Konsekuensi Hukum Pemasaran Dan Jual Beli Rumah Dalam Proses Pembangunan (Studi PT. Pratama Hutama Jaya)

Pemasaran dan penjualan rumah yang masih dalam tahap proses pembangunan atau belum ada fisiknya tidak bisa dilakukan secara bebas, karena sudah diatur informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat dalam melakukan pemasaran tersebut. Diantara informasi yang wajib disampaikan tersebut, seperti alas hak tentang tanah, informasi yang jelas mengenai prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dijanjikan, dan sebagainya. Kemudian dalam melakukan penjualan rumah yang masih dalam tahap proses pembangunan tersebut dapat dilalukan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah. Adapun persyaratan hal yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian pendahuluan jual beli setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status pemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, kepemilikan izin bangunan induk, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dan keterbangunan perumahan paling sedikit 20%. Namun dalam praktik, pengaturan pemasaran dan penjualan rumah yang masih dalam tahap proses pembangunan tersebut tidak efektif ditaati oleh pengembang (developer). Penelitian ini bertujuan: Pertama, untuk menjelaskan pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap pembangunan di PT Pratama Hutama Jaya. Kedua, untuk menganalisis konsekuensi hukum pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap pembangunan bagi PT Pratama Hutama Jaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan kategori efektivitas hukum yang akan diuji efektivitas keberlakuannya terkait norma tentang pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap proses pembangunan. Hasil penelitian ini bahwa syarat informasi pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap pembangunan berdasarkan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak berjalan di PT Pratama Hutama Jaya. Untuk syarat informasi dalam pemasaran tidak semua dimuat dalam media pemasaran rumah. Kemudian untuk penjualan rumah tidak dibuat perjanjian pendahuluan jual beli rumah. Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap pembangunan bagi PT Pratama Hutama Jaya berdimensi administrasi, pidana dan perdata. Dalam konteks sanksi administrasi dan pidana ada dasar hukumnya dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk konteks perdata inisiatifnya datang dari pihak yang merasa dirugikan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI PERBANKAN

Perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, dimana pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah-masalah yang timbul dari transaksi tersebut, Bahkan nasabah sering berada dalam pihak yang dirugikan, misalnya transaksi dengan menggunakan kartu kredit, adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut, perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang kartu kredit membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keluhan dari nasabah mengenai suku bunga yang tidak sesuai, hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi dan tagihan kartu kredit melebihi harga yang dibayar oleh konsumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan belum terlaksana dengan baik karena adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut, perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang kartu kredit membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keluhan dari nasabah mengenai suku bunga yang tidak sesuai pada saat perjanjian, hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi dan tagihan kartu kredit melebihi harga yang dibayar oleh konsumen. Hambatan dan Upaya adalah dilihat dari sisi pelaku usaha, dilihat dari sisi nasabah selaku konsumen, dilihat dari sisi lain, kurang berperannya pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan terhadap nasabah dan upaya yang dilakukan untuk terhadap perlindungan hukum tersebut adalah meningkatkan kesadaran pelaku usaha (nasabah) dan tahap mediasi. Bank dalam memberikan perlindungan kepada pemegang kartu kredit (card holder), harus lebih menitik-beratkan pada pembuatan produk kartu kredit

IMPROVING ABILITY TO SPEAK MOTHER TOUNGE THROUGH USE OF MINANGKABAU CREATION

This study aims to describe the process and learning outcomes through the use of song creation Minangkabau in improving the ability to speak the child's mother. This research is conducted in TK Nurul Hidayah., Bukittinggi- West Sumatra in January until February 2017. The subjects were students group B were 17 children. This study uses research methods Action research, from comprising: a) planning, b) actions and observations, c) reflection. Conducted over 16 sessions that are divided into two cycles. Data was collected through tests, observations, interviews and documentation study. Data analysis techniques used in this research is the analysis of qualitative and quantitative data. Quantitative data analysis used to determine the percentage of children's ability to speak their mother tongue after the action. the results showed an increase in children after learning to use the song Minangkabau creations. pre-actions are performed to determine the percentage of children's mother tonge by 47, 43%, increased to 68.38% after the cycle for the First, and increased to 87, 50% after the second cycle. The ability to speak their mother tongue can be developed through the use of song creation Minangkabau, where the song creations Minangkabau can attract children to use their imagination so that he is able to express ideas. Minangkabau creations song is a fun activity for young children

Perspektif Hukum Persaingan Usaha terhadap Diskriminasi Harga Penjualan Barang pada Pasar Kaget dan Pasar Tradisional

The problem in this research, how is the regulation, the selling price of goods in shock market in traditional markets, and the perspective of business competition law. and the legal consequences caused by these prices. The purpose of research on how the flight system, the sale price of goods in shock markets and traditional markets and the legal prices caused by these nationalities. The method to achieve the goal is to conduct sociological law research, which is to see the implementation of laws in society. The results of the national research that took place in Pasar Kaget with traditional markets on basic food items. Small entrepreneurs who are in traditional markets feel disadvantaged by market traders who are shocked because market traders are surprised to give cheaper prices to consumers for the same goods. Thus the traditional market has more consumers. This happens because the law of business competition gives privileges to small traders to exercise a monopoly, which in this case is an airline. The legal consequence of the existence of a shock market is that because its establishment is not in accordance with criteria such as traditional markets, it is difficult to carry out supervision by the relevant officials, even though between traders and the principles of symbiotic mutualism. It is recommended that the government amend this law because with the freedom of small entrepreneurs that are detrimental to other small rulers

Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Cipta Film dan Lagu Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Target partners priority issues to be resolved is increased knowledge of high school students in Al-Huda Pekanbaru concerning the legal protection of copyright movies and songs are bought and sold in the form of pirated VCDs by Act No. 28 of 2014 on Copyright. Method of implementation of community service is to use the lecture method, dialogue and discussion. Partner participation in community service activities is by providing time, providing a place, as well as presenting the students as a participant. For the proposer, outcomes that will be achieved is in the form of the publication of scientific articles, as well as teaching material for enrichment courses Intellectual Property Law and can not be separated from the manifestation of Tri Dharma college. The conclusion is that the implementation of community service activities have been 'successfully' implemented and the benefits can be felt directly by the participants, which is to increase the knowledge of students at SMA Al-Huda Pekanbaru concerning the legal protection of copyright movies and songs based on Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright. It can be seen from the answers of the participants in the questionnaire given after the implementation of the activities. Of the 32 participants, 98.2% answered have understood. Her advice is preferably routine activities with this theme executed by the target audience is not only the students but also the general public, so that people can know and understand the legal protection of copyright movies and songs based on Law Number 28 Year 2014 on Copyright

Perancangan Sistem Keamanan Kain Tradisional Lampung Berbasis Sensor PIR

Abstract--The museum is a place to store historical relics that are very important as evidence that these relics are true. Museums are also a means for a country to show the public about the relics of historical objects which are treasures and must be preserved. Lampung Province State Museum, is one of the museums in Indonesia. One of the relics that must be preserved in this museum is the traditional Lampung cloth which is still there and is a legacy for the people of Lampung. The Lampung Museum has a collection of traditional Lampung fabrics whose safety conditions are still a problem for the Lampung Museum management, where there is a lack of care and it is easy for visitors to touch and change the layout of these items. This can cause damage and changes to the collectible. Therefore, the Passive Infra Red (PIR) sensor-based Security System is a tool designed to maintain the security system of the Lampung Province State Museum object "Ruwa Juwai", by using a PIR sensor which can detect the presence of infrared rays which will be detected by the sensor and then will activate the buzzer and LED as output. The design of the PIR sensor-based security system tool is carried out by observing the infrared sensor detected on the PIR sensor and the output on the security system tool in the form of a buzzer and LED.Keywords--Lampung Museum, Security System, Passive Infra Red Sensor &nbsp

Isolation and Purification of Raw Starch Degrading Enzyme from Endophytic Fungi and its Application for Glucose Production

Raw starch degrading enzymes are enzymes that degrade polymers of raw starches to smaller molecules of oligo saccharides. Fifty-two strains of endophytic fungi were isolated from tropical plant trees in Malaysia and screened for raw starch degrading enzyme activity. Twelve endophytic strains with the ability to degrade raw starches as indicated by size of clear zone formed on Czapek-Dox medium were obtained. Three strains were found to be good raw starch degrading enzyme producers based on the ability to degrade raw starches. Raw sago, potato and rice starches were found to be appropriate substrate for enzyme production. The three strains of endophytic fungi were identified as Gibberella pulicaris using 18S rRNA sequences and, Acremonium sp. and Synnematous sp. taxonomically, respectively. Comparison of their degradative activity on raw and gelatinized starches, substrate specificity, optimum pH and product of hydrolysis showed that Acremonium sp. had a broad activity towards both small and large sized granules of raw starches while G. pulicaris and Synnematous sp. were dependent on the granule size and structures of starches. The enzyme from Acremonium sp. is unique since it does not depend on the granule size and structures of starches. The results showed that the enzyme from G. pulicaris and Acremonium sp. were raw starch degrading glucoamylase, an exo-acting enzyme which solely yielded glucose while enzyme from Synnematous sp. was raw starch degrading a-amylase, an endo-acting enzyme which yielded a mixture of glucose and maltose. Consequently, raw starch degrading glucoamylase was more efficient than raw starch degrading a-amylase. Both glucoamylase and a-amylase showed the highest degradation rate on raw rice starch. Based on the substrate specificity, degradative pattern and product produced, the Acremonium sp. was selected and pursued to produce raw starch degrading enzyme. The optimum conditions for enzyme production based on carbon and nitrogen sources were studied. Results showed that the highest raw starch degrading enzyme activity was observed when the Acremonium sp. were grown in shake flask culture of broth medium at 120 rpm, 30°C for 5 days and yielded glucoamylase activity of 67 U/ml. The enzyme was induced in broth medium by the addition of raw sago starch as its carbon source and peptone and sodium nitrate as nitrogen sources. Acremonium sp. showed maximum enzyme activity when grown at pH 5.0, 30°C for 5 days. The raw starch degrading enzyme was found to be inducible enzymes depending on the amount of raw sago starch added to the culture medium. The raw starch degrading enzyme from Acremonium sp. was purified to homogeneity by a combination of ultrafiltration, DEAE-Toyopearl 650 S ion exchange and Sephadex G-150 gel filtration. Pure raw starch degrading enzyme was shown to consist of two sub-units of 22 and 39 kDa by sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis and a single band on native-polyacrylamide gel electrophoresis. The optimum pH and temperature for hydrolysis of raw starches were 5.5 and 55°C,respectively. The enzyme was stable at pH range of 3.0 to 7.0 and at temperature up to 60°C. The purified enzyme had Km values of 10.0 and 3.8 mg/ml and V max of 195 µmoles/ml/min and 391 µmoles/ml/min for amylose and amylopectin, respectively. Pretreatment of sago starch at low pH and heating below gelatinization temperature was found to increase the enzymatic hydrolysis