Coleman, Janella-Oral History

Oral History of Janella Coleman, interviewed by Denise Wattie in Huntington, West Virginia.https://mds.marshall.edu/african_american_oral/1004/thumbnail.jp

SIFAT EKSEPSIONAL TERTANGKAP TANGAN DALAM PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat untuk dilakukannya penangkapan terhadap seorang tersangka dan apa yang menjadi kekhususan penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Kewenangan yang diberikan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana adalah suatu tindakan yang bersentuhan dengan harkat martabat manusia in casu tersangka. Sekalipun tujuan tindakan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum masyarakat, penegakan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak dan martabat tersangka dalam penangkapan. Apabila tersangka dalam penangkapan diperlakukan secara  adil dan tepat, maka hukuman pidana yang ditimpakan kepadanya sekalipun hukuman itu memang tidak disukainya namun tersangka akan merasakan hukuman itu sebagai reaksi wajar dan adil atas kejahatan yang kesalahan yang telah dilakukannya. Karena itu penangkapan seseorang mesti dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 2. Pada kejadian tertangkap tangan setiap orang berhak untuk menangkapnya tetapi segera setelah itu harus menyerahkannya kepada penyeledik atau penyidik.  Penangkapan dalam hal tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan. Kata kunci: Eksepsional, tertangkap tangan, penangkapan

PENERAPAN PASAL 359 KUHPIDANA DALAM PERKARA DOKTER AYU SARIARI PRAWANI, dkk. (KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO NO. : 90/PID.B/2011/PN.Mdo)

Penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kesalahan dokter dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana penerapan ketentuan pasal 359 KUHPidana terhadap kesalahan dokter dalam melakukan tugas profesi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Seorang dokter melakukan suatu kesalahan profesi manakala ia tidak memenuhi persyaratan dalam menentukan diagnosa ataupun melakukan terapi, persyaratan seorang medicus yang baik, yang sedang, tidak memenuhi standard profesi dalam keadaan yang sama dan dengan menempuh jalan yang proporsional dengan tujuan menempuh jalan yang proporsional dengan tujuan hendak dicapai jikalau ia melakukan culpe late dan tidak cukup melakukan culpa levis. 2. Tanggung jawab seorang dokter yang berhubungan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya melaksanakan tugas sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka adalah unsur kelalaian/kealpaan bukan kesalahan karena sengaja.  Delik yang dapat diikutsertakan dalam hukum kedokteran adalah delik culpa sebagai aspek hukum pidana dari hukum kedokteran.  Delik kealpaan dalam KUHP diatur dibawah judul “tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan†mulai dari pasal 359-361 KUHP.  Penerapan Pasal 359 KUHPidana dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/Pid.B/2011/PN.Mdo terhadap para terdakwa masing-masing dr. Dewi Ayu Sasiari Prawani, dr. Hendry Simanjuntak dan dr. Hendy Siagian  oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara in casu unsur kelalaian tidak terbukti sehingga para terdakwa dibebaskan. Berbeda dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365K/Pid/2012 yang dalam amarnya menghukum para terdakwa. Kata kunci: Penerapan Pasal 359 KUHPidana, Dokter Ayu Sariari Prawan

PERAN PPATK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dan apa peran PPATK dalam penyelidikan tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dimaksudkan untuk tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat dijadikan sebagai  pedoman baku dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugas pokoknya itu, PPATK menganggap perlu kerja sama dengan Penyedia Jasa Keuangan untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang karena Penyedia Jasa Keuangan dianggap sebagai lahan yang subur oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam upaya mengaburkan asal-usul dana yang dimilikinya. Dalam hal pelaksanaan perannya itu, PPATK mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melaksanakan berbagai prinsip atau ketentuan yang diyakini dapat memerangi praktik ilegal tindak pidana pencucian uang. 2. Dibentuknya lembaga yang tidak mempunyai kemampuan menyidik ( PPATK) adalah dimaksudkan untuk menghidarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan yakni lembaga kepolisian. Kata kunci: Penyidikan, pencucian uan

Innate talent in sport: Separating myth from reality

Twenty years ago, Howe, Davidson and Sloboda (1998) provided a state of the science review of innate talent. This paper was extremely influential although much has changed in the two decades since it was published. In this review, we revisit Howe et al’s assessment and discuss current research on innate talent in sport, a domain that was largely ignored in the original review. After re-evaluating Howe et al’s criteria for innate talent we conclude that with the exception of criterion 5 (i.e., talent is domain specific), these criteria are still useful in the context of existing evidence in sport. We subsequently examine two complementary issues: Is the concept of innate talent valid? Does the concept have any utility? We conclude the concept of innate talent is valid but currently has limited utility to those working in high performance sport. We highlight several areas of future research that will ultimately inform the value of innate talent to those working at the frontlines of athlete development

A FRESH LOOK AT SEXUALITY AND HIV/AIDS: THE INDONESIAN EXPERIENCE*

Epidemi AIDS telah ikut memicu minat studi dan penelitian seksualitas di kalangan akademisi dan praktisi. Hal ini karena penanganan masalah AIDS tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang perilaku seksual sebagai salah satu faktor dalam transmisi HIV/AIDS. Sementara itu, suatu perilaku seksual terikat pada konteks sosial budaya yang akan menjelaskan masalahdari berbagai bentuk perilaku dan relasi kekuasaan dalam hubungan seksual yang ada. Berdasarkon berbagai temuan penelitian, diketahui bahwa untuk penanganan masalah AIDS memahami konteks sosial budaya suatu perilaku seksual berisika tinggi sangat diperlukan

UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PIDANA

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana putusan bebas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bagaimana upaya hukum terhadap putusan bebas.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hakim sebagai pengemban rasa keadilan masyarakat memiliki sikap yang tegas dan konsisten dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara pidana yang diajukan jaksa penuntut umum dan harus cermat meneliti unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan dan tetap berpegang pada asas legalitas. Hakim juga cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dan terkumpul selama persidangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan mendalami serta menghayati rasa keadilan kepada masyarakat untuk dapat mendapatkan keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan. 2. Upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut dengan alasan (secara kumulatif/alternatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Disamping kasasi sebagai upaya hukum, kasasi juga dianggap merupakan suatu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum dan hak itu juga menimbulkan kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi. Tidak ada ada alasan bagi pejabat pengadilan untuk menolak karena permohonan tersebut diterima atau ditolak, bukan wewenang pengadilan negeri untuk menilai, sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung.Kata kunci: Upaya Hukum, Kasasi, Putusan Bebas, Pidan

Penerapan Pasal 359 Kuhpidana dalam Perkara Dokter Ayu Sariari Prawani, Dkk. (Kajian Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado No. : 90/pid.b/2011/pn.mdo)

Penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kesalahan dokter dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana penerapan ketentuan pasal 359 KUHPidana terhadap kesalahan dokter dalam melakukan tugas profesi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Seorang dokter melakukan suatu kesalahan profesi manakala ia tidak memenuhi persyaratan dalam menentukan diagnosa ataupun melakukan terapi, persyaratan seorang medicus yang baik, yang sedang, tidak memenuhi standard profesi dalam keadaan yang sama dan dengan menempuh jalan yang proporsional dengan tujuan menempuh jalan yang proporsional dengan tujuan hendak dicapai jikalau ia melakukan culpe late dan tidak cukup melakukan culpa levis. 2. Tanggung jawab seorang dokter yang berhubungan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya melaksanakan tugas sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka adalah unsur kelalaian/kealpaan bukan kesalahan karena sengaja. Delik yang dapat diikutsertakan dalam hukum kedokteran adalah delik culpa sebagai aspek hukum pidana dari hukum kedokteran. Delik kealpaan dalam KUHP diatur dibawah judul “tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan” mulai dari pasal 359-361 KUHP. Penerapan Pasal 359 KUHPidana dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/Pid.B/2011/PN.Mdo terhadap para terdakwa masing-masing dr. Dewi Ayu Sasiari Prawani, dr. Hendry Simanjuntak dan dr. Hendy Siagian oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara in casu unsur kelalaian tidak terbukti sehingga para terdakwa dibebaskan. Berbeda dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365K/Pid/2012 yang dalam amarnya menghukum para terdakwa

Benefits of the Current Events Component in a Humanities Program

Current affairs are an important part of social studies. Text books are of little value to the classroom, because they cannot keep up with the ever changing state of current affairs. The challenge for educators is to find an alternative that facilitates learning and interest. In this master thesis, the author examined a high school to see if studying current affairs daily had increased student’s interest in world events, if students maintained interest after completing two years of studying current events, and if the program improved students’ knowledge of current events. This study examined students from a suburban high school in the fall of 1990. Students in grades 10, 11, and 12 were separated into two groups: students who were in the Humanities program and those who were not. Students from each group were randomly selected and asked to take two tests. The first was a 16 question survey that evaluated students’ interest in current events outside of the classroom setting, and access to news media. The second test contained 12 multiple choice and three true/false questions about current events to determine students’ knowledge of current world news. None of the groups were found to have a significantly higher interest in current events or access to news media than any other group. The study found that tenth grade students who were in the Humanities program performed significantly better than tenth grade students who were not in the program. Eleventh and twelfth grade students who were in the Humanities program performed slightly better than those who were not, however the amount was not significant. All groups performed poorly on the quiz. The study concludes that students do not show an interest in current events outside of the classroom

Kompetensi Penyiar sebagai Komunikator dalam Program Good Morning Hard Rockers di Hard Rock FM Surabaya

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa sajakah kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi penyiar program Good Morning Hard Rockers yang merupakan salah satu program prime time di Hard Rock FM Surabaya. Teori yang digunakan adalah teori kriteria penyiar, dan kompetensi penyiar. Ditemukan 2 kategori kompetensi pada penelitian ini, yaitu kompetensi umum yang harus dimiliki oleh seluruh penyiar Hard Rock FM Surabaya dan kompetensi khusus yang hanya perlu dimiliki oleh penyiar program prime time. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan Metode yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara mendalam, studi dokumen dan observasi. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh penyiar Good Morning Hard Rockers adalah lucu, spontan, dan pintar