Perbandingan Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia dan Vietnam

Food and Agriculture Organization (FAO) memberikan peringatan terkait krisis pangan yang dapat menjadi ancaman di masa pandemi Covid-19. Berbagai negara berupaya mengambil tindakan secara tepat dan cepat untuk mencegah terjadinya krisis pangan termasuk negara Indonesia dan Vietnam. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perbedaan kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan Vietnam selama pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode komparatif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia maupun Vietnam memiliki perbedaan dalam menyikapi hal tersebut karena diakibatkan oleh perbedaan sistem pemerintahan serta situasi yang terjadi pada masing-masing negara.Pemerintah Indonesia merumuskan beberapa kebijakan baru untuk mencegah krisis pangan yaitu dengan menjaga stabilitas harga pangan, mendukung petani kecil, meningkatkan produksi tanaman pangan dan membangun food estate. Kebijakan ketahanan pangan Vietnam meliputi kerugian pajak pertanian, biaya irigasi dan pengurangan kerugian pascapanen dengan melindungi pinjaman bunga. Adanya proses perbedaan perencanaan kebijakan pada kedua negara tersebut, Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan baru dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi, sedangkan Pemerintah Vietnam menjalankan kebijakan yang telah ada secara efektif dan bersifat turun temurun sehingga berdampak jangka panjang.Kebijakan ketahanan pangan Vietnam meliputi kerugian pajak pertanian, biaya irigasi dan pengurangan kerugian pascapanen dengan melindungi pinjaman bunga. Adanya perbedaan proses perencanaan kebijakan pada kedua negara tersebut, Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan baru dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi, sedangkan Pemerintah Vietnam menjalankan kebijakan yang telah ada secara efektif dan bersifat turun temurun sehingga berdampak jangka panjang. Kebijakan ketahanan pangan Vietnam meliputi kerugian pajak pertanian, biaya irigasi dan pengurangan kerugian pascapanen dengan melindungi pinjaman bunga. Adanya proses perbedaan perencanaan kebijakan pada kedua negara tersebut, Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan baru dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi, sedangkan Pemerintah Vietnam menjalankan kebijakan yang telah ada secara efektif dan bersifat turun temurun sehingga berdampak jangka panjang

Fabrication of Superhydrophobic Film on the Surface of Indonesian Bamboo Timber by TiO₂ Deposition and Using Octadecyltrichlorosilane as a Surface Modifier Agent

The tropical bamboo has been widely used in modern society as a potential material for various applications. It is well known that bamboo has low durability due to its hydrophilic properties. To overcome this problem, the superhydrophobic surface on Indonesian bamboo timber had been successfully fabricated via hydrothermal deposition of an anatase TiO2 and solution immersion of octadecyltrichlorosilane (ODTS), which exhibited a maximum water contact angle (WCA) of 155°. The as-fabricated superhydrophobic bamboo timber not only showed high mechanical resistance against the abrasion of SiC sandpaper but had also been proven to possess high chemical stability after immersion in acidic and basic aqueous solutions. Moreover, the superhydrophobic bamboo timber also demonstrated excellent self-cleaning and flame-resistance properties, in comparison to pure bamboo timber. It is believed that the strategy offered in this study can increase the utilization of bamboo timber for various purposes, especially as a self-cleaning material

Pembangunan Ekonomi Melalui Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Masyarakat Di Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang

Karawang Regency is one of the areas that have a fairly high income. However, in 2021 Karawang Regency is designated as an extremely poverty area with a percentage of an extremely poor population of 4.51% with reference to data from the Central Agency on Statistics (BPS). One of the villages that have become a priority for extreme poverty alleviation programs in Karawang Regency is Sindangsari Village. Therefore, to assist the government in improving the economy of Sindangsari Village, Community Service activities are carried out. This Community Service activity is carried out by initiating the empowerment of village officials and the community in improving the economy. Sindangsari Village, Kutawaluya District, Karawang Regency through the submission of the legality of Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) in the form of a Business Identification Number (NIB) and halal certificates, the creation of a website as a means of promoting UMKM, as well as seminar activities to encourage the revitalization of BUMDes. The method used in the service consists of 3 (three) stages, which consist of: 1) preparation; (2) implementation; (3) reporting. All community service programs have shown success and can be used as a reference to improve village economic development, namely the realization of making business legalities as many as 50 UMKM, making village websites, and seminars on increasing the capability of village apparatus and BUMDes management. However, the success of the service program must be accompanied by increased synergy between village officials and the community to strengthen village independence.Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi. Namun pada tahun 2021 Kabupaten Karawang ditetapkan sebagai daerah kemiskinan ekstrem dengan persentase penduduk miskin ekstrem sebesar 4,51% dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satu desa yang menjadi prioritas program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang adalah Desa Sindangsari. Oleh karena itu, dalam rangka membantu pemerintah dalam untuk meningkatkan perekonomian Desa Sindangsari dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan menginisiasi pemberdayaan aparatur desa dan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang melalui pengajuan legalitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal, pembuatan website sebagai sarana promosi UMKM, serta kegiatan seminar untuk mendorong revitalisasi BUMDes. Metode yang digunakan dalam pengabdian terdiri dari 3 (tiga) tahap, yang terdiri dari: 1) persiapan; (2) pelaksanaan; (3) pelaporan. Seluruh program pengabdian kepada masyarakat menunjukan keberhasilan serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi desa yaitu dengan realisasi pembuatan legalitas usaha sebanyak 50 UMKM, pembuatan website desa, serta seminar peningkatan kapabilitas aparatur desa dan pengurus BUMDes. Namun keberhasilan program pengabdian tersebut harus disertai dengan peningkatan sinergitas perangkat desa dengan masyarakat untuk penguatan kemandirian desa

PENSERTIPIKATAN TANAH ( HAK MILIK) SECARA MASAL SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTA SORONG PROPINSI PAPUA BARAT

Writing of law entitling LAND CERTIFICATE (PROPERTY) MASSLY AS ONE OF EFFORT TO REALIZE LAND ADMINISTRATION ORDER IN SORONG CITY PAPUA BARAT PROVINCE with problem formula is land certificate (property) massly as one of effort in realizing administration order of land. Purpose of which will be reached in this research referring to the problem formula is to know and analyses is land certificate (property) massly can realize administration order of land in Sorong City especially. This research type is empirical research that is which in basing on the basis of primary data from public as main data, and this research haves the character of descriptive analysed that is with mengambarkan what which in stating responder in writing or oral and also real behaviour, what is accurate and in studying as a fully. the Government forms Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) what arranged in SK MENDAGRI No. 189 The year 1981. Purpose of performed by this PRONA aim to grow public sense of justice in the field of politics, and development is area economics. Target of land certificate (property) massly addressed to faction public of weak economics and gives service to public swiftly easy and cheap. land certificate (property) massly as one of effort to realize administration order of land

Dukungan Keluarga pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Masa Pandemi Covid-19

Patients mental disorders still are a serious problem during the COVID-19 pandemic, because patients mental disorder still roaming around in the street without wearing masks, many patients with mental disorders are confined to their homes because family a worried about the patient's condition, which is suspected to be able to disrupt the comfort activities of local residents, this illustrates the lack of family support for patients mental disorder. The aims of this study to describe family support for mental disorder patients, study was conducted in the village of Kaduara Barat, Pamekasan, with 25 family of mental patients as a sample, the research variables were family support, the research instrument used questionnaires and descriptive analysis. Characteristics of Respondents are mostly 17-25 years old the category of teenagers and adults, more than half that respondents are women with unmarried status, all respondents are Muslim with jobs as entrepreneurs. almost all respondents have a family with a mental disorder, and having a relationship with the patient as a cousin. The results showed that more than the family had provided positive support. positive cognitive support is provided by families with the age range of 17 to 25 years, while on affective support, there are still many who support negatively, almost girls, with 17 to 25 years old, with a relationship as brother and cousin with unmarried status, working as an entrepreneur and having a family history of mental disorders