Forecasting Analysis : The Riau Islands Local Government Role In Covid-19 Disaster Management

The World Health Organization (WHO) designated COVID-19 as an international pandemic of disaster. The COVID-19 prevention strategy requires the role of international governments, national governments, and also local governments. The Riau Islands is strategic closer to the neighboring countries, which will make the government more aware of the current and future disaster management, which will enable it to face the new normal phase afterCOVID19. This writing focused on forecasting analysis opinion (Dunn, 2018) identifying future developments. The study used for literature studies reviewed postcode-19 happening in the Riau Islands (content analysis). The researcher suggests two possible scenarios, for the first scene involving a second COVID-19 wave due to a weakness in disaster management. Then the second, new normal scenario will continue with applying policy forecasting. Researchers have also provided an alternative policy forecasting model with approach forecasting analysis: the Potential Future, Plausible Future, and Normative Future concept. This forecasting policy model is expected to be a disaster management guide by local governments in Indonesia

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan PDAM Tirta Karimun Desa Lubuk Kabupaten Karimun

PDAM Tirta Karimun merupakan suatu perusahaan daerah air minum yang memberikan jasa pengaliraan air bersih untuk masyarakat di Tanjung Batu Kundur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelayan PDAM ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penguna PDAM. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dalam penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti akan memberikan gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sesuai ruang lingkup judul penelitian. Dari hasil penelitian di PDAM ini maka penelitian ini membuah hasil yaitu bahwasanya PDAM ini sudah memberikan pelayanan yang transparaan dan juga bertangung jawab namun dalam pelayanan ini masih banyak kekurangannya terutama didalam pengelolaan dan distribusi air tersebut, banyak gendala seperti tidak jalannya air saat kemarau, keruhnya air saat musim hujan dan dimana air kurang layak konsumsi karena berlumpur dan berbau bila selepas hujan, selepas kemarau dan bila saat air tidak dicampur bahan kimia. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelayanan PDAM ini masih terdapat banyak kekurangan walaupun mereka sudah melakukan apa yang harus mereka lakukan. Untuk saran diharapkan bisa membeberikan pelayanan yang diharapkan dimana masyarakat sangat terbantu jika PDAM ini berjalan dengan lancar, maka dari itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan pelayaanannyaPDAM Tirta Karimun is a regional water supply company that provides services for estimating clean water for the community in Tanjung Batu Kundur. This study aims to see how the PDAM's servants are in providing services to the PDAM user community. This research was carried out descriptively with a qualitative approach, in this qualitative descriptive study the researcher will provide a systematic, factual and accurate description of the facts according to the scope of the research title. From the results of the research in this PDAM, this research resulted in the result that this PDAM has provided transparent and responsible services, but in this service there are still many shortcomings, especially in the water management and distribution, many problems such as not running water during the dry season, turbid water during the rainy season and where water is not suitable for consumption because it is muddy and smelly when after the rain, after the dry season and when the water is not mixed with chemicals. The conclusion in this study is that the PDAM service still has many shortcomings even though they have done what they have to do. For suggestions, it is expected to provide the expected service where the community is greatly helped if the PDAM runs smoothly, therefore it is expected to improve its quality and service

: Supervision, Policy, Foreign Workers

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai mitra kerja pemerintahan di daerah sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi, yang mengharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Bintan  terhadap Fungsi pengawasan DPRD dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan , mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan upaya-upaya apa yang ditempuh untuk mengatasi kendala. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada beberapa anggota DPRD Kabupaten Bintan, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Kebijakan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bintan. DPRD Kabupaten Bintan selalu berupaya melakukan pengawasan terhadap peaksanaan Peraturan Daerah tersebut.The role of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) as a working partner of the government in the region is needed to control and supervise, which expects that the policy issued does not deviate from the line that has been set. The purpose of this study is to find out the implementation of the supervisory function carried out by the Bintan DPRD towards the DPRD's supervisory function in the Extension Retribution Permit for Employment of Foreign Workers (IMTA/Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) in Bintan Regency, to know the obstacles faced in implementing the supervisory function and what efforts are being taken to overcome obstacles. This study uses qualitative research methods, namely research procedures that produce descriptive data in the form of written or verbal words from people or observed behavior. Data was collected by conducting interviews with several members of the Bintan Regency DPRD, observation, and documentation. Data analysis methods in this study were carried out with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and data verification. The results of the study, in the implementation of the supervisory function of the IMTA Extension Retribution Policy in Bintan Regency. The Bintan Regency DPRD always tries to supervise the implementation of the Regional Regulation

Meta Analisis Model Pembelajaran Problem Based Learning dan Model Pem belajaran Problem Solving terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning dan model pembelajaran Problem Solving terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Jenis penelitian yang akan dilakukan pada penelitian kali ini adalah penelitian meta analisis. Peneliti terlebih dahulu merumuskanmasalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penyajian datapenelitian yang sudah ada untuk dianalisis ulang dengan menggunakan 40 artikel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis effect size. Hasil penelitianmenunjukkan model pembelajaran Problem Based Learningdan model pembelajaran Problem Solving dapat memberikan peningkatan kemampuan berpikir kritis pada siswa jenjang sekolah dasardengan kategori effect sizesedang, masing-masing diperoleh 0.222

Pengaplikasian Material Aluminium Composite Panel pada Perancangan Apartemen dan Soho di Kota Surabaya

The demand for residential space continues to increase with the amount of growth in a city. This is something that is experienced by large cities such as Surabaya. The demand for residential and office space for local residents and migrants is due to the increasing number of national and multinational companies operating in the city of Surabaya. The use of technology in the creation of building materials is one of the positive impacts that can be felt due to the rapid influence of modernization and globalization. The use of ACP material with a variety of materials and colors and ease of application in workmanship. Aluminum composite panel (ACP) building facade is a combination of aluminum panels and composite materials. This building material is made of polyethylene coated with aluminum panels on both sides. Aluminum composite panel itself is a rigid and sturdy sheet but with a relatively light weight. This building material is used to line the exterior or interior walls of the building. Because this material is available in metallic and non-metallic colors, it can add an artistic and luxurious impression to the building facade. The use of ACP material used on the facade of this building has various advantages such as variations in thickness, strength and brightness and attractive facade patterns

Strategi Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau

Strategi pencegahan korupsi pada umumnya ialah mengurangi perbuatan yang merugikan masyarakat dan merugikan negara. Dalam hal ini perlu adanya pendekatan dari ekonomi, budaya, etika atau moralitas. Pendekatan ini bertujuan memangkas secara berkala tindakan korupsi di birokrasi baik secara kelompok maupun individu serta meminimalisir korupsi yang meningkat siginifikan dalam beberapa tahun ini. Segala perbuatan korupsi di kepulauan riau mengarah pada tujuan memperkaya diri karena kurangnya pemikiran yang jernih akan ketidaktakutan melakukan tindakan tersebut. Dalam studi kepustakaan, penelitian ini menunjukan selain pendekatan, strategi dalam pencegahannya yang harus dilaksanakan melihat dari unsur manusia itu sendiri dengan melibatkankan pengawasan oleh partisipasinya masyarakat serta meningkatkan tanggung jawab moral serta kehidupan dilingkungan sekitar yang ditanamkan sikap anti korupsi dalam upaya menyelamatkan generasi muda yang akan datan

Dampak Desentralisasi terhadap Kapabilitas Kepala Daerah (Studi Kasus Gubernur Riau Periode Tahun 2008-2013)

Kepemimpinan pemerintah (kepala daerah) yang dijalankan secara terpusat oleh rezim Orde Baru merupakan cikal bakal pelaksanaan sistem pemerintahan yang tidak memberi peluang kepada daerah untuk tumbuh dan berkembang. Terjadinya era reformasi di mana pergeseran berubah menjadi sistem pemerintahan yang terdesentralisasi yang meningkatkan nilai substansi demokrasi. Namun euphoria perjalanan otonomi daerah sebagai Kepala Daerah penguasa setempat semakin kuat. Bukti ini, nyata terjadi adalah praktek KKN (korupsi, Korupsi dan Nepotisme) terjadi jauh dalam pencapaian harapan desentralisasi. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk membahas kapabilitas, meskipun setiap kepala daerah dipilih oleh rakyat. Peneliti telah dilakukan dengan studi kasus kualitatif di provinsi Riau. Masalah ketidaksetaraan secara khusus dalam hal kewajiban kepemimpinan yang memuncak dari faktor historis yang memberikan peran yang sangat besar untuk kepemimpinan Kepala Daerah sebagai otoritas daerah. Masalahnya adalah di mana ketimpangan tertentu dalam hal kewajiban memuncak kepemimpinan faktor sejarah yang memberikan peran yang sangat besar untuk kepemimpinan kepala daerah.Leadership of the government (regional head) which is run centrally by the New Order regime was the forerunner for the implementation of the system of government that does not give an opportunity to the region to grow and progress. The occurrence of the reform era in which the shift change to decentralized government system that enhances the value of the substance of democracy. But the journey euphoria of regional autonomy as the Regional Head of the local authorities is getting stronger. Evidence of this, real happens area is the practices of KKN (corruption, Corruption and Nepotism) occur far in the achievement of decentralization expectations. The purpose of the study in this study is to discuss capability, even though each regional head is elected by the people. Researchers have done with qualitativ case studies in Riau province. The issue of inequality is specifically in terms of leadership obligations culminating from historical factors that provide a very large role for the leadership of the Regional Head as a regional authority. The issue is in which particular inequality in terms obligation culminating leadership of the historical factors that give a very big role for the leadership of the head area

Implementation Processes of Social Protection Policy in Indonesia: Study of Prakerja Card Program

In recent decades, in Indonesia, there have been many social protection policies as social and political agendas that are not public knowledge in the form of “Kartu Sakti”. One of the magic cards that are very popular during the COVID-19 pandemic is the Prakerja card. The purpose of this paper is to analyze the process of implementing the Grindle theory (2017) involving interest actors. The research method was carried out qualitatively by using secondary data which was analyzed in depth. The results show that the grindle theory includes Content of Policy and Content of Implementation in the social protection policy implementation process of the Prakerja card program, there are problems and are difficult to implement properly by the implementers, this causes the real purpose of social protection policies has not shown the impact on community welfare during the COVID -19 pandemic compared to other social protection policy programs on target. in addition, the actors of the Prakerja card program have different interests and goals from both the implementor and the recipient side. The Indonesian government is obliged to evaluate and take strategic and regulatory action in the form of pra Kerja program innovation as a long-term priority scale to avoid any gap in the process of implementing social protection policies that adversely affect the welfare of the Indonesian community

PERENCANAAN BANGUNAN PENGENDALI SEDIMEN (BPS) DI HULU WADUK MRICA SUNGAI SERAYU KABUPATEN WONOSOBO (Design of Sediment Control Structure at Head Mrica Dam in Serayu River Kabupaten Wonosobo)

Masalah utama yang dihadapi dalam pengoperasian suatu waduk adalah bagaimana menjaga agar umur layanan waduk sesuai dengan yang direncanakan. Laju sedimentasi yang tinggi akan mengakibatkan umur layanan waduk menjadi berkurang dari yang direncanakan. Erosi merupakan salah satu penyebab timbulnya sedimentasi, baik secara alamiah, geologi, maupun akibat campur tangan manusia. Adanya penggundulan hutan pada daerah pengaliran sungai menyebabkan terjadinya erosi pada tanah disekitarnya, sehingga mempercepat pendangkalan pada waduk tersebut. Tujuan penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mendesain bangunan pengendali sedimen agar dapat mengurangi sedimentasi di sungai bagian hilir yang sering menyebabkan air banjir tidak dapat tertampung lagi sehingga terjadi banjir dan memberikan manfaat kepada masyarakat yaitu material sedimen berupa batu dan pasir. Check dam tersebut direncanakan terbuat dari pasangan batu kali, dengan main dam setinggi 5 meter, sub dam setinggi 2 meter. Dengan adanya check dam, maka sedimen yang masuk ke dalam waduk dapat diminimalisasi jumlahnya sehingga diharapkan Waduk Mrica tetap dapat beroperasi sampai dengan umur rencananya yaitu 50 tahun

Stakeholder Collaboration in Traffic Accident Management

This research aims to determine how the collaboration process between stakeholders in response to traffic accidents in Kota Tanjungpinang. In Kota Tanjungpinang accident numbers are still quite high from year to year. In response to traffic accidents in Kota Tanjungpinang some stakeholders such as Polres Tanjungpinang, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tanjungpinang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang collaborate. Data collection methods in the form of interviews that are conducted to the informant interested in the implementation of Collaborative governance process. The analysis of data obtained is carried out through data collection, data verification, data presentation, and withdrawal of conclusions. The results obtained from this research are Collaborative governance in response to this traffic accident has fulfilled several factors of 5 factors in collaboration according to the Ansell and Gash Theory (2007), a factor that is fulfilled by collaboration This is (1). Comitment to process in the collaboration of countermeasures traffic accidents see the commitment of each stakeholder and confidence in providing the best service for the countermeasures of traffic accidents. (2). The Trust building in the collaboration in response to the trust building traffic accidents between stakeholders has already run well in carrying out their roles