PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERKAIT PRODUSER FILM WARKOP DKI REBORN ATAS PENAYANGAN SECARA LIVE STREAMING MELALUI APLIKASI VIDEO ONLINE BIGO LIVE

The advancement of technology and science provides an opportunity for the growing use of technology. The use of technology that is not based on the knowledge of a rule of law will lead to a violation, does not rule out the occurrence of copyright infringement that can provide harm to the creator. With the Internet network increasingly expanding the incidence of an infraction because it can be seen by the public. Bigo live is an online streaming video application that is used to broadcast users' self activities online through smartphone cameras and can be watched by other bigo live users at the same time. The action of a bigo live app user who has brodcast live at the premier of a movie is a copyright infringement. It has violated the economic rights of the author under Article 9 paragraph (1) letter b, Article 9 paragraph (3), and Article 20 Sub-Article c of the Copyright Law

PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERKAIT PRODUSER FILM WARKOP DKI REBORN ATAS PENAYANGAN SECARA LIVE STREAMING MELALUI APLIKASI VIDEO ONLINE BIGO LIVE

The advancement of technology and science provides an opportunity for the growing use of technology. The use of technology that is not based on the knowledge of a rule of law will lead to a violation, does not rule out the occurrence of copyright infringement that can provide harm to the creator. With the Internet network increasingly expanding the incidence of an infraction because it can be seen by the public. Bigo live is an online streaming video application that is used to broadcast users' self activities online through smartphone cameras and can be watched by other bigo live users at the same time. The action of a bigo live app user who has brodcast live at the premier of a movie is a copyright infringement. It has violated the economic rights of the author under Article 9 paragraph (1) letter b, Article 9 paragraph (3), and Article 20 Sub-Article c of the Copyright Law

PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERKAIT PRODUSER FILM WARKOP DKI REBORN ATAS PENAYANGAN SECARA LIVE STREAMING MELALUI APLIKASI VIDEO ONLINE BIGO LIVE

The advancement of technology and science provides an opportunity for the growing use of technology. The use of technology that is not based on the knowledge of a rule of law will lead to a violation, does not rule out the occurrence of copyright infringement that can provide harm to the creator. With the Internet network increasingly expanding the incidence of an infraction because it can be seen by the public. Bigo live is an online streaming video application that is used to broadcast users' self activities online through smartphone cameras and can be watched by other bigo live users at the same time. The action of a bigo live app user who has brodcast live at the premier of a movie is a copyright infringement. It has violated the economic rights of the author under Article 9 paragraph (1) letter b, Article 9 paragraph (3), and Article 20 Sub-Article c of the Copyright Law

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Actio Pauliana

Actio Pauliana is a term for the cancellation of a legal action carried out by the debtor because the legal action can harm the creditor and is not required to be carried out. Actio Pauliana is closely related to bankruptcy law because it can have implications for the process of settling bankrupt assets of debtors who are undergoing the bankruptcy process. In the settlement of bankruptcy assets, the curator will conduct an examination of the ownership of the debtor's bankrupt property which will be used to resolve the bankruptcy process to its creditors. If Actio Pauliana's lawsuit is granted, as a result, the legal action of the debtor being sued by Actio Pauliana will be canceled. The canceled legal action involves a third party in transactions in general and creates an obligation for the third party to return the debtor's bankrupt property. The formulation of the problem in this research is what is the legal protection for third parties in Actio Pauliana's lawsuit. The purpose of writing this thesis is to fulfill one of the requirements to obtain a Bachelor of Law degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The writing of this study uses a normative juridical legal research type, from legal research carried out with this method, the results obtained that legal protection for third parties in the Actio Pauliana lawsuit gives a third party the right to get back the object that has been received by the debtor or its replacement value or the price of the goods. which has been paid to the debtor. Meanwhile, for the lack of the replacement value of the object or the price of the goods that have been paid by a third party to the Debtor, the third party in the Actio Pauliana lawsuit may appear as a Concurrent Creditor

TANGGUNG GUGAT PIHAK YANG MENGGANDAKAN DAN MEMPUBLIKASI LAGU “AKAD” TANPA IZIN PENCIPTA

Abstract— Songs or music are forms of creation that are protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Songs or music are works in the field of art that can be enjoyed by the general public through various media, one of which is YouTube and song-streaming activities. Songs or music are produced by creators based on inspiration, thoughts, abilities, imagination, and skills or expertise which are then realized in a real or concrete form and are original. A songwriter or music has a copyright, copyright is an exclusive right that arises automatically when the creation is realized in a real or concrete form. Song or music copyright consists of moral rights and economic rights and is a form of protection and appreciation for the creators of songs or music. However, irresponsible parties often violate the copyright of a songwriter or music, resulting in the creator experiencing losses. Like the song "Akad" which was composed by MID as the vocalist of PT Band and announced through the PT Band Youtube account then, it was covered by HD, changed, published to Youtube, and sold to digital song/music service providers, namely Spotify without permission from MID. This study aims to find out who is responsible for the losses suffered by MID for the act of publishing and selling the song "Akad" without permission from MID as the creator. Keywords: copyright, creator, liability, song or music   Abstrak— Lagu atau musik adalah salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lagu atau musik merupakan karya di bidang seni yang dapat dinikmati oleh khalayak umum melalui berbagai macam media salah satunya melalui Youtube dan kegiatan streaming lagu. Lagu atau musik dihasilkan oleh pencipta berdasarkan inspirasi, pikiran, kemampuan, imajinasi dan keterampilan atau keahlian yang kemudian, diwujudkan dalam bentuk yang nyata atau konkret dan bersifat orisinil. Seorang pencipta lagu atau musik memiliki hak cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis apabila ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata atau konkret. Hak cipta lagu atau musik terdiri dari hak moral dan hak ekonomi dan merupakan suatu bentuk perlindungan dan penghargaan kepada pencipta lagu atau musik. Namun, seringkali hak cipta seorang pencipta lagu atau musik dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan pencipta mengalami kerugian. Seperti halnya lagu “Akad” yang diciptakan oleh MID sebagai vokali Band PT dan diumumkan melalui akun Youtube Band PT kemudian, dinyanyikan ulang (cover) oleh HD, diubah, dipublikasi ke Youtube dan digandakan kepada pihak penyedia layanan lagu/musik digital yaitu Spotify tanpa izin dari MID. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah HD bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh MID atas perbuatan mempublikasi dan menggandakan lagu “Akad” tanpa izin dari MID sebagai pencipta. Kata kunci: hak cipta, lagu atau music, pencipta, tanggung guga

Effektifitas Perjanjian Kawin Bagi Perlindungan dan Hak Perempuan dalam Perkawaian di Kota Surabaya dan Sidoarjo

Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Tidak semua perkawinan dari Warganegara Indonesia dilakukan dengan perjanjian kawin terutama bagi mereka yang memeluk agama Islam, karena tabu bagi mereka untuk membicarakan masalah harta kekayaan sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 29), undang-undang ini berlaku bagi Semua Warga Negara Indonesia. Selain itu Perjanjian Kawin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi pemeluk agama Islam. Terdapat perbedaan diantara keduanya, UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam Penjelasannya bahwa Perjanjian yang dimaksud tidak termasuk taklik talak, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa Perjanjian kawin terdiri atas Taklik Talak dan perjanjian mengenai harta dalam perkawinan. Perjanjian kawin dibuat untuk mengantisipasi bilamana terjadi perceraian, karena banyak ditemukan setelah terjadi perceraian terabainya hak-hak perempuan terutama bagi perempuan yang tidak bekerja/tidak berpenghasilan. Mengingat sangat vital dan pentingnya fungsi Perjanjian kawin sebagai instrument atau pranata hukum dalam menjamin kepastian dan keadilan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan, maka diperlukan pelaksanaan program berkelanjutan untuk senantiasa memberikan kesadaran pada masyarakat tentang fungsi pentingnya perjanjian kawin serta perlunya upaya pembaharuan aturan hukum dalam lingkup legislasi dan regulasi, yaitu dengan melakukan revisi dan perubahan terhadap produk hukum terkait perjanjian kawin agar tidak terjadi perbedaan mengenai obyek materi dalam perjanjian kawin, pada hakikatnya memiliki satu benang merah rasio hukum yang sama untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban bgi suami dan isteri baik pada saat berlangsungnya perkawinan maupun pada saat terjadinya perceraian

TANGGUNG GUGAT PIHAK YANG MENGGANDAKAN DAN MEMPUBLIKASI LAGU “AKAD” TANPA IZIN PENCIPTA

Abstract— Songs or music are forms of creation that are protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Songs or music are works in the field of art that can be enjoyed by the general public through various media, one of which is YouTube and song-streaming activities. Songs or music are produced by creators based on inspiration, thoughts, abilities, imagination, and skills or expertise which are then realized in a real or concrete form and are original. A songwriter or music has a copyright, copyright is an exclusive right that arises automatically when the creation is realized in a real or concrete form. Song or music copyright consists of moral rights and economic rights and is a form of protection and appreciation for the creators of songs or music. However, irresponsible parties often violate the copyright of a songwriter or music, resulting in the creator experiencing losses. Like the song "Akad" which was composed by MID as the vocalist of PT Band and announced through the PT Band Youtube account then, it was covered by HD, changed, published to Youtube, and sold to digital song/music service providers, namely Spotify without permission from MID. This study aims to find out who is responsible for the losses suffered by MID for the act of publishing and selling the song "Akad" without permission from MID as the creator. Keywords: copyright, creator, liability, song or music   Abstrak— Lagu atau musik adalah salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lagu atau musik merupakan karya di bidang seni yang dapat dinikmati oleh khalayak umum melalui berbagai macam media salah satunya melalui Youtube dan kegiatan streaming lagu. Lagu atau musik dihasilkan oleh pencipta berdasarkan inspirasi, pikiran, kemampuan, imajinasi dan keterampilan atau keahlian yang kemudian, diwujudkan dalam bentuk yang nyata atau konkret dan bersifat orisinil. Seorang pencipta lagu atau musik memiliki hak cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis apabila ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata atau konkret. Hak cipta lagu atau musik terdiri dari hak moral dan hak ekonomi dan merupakan suatu bentuk perlindungan dan penghargaan kepada pencipta lagu atau musik. Namun, seringkali hak cipta seorang pencipta lagu atau musik dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan pencipta mengalami kerugian. Seperti halnya lagu “Akad” yang diciptakan oleh MID sebagai vokali Band PT dan diumumkan melalui akun Youtube Band PT kemudian, dinyanyikan ulang (cover) oleh HD, diubah, dipublikasi ke Youtube dan digandakan kepada pihak penyedia layanan lagu/musik digital yaitu Spotify tanpa izin dari MID. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah HD bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh MID atas perbuatan mempublikasi dan menggandakan lagu “Akad” tanpa izin dari MID sebagai pencipta. Kata kunci: hak cipta, lagu atau music, pencipta, tanggung guga

TANGGUNG GUGAT PIHAK YANG MENGGANDAKAN DAN MEMPUBLIKASI LAGU “AKAD” TANPA IZIN PENCIPTA

Abstract— Songs or music are forms of creation that are protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Songs or music are works in the field of art that can be enjoyed by the general public through various media, one of which is YouTube and song-streaming activities. Songs or music are produced by creators based on inspiration, thoughts, abilities, imagination, and skills or expertise which are then realized in a real or concrete form and are original. A songwriter or music has a copyright, copyright is an exclusive right that arises automatically when the creation is realized in a real or concrete form. Song or music copyright consists of moral rights and economic rights and is a form of protection and appreciation for the creators of songs or music. However, irresponsible parties often violate the copyright of a songwriter or music, resulting in the creator experiencing losses. Like the song "Akad" which was composed by MID as the vocalist of PT Band and announced through the PT Band Youtube account then, it was covered by HD, changed, published to Youtube, and sold to digital song/music service providers, namely Spotify without permission from MID. This study aims to find out who is responsible for the losses suffered by MID for the act of publishing and selling the song "Akad" without permission from MID as the creator. Keywords: copyright, creator, liability, song or music   Abstrak— Lagu atau musik adalah salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lagu atau musik merupakan karya di bidang seni yang dapat dinikmati oleh khalayak umum melalui berbagai macam media salah satunya melalui Youtube dan kegiatan streaming lagu. Lagu atau musik dihasilkan oleh pencipta berdasarkan inspirasi, pikiran, kemampuan, imajinasi dan keterampilan atau keahlian yang kemudian, diwujudkan dalam bentuk yang nyata atau konkret dan bersifat orisinil. Seorang pencipta lagu atau musik memiliki hak cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis apabila ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata atau konkret. Hak cipta lagu atau musik terdiri dari hak moral dan hak ekonomi dan merupakan suatu bentuk perlindungan dan penghargaan kepada pencipta lagu atau musik. Namun, seringkali hak cipta seorang pencipta lagu atau musik dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan pencipta mengalami kerugian. Seperti halnya lagu “Akad” yang diciptakan oleh MID sebagai vokali Band PT dan diumumkan melalui akun Youtube Band PT kemudian, dinyanyikan ulang (cover) oleh HD, diubah, dipublikasi ke Youtube dan digandakan kepada pihak penyedia layanan lagu/musik digital yaitu Spotify tanpa izin dari MID. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah HD bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh MID atas perbuatan mempublikasi dan menggandakan lagu “Akad” tanpa izin dari MID sebagai pencipta. Kata kunci: hak cipta, lagu atau music, pencipta, tanggung guga

Kedudukan Anak Luar Kawin

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan dikenal dengan anak luar kawin. Pasal ini menegaskan secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya sehingga timbul kewajiban hanya bagi ibunya dan keluarga ibunya untuk mendidik dan memelihara. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak ada hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan tidak bisa mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan suatu ketidakjelasan berkaitan dengan prosedur pembuktian dan pengesahan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya sehingga banyak anggapan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini serta merta anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis sejauh dapat dibuktikan. Hal tersebut diatas menimbulkan banyak keresahan bagi masyarakat khususnya keluarga dari ayah biologis, mereka akan secra otomatis memiliki hubungan perdata dengan anak luar kawin tersebut. Apabila putusan MK dapat diterapkan pada semua kriteria anak luar kawin maka putusan MK hanya memberikan perlindungan hukum pada anak yang dilahirkan diluar perkawinan saja yaitu dengan memberikan kepastian status namun disisi lain tidak memberikan perlindungan bagi istri dan/atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat (I) dan (2)

Tanggung Gugat Nominee Atas Penjualan Tanah Yang Mengakibatkan Pembatalan Jual Beli

Jurnal ini mengangkat kasus mengenai pembuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian jual beli antara INS dan FS dengan objek tanah yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 1320 angka 4 dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPer jo Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA, sehingga mengakibatkan batalnya perjanjian jual beli. Tidak memenuhinya ketentuan perundang-undangan dikarenakan tanah yang menjadi objek perjanjian jual beli antara INS dan FS dilatarbelakangi dengan adanya perjanjian pinjam nama (nominee agreement)antara INS dan SEM selaku Warga Negara Asing yang melanggar Pasal 26 ayat (2) UUPA, sehingga secara de factokepemilikan tanah yang menjadi objek jual beli adalah kepemilikan SEM selaku Warga Negara Asing. Sehinggadaripada perjanjian jual beli yang dibuat antara INS dan FS telah melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu “suatu sebab yang halal” yang mana akibatnya adalah perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum. Perbuatan INS dalam membuat dan melaksanakan perjanjian jual beli yang melanggar ketentuan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPer, dimana daripada seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum telah terpenuhi. Sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, maka INS selaku penjual wajib bertanggung gugat atas suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukannya yang membawa kerugian bagi FS selaku pembeli