Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

This study aims to analyze the quality of public services in creating e-KTP at the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Lalat Regency. The analysis was carried out based on Zeithaml's theory, which includes five service quality dimensions: tangible, reliability, responsiveness, empathy, and assurance. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation of Disdukcapil officers and the community as service recipients. The study results show that the e-KTP-making service in Langkat Regency still faces obstacles, such as limited facilities and technological infrastructure, system disruptions that affect service reliability, long waiting times, and suboptimal responsiveness. In addition, attention to vulnerable groups is still inadequate. However, data security guarantees and transparent procedures have increased public trust. To improve the quality of service, it is recommended that infrastructure be improved, the number and training of officers increased, information technology systems optimized, and wider procedures socialized. This effort is expected to increase the efficiency and transparency of population administration in Lalat Regency.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik dalam pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Langkat. Analisis dilakukan berdasarkan teori Zeithaml yang mencakup lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu tangible, reliability, responsiveness, empathy, dan assurance. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas Disdukcapil serta masyarakat sebagai penerima layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan e-KTP di Kabupaten Langkat masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan fasilitas dan infrastruktur teknologi, gangguan sistem yang memengaruhi keandalan pelayanan, serta waktu tunggu yang lama dan responsivitas yang belum optimal. Selain itu, perhatian terhadap kelompok rentan masih kurang memadai. Namun, jaminan keamanan data dan prosedur yang transparan telah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, disarankan perbaikan infrastruktur, peningkatan jumlah dan pelatihan petugas, optimalisasi sistem teknologi informasi, serta sosialisasi prosedur yang lebih luas. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi kependudukan di Kabupaten Langkat

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lahan Gambut Untuk Mencegah Tragedy of The Common di Provinsi Kalimantan Tengah

Peatlands in Central Kalimantan Province have been used in community life as a place to live and a place to farm so that they can trigger the tragedy of the common. Its use is not monitored and evaluated, and the government has issued several policies to prevent this from happening—the tragedy of the commons peatlands. Monitoring and evaluating policies are the process of monitoring, observing, and assessing the government's implementation. This study uses a qualitative descriptive method. The results of this study show that the government's policies have been very effective in suppressing the tragedy of the common peatlands of Central Kalimantan Province. However, the evaluation results show the need for socialization and policy matching between the centre and regions so that implementation is right on target and follows local wisdom in Central Kalimantan

Pengaruh Media Digital terhadap Kemenangan Prabowo-Gibran di Kota Medan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji intensitas serta karakteristik konten yang dibagikan melalui akun media sosial pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, khususnya di platform Instagram, X (Twitter), dan TikTok, sebagai strategi pemasaran politik pada Pemilihan Presiden 2024 di Kota Medan. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan menelaah sejauh mana pemanfaatan media digital tersebut memengaruhi preferensi pemilih Generasi Z dalam menentukan dukungan terhadap pasangan calon tersebut. Masalah difokuskan pada Pemanfaatan media digital telah menjadi elemen strategis yang krusial dalam kampanye politik modern Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari John Postill menekankan bagaimana teknologi digital dan media sosial telah mengubah praktik politik serta hubungan kekuasaan dalam masyarakat kontemporer. Data-data dikumpulkan melalui metode wawancara dan dianalisis secara Metode Campuran. Kajian ini menyimpulkan bahwa Media digital memiliki pengaruh yang kuat terhadap kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming untuk Generasi Z di Kota Medan pada Pemilihan Presiden 2024 untuk, dengan kontribusi sebesar 76,3% terhadap hasil tersebut.Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media digital terhadap preferensi Generasi Z dalam Kemenangan Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Kota Medan. Masalah difokuskan pada Pemanfaatan media digital telah menjadi elemen strategis yang krusial dalam kampanye politik modern Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari John Postill menekankan bagaimana teknologi digital dan media sosial telah mengubah praktik politik serta hubungan kekuasaan dalam masyarakat kontemporer.. Data-data dikumpulkan melalui metode wawancara dan dianalisis secara Metode Campuran. Kajian ini menyimpulkan bahwa Media digital memiliki pengaruh yang kuat terhadap kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming untuk Generasi Z di Kota Medan pada Pemilihan Presiden 2024 untuk , dengan kontribusi sebesar 76,3% terhadap hasil tersebut

Strategy of the General Election Commission of Mandailing Natal Regency in Socializing the 2024 General Election

This study focuses on the challenges in socializing the 2024 General Election in Mandailing Natal Regency, influenced by the diverse geography, ranging from coastal to mountainous regions. This creates accessibility issues, especially in remote areas, requiring extra time and cost and having limited infrastructure. The research aims to analyze the strategies the General Election Commission (KPU) implemented in socializing the 2024 General Election and the barriers faced. Based on Chandler's theory (2015), the results show that the KPU's strategies have been effective, with volunteer programs involving religious communities, such as Islamic boarding schools. The appropriate actions also contribute to increasing public understanding of the election process. However, resource allocation presents a challenge, as evidenced by Adhoc Committee members' lack of emotional attachment, not having strong ties to the organization, limited funding, and insufficient understanding among Adhoc members. More intensive training is needed to address these challenges

Dampak Media Sosial untuk Partisipasi Politik dan Keterlibatan Sipil di Delta State

This study investigates the influence of social media on political involvement and public involvement activities throughout Delta State alongside its capacity to expedite immediate information distribution public discussions and community organization. According to the Uses and Gratifications Theory, individuals select their social media engagement through personal objectives and political beliefs. Ethiope East and Ethiope West are the main focus while Isiokolo and Oghara town were specifically selected as the population for the study. A sample size of 400 participants revealed that participants follow political news on social media platforms.  A structured questionnaire was distributed electronically and in hardcopies to collect data on social media usage patterns, political participation, and civic engagement levels. The data analysis was done using descriptive and inferential statistics as Spearman Rank was used to test the hypothesis. The analysis showed that political accessibility depends on cultural collectives together with political capacity, social constraints, education, and economic background. It is recommended therefore that governments, academic institutions, and civil society organisations should create programs to teach citizens how to differentiate between reliable political information and false information, guaranteeing responsible and informed civic engagement by improving their critical thinking and digital.Penelitian ini menyelidiki pengaruh media sosial terhadap keterlibatan politik dan aktivitas keterlibatan publik di seluruh Delta State, serta kemampuannya untuk mempercepat distribusi informasi secara langsung, diskusi publik, dan organisasi komunitas. Menurut Teori Penggunaan dan Kepuasan, individu memilih keterlibatan mereka di media sosial berdasarkan tujuan pribadi dan keyakinan politik. Ethiope East dan Ethiope West menjadi fokus utama, sementara Isiokolo dan Oghara dipilih secara khusus sebagai populasi untuk penelitian ini. Ukuran sampel sebanyak 400 peserta mengungkapkan bahwa peserta mengikuti berita politik di platform media sosial. Kuesioner terstruktur dibagikan secara elektronik dan dalam bentuk cetak untuk mengumpulkan data tentang pola penggunaan media sosial, partisipasi politik, dan tingkat keterlibatan sipil. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial, dengan Spearman Rank digunakan untuk menguji hipotesis. Analisis menunjukkan bahwa aksesibilitas politik bergantung pada kolektif budaya bersama dengan kapasitas politik, batasan sosial, pendidikan, dan latar belakang ekonomi. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah, institusi akademik, dan organisasi masyarakat sipil menciptakan program untuk mengajarkan warga bagaimana membedakan antara informasi politik yang dapat diandalkan dan informasi palsu, menjamin keterlibatan sipil yang bertanggung jawab dan terinformasi dengan meningkatkan pemikiran kritis dan digital mereka

The Role of the National and Political Unity Agency (Kesbangpol) in the Supervision of Islamic Community Organizations (CSOs) in Langkat Regency

This study analyzes the role of the National and Political Unity Agency (Kesbangpol) in the supervision of Islamic Community Organizations (CSOs) in Langkat Regency and identifies supporting and inhibiting factors in its implementation. Using a qualitative descriptive approach, this research was conducted through observation, in-depth interviews, and document analysis with the main informants from Kesbangpol, representatives of Islamic organizations, and related agencies. The results of the study show that Kesbangpol carries out supervision through coordination, coaching, monitoring activities, and political counseling. Supporting factors for supervision include clear regulations, conducive social conditions, and cooperation with Islamic organizations. However, several obstacles are still faced, such as limited human resources and budgets, lack of awareness of CSOs in administrative compliance, and overlapping authority with other agencies. To overcome these obstacles, Kesbangpol needs to increase human resource capacity, strengthen coordination across agencies, and educate CSOs to be more transparent and accountable. With a more effective strategy, supervision of Islamic organizations can run more optimally in maintaining social stability and strengthening national values.

Poverty, Unemployment, and Banditry in Nigeria: A Political Economy View

This study investigates the relationship between poverty, unemployment, and banditry in Nigeria from a political economy perspective. Using survey data from 300 respondents in Bida Local Government Area, Niger State, chi-square tests revealed significant associations between poverty and banditry (χ² = 23.476, p = 0.002), unemployment and banditry (χ² = 18.129, p = 0.001), and political economy factors and banditry (χ² = 21.334, p < 0.001). The findings show that 91% of respondents perceive poverty as widespread, 84% link high poverty rates to criminal activity, and 87% believe youth unemployment contributes to banditry. Weak governance, corruption, and poor resource allocation were also identified by over 86% of participants as key enablers of insecurity. Applying Queer Ladder Theory, the study concludes that structural inequalities and limited legitimate economic opportunities push marginalized groups toward criminal enterprises. It recommends targeted poverty reduction, youth job creation, anti-corruption reforms, and enhanced government presence in rural areas to address the root causes of banditry

Peranan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

This study will analyze the sub-district head's role in improving the State Civil Apparatus (ASN) performance in Hinai District, Lalat Regency, and identify the inhibiting factors. Using a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The respondents interviewed included the Sub-district Head, the Sub-district Secretary, the head of the section, and the local community to get a comprehensive picture of the role of the Sub-district Head in improving the performance of ASN. This research shows that sub-districts have a strategic role as policymakers, leaders, motivators, supervisors, and ASN coaches. The sub-district head also encourages the improvement of ASN competencies through training, optimization of the use of technology, and strengthening accountability and transparency of public services. However, the effectiveness of the role of the sub-district head faces internal obstacles, such as low technological competence of ASN, resistance to change, and limited human resources. External barriers include limited technological infrastructure, minimal budgets, and increasing societal demands. To overcome this challenge, the sub-district needs to develop strategies such as continuous training, socialization of the importance of innovation, optimization of task division, and cooperation with local governments and external parties to improve the performance of civil servants and the quality of public services.Penelitian ini bertujuan menganalisis peran camat dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden yang diwawancarai meliputi Camat, Sekretaris Camat, kepala seksi, serta masyarakat setempat untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait peranan Camat dalam meningkatkan kinerja ASN. Penelitian ini menunjukkan bahwa camat memiliki peran strategis sebagai pengambil kebijakan, pemimpin, motivator, pengawas, dan pembina ASN. Camat juga mendorong peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan, optimalisasi penggunaan teknologi, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. Namun, efektivitas peran camat menghadapi hambatan internal, seperti rendahnya kompetensi teknologi ASN, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Hambatan eksternal meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, anggaran minim, dan meningkatnya tuntutan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, camat perlu mengembangkan strategi seperti pelatihan berkelanjutan, sosialisasi pentingnya inovasi, optimalisasi pembagian tugas, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak eksternal guna meningkatkan kinerja ASN dan kualitas pelayanan publik

Bahasa Inggris

This study aims to analyze policy implementation, identify problems in SDI implementation, and recommend what strategies can be used in the successful implementation of SDI. This study uses a qualitative descriptive method to describe the implementation of SDI in Langkat Regency based on existing facts. Data was collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of the SDI Organizing Team, including Bappeda, BPS, Diskominfostand, and representatives of regional apparatus. The results of the study show that the implementation of SDI in Langkat Regency is still in the early stages and is not optimal. Efforts to catch up have been carried out with regulations, institutional formation, and the SDI Langkat Portal. However, various obstacles are still faced, such as suboptimal coordination between PDs, limitations of competent human resources in the field of statistics and data management, inadequate technological infrastructure, and low understanding and commitment to SDI principles. Awareness of the benefits of SDI is also minimal, so strategic steps are needed to increase the effectiveness of data governance in Langkat Regenc

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan KPU No 13 Tahun 2020 Di Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

This research evaluates the implementation of Regional Head Elections (Pilkada) in Indonesia during the COVID-19 pandemic. The pandemic's entry impacted the originally scheduled general elections, which were initially planned for September 23, 2020, but were postponed to December 9, 2020. In response to the pandemic, the General Election Commission (KPU) issued Regulation 13 of 2020 as an adaptation measure. The study employed a qualitative approach with direct observation as the data source. This research aims to evaluate the implementation of the Pilkada by KPU Regulation No. 13 of 2020 and identify potential risks of virus transmission. The study also examines the challenges in KPU's socialization process to the public and candidates during the Pilkada 2020. Activities such as voter education, public participation, and socialization were carried out through various methods, primarily using online media due to limitations in face-to-face socialization to comply with health protocols. The research findings indicate that Pilkada campaigns faced violations of health protocols, which require serious attention to prevent the further spread of the COVID-19 virus. Therefore, innovations are needed in the Pilkada process during the pandemic to ensure the safety and well-being of the community.Penelitian ini membahas evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia selama pandemi Covid-19. Masuknya pandemi ini berdampak pada pemilihan umum yang awalnya dijadwalkan pada 23 September 2020, namun ditunda menjadi 9 Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 13 tahun 2020 sebagai tanggapan terhadap kondisi pandemi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengamatan langsung sebagai sumber data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada sesuai peraturan KPU No. 13 tahun 2020 dan mengidentifikasi potensi risiko penyebaran virus. Selain itu, penelitian juga mengamati tantangan dalam proses sosialisasi KPU kepada publik dan kandidat selama Pilkada 2020. Kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan berbagai metode, terutama melalui media daring karena pembatasan sosialisasi tatap muka untuk menjaga protokol kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye Pilkada menghadapi pelanggaran protokol kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius agar tidak memperparah penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu, inovasi baru diperlukan dalam proses pelaksanaan Pilkada di masa pandemi untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat