Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia

Masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar. Kondisi kerja yang baik, kualitas output yang tinggi, upah yang layak serta kualitas sumber daya manusia adalah persoalan yang selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja disamping masalah hubungan industrial antara pekerja dengan dunia USAha. Dapat dikatakan ketenagakerjaan di Indonesia hingga kini masih menghadapi beberapa ketidakseimbangan baik struktural ataupun sektoral. maka salah satu sasaran yang perlu diusahakan adalah meningkatkan daya guna tenaga kerja. Permintaan Tenaga kerja yang dipengaruhi oleh nilai marjinal produk (Value of Marginal Product, VMP), Penawaran Tenaga Kerja yang dipengaruhi oleh jam kerja yang luang dari tenaga kerja individu serta upah, secara teoretis harus diperhatikan agar kebijakan-kebijakan yang dilakukan mendekati tujuan yang diinginka

FENOMENA KEMISKINAN PERKOTAAN (URBAN POVERTY) DI YOGYAKARTA : SUATU KAJIAN STRUKTUR DAN RESPONS KEBIJAKAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur kemiskinan perkotaan dan respons kebijakan pemerintah di Yogyakarta, jika struktur diketahui dan dipetakan maka pemerintah lebih mudah dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga solusi yang diputuskan akan lebih tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey untuk mengidentifikasi penduduk miskin kota dengan teknik cluster purposive sampling diperoleh 121 responden yang berasal dari 9 kecamatan dan 17 kelurahan di Kota Yogyakarta. Penduduk miskin perkotaan di Kota Yogyakarta mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kemiskinan di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Faktor urbanisasi sebagai faktor utama yang mempengaruhi tidak terlalu besar dikarenakan sebagian besar penduduk miskin merupakan warga asli dan pendatang yang telah lama menjadi penduduk di tempat tersebut. Kehidupan kota yang tidak terlalu hingar bingar juga berpengaruh pada sistem sosialnya. Dengan demikian struktur kemiskinan di Kota Yogyakarta termasuk dalam struktur kemiskinan alamiah dan relatif. Respons kebijakan pemerintah merupakan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatasi kemiskinan di wilayahnya. Adapun kebijakan yang dianalisis terdiri dari program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai kebijakan pengentasan kemiskinan yang cukup bervariasi. Warga miskin juga sudah merasakan adanya bantuan pemerintah tersebut. Secara umum, struktur kemiskinan dan respons kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang ada, masyarakat juga sudah merasakan kehadiran pemerintah

ANALISIS TRANSAKSI NON-TUNAI (LESS-CASH TRANSACTION) DALAM MEMPENGARUHI PERMINTAAN UANG (MONEY DEMAND) GUNA MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN INDONESIA YANG EFISIEN

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh transaksi non-tunai (cash-less- transaction) yang dinyatakan dengan penggunaan kartu pembayaran elektronik, dalam hal ini kartu kredit, kartu debit, dan kartu ATM maupun transaksi antar bank, terhadap permintaan uang (money demand) dalam perekonomian Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data time series bulanan dari tahun 2008:1 sampai 2014:12. Seluruh data adalah data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia. Variabel -variabel yang digunakan adalah jumlah pemegang kartu kredit, jumlah pemegang kartu debit, jumlah mesin ATM, nilai transaksi APMK, dan nilai transaksi kliring. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah esti masi terhadap pengaruh transaksi non tunai terhadap permintaan uang pada jangka panjang dilakukan dengan menggunakan uji kointegrasi Engel Granger. Sedangkan estimasi transaksi non tunai Indonesia dinamis (jangka pendek) menggunakan error correction model (ECM). Penggunaan ECM dikarenakan metode ini mampu menggabungkan efek jangka panjang dan efek jangka pendek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel proksi transaksi non tunai mempunyai nilai koefisien yang signifikan. Hanya variabel jumlah pemegang ATM dan Kartu Debet (ATMKD) yang berbeda dengan hipotesis, hal tersebut dikarenakan fungsi ATM bagi sebagian besar masyarakat Indonesia lebih banyak untuk penarikan tunai. Berbeda dari fungsi ATM yang lainnya sebagai pengganti pembayaran. Model ECM yang dihasilkan telah memenuhi kaidah pemodelan dan uji asumsi klasik. Pemerintah harus mendorong dan menyediakan infrastruktur serta kebijakan yang mendukung terwujudnya masyarakat tanpa uang tunai sehingga perekonomian Indonesia menjadi efisien

URBAN POVERTY IN YOGYAKARTA: STRUCTURE AND POLICY PERSPECTIVE

This research aims to understand the structure and response of government policy of poverty in Yogyakarta. If structure identified and mapped, government easier to identifying problems so solution that was decided will more appropriate objectives. Urban poverty has its own characteristics compared to rural poverty. Factors such as urbanization, low education level, low income, culture, social also increase complication urban poverty. The development process of city may cause greater heterogeneity in urban living and area. This research used the survey to identify urban poverty with cluster and purposive sampling which obatained 121 respondent from 9 sub district and 17 area in Yogyakarta. Poor people in Yogyakarta much different characteristics with poverty in Jakarta. Urbanization factors as the main that affect was not large because people in Yogyakarta are native and entrant who have long been resident. Yogyakarta is not too crowd and traffic also affected the social system, in spite of Yogyakarta as a city tourist destinations also contribute in affecting structure this poverty. Thus structure poverty in Yogyakarta including in natural poverty and relatively .This was approached from data described and perception poverty felt by poor people. A response of government policy is a poverty reduction program that has been carried out by the government of Yogyakarta to overcome poverty in their region. The policies that have been analyzed consisting of the program of poverty that was undertaken by government of Yogyakarta Municipal. The government of Yogyakarta has poverty reduction policies were quite diverse. Poor people are also reflected on how it feels to ask help of the government. In general, the structure of poverty and government policy response of Yogyakarta has been in accordance with the characteristics of poverty, the community is also how it feels to the presence of the government. Policies drawn up next should be more detailed and specific because urban poverty in Yogyakarat not excessively prominent both in the economic and social structure

TRADISI PUASA ARAFAH DI PP NURUL JADID (KAJIAN LIVING HADIS)

Skripsi ini membahas tentang rangkaian fenomena sosial dan budaya dalam suatu kalangan masyarakat yang bersinggungan dengan hadis. Studi terhadap tradisi macam ini dalam ranah kajian hadis disebut dengan Living Hadis. Adapun lokasi yang menjadi titik fokus penlitian ini ialah Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang beralamat di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Selama bertahun-tahun, lembaga pendidikan ini terus senantiasa mempraktekkan ritual tertentu dengan ibadah puasa sebagai pijakan utama pada setiap tanggal 9 Dzulhijjah yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Puasa Arafah. Dalam penelitan ini, fokus pembahasan lebih ditekankan pada penjelasan tentang tujuan-tujuan yang dicanangkan oleh PP Nurul Jadid dengan mewajibkan santrinya menunaikan Puasa Arafah dan makna Puasa Arafah bagi PP Nurul Jadid. Metode yang digunakan dalam menelusuri kedua hal tersebut adalah observasi ke lokasi pelaksanaan ritual dengan mengandalkan wawancara kepada pihak-pihak terkait serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengannya. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis secara interpretatif dengan pendekatan sosiologis, hingga akhirnya dituliskan dalam skripsi ini secara deskriptif-kualitatif. Dengan menggunakan Teori Fungsionalis Emile Durkheim, ditemukanlah tiga perkara yang menjadikan tradisi ini dapat terus bertahan. Rinciannya adalah sebagai Tradisi Pesantren, Pemupuk Kepekaan Sosial, dan Penanam Nilai Kebersamaan. Untuk poin pertama itu selaras dengan dua sila panca kesadaran santri yang menjadi dasar dan prinsip bagi PP Nurul Jadid, yakni kesadaran beragama dan kesadaran berilmu. Sedangkan poin kedua dan ketiga itu sejalan dengan satu sila lainnya, yakni kesadaran bermasyarakat. Bagian terpenting dalam pelaksanaan ritual ini adalah penyampaian hikmah kepada para santri. Dengan menyadari hikmahnya rangkaian ibadah mereka itu takkan berlalu begitu saja, tanpa perubahan apa-apa sebagaimana tujuan pesantren yang tercantum dalam fungsi sosial di atas. Namun demikian, tujuan-tujuan tersebut tercapai bukan hanya melalui tradisi ini. Ada kegiatankegiatan pesantren lain yang bertujuan serupa, namun dengan teknis dan taktis yang berbeda. Melalui serangkaian kegiatan tersebut kemudian para santri dapat memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan oleh pondok pesantre

THE CONSTESTATION OF HADITH ON ARCHERY AND HORSEBACK RIDING (STUDY OF MEMES ON INSTAGRAM)

There has been a contestation between the two sides in hadith memes on archery and horseback riding published on Instagram. The first side emphasized that archery and horseback riding must always be conserved as a sunnah of the prophet. The second side underlined that archery and horseback riding can be manifested in a variety of activities, including knowledge and leadership development. Both sides attacked one another through their memes by presenting multiform symbols with a variety of interpretations. In this research, the hadith memes are collected by utilizing the search engine of Instagram with six keywords: hadis memanah, hadist memanah, hadits memanah, hadis berkuda, hadist berkuda, and hadits berkuda. The results are then classified based on their forms. Their purposes are also categorized to exclude unrelated memes to the contestation. Furthermore, the contestation is analyzed by Bourdeau’s theory of social practice to examine the implication of the hadith memes. In the end, the winning side of the contestation is obviously identified. There are 38 hadith memes collected by the Instagram search engine are classified into 3 levels. The lowest level is referred to as the active form, which is comprised of 9 memes that do not utilize both the picture and the capture symbol. The next level is referred to as the progressive form, which is comprised of 8 memes that use one or more picture symbols. The highest level is referred to as the innovative form, which is comprised of 21 memes that utilize one or more capture symbols. On the other hand, the purposes of the memes in the contestation are divided into 3 categories. The first category is obvious purpose, which is comprised of 7 memes from the first side and 1 meme from the second side. The second category is evident purpose, which is comprised of 14 memes from the first side and 2 memes from the second side. The third category is coherent purpose, which is comprised of 4 memes from the first side and 1 meme from the second side. This categorization excludes memes that do not represent the purpose of the first and second sides of the contestation. There are 29 Instagram memes included in the contestation of hadith on archery and horseback riding. 3 memes from the first side introduced the hadith to Instagram users in 2016-2018 with their purpose, which then constructed the habitus in the field. In 2018, memes from the second side started to demonstrate resistance in order to reconstruct the habitus. Likewise, the first side delivered great fightbacks through the further memes. In the end, 2 memes confirmed that the first side's ideological interest is the dominant idea in the field. However, memes from the first side received an average of 325 likes, which is exactly higher than memes from the second side, which received an average of 102 likes