THE DEMOCRATIZATION OF THE ORGANIZATIONAL REGISTRATION OF INDIGENOUS BELIEFS FOR FULFILLING THE RIGHT OF CITIZENS

In a democratic state, each person should ideally be equal before the law and government. ver, in Indonesia, this was not fully obtained by, Indigenous Beliefs or known as  Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME. The most significant obstacle for Indigenous Beliefs is to obtain the rights of organizational registration. Even though there is a Decree of the Constitutional Court No. 97/PUU-XIV/2016 that has equalized the position of religion and belief, there is still discrimination against Indigenous Beliefs. When they want to access their rights of citizens, they always encountered the requirements of organizational registration. This research seeks to investigate how to democratize organizational registration of Indigenous Beliefs followers in order to be able to create the equality and justice. This research employed a normative juridical method with a legal history approach to observe the extent of the historical context of the formation of legislation on Indigenous Beliefs followers’ organization.Keywords: Democracy; Indigenous Beliefs; Organizatio

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Terbukanya Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan PKPU

The purpose of this research is to examine the implications of opening cassation legal efforts against the decision of PKPU (Suspension of Debt Payment) due to the existence of the Constitutional Court's decision regarding the mandate of the Law on PKPU. The Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 allows cassation legal efforts against PKPU decisions made by commercial courts in cases filed by creditors and where the debtor's peace offer is rejected. Not opening legal efforts, as stated in Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of the Law on PKPU, aims to ensure legal certainty and meet the business world's needs for fair, fast, open, and effective debt settlement. The method used in this research is normative juridical and qualitative. The research results indicate that the opening of cassation legal efforts against PKPU decisions due to the Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 has violated and hindered the mandate of the Law on PKPU to create legal certainty and settle debt problems quickly and effectively. The Constitutional Court's considerations in issuing Decision No. 23/PUU-XIX/2021 are based on efforts to uphold justice. However, it should also be understood that the essence of bankruptcy case settlement through PKPU is to achieve the benefit, which is the continuity of the debtor's business.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implikasi terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU akibat adanya Putusan MK tersebut terhadap amanat UU K-PKPU. Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 yang membuka upaya hukum kasasi atas putusan PKPU oleh pengadilan niaga pada perkara yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Tidak dibukanya upaya hukum menurut Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU K-PKPU bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan dunia usaha atas penyelesaian utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU akibat adanya Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 telah melanggar dan menghambat amanat UU K-PKPU untuk menciptakan kepastian hukum dan menyelesaikan masalah utang-piutang secara cepat dan efektif. Bahwa pertimbangan MK dalam mengambil Putusan No. 23/PUU-XIX/2021 dilandaskan pada upaya untuk menjaga terwujudnya keadilan, namun demikian harus pula dimengerti bahwa ruh dari penyelesaian perkara kepailitan melalui PKPU adalah kemanfaatan, yaitu kelangsungan usaha debitur.   

Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang- Undangan Oleh Eksekutif Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Kebijakan Pemerintah dalam menerbitkan metode melalui omnibus law patut di apresiasi karenabertujuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan mempermudah investasi, namun harustetap dengan prinsip Negara hukum.Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapapermasalahan terkait Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 setahun kemudian terbitlahPutusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 dimana pasal yang diuji dan dikabulkan terkait pengaturankewenangan menteri nmembatalkan peraturan Daerah Provinsi. Adapun Objek Permohonan dalamPutusan ini Pengujian Materiil Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 tahun 2014). Terkait denganpembatalan peraturan daerah yang di ubah melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentangcipta kerja yang dimana kewenangan pembatalan peraturan daerah dapat dibatalkan olehpemerintah pusat melalui peraturan Presiden, penelitian ini merupakan penelitian normativedengan mengunakan data sekunder. Yang menarik kesimpulan bahwa undang-undang nomor 11tahun 2020 pada pasal 251 ayat (1) bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam membatalakanperaturan daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui peraturan presiden tidak tepat karena tidaksejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang dimana dalamputusan tersebut mengatakan bahwa kewenangan pembatalan peraturan daerahprovinsi,kabupaten/kota harus melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung (MA).Kata Kunci : Putusan MK, Omnibus law, Peraturan Daera

Implikasi Normatif Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Terhadap Perlindungan Kelompok Minroritas Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Negara Indonesia mempunyai keungggulan, yaitu pluralitas, kemajemukan yang bersifatmultidimensional. Kemajemukan suku, ras, etnik golongan dan agama adalah warna dasar dannafas yang membuat Indonesia memiliki nilai yang unik dan spesifik. Negara berkewajibanmemfasilitasi masyarakat yang hidup di dalam wilayahnya untuk dapat hidup rukunberdampingan. Negara menjamin kebebasan semua warga negaranya untuk melaksanakankepercayaannya masing-masing seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yangberbunyi: ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasingdan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu”. Oleh karena itu rumah ibadahdan pelaksanaan ibadah umat beragama adalah hal yang penting dan mendasar bagi setiap umatberagama yang jamin negara. Kebebasan untuk beragama di Indonesia ini dituangkan dalamkonstitusi (UUD 1945) sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 28 E mengenai kebebasan beragamadan beribadah; pasal 28 J yang mengatur mengenai batasan dalam beribadah bagi setiap orang agartercipta ketertiban ; serta pasal 29 yang memberikan jaminan menjalankan agama dankepercayaan. Peran UUD 1945 sebagai pemersatu, bukan berarti UUD 1945 menghilangkan ataumenafikkan adanya perbedaan yang beragam dari seluruh rakyat Indonesia. Konflik pendirianrumah ibadah acapkali menjadi hambatan upaya penciptaan kerukunan umat beragama. Tidakjarang ditemukan dalam pendirian rumah ibadah mengalami problematika, sebab permasalahanrumah ibadah sesuatu yang sangat sensitif dan seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik.Kata Kunci : rumah ibadah, kebebasan beragam

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DARI PEREDARAN OBAT PALSU YANG DIEDARKAN SECARA ONLINE

Obat palsu makin banyak beredar dimasyarakat, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sebagai konsumen. Terutama jika obat tersebut beredar secara online, karena konsumen tidak dapat mengetahui apakah obat yang dibeli obat asli atau obat palsu. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkaitan satu sama lain dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang ITE, sehingga dalam penelitian ini akan membahas mengenai penafsiran sistematis. Sebagai konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan lebih pandai dalam membeli produk obat, karena jika salah membeli akan merugikan diri kita sebagai konsumen yang akan memberikan efek samping bagi tubuh. Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif artinya penelitian yang bertitik berat terhadap bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama dalam penelitian

PENTINGNYA PENGATURAN DELIK PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING INFLUENCE) PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

The event of democracy in Indonesia will soon occur in 2024. Related to that, the offense of Trading in Influence will arise with the existence of corruption committed by officials/State Organizers and other related parties accompanied by bribery due to having that power/influence. However, this offense does not yet exist in the existing and clearly regulated corruption law. The offense of trafficking in influence is contained in the law resulting from the ratification of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) in 2003. Since it does not yet exist, the offense of bribery and/or gratification is used which is in accordance with the facts that occurred and was indicted by the Public Prosecutor. The judge decides according to what was indicted and the facts revealed at trial. So that there is a need for a criminal offense or criminalization of trading in influence and its legal arrangements in corruption in Indonesia. The method used is normative juridical with an approach to legislation, conceptual and case from existing secondary data from corruption cases that occurred in the Corruption Court's decision at the Central Jakarta District Court. So by setting up an independent influence trade offense, in addition to taking firmer action, it also prevents the occurrence of the corruption offense through detailed rules and heavier sanctions as well as law enforcement without favoritism/selectiveness that is carried out consistently so that legal objectives are obtained in the form of legal certainty. and justice.   Keywords: Influence Trading, Legal vacuum, Law enforcement.Peristiwa demokrasi di Indonesia segera terjadi pada tahun 2024. Terkait itu, delik Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) akan muncul dengan adanya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat/Penyelenggara Negara dan pihak lain terkait yang dibarengi dengan adanya suap menyuap karena punya kekuasaan/ pengaruh tersebut. Namun delik ini belum ada dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang sudah ada dan diatur secara jelas. Delik perdagangan pengaruh adanya di undang-undang hasil ratifikasi dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003. Oleh karena belum ada maka dipakailah delik suap menyuap dan/atau gratifikasi mana yang sesuai dengan fakta yang terjadi dan didakwakan oleh Penuntut Umum. Hakim memutuskan sesuai dengan yang didakwakan dan fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga perlu adanya delik pemidanaan atau kriminalisasi atas trading in influence ini dan pengaturan hukumnya dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus dari data sekunder yang ada dari beberapa kasus tindak pidana korupsi terkait perdagangan pengaruh yang terjadi pada Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka dengan pengaturan delik perdagangan pengaruh yang berdiri sendiri, selain untuk menindak lebih tegas juga mencegah terjadinya delik korupsi tersebut melalui aturan yang rinci dan sanksi yang lebih berat serta penegakan hukum tanpa pilih kasih/tebang pilih yang dilakukan dengan konsisten sehingga diperoleh tujuan hukum berupa kepastian hukum dan keadilan. Keywords: Perdagangan Pengaruh, Kekosongan Hukum, Penegakkan Hukum

PENGATURAN HAK KEBEBASAN BERKEYAKINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRATIS INDONESIA

ABSTRACT  Article Number 28E point (1) and point (2) of UUD 1945 mentioned human rights enactment that show freedom for Indonesian citizen to choose their religion and belief, hold conscience and manifestating their ritual and consciences.That Article is the guarantee of human rights and rights of citizen of Indonesia in the the right of conscience with the Almighty God.The article 28E poin (2) UUD 1945 is closely related with article 29 poin (2) UUD 1945 that mentioned the state guarantee the freedom of religion and believ and to worship according to their religion and conscience. With the contitutional guarantee, the right of religious freedom of the religious people can enjoyed the derivation of that rights in forum internum also forum eksternum. But not so with the believers, they still have neglect of citizen rights because different faith to interpreting Belief in the one and only God. This research will analyze, 1).How the regulation of the rights of conscience believers of God in Indonesian democratic state law perspective  2) How implementation of the rights of conscience believers of God in Indonesian democratic state law perspective  3) How to make ideal regulation to regulate the rights of conscience believers of God in Indonesian democratic state law perspective.  The research method is yuridis normatif. The result of this research is first, there is no regulation about protection of the rights of regious freedom of believers, and existing law just fulfill practical needs without strategical action to protect the rights of religious freedom that can setled down equaly between believers and religious people before the law and governance. The conclusion is the emptyness of law in regulating among believers can only has solution with law making that gives special protection of the rights of religious freedom of believers. The suggestion to legislative is very importance to making regulation that ruled of the rights of religious freedom believers that can give them the advantage og democratic contitutional state for fulfilling rights of citizen as same as religious people.   Key words : Rights of Conscience, Citizen Rights, Believers of Go

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 29/G/2012/PTUN.JKT YANG DIDASARKAN ATAS DALUWARSA

Penelitian ini menguraikan : (1) Apakah yang seharusnya menjadi dasar hukum putusan No.29/G/2012/PTUN.JKT (2) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat pada putusan perkara No.29/G/2012/PTUN.JKT?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif untuk melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (1) Putusan No. 29/G/2012/PTUN.JKT tidak sesuai dengan asas kepastian hukum semestinya putusan hakim tersebut tidak menolak gugatan berdasarkan kompetensi absolut  tetapi hakim memutus tentang Daluwarsa karena gugatan diajukan melewati batas waktu daluwarsa dikeluarkannya HPL tersebut yaitu sembilan puluh hari berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang Undang nomor 51 tahun 2009. Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 51 tahun 2009. (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam Putusan perkara nomor 29/G/2012/PTUN.JKT dengan cara mengajukan gugatan keperdataan yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap tergugat di Pengadilan Negeri tempat kedudukan tergugat. Karena penggugat mengajukan gugatan sudah melewati daluwarsa.Kata Kunci : Daluwarsa, Putusan Hakim, Tujuan Huku

Optimalisasi Ruang Belajar Ramah Anak di Sekolah Alam Taman Siswa Pesisir Cilincing Jakarta Utara

Education is the key to success in improving the quality of human life. With a good education, every person can develop well their capacities so that they can be usefull for themselves and their society. However, not all people are able to access and enjoy the right to education which is the responsibility of the government. Sekolah Alam Taman Siswa Pesisir is here to provide volunteers to help with learning for fishermen's children to learn to read and write and educate national character. However, the learning space facilities for students are still not feasible and unsafe because they are located on the former back of a fishing boat which is already fragile and has no roof. Therefore, it is necessary to improve the learning space facilities so that they become more conducive and optimize to the teaching and learning process so that it is beneficial for students and teachers as well as the community around the school in Sekolah Alam Taman Siswa Pesisir Cilincing, North Jakarta.Key words: Education, Optimalization of Learning space, Student