KEBIJAKAN PENATAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN JEMBER

Abstract

Abstract A thriving city should have a reliable public transport system. A continued decline in the performance of services can not be separated by a detachment of people using public transport, as uncomfortable and unreliable existing services, until unresolved overlapping route yearly by the regulator. Restructuring the route network and preposition institutional arrangement of public transport management are needed to improve public transport services in the community. Restructuring the route network into two, namely: first, the subsidiaryp route network that serves the main line of Jember city use the concept of road based public transport (BRT) with medium buses; second, develop twigs routes of feeder line to serve distrct road network in urban areas. Formulation of public policy was conducted through four stages: formulation of the problem, preparation of policy agenda, selection of policy alternatives to solve the problem, and determination of the policy to minimize the two groups resistance (pro and contra).                                                                                  Keywords: policy formulation, policy agenda, problem solving, policy setting  Abstrak Sebuah kota yang berkembang harusnya memiliki sistem angkutan umum yang dapat diandalkan. Terus menurunnya kinerja pelayanan tidak lepas dari menjauhnya masyarakat menggunakan angkutan umum karena tidak nyaman dan tidak handalnya pelayanan yang ada, hingga overlapping lintasan trayek yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan oleh regulator. Penataan kembali jaringan trayek dan kelembagaan pengelolaan angkutan umum diperlukan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di tengah masyarakat. Penataan jaringan trayek dilakukan terbagi dua, yaitu: pertama, jaringan trayek cabang yang melayani jalur utama perkotaan Jember menggunakan konsep angkutan umum berbasis jalan dengan armada bus sedang; kedua, jaringan trayek ranting yang melayani jaringan jalan kabupaten di kawasan perkotaan yang semakin berkembang. Formulasi dalam kebijakan publik dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan dilakukan untuk mengurangi resistensi dua model kelompok (pro dan kontra). Kata kunci: perumusan kebijakan, agenda kebijakan, pemecahan masalah, penetapan kebijaka