Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Terjadi Pada Pekerja/Buruh Di PT. Pelindo III Semarang

Abstract To analyze work accidents that occur in port work activities and loading and uploading caused by human error. The purpose of this study is to identify the factors that cause the risk of human error that can lead to workplace accidents. The results of this study can be concluded that PT. Pelindo III Semarang has implemented Laws and Regulations No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety. Where PT. Pelindo III Semarang provides tools for personal protection for workers/laborers. PT. Pelindo Semarang has also implemented Legislation Regulations No. 24 of 2011 Regarding the Social Security Organizing Agency (BPJS) where every workers both inside and outside the field has been registered as a BPJS participant which covers work accident insurance, pension insurance, old age insurance, and life insurance.. However, in the implementation of work safety there have been several obstacles, namely that there are still some workers who still ignore their safety by not using personal protective equipment. Keywords : Responsibility Company, Work Accident, , PT. Pelindo Abstrak Untuk menganalisa kecelakaan kerja yang terjadi dalam kegiatan di pelabuhan dan bongkar muat yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya risiko kesalahan manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. Pelindo III Semarang sudah menerapkan Peraturan Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Dimana PT. Pelindo III Semarang memberikan alat-alat perlindungan diri bagi pekerja/buruhnya. PT. Pelindo juga sudah menerapkan Peraturan Perundang-Undangan No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di mana setiap pekerjanya baik di dalam maupun di lapangan sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Namun dalam pelaksanaan keselamatan kerja terjadi beberapa hambatan yaitu masih adanya beberapa pekerja/buruh yang masih mengabaikan keselamatannya dengan tidak menggunakan alat perlindungan diri. Kata Kunci :  Tanggung Jawab Perusahaan, Kecelakaan Kerja,  PT. Pelind

Kajian Yuridis Terhadap Pemenuhan Kewajiban Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia

ABSTRAKPenelitian dari pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia PT. Phinisi Sumber Daya Semarang ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia serta mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang muncul serta upaya apa yang dilakukan PT. Phinisi Sumber Daya Semarang dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah pelatihan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pekerja termasuk calon pekerja migran indonesia sebelum bekerja ke luar negeri. Pelatihan kerja bagi  calon pekerja migran indonesiadi PT. Phinisi Sumber Daya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER 23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon TKI untuk Bekerja di Luar Negeri. Hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia PT. Phinisi Sumber Daya Semarang yaitu kurangnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dari setiap calon pekerja migran indonesia. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan sosialisasi mengenai manfaat dari pelatihan kerja yang sejatinya sangat berguna di negara penempatan. Kata Kunci: Pelatihan Kerja, Pekerja Migran Indonesia, PT. Phinisi Sumber Daya Abstract Research from the implementation of job training for prospective Indonesian migrant workers PT. Phinisi Sumber Daya Semarang aims to find out the implementation of job training for prospective Indonesian migrant workers and to know and analyze what obstacles arise and what efforts are made by PT. Phinisi Sumber Daya Semarang in overcoming barriers to the implementation of job training for prospective Indonesian migrant workers. The results of this study indicate that a job training is very important for workers including prospective Indonesian migrant workers before working abroad. Job training for prospective Indonesian migrant workers in PT. Phinisi Sumber is in accordance with the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. PER 23 / MEN / IX / 2009 concerning Education and Job Training for Prospective Indonesian Migrant Workers to Work Abroad. Obstacles in implementing job training for prospective Indonesian migrant workers PT. Phinisi Sumber Daya Semarang, namely the lack of skills and skills possessed by every prospective Indonesian migrant worker. Whereas efforts are being made to overcome these obstacles by socializing the benefits of job training which is actually very useful in the country of placement. Keywords: Job Training, Indonesian migrant workers, PT. Phinisi Sumber Day

Tinjauan hukum Islam tentang kewajiban isteri menafkahi suami di desa Sari Galuh kec. Tapung kab. Kampar Pekanbaru

Di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru, pada waktu akad nikah yang memberi mahar adalah pihak calon isteri kepada calon suami dan setelah mereka hidup sebagai suami isteri maka yang memberi nafkah adalah pihak isteri. Kondisi yang terjadi yaitu suami diam di rumah dan mengasuh anak seperti layaknya seorang perempuan. Masalah yang muncul bagaimana jika ditinjau dari sudut hukum Islam. Sebagai perumusan masalah yaitu apa yang melatar belakangi isteri memberi nafkah kepada suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru? Bagaimana ditinjau dari sudut hukum Islam tentang praktek pembayaran nafkah oleh isteri kepada suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data primernya yaitu hasil field research sedangkan sumber data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan interview (wawancara), observasi dan dokumentasi sedangkan untuk analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru dijumpai suatu realita seorang isteri memberi nafkah kepada suaminya. Posisi suami diam di rumah dan mengasuh anak seperti layaknya seorang perempuan. Tradisi atau hukum adat di Desa Sari Galuh yang menempatkan posisi isteri seperti seorang suami yaitu pencari nafkah, dalam keluarga yang menganut seperti ini dianggap sebagai suatu pilihan. Yang melatar belakangi isteri memberi nafkah kepada suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru adalah ada beberapa faktor di antaranya tidak adanya ketentuan adat yang melarang seorang isteri mencari nafkah; isteri memiliki kekuasaan penuh untuk membeli barang yang disukainya; suami yang mengurus anak dan rumah. Ditinjau dari sudut hukum Islam tentang praktek pembayaran nafkah oleh isteri kepada suami di Desa Sari Galuh ini bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, suami wajib memberi nafkah untuk istri dan anaknya. Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. UU Perkawinan secara khusus tidak membicarakan masalah nafkah, namun apa yang dituntut ulama fiqh berkenaan dengan nafkah tersebut telah diakomodir UU Perkawinan yang tercakup dalam hak dan kewajiban suami istri. Kesimpulan penelitian yaitu Di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru, pada waktu akad nikah yang memberi mahar adalah pihak calon isteri. Setelah mereka hidup sebagai suami isteri maka yang memberi nafkah adalah pihak isteri. Kondisi yang terjadi yaitu suami diam di rumah dan mengasuh anak seperti layaknya seorang perempuan. Masalah yang muncul bagaimana jika ditinjau dari sudut hukum Islam

Tinjauan Terhadap Kesejahteraan Pekerja Alih Daya di Perusahaan Perbankan

Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui tinjauan terhadap kesejahteraan pekerja outsourcing di perusahaan perbankan’, dan juga bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja outsourcing yang dipekerjakan di Bank BNI KCU Undip Semarang dan hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh PT. Persona Prima Utama selaku perusahaan penyedia jasa dalam memberikan kesejahteraan terhadap pekerja. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kedua perusahaan yaitu Bank BNI KCU Undip Semarang dengan PT. Persona Prima Utama tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, baik dari Bank BNI KCU Undip Semarang maupun PT. Persona Prima Utama telah memberikan kesejahteraan kepada pekerja outsourcing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya. Namun, hambatan masih ditemukan dalam pemberian kesejahteraan pekerja outsourcing berkaitan dengan upah serta fasilitas kesejahteraan. Kata Kunci : Pekerja, Outsourcing, Kesejahteraan Abstract The study of the debate about outsourcing workers in the banking company aims to study the funds given to outsourcing workers employed at Bank BNI KCU Undip Semarang and the challenges that were carried out with assistance carried out by PT. Persona Prima Utama as a service provider company provides assistance to workers. The results of the research that showed the second company, BNI Bank KCU Undip Semarang with PT. Persona Prima Utama is not in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Labor. However, both from Bank BNI KCU Undip Semarang and PT. Persona Prima Utama has provided assistance to outsourced workers well in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Labor and other regulations. However, challenges are still found in the assistance of outsourcing workers. Keywords: Workers, Outsourcing, Welfar

Tinjauan Terhadap Kesejahteraan Pekerja Outsourcing Pada Perusahaan Perbankan

Abstrak Penelitian dengan judul ”tinjauan terhadap kesejahteraan pekerja outsourcing di perusahaan perbankan” ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja outsourcing yang dipekerjakan di Bank BNI KCU Undip Semarang dan hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh PT. Persona Prima Utama selaku perusahaan penyedia jasa dalam memberikan kesejahteraan terhadap pekerja. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kedua perusahaan yaitu Bank BNI KCU Undip Semarang dengan PT. Persona Prima Utama tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, baik dari Bank BNI KCU Undip Semarang maupun PT. Persona Prima Utama telah memberikan kesejahteraan kepada pekerja outsourcing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya. Namun, hambatan masih ditemukan dalam pemberian kesejahteraan pekerja outsourcing berkaitan dengan upah serta fasilitas kesejahteraan. Kata Kunci : Pekerja, Outsourcing, Kesejahteraan Abstract The study of the debate about outsourcing workers in the banking company aims to study the funds given to outsourcing workers employed at Bank BNI KCU Undip Semarang and the challenges that were carried out with assistance carried out by PT. Persona Prima Utama as a service provider company provides assistance to workers. The results of the research that showed the second company, BNI Bank KCU Undip Semarang with PT. Persona Prima Utama is not in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Labor. However, both from Bank BNI KCU Undip Semarang and PT. Persona Prima Utama has provided assistance to outsourced workers well in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Labor and other regulations. However, challenges are still found in the assistance of outsourcing workers. Keywords: Workers, Outsourcing, Welfare

Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

 The research aims to determine the juridical review of changes in the authority of labor inspection from the Regency / City Government to the Central Java Provincial Government. The research method used is the legal research method. the results of the study show that the transfer of labor inspection authority to the Department of Manpower and Transmigration of Central Java Province, made labor inspection activities not yet / less effective. This can be seen since 2017 the number of supervisory staff has decreased, which in 2014 amounted to 585 employees while in 2017 there were only 154 employees, and there was no additional funding budgeted for Central Java Province, which should have been done when the number of activities had to done increasing or increasing. Consequently, the performance of supervisory staff and the number of findings of labor violations has decreased. Keywords: Effectiveness, Supervision, Employment.  Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap perubahan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. hasil penelitian menunjukan bahwa Pengalihan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, menjadikan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan belum/kurang efektif. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2017 jumlah pegawai pengawas mengalami penurunan, yang mana pada Tahun 2014 berjumlah 585 pegawai sedangkan pada Tahun 2017 hanya berjumlah 154 pegawai, dan tidak adanya dana tambahan yang dianggarkan untuk Provinsi Jawa Tengah, yang seharusnya dilakukan ketika jumlah kegiatan yang harus dilakukan bertambah atau meningkat.  Konsekuensinya kinerja pegawai pengawas dan jumlah temuan pelanggaran ketenagakerjaan mengalami penurunan. Kata kunci : Efektivitas, Pengawasan, Ketenagakerjaan.

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/ PDT.SUS-PHI/ 2016 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja

The purpose of this study is to know that the Certain Working Agreement on Oral Time is not allowed in the legislation, the Supreme Court judges consideration in deciding the case Number 501 K / Pdt.Sus-PHI / 2016 and the conformity of the decision with the law applicable in Indonesia. This study uses normative juridical method, which is analytical descriptive, with data collection method in the form of library study and supported by interview with judges. The results of the research show that First, the judge's decision is unfair to both parties litigation because the defendant is not punished to pay the wage of suspension (wage process) with emphasis on the consideration of unwritten PKWT so that by law become PKWTT. Second The process wage demands which are not accepted by the judge are contrary to the laws and regulations on employment and on the settlement of industrial relations disputes because the law requires that workers and employers continue to perform their obligations until the establishment of an Industrial Dispute Settlement Institution, including the obligation of employers to pay the wage of a suspension (wages process). So the Supreme Court Decision Number 501 K / Pdt.Sus-PHI / 2016 is less in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. Keywords: Oral Employment Agreement, Termination Dispute, Employmen

Tinjauan Yuridis Mengenai Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Abstract Women are naturally different from the men so that women have special rights granted while men are not given. Female workers/laborers likewise have special rights such as the right to leave miscarriage, the right to maternity leave, menstrual leave, the right to a shuttle if employed at night, and so forth. The special rights of female workers/laborers like these should be considered either by the company or by the workers/laborers women themselves. PT. Dian Andilta Utama is not yet fully apply the special rights of female workers/laborers, obstacles in implementing the special rights of female workers/laborers are in the application of the provision of menstrual leave and leave miscarriage, efforts to overcome obstacles in the implementation of the exclusive rights of female workers/laborers are female workers/laborers should correctly understand the content of the employment agreement is given at the beginning will sign a cooperation agreement. Keywords: Special Rights Of Women Workers, Act No. 13 of 2003 Abstrak Perempuan secara kodrati berbeda dengan laki-laki sehingga perempuan memiliki hak-hak khusus yang diberikan sedangkan laki-laki tidak diberikan.Pekerja/ buruh perempuan demikian pula memiliki hak-hak khusus seperti hak cuti keguguran kandungan, hak cuti melahirkan, hak cuti haid, hak mendapatkan antar jemput jika dipekerjakan pada malam hari, dan sebagainya.Hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan seperti ini sudah seharusnya diperhatikan baik oleh pihak perusahaan maupun oleh para pekerja/ buruh perempuan itu sendiri. PT. Dian Andilta Utama belum sepenuhnya menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan, hambatan dalam menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan adalah dalam penerapan pemberian cuti haid dan cuti keguguran, upaya mengatasi hambatan dalam penerapan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan adalah pekerja/ buruh perempuan harus memahami secara benar isi dari perjanjian kerja yang diberikan pada saat awal akan menandatangani perjanjian kerja. Kata kunci: Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 200