Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, negara semakin menguat vis a vis masyarakat sipil. Survei SMRC (2021) menyebutkan persentase orang yang takut bicara politik meningkat tajam dibanding 10 tahun sebelumnya. Media mainstream juga membatasi tampilnya orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Tapi, pada saat yang sama muncul media sosial sebagai alternatif untuk bersuara, salah satunya adalah Youtube. Dalam beberapa tahun terakhir, para aktivis politik secara rutin menggunakan Youtube untuk melakukan kritik terhadap kebijakan negara. Di pihak lain, negara bereaksi dengan berbagai macam instrumen, di antaranya membentuk yang disebut “buzzer” untuk melakukan serangan balik dan ancaman pemidanaan. Sejumlah aktivis Youtube dipidanakan karena konten yang dibuatnya. Menghadapi ancaman pemidanaan, para aktivis Youtube berusaha memproteksi diri dengan membentuk lembaga pers. Penelitian ini ingin mengetahui pola oposisi masyarakat sipil  kontra negara di era teknologi komunikasi dan meluasnya penggunaan media sosial, sekaligus ingin mengetahui bentuk-bentuk respons negara terhadap gerakan kritis masyarakat sipil melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci untuk meneropong dialektika antara negara dan masyarakat sipil tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber primer berasal dari wawancara mendalam dengan para “aktivis Youtube”

THE DECLINE OF GOLKAR PARTY’S HEGEMONY. GOLKAR’S PERFORMANCE IN FACING THE SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS IN SOUTH SULAWESI

After the era of decentralization and democratization, Golkar entered the era of direct regional elections. Golkar in its participation in regional elections in South Sulawesi in 2005-2013 was relatively successful in most regions in South Sulawesi. Entering the regional elections simultaneously in 2015 and 2018, Golkar valued a significant reduction of votes. In some regions, Golkar showed poor performance. Ironically, out of eleven regional elections, Golkar only nominated its candidates in six regions and only won in one region. At present Golkar is facing a serious challenge if it wants to maintain its position in South Sulawesi as the largest base in the region. This qualitative research found the weakening factor of Golkar's power in South Sulawesi in the 2015 simultaneous elections. This factor was the existence of elite factionalization that occurred inside Golkar party after the 2014 presidential election which had an impact on the creation of Golkar internal conflicts and factions in simultaneous elections in South Sulawes

Jatibaru Raya Road Closure: Jakarta Governor's Incremental Policy in Managing the Tanah Abang Market Area

The policy of closing Jatibaru Raya Road on December 22, 2017, has caused new problems because the road closure has caused public losses. The public policy applied by Governor Anies indicated that he had a strong political contract with the community and one of the powerful figures in Tanah Abang so that the policy benefited the people of Tanah Abang who had been disciplined during the previous governor's term. These issues are very relevant to be studied using qualitative methods with a grounded approach to obtain material and in-depth information. Regarding the road closure policy, the existing policy is seen as a step in the realization of Anies campaign promises to establish 200,000 MSMEs at the time of the DKI Jakarta Pilkada in 2017. The public policy for road closure is basically an incremental policy because there are not many policy programs that have been running and was designed during the previous governor's term. The implementation of this policy has made Governor Anies considered maladministration by the Ombudsman, thus giving rise to recommendations for the position of Anies as governor. Keywords: Public Policy; Inkremental; Maladministration

Denyut Islam di Eropa

Buku ini merupakan kumpulan tuilisan rubrik Dunia Islam yang dimuat secara berkala di Republika, buku ini merupakan seri Dunia Islam yang berusaha mengungkap kondisi tyerkahir moniritas Islam di berbagai belahan dunia. Untuk terbitan seri pertama. Buku ini mengupas monoritas islam di Eropa. Pembahasan disetiap tulisan diupayakan mencakup latar belakang sejarah setiap komunitas, organisasi sosial, interaksi dgn mssyarakat mayoritas, peran politik mereka, serta posisi mereka dalam sejarah Islam di benua Eropa.x, 150 hlm,; 23 cm

Politik Kekerabatan dan Praktik Klientelistik Keluarga Jayabaya di Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang

Persaingan perebutan kekuasaan di Provinsi Banten dipenuhi oleh politik kekeluargaan atau dinasti. Survivalitas keluarga Jayabaya dan keluarga Iskandar di tengah proliferasi dan dominasi keluarga Ratu Atut belum banyak diteliti oleh para ilmuwan sejauh ini. Penulis menggunakan metode kualitatif berdasarkan wawancara dan literatur terkait. Adapun teori yang digunakan adalah klientelisme dari Aspinall dan Berenschot (2019) untuk membandingkan hakikat jejaring, pola kontrol, hakikat sumber daya dan derajat intensitas kedua daerah tersebut. Hasilnya (1) Alasan dari kemampuan keluarga Jayabaya dan Iskandar mempertahankan kekuasaannya selama 20 tahun selain karena alasan ketokohan juga karena keduanya m menggunakan praktik klientelisme yakni pertukaran sumber-sumber daya material atau manfaat dengan dukungan politik, (2) praktik klientelisme yang dilakukan oleh keluarga Jayabaya menggunakan jejaring informal ormas Jarum sedangkan keluarga Iskandar menggunakan jejaring formal birokrat dan partai politik bersama dengan pengusaha, (3) keluarga Jayabaya cenderung menggunakan sumber daya publik dalam pertukaran klientelistik sedangkan keluarga Iskandar cenderung lebih banyak menggunakan sumber daya privat yang bersumber pada bisnis properti dan hubungan kerjasama dengan pengusaha, dan (4) diskresi partai politik pada dominasi keluarga Jayabaya lebih rendah dan cenderung pada sumber daya patronase yang bersifat publik dibanding dengan keluarga Iskandar

Konflik Kepentingan Antara Pimpinan Daerah dan DPRD Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

This research aims to explain about conflict between Sikka’s Local Leader and the Local Legislative Assembly (DPRD) in preparation of Local Government Budget (APBD) for term 2019 year. Sikka regencies is one of district that led by candidate from independent line. Fransiskus Roberto Diogo, (Roby Idong) and Romanus Woga won the District Election Head at 2018 without any party nor coalition. Problem arise when Local Leaders and members of Local Legislative Assembly did not reach mutual agreement about house and communication allowance budget. This research uses qualitative methods with primary data sourced from in-depth interviews with all parties in the conflict. This research used Maswadi Rauf's conflict theory, which is classified based on the results of research by Mark and Synder. In addition, it is known that there are conflicting interests between Local Leader and Local Legislative Assembly about budgeting. Meanwhile, Local Leader in Sikka aim to control Local Legislative Assembly with negative issue about marking up budget of house and transportation allowances, but thus assembly obtain to increase the budgeting for their right

Perlindungan Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan: Studi Kasus Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pencegahan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan negara terhadap perempuan korban kekerasan, mengambil studi kasus peraturan Pemerintah Daerah tentang kawin kontrak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada upaya dari Negara dalam melindungi perempuan korban kawin kontrak karena belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kawin kontrak. Kabupaten Cianjur adalah satu-satunya Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mengeluarkan Perbup tentang pencegahan kawin kontrak, perbup ini hanya sebagai bentuk upaya pencegahan kawin kontrak yang bersifat lemah dan sama sekali tidak dapat melindungi perempuan korban kawin kontrak. Implikasi teoritis Advocacy Coalition Framework (ACF) relavan dalam melihat pengaruh aktor dalam pembentukan Perbup No. 38 tahun 2021. Teori ini dapat membantu menganalisa kebijakan yang dihasilkan dari advokasi aktor-aktor dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing dan berdampak terhadap lemahnya perlindungan Pemerintah Daerah dalam melindungi perempuan korban kawin kontrak di Kabupaten Cianjur

Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu

Norma pemilu yang berintegritas salah satunya mensyaratkan agar penyelenggara pemilu dapat berperilaku netral dan tidak memihak. Namun sejak periode pemilu era reformasi, masalah integritas penyelenggara pemilu masih krusial. Dalam praktiknya, masih saja ditemukan kasus kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu. Berdasarkan kasus yang sudah ada sebelumnya, penyelenggara pemilu menjadi aktor utama (broker) menggerakan beberapa penyelenggara pemilu lainnya melakukan kejahatan yang menghancurkan integritas Pemilu dengan berpihak dan menerima suap dari salah satu kandidat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini akan menganalisis dan memahami suatu realitas sosial tertentu peristiwa penyelenggara pemilu sebagai broker politik. Serta melakukan studi dokumentasi yang berisi dokumen putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu maupun dokumen putusan pidana pemilu legislatif 2019. Adapun hasil penelitian ini adalah peran broker penyelenggara pemilu berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu bertugas menghubungkan antara kandidat dengan penyelenggara pemilu lainnya untuk membantu kepentingan elektoral kandidat dengan cara curang. Adapun jika mendasarkan pada kasus pidana pemilu sebelumnya, pemanfaatan penyelenggara pemilu ini biasanya digunakan untuk melakukan manipulasi hasil pemilu

Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election

In this article, we provide evidence suggesting that almost half (44 per cent) of female candidates elected to Indonesia's national parliament in 2019 were members of political dynasties. Providing detailed data on the backgrounds of these candidates, including by party and region, we argue that several factors have contributed to their rise. Parties are increasingly motivated - especially in the context of a 4 per cent parliamentary threshold - to nominate candidates who can boost their party's fortune by attracting a big personal vote. Members of political dynasties (especially those related to regional government heads and other politicians entrenched in local power structures) have access to financial resources and local political networks - increasingly important to political success in Indonesia’s clientelistic electoral system. We show that the rise of these dynastic women candidates is not eliminating gender bias within parties, but is instead marginalising many qualified female party candidates, including incumbents

Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin dan Mujiaman Dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020

Pembentukan koalisi partai politik dalam ajang pemilihan kepala daerah merupakan suatu fenomena yang menarik diteliti, seperti halnya pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Proses pembentukan koalisi partai politik mayoritas pendukung Machfud Arifin – Mujiaaman. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis proses pembentukan koalisi partai politik pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teori motivasional pembentukan koalisi Geoffrey Pridham mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi pembentukan koalisi partai politik dan teori pilihan rasional (rational choice) untuk melihat kepentingan dasar para aktor dalam menentukan koalisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa proses pembentukan koalisi pendukung Machfud Arifin – Mujiaman diawali dengan wacana strategis antara Gerindra, PKB, PAN, NasDem, PPP, Golkar, Demokrat dan PKS yang berorientasi pada orientasi taktis untuk menumbangkan dominasi kekuasaan PDIP di Surabaya. Partai-partai tersebut pada dasarnya memiliki spirit yang sama karena Surabaya pasca reformasi selalu dikuasai oleh pemimpin dari PDIP. Machfud Arifin dianggap sebagai kandidat potensial karena memiliki kekuatan finansial, jejaring politik dan lobi antar-parpol dalam membangun mitra koalisi. Machfud Arifin menjadi trigger dalam proses pembentukan koalisi tersebut. Pada prosesnya terjadi dinamika horizontal-vertikal, karena masing-masing partai mendorong kadernya untuk menjadi pendamping Machfud Arifin. Dengan demikian, secara teori proses pembentukan koalisi pendukung Machfud Arifin – Mujiaman dipengaruhi oleh tiga hal mendasar, yakni faktor ideologis yang merupakan pikiran awal partai mayoritas yang menekankan pada pembaharuan kepemimpinan, kemudian historis partai yang telah terjalin sejak sebelum pilkada 2020 digelar dan terakhir faktor pragmatis dengan ambisi untuk meraih kekuasaan dengan penggabungan delapan partai politik. Selain itu, para aktor politik mengusung Machfud Arifin dengan pilihan rasional, bahwa pertama angka survei elektabilitas, modal finansial dan jejaring politik yang dimiliki kandidat. Koalisi tersebut bersifat dinamis, sehingga diperlukan komitmen dan visi yang sama, serta mekanisme pengatur konflik dalam menjaga keutuhan koalisi Parpol