PENGEMBANGAN FASILITAS STASIUN KALISAT BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DAN METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS

The closure of numerous small stations in the Jember Regency is primarily due to the dissatisfaction of service users with the performance and service quality of these stations. The government's long-term efforts to develop railways allow some of these small stations to undergo further development, including Kalisat Station. Therefore, evaluating Kalisat Station's performance is essential to prevent its closure. The methodology used is the Importance Performance Analysis (IPA) method, which allows for assessing aspects that do not meet user perceptions. In reviewing the performance and services of Kalisat Station, it adheres to Ministerial Regulation Number 63 of 2019. Based on the review of facility conditions and services at Kalisat Station with the Minimum Service Standards at the Station, it is evident that several aspects still do not comply with regulations. Furthermore, the IPA analysis of the data reveals that service users consider many service and facility aspects essential but are not in line with their perceptions or fall into Quadrant I (Top Priority) in the existing conditions. Meanwhile, the analysis shows that the service performance percentage of Kalisat Station is 54%. Therefore, efforts should be made to improve the service and facility aspects accordingly. ABSTRAK Banyaknya stasiun kecil di Kabupaten Jember yang menghentikan operasinya, karena kurangnya kepuasan pengguna jasa terhadap kinerja dan pelayanan stasiun yang ada. Upaya pemerintah untuk mengembangkan perkeretaapian dalam jangka panjang, memberikan kesempatan bagi beberapa stasiun kecil untuk dikembangkan lebih lanjut, salah satunya adalah Stasiun Kalisat. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Stasiun Kalisat untuk mencegah terjadinya penghentian tersebut. Metode yang digunakan adalah metode Importance Performance Analysis (IPA) agar dapat ditinjau aspek-aspek yang belum memenuhi persepsi pengguna. Dalam peninjauan kinerja dan pelayanan Stasiun Kalisat ini mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2019. Berdasarkan hasil tinjauan kondisi fasilitas dan pelayanan Stasiun Kalisat dengan Standar Pelayanan Minimum di Stasiun, terlihat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum memenuhi peraturan. Selain itu, dari hasil analisis data menggunakan metode IPA memperlihatkan bahwa masih banyak aspek pelayanan dan fasilitas yang dianggap pengguna jasa penting namun pada kondisi eksisting belum sesuai dengan persepsi pengguna atau masuk pada kuadran I (Prioritas Utama). Sementara itu hasil analisis memperlihatkan persentase kinerja pelayanan dari Stasiun Kalisat adalah 54%, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan aspek-aspek pelayanan dan fasilitas yang tersebut

PENGEMBANGAN FASILITAS STASIUN KALISAT BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DAN METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS

The closure of numerous small stations in the Jember Regency is primarily due to the dissatisfaction of service users with the performance and service quality of these stations. The government's long-term efforts to develop railways allow some of these small stations to undergo further development, including Kalisat Station. Therefore, evaluating Kalisat Station's performance is essential to prevent its closure. The methodology used is the Importance Performance Analysis (IPA) method, which allows for assessing aspects that do not meet user perceptions. In reviewing the performance and services of Kalisat Station, it adheres to Ministerial Regulation Number 63 of 2019. Based on the review of facility conditions and services at Kalisat Station with the Minimum Service Standards at the Station, it is evident that several aspects still do not comply with regulations. Furthermore, the IPA analysis of the data reveals that service users consider many service and facility aspects essential but are not in line with their perceptions or fall into Quadrant I (Top Priority) in the existing conditions. Meanwhile, the analysis shows that the service performance percentage of Kalisat Station is 54%. Therefore, efforts should be made to improve the service and facility aspects accordingly. ABSTRAK Banyaknya stasiun kecil di Kabupaten Jember yang menghentikan operasinya, karena kurangnya kepuasan pengguna jasa terhadap kinerja dan pelayanan stasiun yang ada. Upaya pemerintah untuk mengembangkan perkeretaapian dalam jangka panjang, memberikan kesempatan bagi beberapa stasiun kecil untuk dikembangkan lebih lanjut, salah satunya adalah Stasiun Kalisat. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Stasiun Kalisat untuk mencegah terjadinya penghentian tersebut. Metode yang digunakan adalah metode Importance Performance Analysis (IPA) agar dapat ditinjau aspek-aspek yang belum memenuhi persepsi pengguna. Dalam peninjauan kinerja dan pelayanan Stasiun Kalisat ini mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2019. Berdasarkan hasil tinjauan kondisi fasilitas dan pelayanan Stasiun Kalisat dengan Standar Pelayanan Minimum di Stasiun, terlihat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum memenuhi peraturan. Selain itu, dari hasil analisis data menggunakan metode IPA memperlihatkan bahwa masih banyak aspek pelayanan dan fasilitas yang dianggap pengguna jasa penting namun pada kondisi eksisting belum sesuai dengan persepsi pengguna atau masuk pada kuadran I (Prioritas Utama). Sementara itu hasil analisis memperlihatkan persentase kinerja pelayanan dari Stasiun Kalisat adalah 54%, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan aspek-aspek pelayanan dan fasilitas yang tersebut

KEBIJAKAN PENATAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN JEMBER

Abstract A thriving city should have a reliable public transport system. A continued decline in the performance of services can not be separated by a detachment of people using public transport, as uncomfortable and unreliable existing services, until unresolved overlapping route yearly by the regulator. Restructuring the route network and preposition institutional arrangement of public transport management are needed to improve public transport services in the community. Restructuring the route network into two, namely: first, the subsidiaryp route network that serves the main line of Jember city use the concept of road based public transport (BRT) with medium buses; second, develop twigs routes of feeder line to serve distrct road network in urban areas. Formulation of public policy was conducted through four stages: formulation of the problem, preparation of policy agenda, selection of policy alternatives to solve the problem, and determination of the policy to minimize the two groups resistance (pro and contra).                                                                                  Keywords: policy formulation, policy agenda, problem solving, policy setting  Abstrak Sebuah kota yang berkembang harusnya memiliki sistem angkutan umum yang dapat diandalkan. Terus menurunnya kinerja pelayanan tidak lepas dari menjauhnya masyarakat menggunakan angkutan umum karena tidak nyaman dan tidak handalnya pelayanan yang ada, hingga overlapping lintasan trayek yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan oleh regulator. Penataan kembali jaringan trayek dan kelembagaan pengelolaan angkutan umum diperlukan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di tengah masyarakat. Penataan jaringan trayek dilakukan terbagi dua, yaitu: pertama, jaringan trayek cabang yang melayani jalur utama perkotaan Jember menggunakan konsep angkutan umum berbasis jalan dengan armada bus sedang; kedua, jaringan trayek ranting yang melayani jaringan jalan kabupaten di kawasan perkotaan yang semakin berkembang. Formulasi dalam kebijakan publik dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan dilakukan untuk mengurangi resistensi dua model kelompok (pro dan kontra). Kata kunci: perumusan kebijakan, agenda kebijakan, pemecahan masalah, penetapan kebijaka

KEBIJAKAN PENATAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN JEMBER

Abstract A thriving city should have a reliable public transport system. A continued decline in the performance of services can not be separated by a detachment of people using public transport, as uncomfortable and unreliable existing services, until unresolved overlapping route yearly by the regulator. Restructuring the route network and preposition institutional arrangement of public transport management are needed to improve public transport services in the community. Restructuring the route network into two, namely: first, the subsidiaryp route network that serves the main line of Jember city use the concept of road based public transport (BRT) with medium buses; second, develop twigs routes of feeder line to serve distrct road network in urban areas. Formulation of public policy was conducted through four stages: formulation of the problem, preparation of policy agenda, selection of policy alternatives to solve the problem, and determination of the policy to minimize the two groups resistance (pro and contra).                                                                                  Keywords: policy formulation, policy agenda, problem solving, policy setting  Abstrak Sebuah kota yang berkembang harusnya memiliki sistem angkutan umum yang dapat diandalkan. Terus menurunnya kinerja pelayanan tidak lepas dari menjauhnya masyarakat menggunakan angkutan umum karena tidak nyaman dan tidak handalnya pelayanan yang ada, hingga overlapping lintasan trayek yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan oleh regulator. Penataan kembali jaringan trayek dan kelembagaan pengelolaan angkutan umum diperlukan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di tengah masyarakat. Penataan jaringan trayek dilakukan terbagi dua, yaitu: pertama, jaringan trayek cabang yang melayani jalur utama perkotaan Jember menggunakan konsep angkutan umum berbasis jalan dengan armada bus sedang; kedua, jaringan trayek ranting yang melayani jaringan jalan kabupaten di kawasan perkotaan yang semakin berkembang. Formulasi dalam kebijakan publik dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan dilakukan untuk mengurangi resistensi dua model kelompok (pro dan kontra). Kata kunci: perumusan kebijakan, agenda kebijakan, pemecahan masalah, penetapan kebijaka

Model Hubungan Arus, Kecepatan, Dan Kepadatan Di Jalan Empat Lajur Dua Arah

Arus lalu – lintas pada Jalan Gajah Mada dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan perkembangan pada daerah Jalan Gajah Mada ini. Untuk menemukan suatu model transportasi yang sesuai pada jalan ini, terlebih dahulu diperlukan pengetahuan mengenai karakteristik lalu – lintas dan model hubungan antar karakteristik tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis model hubungan antar karakteristik volume (V), kecepatan (S) dan kepadatan (D) lalu – lintas sesuai dengan kondisi yang ada dengan dasar pedoman Manual Kapasitas Jalan Indoneia (MKJI 1997). Survei data meliputi volume dan kecepatan lalu – lintas dengan metode manual counting, sedangkan analisis model meliputi model Greenshield, Greenberg dan Underwood. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk arah kota model yang sesuai dilihat dari nilai (R2) adalah Model Underwood sebesar 0,393 dan untuk arah luar kota yaitu Model Greenberg dengan nilai (R2) sebesar 0,43. Untuk nilai kapasitas yang mendekati hasil dari metode MKJI 1997 pada arah kota maupun arah luar kota yaitu Model Underwood

EVALUASI KINERJA PELAYANAN PERUSAHAAN ANGKUTAN PARIWISATA DAN ANGKUTAN SEWA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Abstract In line with improvement of economic conditions and enhancement of the tourism sector in East Java, the potential tourism market and its industries became a target of businesses in the transport sector, especially the tourism travel and rental transportation. This service was predicted to grow rapidly during the development in tourism sector. Therefore, the construction of transport infrastructures became an important issue to support the tourism sector. Not only Central Government, but also Provincial and Regency/City Government have a role in accordance with their respective authorities to plan, formulate policies, control and supervise the implementation of efficient and reliable transport systems. To improve the quality of tourism and rent service, performance evaluation of the companies should be conducted regularly. Keywords: tourism and rent transport, performance evaluation, services, performance  Abstrak Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan meningkatmya sektor pariwisata di Jawa Timur, potensi pasar dunia pariwisata dan industri turunannya mulai menjadi incaran para pelaku usaha di sektor transportasi, khususnya angkutan pariwisata dan angkutan sewa. Layanan ini diprediksi tumbuh dengan cepat seiring perkembangan dunia pariwisata. Oleh karena itu, pembangunan prasarana transportasi menjadi penting untuk mendukung sektor pariwisata ini. Tidak hanya Pemerintah Pusat, namun juga Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peran sesuai cakupan kewenangannya masing-masing untuk menyusun rencana, merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi perwujudan sistem transportasi yang efisien dan handal. Untuk meningkatkan layanan angkutan wisata dan angkutan sewa,  diperlukan evaluasi kinerja secara teratur terhadap kinerja pelayanan perusahaan angkutan pariwisata dan angkutan sewa. Kata-kata kunci: angkutan pariwisata dan angkutan sewa, evaluasi kinerja, layanan, kinerj

EVALUASI KINERJA PELAYANAN PERUSAHAAN ANGKUTAN PARIWISATA DAN ANGKUTAN SEWA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Abstract In line with improvement of economic conditions and enhancement of the tourism sector in East Java, the potential tourism market and its industries became a target of businesses in the transport sector, especially the tourism travel and rental transportation. This service was predicted to grow rapidly during the development in tourism sector. Therefore, the construction of transport infrastructures became an important issue to support the tourism sector. Not only Central Government, but also Provincial and Regency/City Government have a role in accordance with their respective authorities to plan, formulate policies, control and supervise the implementation of efficient and reliable transport systems. To improve the quality of tourism and rent service, performance evaluation of the companies should be conducted regularly. Keywords: tourism and rent transport, performance evaluation, services, performance  Abstrak Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan meningkatmya sektor pariwisata di Jawa Timur, potensi pasar dunia pariwisata dan industri turunannya mulai menjadi incaran para pelaku usaha di sektor transportasi, khususnya angkutan pariwisata dan angkutan sewa. Layanan ini diprediksi tumbuh dengan cepat seiring perkembangan dunia pariwisata. Oleh karena itu, pembangunan prasarana transportasi menjadi penting untuk mendukung sektor pariwisata ini. Tidak hanya Pemerintah Pusat, namun juga Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peran sesuai cakupan kewenangannya masing-masing untuk menyusun rencana, merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi perwujudan sistem transportasi yang efisien dan handal. Untuk meningkatkan layanan angkutan wisata dan angkutan sewa,  diperlukan evaluasi kinerja secara teratur terhadap kinerja pelayanan perusahaan angkutan pariwisata dan angkutan sewa. Kata-kata kunci: angkutan pariwisata dan angkutan sewa, evaluasi kinerja, layanan, kinerj

Determining the advertisement of tax priority on urban road based on road performance

Each region has the potential to be explored as a source of income without necessarily harming people and the environment. One of them is the utilization of public space as a media campaign or advertisement. The advertisement placement should be planned to have a function, adding the aesthetic aspect of urban space and not disturbing the comfort and safety of the community. Promotional media can take advantage of active and passive outdoor space. The active outer space is a space that is deliberately created as a public outdoor space such as city park, pedestrian and road. While the passive outer space is a outer space that is not accidentally created or already exist by it, such as river banks, railroads and natural green spaces. Promotional media nowadays is not only in physical, but also in electronic form. Placement of advertisement associated with the tax burden. The amount of tax can be determined from road performance. Where the more crowded the urban space, the more people see the advertisement. This can certainly be used as one of the parameters in determining which points are having the biggest impact on tax value

IDENTIFIKASI BLACKSPOT PADA RUAS JALAN NASIONAL DI JEMBER

Letjen Panjaitan Road and Letjen S. Parman Road are national roads connecting Jember City and Banyuwangi City. Public roads with massive traffic volumes and high accident rates are a scourge in the community. Traffic accidents result in much loss, both property and vehicle damage costs, as well as medical care costs. In order to obtain road conditions that minimize the risk of traffic accidents, it is necessary to identify locations that are prone to traffic accidents. The method for handling accident-prone locations uses the Road Infrastructure Safety Audit form. Traffic accident data from 2014-2018 obtained from the Jember Police Traffic Unit with accident-prone locations occurred in the KM 1 + 250 to KM 1 + 500 road segments. Road infrastructure safety audits get a non-hazardous (NH) risk category. The road geometry in the field is following the geometric procedures for inter-city road planning issued by the Department of Public Works and Bina Marga.Jalan Letjen Panjaitan dan jalan Letjen S. Parman merupakan jalan nasional penghubung Kota Jember dan Kota Banyuwangi. Jalan nasional dengan volume lalu lintas padat dan tingkat kecelakaan tinggi menjadi momok di masyarakat. Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan banyak kerugian, baik biaya kerusakan properti atau kendaraan maupun biaya perawatan medis. Supaya didapatkan kondisi jalan yang meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan identifikasi lokasi rawan kecelakaan lalu lintas. Metode penanganan lokasi rawan kecelakaan menggunakan formulir Audit Keselamatan Infrastruktur Jalan. Digunakan data kecelakaan lalu lintas dari tahun 2014-2018 yang didapat dari Satlantas Polres Jember dengan lokasi rawan kecelakaan terjadi di segmen jalan KM 1+250 hingga KM 1+500. Audit keselamatan infrastruktur jalan mendapatkan kategori risiko tidak berbahaya (TB). Geometri jalan di lapangan sesuai dengan tata cara perencanaan geometri jalan antar kota yang di keluarkan oleh Dinas PU dan Bina Marga.         &nbsp

Speed, Density, and Crash Relationship in Urban Arterial Roads

Vehicle speed has an essential role in the occurrence of traffic accidents. Increasing the number of vehicles operating on the road will further increase the risk of traffic accidents because it is not balanced with discipline in driving. This study's purpose is to analyze the relationship between speed and traffic accidents that occurred in Gadjah Mada and Hayam Wuruk Road, Jember, through several variations of calculations. The independent variables used are average speed and 85th percentile speed and density, while the dependent variable used is the accident rate. The analysis used is a correlation test that determines the level of closeness of the relationship between the two variables and a regression test that helps estimate the relationship between the two variables through a regression equation model that will be selected based on conditions in the field. The results of this study indicate that lower speed is associated with a lower accident rate. Meanwhile, lower vehicle density leads to an increase in the accident rate. Speed management to improve traffic safety in Indonesia is needed. Direction for future research is presented