1,247 research outputs found

    JUXTAPOSING L 1 CULTURE AND L 2 CULTURE IN ELT MATERIALS

    Get PDF
    It is generally agreed that learning language means learning culture since language is a part of culture. In English Language Teaching (ELT) context, the process of teaching and learning will basically involve two cultures: L1 culture referring to the learnerā€™s culture (local culture) and L2 culture to the target culture. From this perspective, ELT materials can roughly be divided into two kinds: the ones orientated to local culture and the ones to Anglo or American culture. In order to make ELT materials more balanced, an English teacher may juxtapose or combine the L1 and L2 cultures in his/ her materials. One of the benefits is the learners will get broader cultural perspectives so that they will be more prepared to be a global citizen. This paper aims to propose practical teaching ideas in which an English teacher may include L1 and L2 cultures in his/her teaching materials

    TRANSLATION AND CROSS CULTURAL UNDERSTANDING (CCU)

    Get PDF
    Translation and Cross Cultural Understanding (CCU) are two compulsory subjects given in the EnglishDepartment. The two courses are closely related to each other since both skills may improve the studentsā€™ language competence, especially those who want to be a professional translator. Mastering the sourcelanguage (S-L), i.e. a foreign language (English), the target language (T-L), e.g. Indonesian, and masteringthe text materials to be translated will not make a good translator if we do not have enough practice andexperience. The paper aims to elaborate some concepts, techniques of translation and those of crosscultural understanding and to discuss some problems in translation practice and cross cultural understanding

    IMPROVING THE LANGUAGE ACCURACY IN WRITING SKILL THROUGH GROUP DISCUSSION AND ERROR ANALYSIS

    Get PDF
    The aim of this study is to examine English composition written by EAP participants and to try to improve the participantsā€™ language accuracy through group discussion and error analysis. The data which were collected from the participantsā€™ writing assignments and tests (pre and post-tests). The research results show that the number and frequency of making errors seem to be consistent from the beginning to the end of the course whereas the researcherā€™s expectation is the number or frequency of errors should show the downward trends (decreasing week by week)

    INCORPORATING LOCAL WISDOM INTO ENGLISH LANGUAGE TEACHING (ELT)

    Get PDF
    Since language (e.g.local languages)is an important part of a culture, it should be maintained and revitalized. When the language undergoes attrition because of global culture, many aspects in culture will also be extinct. As it is not possible to ā€œfight againstā€ the global culture, it would be wise to maintain the local languages by juxtaposing the local languages, Indonesian, and English. This paper is intended to offer an alternative of maintaining local languages or cultures by incorporating local wisdom into English Language Teaching(ELT)In practice, it can be a kind of multilingual teaching by juxtaposing local language(s)Indonesian, and English in school or college. The implication is the students, by being multilingual, will be able to develop multiculturalism, thus, developing also high tolerance among the existing ethnics. Local wisdom can be found in many aspects of culture, e.g. dress, food, architecture, narrative, traditional songs etc. In order to be interesting, the use of Information Technology is crucial; English teachers may collect and select authentic materials from internet, if available, and they can be presented in LCD in the classroom

    CITATION AND TENSE FOR REVIEWING PREVIOUS RESEARCH IN THE INRODUCTION SECTION OF ENGLISH 35 SCIENCE JOURNALS BY NON-NATIVE SPEAKERS.

    Get PDF
    The aim of this study is to explore the citation pattern in relation to tense choice for reporting pastliterature in the Introduction section of English research articles by non-native speakers. Since theresearch dealt with one type of papers, i.e. research articles, Genre Analysis was adopted. Theresults indicate that in terms of types, IPC (Information Prominent Citation) referring to generalareas of research is much more dominant than APC (Author Prominent Citation) referring tospecific areas whereas in the standard pattern the number of APC should be more dominant thanIPC since IPC only functions as an ā€œopening moveā€ for reporting past literature. As IPC is moredominant than APC, the present tense also outnumbers the past tense

    ANALISIS KEBUTUHAN DAN KARAKTERISTIK PARKIR RUMAH SAKIT KASIH IBU SURAKARTA

    Get PDF
    Sebagai pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah Surakarta, Rumah Sakit umum Kasih Ibu Surakarta merupakan fasilitas umum yang keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan penyediaan fasilitas parkir yang memadai untuk menampung kendaraan pengunjung dan karyawan rumah sakit tersebut. Meningkatnya jumlah pasien yang terus bertambah akan berdampak pada bertambahnya areal parkir yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik parkir, mengetahui kebutuhan ruang parkir yang ada pada Rumah Sakit umum Dr.Moewardi Surakarta ini. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pencatatan langsung di lapangan. Data berupa data primer dari survai di lapangan dengan mencatat nomor plat kendaraan masuk dan keluar di areal parkir dalam rumah sakit maupun di areal parkir luar rumah sakit milik perorangan sekitar rumah sakit khusus untuk sepeda motor dan data sekunder dari instansi terkait. Penelitian dilakukan dalam 3 hari yaitu Senin 22 Mei 2006, Rabu 24 Mei 2006, dan Sabtu 3 Juni 2006 pada pukul 06.30-20.00 WIB. Hasil perhitungan karakteristik parkir di RSU Dr.Moewardi Surakarta ini adalah akumulasi maksimum harian tertinggi untuk sepeda motor parkir dalam rata-rata 864 kendaraan, untuk mobil 298 kendaraan, untuk sepeda motor parkir luar 68 kendaraan. Indeks parkir maksimum untuk sepeda motor parkir dalam rata-rata 89,72%, untuk mobil rata-rata 137,96%, untuk sepeda motor parkir luar rata-rata 94,44%. Rata-rata durasi parkir harian untuk sepeda motor parkir dalam pada rentang waktu 169,90 menit, untuk mobil pada rentang waktu 146,34 menit, untuk sepeda motor parkir luar pada rentang waktu 118,63 menit. Rata-rata volume harian untuk sepeda motor adalah 1482 kendaraan, untuk mobil adalah 725 kendaraan, untuk sepeda motor parkir luar adalah 275 kendaraan. Tingkat Turnover parkir sepeda motor parkir dalam tertinggi 2,02 terjadi pada hari Rabu, untuk mobil tertinggi 3,63 terjadi pada hari Senin, untuk sepeda motor parkir luar tertinggi 4,10 terjadi pada hari Senin.Secara keseluruhan areal parkir di dalam dan luar rumah sakit tidak mampu memenuhi kebutuhan parkir sebab luas areal parkir total jika areal parkir di dalam rumah sakit untuk sepeda motor dan mobil dijadikan satu lokasi hasil perhitungan diperoleh sebesar 9776,1m2 sedangkan luas areal parkir di lapangan 7799,68 m2. Sedangkan areal parkir di luar rumah sakit hasil perhitungan diperoleh sebesar 172,2 m2 sedangkan luas areal parkir di lapangan 150 m2

    KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW. DAN MASA KHULAFAUR RASYIDIN (SUATU KAJIAN HISTORIS)

    Get PDF
    Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. dan masa Khulafaur Rasyidin. Sedang masalah yang kedua adalah sejauhmana keterlibatan perempuan dalam bidang politik pada masa Nabi Muhammad Saw. dan masa Khulafaur Rasyidin serta problem apa saja yang dihadapi perempuan pada waktu itu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap dan mencari jawaban atas kedua masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang didasarkan pada kajian kepustakaan (library research). Data penelitian yang berisi informasi-informasi tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik pada masa Nabi Muhammad Saw. dan masa Khulafaur Rasyidin diperoleh dari literatur Islam yang berupa hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. dan buku-buku sejarah Islam atau buku-buku politik Islam yang mengungkap permasalahan tersebut. Data yang terkumpul diĀ¬analisis secara kualitatif dengan teknik analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perempuan di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam secara umum suram. Perempuan dihina, diperlakukan secara kasar, dan direndahkan martabatnya, bahkan perempuan dipandang sebagai perwujudan dosa, kesialan, aib, dan hal-hal lain yang memalukan. Pada masa ini perempuan tidak memiliki hak politik sama sekali. Islam datang membawa angin segar bagi kaum perempuan. Islam menempatkan kedudukan perempuan pada proĀ¬porsiĀ¬nya dengan mengakui kemanusiaan perempuan dan mengikis habis kegelapan yang dialami perempuan sepanjang sejarah serta menjamin hak-hak perempuan. Pada masa Nabi Muhammad Saw. kaum perempuan sudah memainkan peran-peran politis dalam rangĀ¬ka menegakkan kalimat-kalimat Allah, seperti melakukan dakwah Islam, ikut berhijrah bersama Nabi, berbaiā€™at kepada Nabi Saw, dan melakukan jihad atau ikut serta dalam peperangan berĀ¬sama-sama kaum laki-laki. Kaum perempuan juga aktif memainkan peran-peran politis pada masa Khulafaur Rasyidin. Ummahat al-Muā€™minin menjadi motor penggerak kaum perempuan pada waktu itu untuk aktif dalam peran-peran politik tersebut. Di antara proĀ¬blem yang dihadapi perempuan dalam melakukan peran-peran politis pada masa Nabi adalah tekanan kaum kafir Quraisy Makkah di awal dakwah Islam, kelemahan fisik mengingat begitu beratnya aktiĀ¬vitas yang dilakukan untuk berhijrah dan berjihad misalnya, serĀ¬ta kehilangan keluarga dan harta serta kampung halaman. NaĀ¬mun demikian, problem-problem seperti ini tidak menghalangi peran-peran perempuan di dunia politik. Problem besar yang diĀ¬hadapi pada masa Khulafaur Rasyidin adalah bahwa yang saling bertikai pada saat kekacauan adalah sesama Muslim dan juga ulah kaum munafik, seperti yang dimotori Abdullah bin Sabaā€™. FISE, 2007 (PPKN

    PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENDUKUNG RSBI DI SMA NEGERI 1 DEMAK

    Get PDF
    Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Karakteristik struktur dan fungsi organisasi komite sekolah di SMA Negeri 1 Demak; (2) Karakteristik hubungan kerja komite sekolah dengan warga sekolah yang lain di SMA Negeri 1 Demak; (3) Karakteristik aktivitas komite sekolah dalam mendukung program RSBI di SMA Negeri 1 Demak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain etnografi. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Demak. Subjek utama penelitian adalah komite sekolah, kepala sekolah dan guru SMA Negeri 1 Demak. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dalam situs. Keabsahan data meliputi tingkat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependabibility), dan kepastian (confirmability). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Struktur organisasi komite sekolah terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota dengan masa kerja satu kali periode adalah 3 tahun, apabila masih dibutuhkan dapat dipilih kembali. Jumlah pengurus komite adalah 9 orang yang terdiri dari unsur orang tua, unsur pendidik dan unsur tokoh masyarakat. Dalam mendukung RSBI, komite sekolah menjalankan fungsi sebagai mediator, pemberi pertimbangan, pendukung, dan controling atau pengawasan; (2) Hubungan kerja antara sekolah dengan warga sekolah terjalin dengan baik melalui berbagai kegiatan sekolah yang senantiasa melibatkan komite sekolah di dalamnya. Hubungan kerja terjalin terkait dengan kegiatan formal maupun non formal di sekolah, baik yang berkaitan dengan masalah kerja atau masalah sekolah tetapi dan secara secara personel antara pengurus komite dengan warga sakolah lainnya; (3) Sistem kerja komite sekolah di SMA N I Demak diawali pada awal tahun pelajaran dan diakhiri akhir tahun pelajaran. Komite sekolah mengadakan rapat dengan kepala sekolah minimal 4 kali dalam waktu satu tahun. Aktivitas komite dalam mendukung RSBI dilakukan dengan cara melaksanakan berbagai peran dan fungsi yang diembannya sebagai komite sekolah dengan baik

    Relokasi Rumah Pemotonagn Hewan di Surakarta

    Get PDF
    1.1 Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan barbangsa dan bernegara yang sehat dan sejahtera, mendorong adanya tuntutan akan kebutuhan pangan yang sempurna. Pangan yang sempurna mensyaratkan kandungan bahan makanan berkomposisi gizi tinggi yang seimbang dan selaras dalam substansi protein hewani dan protein nabati, dimana protein nabati hanya mungkin diperoleh dari hewan ternak yang dikembangkan secara sehat. Permintaan konsumen terhadap daging yang terus meningkat, khususnya daging sapi menyebabkan intensitas pemotongan juga meningkat, oleh karena itu keberadaan Rumah Pemotongan Hewan sangat diperlukan, yang dalam pelaksanaannya harus dapat menjaga kualitas, baik dari tingkat kebersihannya, kesehatannya, ataupun kehalalan daging untuk dikomsumsi. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mendirikan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di berbagai daerah seluruh Indonesia. RPH untuk kota Surakarta yang berlokasi di Jagalan No. 26 pada awal pembangunanya pada tahun 1903 merupakan RPH yang berlokasi di daerah pingiran kota, namun karena pertumbuhan luas wilayah kota sehingga lokasi RPH di Kota Surakarta sekarang berada di tenggah-tenggah permukiman penduduk yang padat. Dapat ditambahkan pula bahwa RPH Kota Surakarta setiap harinya mempunyai produktivitas penyembelihan sapi sejumlah sekitar 30 ekor, Kecuali pada hari-hari tertentu seperti Hari Raya Idul fitri, Hari Natal, Tahun Baru. Untuk mendukung produktivitas sejumlah itu dibutuhkan air sebagai pencuci setiap harinya sekitar 2000-3000 liter. Dengan adanya produktivitas yang cukup besar tersebut dengan sendirinya limbah cair yang dibuang ke badan sungai kecil di belakang RPH cukup besar. RPH yang secara resmi dibawah pengawasan Departemen Pertanian, pada dasarnya mempunyai persyaratan, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 555/Kpts/TN.240/9/1995, tentang syarat-syarat rumah pemotongan hewan. Pasal 2 dari SK Mentan tersebut menyatakan bahwa RPH merupakan unit/ sarana pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging sehat. Lebih lanjut pada bab II dari SK Mentan tersebut mengungkapkan mengenai syarat-syarat RPH yang dijelaskan lebih rinci pada pasal 3 ayat (a) menyatakan bahwa RPH berlokasi di daerah yang tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan misalnya di bagian pinggir kota yang tidak padat penduduknya. Dari uraian tersebut diatas, Rumah Pemotongan Kota Surakarta diperlukan sarana untuk pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan daging sehat yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya Relokasi RPH di Kota Surakarta dan Perencanaan dan Perancangan tentang Rumah Pemotongan Hewan Kota Surakarta yang lebih menekankan pada fungsi proses produksi sehingga tercipta keefektifan di lokasi yang baru, dengan ketentuan tentang persyaratan Rumah Pemotongan Hewan yang sesuai dengan keputusan pemerintah yang berlaku. 1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan Tujuan utama yang akan dicapai merencanakan dan merancang suatu fasilitas pelayanan masyarakat, yaitu Rumah Pemotongan Hewan berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan (design guide lines aspect) yang didukung dengan keputusan pemerintah yang berlaku. Sasaran Terumuskannya pokok-pokok pikiran sebagai suatu landasan konseptual perencanaan dan perancangan Rumah Pemotongan Hewan Surakarta dalam bentuk proposal Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A). 1.3 Manfaat a. Secara Subyektif ā€¢ Memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh Tugas Akhir sebagai ketentuan kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UNDIP Semarang. ā€¢ Sebagai pedoman dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A). b. Secara Obyektif ā€¢ Usulan Rumah Pemotongan Hewan Kota Surakarta diharapkan dapat menjadi salah satu masukan yang berarti bagi masyarakat Surakarta pada umumnya dan Pemerintah Kota pada khususnya. ā€¢ Sebagai tambahan wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa arsitektur yang akan mengajukan proposal Tugas Akhir. 1.4 Lingkup Pembahasan a. Secara Substansial Mencakup perencanaan dan perancangan bengunan massa banyak pada RPH Kota Surakarta, pembahasan materi berdasarkan pada karakter kegiatan dengan melihat struktur organisasi dan aktifitas utama pada RPH dan hal lain yang berhubungan dalam perencanaan dan perancangan kemudian dianalisa dengan mengunakan aspek-aspek yang ada dalam arsitektur. b. Secara Spasial Pemindahan lokasi RPH Kota Surakarta dengan menentukan lokasi dan tapak yang baru di wilayah Kota Surakarta, lokasi yang baru harus terletak didaerah yang strategis, memiliki akses yang baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku. 1.5 Metode Pembahasan Laporan ini dibahas dengan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menguraian data primer dan sekunder. Yang secara deduktif diolah dan dikaji dengan mengacu pada potensi dan masalah yang muncul, kemudian dilakukan pendekatan perencanaan dan perancangan atas dasar pertimbangan berbagai aspek yang berorientasi pada disiplin ilmu arsitektur, landasan teoritis dan standar yang ada. Kemudian secara induktif diperoleh hasil berupa alternatif pemecahan masalah. Metode ini digunakan agar diperoleh gambaran mengenai Rumah Pemotongan Hewan yang ideal untuk dijadikan acuan dalam perencanaan dan perancangan sebuah Rumah Pemotongan Hewan di Surakarta. Tahap pengumpulan data yang dimaksud meliputi : a. Data Primer Melakukan survey lapangan pada lokasi yang direncanakan dengan pengamatan langsung dan membuat dokumentasi hasil pemotretan kondisi dan potensi di lapangan serta studi banding. b. Data Sekunder Studi literatur buku-buku tentang Rumah Pemotongan Hewan untuk mencari data tentang pengertian, karakteristik, bentuk kegiatan dan fasilitas . Mengumpulkan data yang berkaitan seperti data kebijaksanaan, peraturan yang berlaku, keadaan sosial budaya masyarakat, peta kondisi wilayah. 1.6 Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) ini dapat dijabarkan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, lingkup pembahasan, metode pembahasan, sistematika pembahasan, dan alur pikir. BAB II TINJAUAN UMUM RUMAH PEMOTONGAN Berisikan studi literature yang melingkupi tujuan Rumah Pemotongan Hewan, pengertian, hubungan dengan instansi terkait, klasifikasi dan jenis kegiatan, syarat-syarat RPH, aktivitas, kapasitas RPH, pemasaran, sistem pengolahan limbah, standar RPH dan karakteristik bangunan. BAB III TINJAUAN RUMAH POTONG HEWAN KOTA SURAKARTA Membahas tentang Kota Surakarta secara geografis dan kebijakan tata ruang tinjauan mengenai RPH Surakarta yang mencakup struktur organisasi, aktivitas, sirkulasi, system pengolahan limbah, dan pemasaran, serta studi komparasi yang kemudian dianalisa untuk ditarik hasil berupa kebutuhan ruang-ruang dan fasilitas yang dibutuhkan pada RPH. BAB IV Merupakan ulasan mengenai pembatasan permasalahan dananggapan yang relevan untuk perencanaan dan perancangan RPH Kota Surakarta. BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN Menguraikan tentang titik tolak pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kontekstual meliputi lokasi dan tapak, pendekatan fungsional, pendekatan arsitektural, pendekatan kinerja, dan pendekatan teknis. BAB VI LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR Berisi tentang konsep dasar perencanaan, konsep perancangan berupa aspek konstektual, aspek fungsional aspek arsitektural, aspek kinerja, aspek teknis, dan program perancangan berupa program ruang dan program tapak. Alur Piki

    Actual Studies Expansion of Improving Services: Access and Equity in Early Childhood Education (Ecd)

    Full text link
    This study is to analyze and formulate policies and realistic conditional optimization in order to improve equity of access and equity expansion of early childhood education services. The purpose of this study is to describe: (1) the condition of expansion of access services Childhood Education in Pacitan, (2) equity services Childhood Education in Pacitan, (3) the drivers and inhibitors that influence the expansion of access and equity of service Education Childhood in Pacitan, and (4) to recommend strategies (policies) that could be considered in the context of expanding access and equity in Early Childhood Education services in Pacitan, East Java. Methods of collecting and processing / analysis of the data used is descriptive triangulation- method. The analysis of the assessment of actual on increasing the expansion of access and equity of education services a child early (ECD) mentioned above, it can be concluded that: (1) Judging from a study of actual on increasing the expansion of access rules / regulations and linkages with other institutions / departments / agencies Another quite satisfactory (98%), meaning that there has been a tangle of functional coordination among agencies involved in supporting of existent kindergarten / early childhood. But in terms of availability / supporting facilities and infrastructure that already over half (67%) driven by the school committee, the hamlets and villages, and related agencies. The support is in the form of building aid, APE (97%), and furniture (67%). About the initiation society is quite high (98%), but in terms of a sense of ownership and take responsibility is still very poor, 90% of citizens still find it hard to pay tuition fees, and (2) From the equalization of educational services children early (ECD) that most of the organizers kindergarten / early childhood has bagged operating licenses (98%). It is also seen a lot of ease in handling licensing for prospective organizers. While the equalization mechanism of early childhood services is through the empowerment of community leaders and village cadres and related agencies (68%). Service forms of early childhood education is to coordinate the various parties, including by head hamlet (42%), village heads (97%), UPT TK-SD ((88%), and the Department of State as many (97%). The criteria of service of public initiatives is still low (54%), but the government instructions may be quite good (67%). While the form of community participation is still low (41%). Award (reward) is still low, at around 41%. However, the contribution of the school committee high enough in the form of aid that are instantaneous (91%). The problem of rights, there are still many children who have not been fortunate to get the rights of educational services kindergarten / early childhood education (58%), the obligation was as big enough (75%), while the responsibility responsibilities of the parties involved is quite high (95%), and the conformity between the access and equity of services is still at the top enough (65%)
    • ā€¦
    corecore