Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia

Pasca pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, para elite politik yang tergabung di berbagai partai politik mulai mengutarakan keinginan mereka terkait kontrak politik baru. Tidak hanya partai politik koalisi pendukung calon yang menang, tetapi juga partai politik oposisi pendukung Presiden lawan. Dengan adanya koalisi dalam partai politik ini, justru dikhawatirkan dapat melemahkan hak prerogatif yang seharusnya mutlak hanya dimiliki oleh Presiden, salah satunya dalam hal pengisian kabinet menteri. Sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia pun juga terancam terganggu dengan adanya intervensi kepentingan dari partai politik, terutama bagi hak prerogatif Presiden, sehingga sistem Presidensial tidak dapat berjalan optimal, efektif dan efisien.Kata Kunci: Koalisi; Partai Politik; Koalisi Partai Politik; Sistem Presidensial di Indonesi

FUNGSI LEGISLASI DPD DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI REPRESENTATIF

ABSTRAKAmandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dampak bagi perubahan di sistem kelembagaan negara khususnya di lembaga legislatif, yaitu dengan dibentuknya lembaga negara bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berwenang untuk menyusun dan membahas suatu rancangan Undang-Undang. DPD merupakan lembaga perwakilan yang erat kaitannya dengan mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat di daerah-daerah yang seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan DPR, namun pada kenyataannya selaku lembaga perwakilan daerah, DPD diberikan kewenangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan DPR, sehingga DPD tidak dapat secara maksimal dalam mewujudkan aspirasi rakyat yang ada di daerah, bahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD jarang disahkan menjadi Undang-Undang (UU).Kata Kunci : Fungsi Legislasi; DPD; Demokrasi RepresentatifABSTRACTAmendments of the 1945 Constitution have an impact on changes in the state institutional system, especially in the legislature, namely by the establishment of a state institution called the Regional Representative Council (DPD) which together with the House of Representatives (DPR) has the authority to draft and discuss a draft law. DPD is a representative institution that is closely related to representing the interests and aspirations of the people in the regions that should have the same position as the DPR, but in fact as regional representative institutions, the DPD is given less authority than the DPR, so the DPD cannot be maximally in realizing the aspirations of the people in the region, even the Draft Law (RUU) proposed by the DPD is rarely passed into the draft law.Keywords: Function of Legislation; DPD; Representative Democrac

SISTEM PENYELENGGARAAN LAYANAN KUNJUNGAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB REMBANG SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Penelitian dengan judul “Sistem Penyelenggaraan Layanan Kunjungan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang Selama Masa Pandemi Covid-19”, secara umum bertujuan: mengetahui sistem penyelenggaraan layanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan, serta mengetahui upaya optimalisasinya selama masa pandemi Covid-19.Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai penelitian yang bersifat ilmiah.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem penyelenggaraan layanan kunjungan di Rutan Rembang telah terjadi 3 (tiga) kali perubahan aturan utama, yaitu: 1) masa sebelum pandemi Covid-19; 2) masa selama pandemi Covid-19; 3) masa pasca pandemi Covid-19. Optimalisasi terkait perubahan sistem layanan kunjungan di Rutan Rembang diharapkan dapat terus meningkat sesuai dengan saran dan masukan dari masyarakat

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DIKECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA” ini secara umum bertujuan: 1) mengetahuibagaimana keberadaan para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, 2)mengetahui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 terhadap hakkonstitusional para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Skripsi inimenggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Metode penentuan sample dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data mengunakandata primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kulitatif,selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapatditunjukan bahwa keberadaan penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong terdapat beragampenghayat kepercayaan dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016belum terlaksana secara penuh oleh penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong KabupatenJepara di karenakan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenJepara

Sosialisasi Pentingnya Pengaturan dan Pemanfaatan Aset Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Abstract Lau Village in Dawe Subdistrict is one of the villages in Kudus Regency that still does not have clear rules regarding village assets and their use. Therefore, the purpose of this activity is to provide information and knowledge to village officials, BPD, and community representatives about the importance of village assets in Lau Village and how to use them so that existing village assets can help support village income and development. The method used in this activity is the socialization carried out by the team, then followed by a discussion related to obstacles and problems that arise related to village assets and their use so far. The solution offered is to provide information on the proper arrangement of village assets in accordance with the Village Law and the rules below, so that village assets in Lau Village can be in accordance with the law and have legal certainty, as well as with the management and use of village assets that are optimal. Keywords: Regulation, Utilization, Village Assets, Village Incom

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DENGAN PERJANJIAN PERDAMAIAN MELALUI PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

AbstractThis study aims to determine the settlement of inheritance disputes with a peace agreement through the village government and its obstacles. The approach used is a sociological juridical approach or an empirical legal approach. Data collection techniques by looking for primary data and secondary data, which are related to the subject matter. Data are arranged systematically and then analyzed qualitatively, it can be obtained clarity about the problem that is easily understood by readers. The result of the research obtained is the process of inheritance dispute resolution through the Village Government which uses mediation outside the court in 10 villages in Bae District. It turns out that the object of the dispute that causes the dispute to arise determines how the dispute resolution process is. The obstacles that arise include the difficulty in gathering disputing parties to be present in the mediation process and the peace agreement does not have executorial power.It can be seen that in the 10 villages in Bae District, all of them have problems with the difficulty of the mediation process and the difficulty of gathering parties to participate in the mediation process. . The effort made by the Bae Village Government was that after the mediation result was agreed upon, it was immediately registered with the PPAT.Keywords: Inheritance Dispute Resolution, Peace Agreement, Bae District, Kudus Regency. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian perdamaian melalui Pemerintah Desa dan kendalanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan mencari data primer dan data sekunder, yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa secara kualitatif, dapat diperoleh kejelasan tentang permasalahan yang mudah dipahami pembaca. Hasil penelitian yang diperoleh adalah proses penyelesaian sengketa waris melalui Pemerintah Desa yang menggunakan mediasi diluar pengadilan di 10 desa yang ada di Kecamatan Bae ternyata objek sengketanya yang menyebabkan timbulnya sengketa menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa. Kendala yang muncul yaitu antara lain sulitnya mengumpulkan para pihak yang bersengketa dapat hadir dalam proses mediasi serta perjanjian perdamaian tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dapat dilihat pada 10 desa yang ada di Kecamatan Bae semua mempunyai kendala pada alotnya proses mediasi dan sulitnya mengumpulkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Bae adalah setelah disepakati hasil mediasi maka langsung didaftarkan kepada PPAT.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Waris, Perjanjian Perdamaian, Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

KEDUDUKAN SURAT WASIAT BERDASARKAN HUKUM ADAT INDIA (GOLONGAN TIMUR ASING) YANG MERUGIKAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) MENURUT KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 104/PDT/2013/PT.MDN)

Skripsi yang berjudul “Kedudukan Surat Wasiat Berdasarkan Hukum Adat India (Golongan Timur Asing) yang Merugikan Legitime Portie (Bagian Mutlak) menurut Kitab Undang-undanh Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar Legitime Portie menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam perkara surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar Legitime Portie dalam putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan perbandingan hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah menggunakan deskriptif analitis. Dalam hal teknik pengumpulan data, menggunakan data primer dan data skunder. Setelah data terkumpul disusun secara sistematis kemudian dianalisis sehingga memperoleh kejelasan yang selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar Legitime Portie menurut ketentuan KUHPerdata yaitu batal demi hukum karena surat wasiat alm. Boeth Singh dan alm. Pago telah melanggar Legitime Portie. Sedangkan dalam pertimbangan Hakim dalam putusan perkara nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN bahwa Hakim tingkat banding secara bulat berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tepat dan benar karena alm. Boeth Singh dan alm. Pago tunduk pada KUHPerdata dan mengabaikan hukum adat yang dianutnya

Upaya Pencegahan Stunting terhadap Balita dan Ibu Hamil Dengan Pemberian Makanan Tambahan Di Desa Sadang Kec Jekulo

Stunting merupakan masalah kesehatan gizi yang masih banyak dijumpai di berbagai daerah. Stunting dapat mengancam kualitas sumber daya manusia di masa depan dalam jangka panjang. Adapun salah satu daerah yang masih memiliki balita stunting yaitu di desa   Sadang   Kecamatan   Jekulo.   Langkah   yang   diambil pemerintah dalam menangani   stunting   salah   satunya   adalah mengoptimalkan peran posyandu serta kader setempat untuk melakukan sosialisasi serta pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita dan ibu hamil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengabdian masyarakat di Desa Sadang dengan subjek penelitian adalah balita stunting dan Ibu hamil. Tujuan penelitian ini adalah agar masyarakat terutama ibu yang memiliki balita dan ibu hamil dapat mencegah dan mengatasi stunting. Adapun hasil yang didapat adalah masyarakat lebih menyadari akan pentingnya makanan sehat dan bergizi untuk kesehatan anak di masa depan

PENGAJUAN BAKAL CALON PEREMPUAN UNTUK MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN KUDUS

Penelitian ini mengungkap tentang keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kudus pada Pemilu 2019 yang dilakukan oleh partai politik, serta mengetahui penyebab ketidak mampuan partai politik dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif di Kudus. Manfaat penelitian bertujuan memberikan informasi terhadap pentingnya keterwakilan perempuan dalam tatanan kehidupan politik.Metode yang digunakan adalah menggunakan yuridis sosiologis. Tujuannya untuk mengkonsepsikan realitas hukum sebagai institusi sosial yang nyata untuk mengetahui kondisi sosiologis keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik pada pemilu 2019 di Kabupaten Kudus dengan teknik sample responden (purposive sample) serta didukung data primer dan data skunder yang disajikan melalui editing dan sistematizing.Partai politik di Kabupaten Kudus mengalami kesulitan dalam pengajuan bakal calon perempuan dan yang dikejar hanya alasan keterpenuhan sistem zipper agar terhindar diskualifikasi. Sulitnya memperoleh calon anggota legislatif dari unsur perempuan, mengakibatkan Partai Solidaritas Indonesia di Dapil Kudus 2 tidak memenuhi syarat dan diskualifikasi dalam pencalonan. Oleh karena itu Partai Politik harus mempersiapkan diri dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan secara cermat, selektif dan objektif serta memiliki kapabilitas elektoral

TINGKAT KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DPRD DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterwakilan perempuan didalam masing-masing partai politik yang mengikuti pemilu DPRD, khususnya yangada di Kabupaten Kudus, apakah telah sesuai dengan aturan yang telah diatur didalam Undang-Undang Pemilu ataukah belum.Hasil penelitian ini yaitu peran dan partisipasi perempuan di dalam kegiatanpolitik merupakan hal yang penting, sebab banyak permasalahan terkait perempuanyang muncul di masyarakat dan hal tersebut membutuhkan peran perempuansebagai wakil untuk menampung aspirasi dan permasalahan dari masyarakat yaitumelalui Pemilu DPRD. Perempuan yang terjun ke dunia politik dan kemudianmencalonkan diri mengikuti calon legislatif dalam pemilihan umum telah diaturjumlah kuota keterwakilannya yaitu minimal 30%, dan untuk memenuhi haltersebut diperlukan kepercayaan yang besar dari masyarakat terhadap kemampuanperempuan dalam berpolitik.Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, keterwakilan perempuan masihsangat terbatas, yaitu di bawah 30% tingkat keterwakilannya di dalam pemiluDPRD Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus menjadi salah satu sampel sebagaiwilayah yang diteliti tentang tingkat keterwakilan perempuan di dalam pemiluDPRD tahun 2019, karena tingkat keterwakilan politik perempuan di KabupatenKudus masih cukup rendah