KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NOMOR 01 TAHUN 2008

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (a) memberikan analisis mengenai kesadaran hukummasyarakat (para prinsipal) terhadap mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di PengadilanAgama Bogor; (b) mengetahui bagaimana implementasi Hakam dalam mediasi pada penyelesaianperkara perceraian berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian,kesadaran hukum masyarakat terhadap lembaga mediasi dinilai cukup baik. Kesadaran tersebuttergantung kepada kepentingan mereka terhadap pengadilan agama. Lembaga mediasi bukanmerupakan satu-satunya penentu terhadap tercapainya kesepakatan damai dalam berperkara. Upayahakim dalam mengimplementasikan hakam guna membantu menekan angka perceraian sudahmaksimal. Hakam hanya diterapkan pada kasus perceraian dimana syiqaq benar-benar munculsebagai alasan perceraian. Adapun mediasi lebih ditekankan pada penyelesaian permasalahan yangbersifat materi (meskipun juga dalam bidang perceraiannya) sehingga penerapan hakam dilakukanhanya terhadap perselisihan yang memuncak dan membahayakan. Hal ini sejalan dengan anjuranpada Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk perkara perceraiandimana kedua pihak sama-sama menginginkan perceraian, hakim akan lebih baik untuk melanjutkanproses persidangan tanpa harus melalui proses mediasi untuk mewujudkan penyelesaian sengketayang lebih cepat, murah, dan biaya ringan (konsideran PERMA)

Problems In Managing Waqf Endowment Asset In Bogor Regency

This article examines the role and function of Nazhir (guardian of endowment) in the empowerment of waqf objects in the Legal District of Bogor Regency, West Java, Indonesia. The aim is to increase Nazir's professionalism in increasing the productivity of waqf assets to be able to provide maximum benefits to the general public (ummah) in a sustainable manner. In Bogor district, there are waqf assets in the form of land totaling 5,686 locations within land areas of 4,433,860 M2. With such a large number of waqf assets, if managed professionally, the waqf will certainly be able to bring the sustainability of the Ummah economy, especially the sustainability of education for the younger generation. However, as this study found, only a few Nazhirs in the Bogor Regency area who have begun to develop productive waqf assets. The majority of Nazirs still use the old pattern which is not conducive to the development of the productivity of waqf property. Therefore it is necessary to optimize the role and function of Nazhir through continuous coaching by the Indonesian Waqf Board (BWI). In the form of (1) meetings in the context of coaching, (2) training activities, and (3) socialization related to the latest regulations regarding the management of waqf objects.Problems in Managing Waqf (Endowment) Assets in Bogor Regency. This article examines the problematics of empowering waqf objects in Bogor Regency. The aim is to increase the productivity of waqf property so that it can provide maximum benefits to the general public (ummah) in a sustainable manner. With such a large number of assets, if managed professionally, the waqf is believed to be able to become a pillar of the people’s economy, especially in alleviating the problem of poverty in Bogor Regency. This study found the fact that among some key problems that could hinder the development of the waqf function in Bogor Regency was the less optimal role and function of Nazhir in developing waqf assets productively. Therefore, the involvement of the Indonesian Waqf Board (BWI) is urgently needed to improve Nazhir’s competence in managing waqf assets in more productive ways

Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Upaya Peningkatan Kinerja Perguruan Tinggi

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan program pemerintah yang memberikan hak belajar tiga semester kepada mahasiswa seluruh Indonesia di luar program studi. Program tersebut diberikan oleh Pemerintah    melalui perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan tujuan peningkatan mutu pembelajaran sekaligus kemampuan  lulusan dalam mengabdikan ilmunya di masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan di lingkungan perguruan tinggi serta mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya bagi program studi yang sudah berpartisipasi dalam melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta metode empiris dengan observasi dan wawancara terhadap berbagai pihak yang berkepentingan di lingkungan kampus yang telah melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan sasaran untuk meningkatkan pembelajaran serta mutu lulusan dalam pelaksanaannya belum maksimal karena masih terdapat mitra perguruan tinggi yang belum melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta belum tersedianya fasilitas teknologi yang disiapkan oleh perguruan tinggi guna mendukung hal tersebut. Adapun hambatan dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diantaranya sosialisasi dan interaksi pemahaman mahasiswa dan dosen serta fasilitas program pendukung yang belum maksimal. Selain itu, sinyal jaringan internet pun menjadi kendala

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BOGOR DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Narkoba adalah singkatan dari narkotika  dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang diberitahukan khususnya oleh Departemen Kesehatan Indonesia adalah Napza singkatan dari Narkotika Psikotropika dan  Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba atau Napza sama halnya sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan pada penggunanya. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kepada pelajar tentang bahaya narkoba. Diketahui dari angka pemakai narkoba yang terus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar penggunanya adalah kalangan remaja. Karena banyaknya penyalahgunaan narkoba, kini narkoba tidak hanya digunakan dalam bidang kesehatan saja. Namun sering kali digunakan dalam berbagai alasan diantaranya data yang digunakan adalah dengan meneliti berbagai informasi yang disatukan dari media masa yang diperkuat dengan sumber yang ada di buku menjabarkan apa itu bahaya narkoba, faktor penyebab narkoba dikalangan remaja, upaya mengatasi narkoba, hasil penulisan menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan para anak muda menyalahgunakan narkoba diantara faktor keluarga yang kurang memperhatikan anaknya dan juga faktor lingkungan dapat berpengaruh besar. Dengan pendidikan Agama sebagai tembok paling kuat mencegah penyalahgunaan narkoba

Implementation of Law Enforcement for Business Crime Which is Performed by Illegal Foreign Work

The main purposes of this study are: 1) To find out and analyze the forms of business crimes committed by illegal Foreign Workers related to violations of Immigration laws. 2) To find out and analyze immigration law enforcement against illegal Foreign Workers who commit immigration violations. The research method used in this study is a normative juridical study that takes a qualitative approach that looks at and analyzes the legal norms in existing legislation and sociological research as supplementary data to the primary data.The results of this study are: 1) Business crimes committed by illegal foreign workers related to immigration violations, namely the implementation of the Asean Economic Community (AEC) and the introduction of a visa-free policy to encourage and enhance economic growth have an impact on the uncontrolled presence of illegal foreign workers in Indonesia where from the implementation of the AEC and the implementation of the visa-free policy many of the foreign citizens, especially from China who abuse the visa-free policy that should be used for travel but instead used to find work/conduct business activities in Indonesia. 2) Immigration law enforcement against illegal Foreign Workers who commit violations of immigration criminal acts can be prosecuted in two ways, namely the prosecution process in a court or pro justitia and administrative or immigration act

PREVENTION AND ERADICATION OF DRUG TRAFFICKING IN INDONESIA

Many countries including Indonesia have concerned about the increase of drug trafficking. Currently Indonesia has been in the situation where there is an “Emergency on Drugs Trafficking”. Lot of efforts to solve and prevent the growth of drug trafficking has been done to save young generation. Criminal Acts on Drugs which have been spread out need to be cut off because the drug trafficking has happened nationally and even has crossed international boundaries. The Aims of this research are to identify and analyses necessary actions to prevent and solve the drug trafficking. Then, to find an ultimate solution in handling arising obstacles within such prevention and eradication of drug trafficking in Indonesia. This research uses a juridical normative approach method which reviews theories, concepts, legal principals, and prevailing rules and regulations. Moreover, it also applies an empirical approach as supporting study to gain more factual data.In conclusion, illegal drug trafficking has become both national and international social issue and even a legal issue in society. Certain legal actions are required to take to prevent and solve the drug trafficking in Indonesia, which one of them is by rules and regulations. Law Number 35 of 2009 regarding Drugs is a legal basis for the prevention and eradication of drug trafficking in Indonesia.The research limitation is focus on increasing and preventing drugs should be supported by all parties of the family, community and government.Drugs is an international and national case that is difficult to overcome considering their networks are hidden and require special skills where necessary national and international cooperation so that drug circulation can be overcome quickl

The Implementation of Waqf as ‘Urf in Indonesia

As a tradition that has been practised for a long time, waqf or endowment is clear evidence that Muslims in Indonesia are developing through this worship. However, what if the waqf is in the form of a mosque, Islamic school, and grave (3M’s waqf). It is an unusual thing in the contemporary Islamic tradition, but its existence persists. Meanwhile, 'Urf as one of the legal propositions in establishing Islamic law has known the concept and has been practised for generations in suburban areas where most of the population is Muslim. This tradition is then accommodated in Law Number 41 of 2004 concerning endowment, which contains land endowment and endowment organiser (nazhir). This paper examines the tradition of endowment in Indonesian society to benefit mosques, Islamic schools, and graves. By using the historical and analytical-conceptual approaches, this paper will analyse waqf in these three forms. The results of this study can be taken into consideration by stakeholders in developing strategies for strengthening and empowering 3M's donated land to create benefits for the Indonesian since 3M’s endowment is commonly found in Indonesian society.

ANALISIS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA ANGGOTA POLRI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya serta peraturan pelaksanaannya tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas tentang perkawinan berbeda agama, tetapi jika dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi pada proses izin perkawinan dalam lingkup Polri dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya pencatatan perkawinan terhadap anggota Polri yang berbeda agama/kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait   perkawinan   yaitu hukum perkawinan beda agama tidak diperbolehkan atau dilarang pelaksanaannya karena bertentangan dengan Undang- Undang     Nomor     16     Tahun      2019 tentang      Perubahan      Atas      Undang-undang      Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga hukum agama yang diakui di Indonesia seperti Islam, Katolik dan Hindu. Perkawinan beda agama adalah hal yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan dikeluarkannya aturan tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan/kerugian (mafsadat) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan (maslahat) yang ditimbulkan

LEGAL STUDY OF RELIGIOUS COURT'S AUTHORITY IN THE REJECTION OF ITSBAT MARRIAGE AND LEGAL CONSEQUENCES ON CHILDREN IN RELIGIOUS COURT

Marriage registration aims to create order in society and also confirms the legal position of husband and wife. Meanwhile, almost every year there is always an underhand marriage whose marriage isbat is requested at the Religious Court. Itsbat is carried out by the perpetrators with different motives and reasons. According to the fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 10 of 2008 concerning Underhand Marriage or commonly referred to as unregistered marriage, it is considered not to comply with the provisions of the legislation and often has a negative impact (madharat) on the wife and/or children they give birth to in relation to their rights. such as livelihood, inheritance rights and so on. Therefore, it is necessary to grant an itsbat for unregistered marriages, but not all marriage attributions can be granted by a judge in the Religious Courts. Based on the results of research from library and field data, the results obtained, that the Panel of Judges of the Bogor Religious Court in granting itsbat marriage, was carried out carefully and used the precautionary principle that still adhered to the principles of the Religious Courts. Meanwhile, the civil status of the child in several legal considerations is charged with legal responsibility to the parents of the child as long as the child's civil status can be accounted for. In some other legal considerations, the civil status of the child follows the civil status of the mother/wife

Problems in Managing Endowment Asset in Bogor Regency, West Java, Indonesia

This article examines the role and function of Nazhir (guardian of endowment) in the empowerment of waqf objects in the Legal District of Bogor Regency, West Java, Indonesia. The aim is to increase Nazir's professionalism in increasing the productivity of waqf assets to be able to provide maximum benefits to the general public (ummah) in a sustainable manner. In Bogor district, there are waqf assets in the form of land totaling 5,686 locations within land areas of 4,433,860 M2. With such a large number of waqf assets, if managed professionally, the waqf will certainly be able to bring the sustainability of the Ummah economy, especially the sustainability of education for the younger generation. However, as this study found, only a few Nazhirs in the Bogor Regency area who have begun to develop productive waqf assets. The majority of Nazirs still use the old pattern which is not conducive to the development of the productivity of waqf property. Therefore it is necessary to optimize the role and function of Nazhir through continuous coaching by the Indonesian Waqf Board (BWI). In the form of (1) meetings in the context of coaching, (2) training activities, and (3) socialization related to the latest regulations regarding the management of waqf objects