IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) BUDIDAYA PERIKANAN TAHUN 2013 DI KABUPATEN LAHAT

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Nasional Kelautan dan Perikanan Ketahanan Masyarakat Mandiri (PNPM) (Studi tentang kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Pedesaan Mina (PUMP) 2013 di Kabupaten Lahat) dan juga untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan dan merangkum serangkaian kegiatan proses yang dilaksanakan oleh pelaksana terhadap kondisi atau situasi kelompok sasaran realitas sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan pendukung, observasi dan dokumentasi. Untuk menentukan implementasi kebijakan menggunakan teori Ripley dan Franklin (1986) dengan fokus penelitian seperti tingkat kepatuhan, rutinitas lancar berfungsi, kinerja yang diinginkan dan dampak. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena masih ada masalah pada tingkat kepatuhan dari pelaksana dan kelompok sasaran, rutinitas yang berfungsi lancar yang tidak berjalan sebaik, dan kinerja serta dampak yang diinginkan telah belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, juga dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini terdiri dari intervensi dalam membuat penentuan calon penerima, kurangnya pelatihan dan bimbingan di bidang budidaya ikan pada asisten dan kelompok sasaran, dikurangi jumlah BLM dapat menjadi faktor penghambat. Sementara itu, faktor pendukung ketersediaan sumberdaya (lahan untuk budidaya ikan dan rumah tangga nelayan) dan Unit Teknis (UPT) dari Dinas Peternakan dan Perikanan di kecamatan dapat menjadi faktor pendukung ketika program dilaksanakan

Accountability, Transparency, and Employee Performance in Organizational Asset Management in Buddhist Religious Organizations: Evidence from the Regional Office of the Ministry of Religion of South Sumatra Province

This study aimed to examine the effect of accountability and transparency on employee performance in Buddhist. The study employed quantitative design with a Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach to analyze data collected from 170 respondents. The findings showed that accountability and transparency had a positive and significant effect on employee performance in Buddhist organizations. This result provide important implications for organizational management and the need to foster a culture of accountability and transparency to enhance employee performance. The study also has practical implications for organizational leaders and policy makers who seek to improve the effectiveness of their organizations. By promoting accountability and transparency, organizations can build trust with stakeholders and enhance their reputation, which can lead to increased support and resources

Inclusive Development and Efforts to Improve Community Economy in Indonesia

Abstract: This study aimed to analyze the extent to which infrastructure development in Indonesia has a positive impact on an area, where the impact is not only seen from an economic perspective but also from a sociocultural and environmental perspective in the region. A systematic literature review was used as a method in this study to show various cases of infrastructure development and the impacts that occur in each of these development activities. Several cases from South Sumatra, East Kalimantan, East Nusa Tenggara, Sulawesi, and Papua were used in this paper to demonstrate the impact of inclusive and sustainable development on equity efforts in Indonesia comprehensively. The results of this study show a positive relationship between each case, where inclusive development can strengthen a region’s potential. Community involvement during and after development has a positive impact, either directly through the employment opportunities provided, or indirectly through economic potentials, such as post-development business development. Some factors to consider include the role of the government and development implementers in increasing community participation in all development activities in their area, where there are still some unresolved coordination issues.

Fertility, urbanization and underemployment

The study aims to examine the factors that affect the probability of being underemployed. The concept of underemployment used is working more than 40 hours per week, but income is below the standard living needs. The research was conducted in South Sumatra Province in four cities. The analysis technique used is Logistic Regression. The results showed that significant variables are three items, namely education, number of children and self-empowerment. Increased education does not cause a person to get out of the problem of underemployment. Likewise, if the number of children increases then the probability to be underemployed increases by 63%. Conversely, the probability level to be underemployment decreased by 28.6% when more independent and more prosperous the person is.peer-reviewe

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN STATISTIK TERINTEGRASI DI BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Statistik Terpadu di BPS Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Statistik Terpadu di BPS Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi harapan pengunjung walaupun masih ada yang belum memenuhi harapan pengunjung. Hal ini ditunjukkan dengan sarana dan fasilitas secara keseluruhan dalam kondisi baik namun ketersediaan publikasi tercetak dan timeseries merupakan hal yang penting dan substansial belum memenuhi harapan pengunjung, kebersihan dan kenyamanan ruang pelayanan terjaga dan terpelihara, penampilan petugas sudah rapi, bersih dan sopan, dan komputerisasi administrasi yang didukung dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Statistisk Terpadu memberikan kemudahan bagi pengunjung. Kemampuan petugas sudah bagus dalam mengarahkan dan menjelaskan, kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan belum memenuhi harapan pengunjung karena masih ada beberapa publikasi yang rilis tidak ontime, standar pelayanan sudah dipahami dan ditaati oleh petugas dan pengunjung. Respon cepat akan kebutuhan pengunjung telah diakukan tanpa membeda-bedakan dan respon petugas terhadap keluhan pengunjung telah ditindaklanjuti dengan baik

DAMPAK DAN ANALISA PANDEMI COVID-19: SUDUT PANDANG MIKRO DAN MAKRO EKONOMI

Buku ini dibagi atas 6 (enam) bab, dimana masing-masing bab menguraikan permasalahan serta solusi dari sudut pandang objek yang berbeda

Analisis Kualitas Pelayanan Statistik Terintegrasi di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Statistik Terpadu di BPS Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Statistik Terpadu di BPS Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi harapan pengunjung walaupun masih ada yang belum memenuhi harapan pengunjung. Hal ini ditunjukkan dengan sarana dan Fasilitas secara keseluruhan dalam kondisi baik namun ketersediaan publikasi tercetak dan timeseries merupakan hal yang penting dan substansial belum memenuhi harapan pengunjung, kebersihan dan Kenyamanan ruang pelayanan terjaga dan terpelihara, penampilan petugas sudah rapi, bersih dan sopan, dan komputerisasi administrasi yang didukung dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Statistisk Terpadu memberikan kemudahan bagi pengunjung. Kemampuan petugas sudah bagus dalam mengarahkan dan menjelaskan, kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan belum memenuhi harapan pengunjung karena masih ada beberapa publikasi yang rilis tidak ontime, standar pelayanan sudah dipahami dan ditaati oleh petugas dan pengunjung. Respon cepat akan kebutuhan pengunjung telah diakukan tanpa membeda-bedakan dan respon petugas terhadap keluhan pengunjung telah ditindaklanjuti dengan baik

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Upaya Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (Pump) Budidaya Perikanan Tahun 2013 di Kabupaten Lahat

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Nasional Kelautan dan Perikanan Ketahanan Masyarakat Mandiri (PNPM) (Studi tentang kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Pedesaan Mina (PUMP) 2013 di Kabupaten Lahat) dan juga untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan dan merangkum serangkaian kegiatan proses yang dilaksanakan oleh pelaksana terhadap kondisi atau situasi kelompok sasaran realitas sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan pendukung, observasi dan dokumentasi. Untuk menentukan implementasi kebijakan menggunakan teori Ripley dan Franklin (1986) dengan fokus penelitian seperti tingkat kepatuhan, rutinitas lancar berfungsi, kinerja yang diinginkan dan dampak. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena masih ada masalah pada tingkat kepatuhan dari pelaksana dan kelompok sasaran, rutinitas yang berfungsi lancar yang tidak berjalan sebaik, dan kinerja serta dampak yang diinginkan telah belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, juga dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini terdiri dari intervensi dalam membuat penentuan calon penerima, kurangnya pelatihan dan bimbingan di bidang budidaya ikan pada asisten dan kelompok sasaran, dikurangi jumlah BLM dapat menjadi faktor penghambat. Sementara itu, faktor pendukung ketersediaan sumberdaya (lahan untuk budidaya ikan dan rumah tangga nelayan) dan Unit Teknis (UPT) dari Dinas Peternakan dan Perikanan di kecamatan dapat menjadi faktor pendukung ketika program dilaksanakan

Relasi UMKM, Pemerintah Daerah, dan Sektor Perbankan dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi di Era Pandemi Covid-19

This study attempts to evaluate the extent of the relationship between small, micro and medium enterprises (MSMEs) and the banking sector in executing economic development strategies in the Covid-19 epidemic era. A qualitative method using a case study approach is utilized to see the link between MSMEs and the banking sector in this study. The research was done in Palembang City with informants from Rural Banks (BPR), Palembang City Government, and MSME actors who issued loans to BPRs. This study indicates that there is a good interaction between BPR, Palembang City Government, and MSME actors in executing economic development strategies in the era of the Covid-19 pandemic. The assistance given by BPR and the City Government can allow MSMEs to tackle numerous challenges in the middle of a pandemic. Previous study has not often explored the interaction between the three stakeholders (MSMEs, Regional Governments, and the Banking Sector) in economic recovery in the age of the Covid-19 epidemic. Whereas the support offered to MSMEs might stimulate economic activity in a region.Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana hubungan antara usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) dengan sektor perbankan dalam implementasi kebijakan pengembangan ekonomi di era Pandemi Covid-19. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk melihat relasi UMKM dan sektor perbankan pada penelitian ini. Penelitian di lakukan di Kota Palembang dengan informan yang berasal dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Pemerintah Kota Palembang, dan pelaku UMKM yang melakukan pinjaman kepada BPR. Penelitian ini melihat terdapat hubungan yang positif antara BPR, Pemerintah Kota Palembang, dan pelaku UMKM dalam implementasi kebijakan pengembangan ekonomi di era pandemi Covid-19. Bantuan yang diberikan oleh BPR dan Pemerintah Kota dapat membantu UMKM untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di tengah pandemi. Penelitian sebelumnya belum sering yang membahas tentang relasi antara ketiga pihak (UMKM, Pemerintah Daerah, dan Sektor Perbankan) dalam pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19. Padahal dukungan yang diberikan pada UMKM dapat mendorong aktivitas ekonomi disuatu wilayah