Challenges of Public Administration in Developing Countries

Public service as one of the main functions of the government is as an effort to fulfill the needs of the community for the procurement of services that the community needs. Public service which is widely known with the bureaucratic nature and many complaints from the public of its customers, among others, due to still not paying attention to the interests of the community users. To further encourage the commitment of the government apparatus towards the improvement of the quality of service, so has been issued also Presidential Instruction No. 1 of 1995 on the Improvement and Improvement of the Quality of Government Apparatus Services to the Community. In the latest development has been issued also Decree No. 63 / KEP / M.PAN / 7/2003 on General Guidelines for the Implementation of Public Services. In order to realize Local Tax System based on Information Technology in Badung Regency Government especially at Local Revenue Service / Pasedahan Agung built an Information Technology Technology (IT) System of Local Taxation which is called Regional Revenue Management Information System (SIMAPATDA). In the research of Effectiveness of Policy Implementation of Revenue Management Information System at District Revenue Service (Dispenda) of Badung Regency, limited and focused implementation variables are on communication factor, resources, attitudes and target realization of regional income. In connection with the things that have been described above, the title of research on the Effectiveness of Policy Implementation of Regional Revenue Management Information System in the District Revenue Office of Badung Regency ". Thus the problems in this study can be formulated as follows: "How Effectiveness of the implementation of Regional Revenue Management Information System Policy in the Office of Revenue District Badung"

Bamboo Craft Business Development Strategy In Bangli District

Bangli Regency is one of the centers for bamboo craft businesses in Bali Province. The bamboo craft products produced are keben, rice baskets, capil, bamboo bags, sokasi, and other woven materials made from bamboo. This research aims to determine the existence of craftsmen, their advantages and disadvantages as well as strategies that can be applied for business development. This research method uses descriptive to obtain an overview of business existence using IE (internal and external) matrix for effort to develop bamboo craft businesses in Bangli Regency. Based on the results of data collection, it is known that the total value of the IFE matrix owned by craftsmen is 3.47 and the total value of the EFE matrix is 3.15. This score is in the first cell of the IE matrix which means growth and development. There are three alternative strategies that can be implemented by craftsmen in developing their business, namely: 1). Market penetration; 2). Market development or expansion; and 3). Product development. Based on the QSPM results, market development or expansion had the highest Total Attractive Score (TAS) score, so it was selected as the most recommended strategy

Strategy for Policy Implementation on HIV/AIDS Prevention in Bali Province

The purpose of this article is to investigate the implementation of HIV/AIDS prevention policies at the Bali Provincial AIDS Commission. Despite the fact that the Bali Province has published an HIV/AIDS prevention strategy, there are still cases. The research method employed is a qualitative descriptive method. The data is then collected through interviews and documentation. According to the research findings, the Bali Provincial AIDS Commission's implementation of the HIV/AIDS Control Policy has not been carried out optimally. The constraints that become problems are the standard and policy objectives, resources, characteristics of implementing organizations, dispositions (attitudes) of implementers, and communication between implementing organizations and the social, political, and economic environment. From the common factors and policy objectives, there is no Regional Action Plan Strategy, and KPA Strategic Plan, human and financial resources are still lacking, so they need to be maximized; from the characteristics of the implementing organization, not all stakeholders carry out and carry out their roles in HIV/AIDS prevention efforts, public attitudes are still less sensitive against HIV/AIDS prevention efforts, communication between stakeholders and the community has not been in the same direction and line with the environmental conditions of the community, which are not yet conducive, there is still a stigma against people living with HIV/AIDS (PLWHA)

IMPLEMETASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV-AIDS DI KABUPATEN BADUNG

HIV/AIDS merupakan permasalahan ekstrim yang secara mudah berpindah sehingga secara geografis dan social tidak tetap hingga saa tini, kemudahan berpindah tempat atau berubah arah merupakan gambaran global dari epidemi HIV/AIDS ini.  Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah strategi dari berbagai pihak untuk mengurangi dan menanggulangi penyebaran HIV-AIDS. Kabupaten Badung adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Bali yang memprioritaskan sektor pariwisata dalam pengembangan ekonomi masyarakatnya sehingga membutuhkan adany apemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung karena masyarakat akan banyak berinteraksi dengan wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Berdasarkan pemaparan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung serta untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan PeraturanMentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di KabupatenBadung Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriftif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan realita yang cermat terhadap fenomena yang terjadi.          Hasil yang diperoleh ddalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung belum terlaksana dengan maksimal. KPA Kabupaten Badung melakukan upaya pemberdayaan masyarakat penanggulangan HIV-AIDS melalui penyuluhan, kampanye media, medis, realisasi dan sosialisasi mengenai bahaya dari virus HIV-AIDS ini baik dari pihak kesehatan maupun LSM yang dimana dapat membantu peranan pemerintahKabupaten Badung guna mengatasi penyebaran virus tersebut.  Komitmendari KPA Kabupaten Badung belum mampu berjalan dengan maksimal dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai penangggulangan HIV-AIDS. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung yaitu :a. Kurang intensifnya sosialisasi mengenai penanggulangan HIV-AIDS dari KPA Kabupaten Badung.b. Kurangnya kader pemberdayaan masyarakat (kaderposyandu

IMPLEMETASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV-AIDS DI KABUPATEN BADUNG

HIV/AIDS merupakan permasalahan ekstrim yang secara mudah berpindah sehingga secara geografis dan social tidak tetap hingga saa tini, kemudahan berpindah tempat atau berubah arah merupakan gambaran global dari epidemi HIV/AIDS ini.  Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah strategi dari berbagai pihak untuk mengurangi dan menanggulangi penyebaran HIV-AIDS. Kabupaten Badung adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Bali yang memprioritaskan sektor pariwisata dalam pengembangan ekonomi masyarakatnya sehingga membutuhkan adany apemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung karena masyarakat akan banyak berinteraksi dengan wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Berdasarkan pemaparan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung serta untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan PeraturanMentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di KabupatenBadung Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriftif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan realita yang cermat terhadap fenomena yang terjadi.          Hasil yang diperoleh ddalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung belum terlaksana dengan maksimal. KPA Kabupaten Badung melakukan upaya pemberdayaan masyarakat penanggulangan HIV-AIDS melalui penyuluhan, kampanye media, medis, realisasi dan sosialisasi mengenai bahaya dari virus HIV-AIDS ini baik dari pihak kesehatan maupun LSM yang dimana dapat membantu peranan pemerintahKabupaten Badung guna mengatasi penyebaran virus tersebut.  Komitmendari KPA Kabupaten Badung belum mampu berjalan dengan maksimal dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai penangggulangan HIV-AIDS. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung yaitu :a. Kurang intensifnya sosialisasi mengenai penanggulangan HIV-AIDS dari KPA Kabupaten Badung.b. Kurangnya kader pemberdayaan masyarakat (kaderposyandu