan asuransi di dalam PKPU 389. Riset ini menemukan PKPU 389 kontradiktif dengan UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian. Tafsir original intens meletakan kewenangan ini hanya kepada OJK sebagai entitas tunggal untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Implikasi diferensiasi fungsional melalui model unified supervisory, penerapan paradigma national economic walfare state, dan kebutuhan lembaga penyeimbang untuk melindungi disparitas kepentingan adalah causa prima diletakannya monopoli kewenangan pengajuan PKPU terhadap perusahaaan asuransi kepada OJK. Kewenangan ini merupakan atribusi yang diberikan oleh original legislator hanya kepada OJK, sehingga tidak ada subjek yang dapat mengajukan PKPU diluar OJK