Tingkat Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Administrasi Kependudukan pada Penduduk Miskin Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Civil registration is the right of every citizen in the sense of obtaining an authentic deed from a state official. Complete self-data at this time is a need that cannot be rejected or avoided by every citizen, including in Indonesia. The Indonesian state is currently improving itself to be able to perfect the data of each of its residents perfectly and accordingly. This need is very urgent with the presence of the era of digitalization that has penetrated every line of community life. Improvement and improvement of the population's self-data in theory and procedures is indeed very easy and does not require a long time. Every population and civil registration service has tried to provide solutions and innovations that are very varied, for the sake of holding one electronic ID card. The number of beneficiaries of the Family Hope Program in Rowotamtu village is 222 households and out of 222 beneficiaries who have only 70% of the electronic KTP, there are still many who have wrong names, are damaged and 30% are still in the old KTP format. ID cards are only one of the types of population administration and they are still many who do not understand their usefulness, especially if we see ownership of the Family Card there are still many names that have died are still not crossed from the Family Card. This means that awareness of ownership of population administration is still very minimal in Rowotamtu village. Based on the results of interviews through questions and answers in the socialization and quisoner of underprivileged communities in Rowotamtu Village, they assumed that they did not know the type of population administration and even the function of each type of population administration itself

Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Di Indonesia

Marriage registration as regulated in Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law, although it has been socialized for quite a long time, it turns out that until now there are still perceived obstacles. The pros and cons became even more pointed, when one of the articles in the bill that became controversial was the punishment imposed on the perpetrators of unregistered marriages. The method in this study uses a normative legal research method, with a statutory approach. Regulations applied by the State of Indonesia have regulated the application of sanctions for violations of marriage registration in their respective countries, but with some important notes; First, when it comes to regulations and also in terms of material content: Regulations in Indonesia are contained in Government Regulation (PP) No. 9 of 1975 Article 45 paragraph (2) letter b. Second, based on the history of the establishment of the regulation on Family Law, which includes sanctions for violating marriage registration: Regulations in Indonesia have regulated marriage since 1946, namely in Law 22 of 1946 concerning the Registration of Marriage, Marriage, Divorce and Reconciliation

Hubungan kausalitas penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Yogyakarta tahun 1985-2010

Penelitian ini berjudul “Hubungan Kausalitas Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1985-2010”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pengeluaran pemerintah atau sebaliknya. Penelitian ini menggunakan uji kausalitas FPE (Final Prediction Error) yang merupakan sebuah metode untuk menentukan panjangnya lag yang optimal dengan cara meminimkan final prediction error. Hasil analisis menggunakan uji stasioner untuk variabel Tax dan Gov menunjukkan hasil uji yang tidak stasioner. yaitu yang memilki koefisien d < 0 (negatif). Dan AIC minimum model 1.3 0.515687 sehingga dilakukan uji kointegrasi. Hasil analisis menggunakan uji kointegrasi untuk variabel Tax dan Gov menunjukkan hasil uji yang tidak stasioner. Variabel Gov menunjukkan probabilitas > t 0,05 yaitu 0.6788 > -2.256847, itu artinya variabel Gov tidak stasioner. Kemudian variabel Tax juga menunjukkan nilai probabilitas > t 0,05, yaitu 0.7301 > -2.145197, Namun, setelah diuji proses first differencing pada variabel D(LTax) dan D(LGov) yang sudah mengalami transformasi ln maka menjadi stasioner. memilki koefisien d nilai t (0,05), yaitu -4.745241 > -2.991878, Sehingga bisa dilakukan uji kausalitas FPE. Dari hasil uji kausalitas final prediction error (FPE) , selama periode pengamatan yang meliputi rentang waktu tahun 1985 hingga tahun 2010 menunjukkan bahwa terdapat pola kausalitas satu arah antara variabel penerimaan pajak Tax dan variabel Gov yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yakni variabel pengeluaran pemerintah (Tax) tidak menyebabkan penerimaan pajak (Gov). Variabel penerimaan pajak (Tax) menyebabkan pengeluaran pemerintah(Gov)

MODEL PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (STUDI KASUS: GAMPONG TELAGA TUJUH, KOTA LANGSA, ACEH)

MODEL PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN NTUK MENINGKATKAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN(Studi Kasus: Gampong Telaga Tujuh, Kota Langsa Aceh)Oleh:Dini SolehatiNIM. 1509200060022Komisi Pembimbing:Ir. Mirza Irwansyah, MBA, MLA, Ph.DDr. Irin Caisarina, ST, M.ScABSTRAKGampong Telaga Tujuh merupakan satu-satunya pulau yang berpenghuni dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang ada di Kota Langsa, Aceh. Bangunan rumah di permukiman ini berbentuk semi permanen dan tidak permanen. Sebagian besar berbentuk rumah panggung dengan sarana prasarana yang sangat terbatas seperti kurangnya fasilitas jalan, drainase lingkungan, air minum, air limbah, dan persampahan. Tingkat pendapatan penduduk sangat rendah dimana sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan, pedagang kecil, dan tukang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting 8 (delapan) aspek fisik berupa kondisi bangunan hunian, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, potensi lahan, dan mengevaluasi aspek non fisik berupa keberlanjutan program perbaikan kualitas lingkungan sebagai dasar mencari model penataan permukiman kumuh yang sesuai untuk diterapkan pada lokasi penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif dengan stratified random sampling dan Analitycal Hierarchy Process (AHP). Data primer diperoleh dari observasi, kuesioner, dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait dengan penataan permukiman kumuh. Dari hasil analisis aspek fisik teridentifikasi 365 unit mengalami tingkat kepadatan tinggi dan tidak teratur, teridentifikasi 365 bangunan hunian tidak memiliki drainase lingkungan, penyediaan air minum yang aman, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan, teridentifikasi potensi lahan dimana terdapat 6 (enam) lokasi perikanan dan 1 (satu) lokasi hutan mangrove dengan luas 500 ha yang dapat dikembangkan sebagai ekowisata. Dari hasil analisis aspek non fisik berupa evaluasi program perbaikan lingkungan diperoleh tingkat keberlanjutan program rendah dengan persentase 20%, hal ini disebabkan adanya hambatan biaya dan transportasi. Hasil penelitian diperoleh model penataan permukiman kumuh yang sesuai untuk diterapkan di Gampong Telaga Tujuh adalah model peremajaan dengan sistem konsolidasi lahan, dimana 60% untuk bangunan eksisting dan 40% untuk lahan komersil.Kata kunci: model penataan, permukiman kumuh, peremajaan, konsolidasi lahan, Gampong Telaga Tujuh

The Effects Of GRDP and Foreign Direct Investments On Regional Inequality In Eastern Indonesia

Equity is the goal of the process of economics development. Equity in economic development can be seen from decline in regional inequality. Regional inequality in Eastern Indonesia is quite high and has increased every year. Regional inequality can be calculated from williamson index. This research aims to determine the effects of GRDP and foreign directs investment on regional inequality in Eastern Indonesia period 2010- 2017. This research used pooled data from 12 Provinces in Eastern Indonesia period 2010- 2017 with fixed effects model.&nbsp; The results are GRDP has negative and significant on regional inequality, and foreign directs investment has positive and significant on regional inequality

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN UNIT USAHA KOPERASI VISIANA BAKTI TVRI

LEMBAR EKSEKUTIF Dina Solehati (8105150462). Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Koperasi Visiana Bakti TVRI, Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta 10270, yang berlangsung pada tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan 09 Februari 2018. Praktik Kerja Lapangan merupakan program yang diwajibkan bagi mahasiswa di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Praktik Kerja Lapangan memiliki maksud dan tujuan untuk mempersiapkan dan melatih serta mengenalkan kepada mahasiswa tentang dunia kerja. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk diaplikasikan langsung dalam dunia kerja. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan skill serta memperluas cara berfikir dari mahasiswa terhadap dunia kerja. Penulisan laporan ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam penulisan laporan ini pula dijelaskan berbagai informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh praktikan, dan kendala serta permasalahan yang dihadapi oleh praktikan selama praktik kerja lapangan (PKL). Laporan ini menerangkan bahwa praktikan di tempatkan pada bagian Unit Usaha Koperasi Visiana Bakti TVRI. Selama PKL, praktikan mendapatkan tugas untuk membantu karyawan dalam menjalankan usaha seperti menghitung stock barang masuk, input barang, menghitung pendapatan harian toko dan melaporkan pendapatan harian toko pada bagian keuangan. Laporan ini menerangkan pula kendala yang dihadapi oleh praktikan. Adapun kendala yang dihadapi oleh praktikan adalah kesalahan dalam menghitung input barang. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah praktikan selalu berkomunikasi dan bertanya sebelum input barang, dan memastikan kembali setelah input barang sebelum di fixasi

The Significance of the Conch in William Golding's Lord of the Flies

This research investigates the significance of the conch shell in the novel Lord of the Flies written by William Golding. The focus of this research is to examine the meaning of the conch shell as one of the most important symbols and to observe the dynamic of the main characters in relation to power. The research applies textual formalism approach to uncover the meaning of the symbol. Furthermore, this research is also supported with sociological approach to relate the literary work with the reality of the social condition during that era and to get a better understanding of the characterization of the main characters in the novel. The main data used in this research is the novel Lord of the Flies. To support this analysis, additional data is taken from various sources such as books and academic journals. The result of this analysis shows that conch is symbol of democratic power and order. Furthermore, the conch leads us to understand that we must have rules and authority to maintain a safe environment. Without them, utter chaos is inevitable

Perlindungan Hukum bagi Perempuan Ekonomi Lemah dalam upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

The household is a small part of a society. A person's goal in fostering a home is to be happy,safe and secure. In realizing this, it depends on each individual in a household, especially inthe attitude, behavior and self-control of everyone in the household. the factors that cause themost domestic violence is caused by economic factors, this is because the Tegalgede Villageis one of the urban areas in the urban area so that the needs are quite a lot but their incomedoes not match the expenditure. This is because their husband's job is only constructionworkers and shop employees. While obstacles in law enforcement in the event of acts ofviolence in the household namely due to violence in the household is still considered a familydisgrace that should not be told or conveyed to other parties. So many victims of domesticviolence, especially women, are reluctant to tell or report violence that has happened to him.Prevention efforts that they do is just to accept the violence that occurred against him.Keywords : Legal Protection, Poor Women, Domestic Violenc

Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkonflik Hukum dari Keluarga Ekonomi Lemah Di Desa Jenggawah Kabupaten Jember

Abstrak Hak-hak anak yang berkonflik&nbsp; dengan hukum diantaranya &nbsp;Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat Desa Jenggawah mengetahui hak-hak anak yang berkonflik dengan hokum dan upaya yang dilakukan masyarakat desa jenggawah dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penilitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah bahwasanya&nbsp; masih belum&nbsp;&nbsp; mengetahui informasi tekait pengertian tentang anak yang berkonflik dengan hukum ataupun undang-undang system peradilan pidana anak. Masyarakat didesa masih belum mengetahui UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apalagi tentang hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Kata kunci : Perlindungan, Anak berkonflik hukum, Jenggawah&nbsp; Abstract The rights of children in conflict with the law include humane treatment of children in accordance with the child's dignity and rights, provision of special assistants for children from an early age, provision of special facilities and infrastructure, imposition of appropriate sanctions in the best interests of children, monitoring and continuous recording of the development of children in conflict with the law, providing guarantees to maintain relationships with parents or family. This study aims to determine whether the people of Jenggawah Village know the rights of children who are in conflict with the law and the efforts made by the Jenggawah village community in preventing criminal acts committed by children. This research uses an empirical juridical method with a sociological approach. Based on the results of the research, the people of Jenggawah Village, Jenggawah District, that they still do not know information regarding the notion of children in conflict with the law or the law on the juvenile criminal justice system. The people in the village still do not know the Law on the Juvenile Criminal Justice System especially regarding the rights of children who are in conflict with the law. Keywords: Protection, Children in conflict with the law, Jenggawa

The Reduction of Anxiety Level With Benson Relaxation at Cibabat Cimahi Hospital

Client with post cesarean section is suffering of pain. The pain can cause the anxiety. The anxiety state can be reduced by anxiety management. The anxiety management is not only pharmacological remedy, but also non pharmacological treatment. The aim of the study is to identify the reduction of anxiety level with Benson Relaxation Technique among client with post cesarean section. The design of the study was a quasi experiment with pre and posttest design. The study was conducted at Cibabat hospital Cimahi. The sample is 30 of post cesarean section women with quota sampling based on criteria. The Benson relaxation technique is a mix between relaxation and faith philosophical factor or religion. The focus of this relaxation is a certain word that has a meaning in order to make it calm for the client. This technique is saying several times with the regular rhythm of surrender feeling. The Benson relaxation was given along 4 days every 12 hours for 10 minutes. The HARS-Zung modification is used to measure the anxiety. The instrument was applied before and after intervention along 4 days post cesarean section. The result of the study showed that the mean of anxiety before intervention was 16.47. It was decreased to 14,57. The study found the significant comparing by anxiety state before and after intervention (p = 0.00). Thus, the Benson relaxation can reduce anxiety state among client with cesarean section. The researcher recommends for health services institution, especially maternity department can use the Benson relaxation technique as a standard operational procedure of non-pharmacological anxiety management among client with post cesarean section