GOOD GOVERNANCE DAN IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang telah dicapai dalam pelaksanaan PPS khususnya prioritas pertama, yaitu: Supremasi Hukum dan Kepemerintahan yang Baik (good governance), selama kurun waktu 2 (dua) tahun pertama belakangan ini (tahun 2000-2003). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Esensi atau substansi konsep Supremasi Hukum dan Kepemerintahan yang Baik yang diperkenalkan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, UNDP, dan lain sebagainya, secara eksplisit belum tergambar komprehensif dalam rumusan pada naskah-naskah perencanaan program pembangunan di Sulawesi Utara. 2. Masih banyak program dan kegiatan yang belum dilaksanakan pada dua tahun awal (2000 - 2001). Di samping itu cukup banyak materi dalam program dan kegiatan yang tumpang tindih satu dengan yang lain dan ada pula program/kegiatan yang masih menjadi kewenangan Pusat tetapi sudah dirumuskan sebagai rencana program dan kegiatan dalam pembangunan di Sulawesi Utara.Kata kunci: Good governance, implementasi, supremasi huku

PEMBERLAKUAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan pidana denda terhadap korporasi apabila melakukan perbuatan pidana terhadap saksi dan korban dan bagaimana tindak pidana korporasi yang dilakukan sehingga dapat dikenakan pidana denda menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dikenakan pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; pencabutan status badan hukum; dan/atau pemecatan pengurus. 2. Tindak pidana korporasi yang dilakukan sehingga dapat dikenakan pidana denda yaitu: memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan serta akibat perbuatan tersebut menimbulkan luka berat dan matinya saksi dan/atau korban. menghalang-halangi saksi dan/atau korban secara melawan hukum sehingga saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, serta menyebabkan saksi dan/atau korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan dan dikuranginya hak-hak saksi dan korban sebagai manusia. secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru.Kata kunci:  Pemberlakuan Pidana Denda, Korporasi, Perlindungan Saksi Dan Korba

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas Dan Fungsi Notaris

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah melakukan pengawasan tersebut. Hal ini kembali kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa Majelis Pengawas Notaris Daerah merupakan ujung tombak dalam rangka pengawasan terhadap notaries, maka peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah harus lebih dimaksimalkan dengan cara bersikap lebih proaktif tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat tapi jika ada indikasi notaris melakukan pelanggaran langsung melakukan penyelidikan, sehingg menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan jasa notaris yang mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik

EFEKTIVITAS ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia dan bagaimana mekanisme arbitrase dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (out of court). Efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian para arbiternya, khususnya dalam perkara yang memerlukan pengetahuan teknis yang bersifat khusus, dimana para arbiter dan pihak-pihak yang bersengketa berasal dari lingkungan yang sama sehingga mengetahui dengan baik teknis permasalahan yang dihadapi. Di samping itu umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang panjang dari tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung, dibandingkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 2. Mekanisme arbitrase dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia, antara lain diatur melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur penyelesaian sengketa penanaman modal. Disamping itu juga mekanisme arbitrase diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, yang mengatur bahwa pemeriksaan perkara oleh arbitrase paling lama 6 bulan, dan dalam praktik secara umum pemeriksaan perkara oleh arbitrase BANI dapat diselesaikan tidak lebih dari 6 bulan. Kata kunci: Arbitrasi, sengketa, penanaman moda

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI NOTARIS

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap notaris  yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah melakukan pengawasan tersebut. Hal ini kembali kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa Majelis Pengawas Notaris Daerah merupakan ujung tombak dalam rangka pengawasan terhadap notaries, maka peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah harus lebih dimaksimalkan dengan cara bersikap lebih proaktif tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat tapi jika ada indikasi notaris melakukan pelanggaran langsung melakukan penyelidikan, sehingg menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan jasa notaris yang mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik. Kata kunci: Pengawasan, Notari

Pengembangan Aplikasi Skripsi (Tugas Akhir) Berbasis Web Menggunakan Metode Scrum

Skripsi/Tugas Akhir merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian laboratorium atau penelitian lapangan. Informasi mengenai Skripsi/Tugas Akhir di Program Studi Informatika Universitas Sebelas Maret tidak dapat diperoleh dengan mudah. Informasi tersebut seperti ketersediaan dosen pembimbing, judul penelitian, jadwal ujian seminar, serta data informasi lainnya yang berkaitan dengan Skripsi/Tugas Akhir. Sumber Informasi dapat diketahui dengan mudah melalui berbagai media, salah satunya adalah media internet yang berbentuk sebuah situs atau website. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah Aplikasi yang menangani permasalahan Skripsi/Tugas Akhir yang ada di Jurusan Informatika Universitas Sebelas Maret berbasis Website. Pengembangan Aplikasi Skripsi/Tugas Akhir dalam penelitian ini menggunakan metode Agile yaitu dengan model Scrum. Hasil yang diperoleh pada pengembangan Aplikasi Skripsi/Tugas Akhir dengan menggunakan metode Scrum terbukti dapat dengan mudah mengatasi perubahan requirements, menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pengguna karena mendapatkan feedback secara kontinu. Kemudian dari hasil focus factor kelima sprint didapat rata-rata focus factor nya yaitu 0.84 atau 84%, sehingga dapat dikatakan tingkat presentase tim pengembang fokus mengerjakan pekerjaannya dalam membangun Aplikasi Skripsi/Tugas Akhir berbasis web menggunakan metode scrum adalah 84%

Faktor-faktor Yang Memengaruhi Mutu Layanan Dengan Tingkah Laku Nasabah

This study was to determine the effect of independent variables quality of service to the dependent variablecustomers behavior. The survey used questionnaires to bank customers. All questionnaires were declared validand reliable. Research idea came from Petridou (2007) and Olorunniwo & Hsu (2006) using factor analysisand had variables/dimensions, while Ndubisi (2003) using variables/dimensions was used by Zeithaml (1996).It used regression analysis to compare the quality of service and customer behavior. Conclusions on thedescriptive analysis of respondents stated that the response to the questionnaire on two variables was in therange of excellent category. Factor analysis could not classify variables in shaping a factor. Analysis ofdetermination stated there was a strong and positive relationship between the quality of service and thecustomer\u27s behavior amounted to 46.1%. The hypothesis stated that there was relationship in quality of serviceand customer behavior. This research found the value of the variable/dimension was not counted in previousstudies. Suggestions for the bank in the future was enhancing the accuracy and happy to help our customers,and needed to pay attention to social changes. Further research was to find the highest the correlation and morerespondents

ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PKB antara Serikat Karyawan dengan Manajemen dan hambatan-hambatan apa saja dalam PKB serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pekerja dengan Manajemen Perusahaan mulai dari PKB yang pertama kali berlaku sampai dengan PKB yang terakhir berlaku tidak banyak terdapat pelanggaran dari sisi kuantitas masalah. Namun demikian pelanggaran terhadap PKB tersebut juga mengakibatkan kendala bagi hubungan kerja antara karyawan. 2. Pelaksanaan, cara membuat suatu perjanjian bersama, peran dan fungsi dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) harusnya tetap diperhatikan dalam menentukan kebijakan atau keputusan yang menyangkut keberadaan Tenaga kerja. Karena dengan keterlibatan Sekar sejak awal dalam menentukan kebijakan yang menyangkut karyawan melalui peran dan fungsi sekar dapat mencegah bagi adanya perselisihan hubungan industrial. Kata kunci:Perjanjian, Karyawan, Perusahaa

Photography Terms in Understanding Exposure and Their Translations

This article aims to analyze the translation procedures adopted in translating photography terms from English into Indonesian. The data were taken from the book entitled Understanding Photography (Peterson, 2010) and its Indonesian version Pintar Eksposur (Andwiani, 2013). The data in this qualitative research were collected using note-taking technique. The analyzed data were presented informally and formally. The theory used to analyze the problems and what procedures were applied in translating photography terms from English into Indonesians and why those procedures were applied were the theory and procedures proposed by Newmark (1988) who presented eighteen translation procedures. There were five translation procedures applied in translating the photography terms including the literal, transference, naturalization, functional equivalent, and couplet procedures.   &nbsp