Apakah fenomena flypaper effect asimetris terjadi pada kebijakan belanja pemerintah daerah?

Fluctuation in local government revenue will shift local government spending. This study aims to identify and analyze the response of local government spending policies to an increase or decrease in transfer funds from the central government (Balance Fund) and local own revenue (known as Pendapatan Asli Daerah). The study utilizes data from provincial governments throughout Indonesia for the 2010-2019 period. This study finds that local government spending policies are more responsive to increases or decreases in local government revenues in the form of DAU, meaning that there is a flypaper effect phenomenon. In addition, this study also found that the decline in DAU also caused a contraction in public spending, which means that there is no asymmetrical flypaper effect.   Kenaikan atau penurunan pendapatan pemerintah daerah akan meningkatkan atau menurunkan belanja pemerintah daerah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis respons kebijakan belanja pemerintah daerah terhadap kenaikan atau penurunan dana transfer dari pemerintah pusat (Dana Perimbangan) dan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian menggunakan Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan belanja  pemerintah daerah lebih responsif terhadap kenaikan atau penurunan penerimaan daerah berupa DAU, artinya ada fenomena flypaper effect pada kebijakan belanja publik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa  penurunan penerimaan daerah berupa DAU juga menyebabkan kontraksi pada belanja publik, yang artinya flypaper effect yang ada tidak bersifat asimetris.    

Determinant of price earning ratio in the property and real estate company : case study listed in Indonesian Stock Exchange 2011-2018

Purpose: This research is aimed to find out the determinant of Price Earning Ratio (PER) in the property and real estate company listed in Indonesian Stock Exchange for the period 2011-2018. Design/methodology/approach: Referring to the developed model by Afza & Tahrir and Amalia by using 6 independent variables including Dividend Payout Ratio, Tobin’s Q, Leverage, Market Return, Earning Growth and Size, are expected to renewal in results in order to obtain variables that influencing the movement of Price Earning Ratio in property and Real Estate Company. Findings: From panel data analysis method, it can be found that fixed effect model is the most suitable model for both the changes of Price Earning Ratio in the property and Real Estate Company. The results of each variable can be explained that Tobin’s Q has positive impact, meanwhile Earning Growth and Size has negative impact. Afterwards, this research is also expected to provide framework of thinking for the policy maker to attract the attention of investor in the property and real estate company sector. Practical implications: The article offers insights to Price Earning Ratio in property and Real Estate Company that listed in Indonesian stock exchange period 2011-2018 simultaneously, partially and identifies the regression model of panel data inside. Originality/value: The article presents there are five significant free variables, including Tobin’s Q, Leverage, Market Return, Earning Growth and Size that influence the Price Earning Ratio in property and Real Estate Company.peer-reviewe

DIFERENSIASI TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN

Property tax rate differentiation has been widely used in many countries. Indonesia used a single tax rate for Land and Building Tax for Plantation, Forestry, Mining and Other Sectors (PBB P3L). This research adopts a Simple Additive Weighting Method to discuss property tax rate differentiation in Indonesia. We found that property tax rate differentiation can be formulated using particular criteria such as rate of return,  industries importance, and environmental impact. Diferensiasi tarif pajak properti berdasarkan jenis atau tujuan penggunaan properti sudah dilakukan di berbagai negara. Di Indonesia, berlaku tarif tunggal untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB P3L). Tarif tersebut berlaku untuk setiap jenis properti yang menjadi objek pajak PBB P3L. Dengan menggunakan simple additive weighting method, penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu seperti tingkat pengembalian usaha, tingkat kepentingan industri, dan tingkat dampak lingkungan,   dapat dilakukan diferensiasi tarif  pajak untuk PBB P3L

PERAN PENERIMAAN PAJAK DALAM USAHA PEMERATAAN PENDAPATAN

Income inequality is a classic problem that is always a concern either by policymakers or academics. Currently, policymakers use tax as a tool to encourage income redistribution and reduce income inequality. This study presents empirical evidence regarding the effect of tax revenue on income distribution in several countries. This study utilizes data (panels) from several countries since 1999 and found that tax revenue did not have a significant impact on income distribution efforts. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah klasik yang selalu menjadi perhatian baik oleh para pengambil kebijakan atau para akademisi. Saat ini para pengambil kebijakan menggunakan pajak sebagai alat untuk mendorong redistribusi pendapatan dan menekan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini memaparkan bukti empiris mengenai pengaruh dari penerimaan pajak terhadap pemerataan pendapatan di beberapa negara. Menggunakan data (panel) dari beberapa negara sejak tahun 1999, penelitian ini menemukan bahwa, penerimaan pajak tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap usaha pemerataan pendapatan

Penyusunan Peta Fungsi Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kaur, Bengkulu

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula berada di tangan pemerintah pusat, beralih ke pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Kaur, pengelolaan PBB-P2 dilakukan mulai tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 22 Tahun 2013. Sejak dikelola sampai dengan saat ini, telah terjadi beberapa kali rotasi petugas. Setiap pergantian petugas menimbulkan kendala dalam pelaksanaan penetapan, pelayanan, maupun administrasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan identifikasi atas masalah yang sesungguhnya terjadi, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di masa pandemik COVID-19 dilakukan melalui wawancara secara daring mengunakan aplikasi konferensi video Zoom dan aplikasi percakapan WhatsApp. Wawancara dilakukan oleh tim pengabdi kepada Bidang PBB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur. Hasil wawancara dituangkan dalam dokumen Identifikasi Prosedur dan Kendala Penatausahaan PBB-P2 Kabupaten Kaur serta dokumen Peta Fungsi Penatausahaan PBB-P2. Kedua dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Kabupaten Kaur dalam melakukan perubahan struktur organisasi, regulasi, pengembangan sistem informasi, maupun pemetaan kebutuhan sumber daya manusia, agar siklus penatausahaan PBB dapat tetap dilaksanakan dengan baik

UJI TINGKAT KESESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ASSESSMENT RATIO

The decentralization of PBB-P2 in Indonesia is expected to produce a better PBB-P2 administration system. One indicator of a better PBB-P2 administration system is a fair collection of PBB-P2 based on tax base (NJOP) valuation close to market prices. This study examines whether NJOP, as the basis for the imposition of PBB-P2, is in accordance with the market price using the assessment ratio. This study found that the current level of accuracy of the NJOP has not met the standard agreed upon by the IAAO. In addition, this study also found that the NJOP accuracy rate in big cities was slightly better than the NJOP accuracy rate in other cities. In addition, this study also found that there was no positive correlation between NJOP updating activities through SPOP filling and NJOP accuracy. Desentralisasi PBB-P2 di Indonesia diharapkan menghasilkan sistem penatausahaan PBB-P2 yang lebih baik. Salah satu indikator dari sistem penatausahaan PBB-P2 yang lebih baik adalah pemungutan PBB-P2 yang adil dengan dasar pengenaan pajak (NJOP) yang mendekati harga pasar. Studi ini meneliti apakah NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sudah sesuai dengan harga pasar menggunakan assessment ratio. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat akurasi NJOP saat ini belum memenuhi standar yang disepakati oleh IAAO. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat akurasi NJOP di kota besar, sedikit lebih baik dibanding tingkaat akurasi NJOP di kota-kota lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada korelasi positif antara kegiatan pemutakhiran NJOP melalui pengisian SPOP dengan tingkat akurasi NJOP

Volatilitas Penerimaan Dan Belanja Pemerintah Daerah Pasca Desentralisasi PBB-P2 Dan BPHTB

The volatility of local government revenues and expenditures has a crucial impact on the health of the regional economy. Therefore, it is essential to understand how fluctuations in the various components of regional income affect spending volatility. This study investigates the relationship between changes in local tax revenues and grants from the central government and the spending volatility of the Indonesian provincial government in the period 2015-2019. This study finds evidence that the volatility of local government spending is positively associated with the volatility of grant receipts and negatively related to the local tax revenues volatility. In addition, this study also shows that an increase or decrease in tax and grant revenue causes regional spending volatility.Volatilitas penerimaan dan belanja pemerintah daerah berdampak pada kesehatan perekonomian daerah. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana fluktuasi berbagai komponen pendapatan daerah mempengaruhi volatilitas belanja. Penelitian ini menginvestigasi hubungan antara fluktuasi pendapatan pajak daerah serta hibah dari pemerintah pusat dengan volatilitas pengeluaran pemerintah provinsi seluruh Indonesia menggunakan uji data panel dalam rentang tahun 2015-2019. Penelitian ini menemukan bukti bahwa ketidakstabilan belanja pemerintah daerah berasosiasi positif dengan volatilitas penerimaan hibah dan berhubungan negatif dengan volatilitas penerimaan pajak daerah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan penerimaan pajak dan hibah, menyebabkan volatilitas belanja daerah