PERBANDINGAN KETATANEGARAAN INDONESIA DAN INGGRIS DARI BERBAGAI ASPEK (COMPARISON OF INDONESIAN AND ENGLAND CONSTITUTIONS FROM VARIOUS ASPECTS)

Purpose: The purpose of this study is to find out the differences in various aspects of state administration between Indonesia and England.Research methodology: The research methodology used in this study is normative juridical with a comparative law approach.Results: After comparing the Indonesian and England state administrations from various aspects briefly in this study, conclusions are obtained based on the compared aspects of various aspects, namely the legal system, form of state, form of government, system of government, form of constitution and legislative structure.Limitations: This research was only carried out through a literature study without directly seeing, feeling and conducting empirical studies between Indonesia and England in practice, so that the limitations of this research are clear in detail. Researchers hope that in the future a direct comparative study between the two countries will be carried out in order to produce more comprehensive research. Contribution: This research is expected to be a reference in constitutional law research in Indonesia, especially in this case is the comparison of constitutional law between Indonesia and England

KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022

Indonesia is a country that upholds people's sovereignty which is carried out based on law, this is confirmed constitutionally in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. In electing leaders, the people are allowed to determine them directly, namely through an election process. At the regional level, there are Regional Head Elections (Pilkada). Initially, the Supreme Court had the authority to resolve regional election disputes as emphasized in Article 106 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. In its development, this authority was transferred to the Constitutional Court with the passing of Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. Then, the authority of the Constitutional Court in deciding disputes over regional head election results was declared unconstitutional through Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XI/2013. However, in the end, the Constitutional Court again took over the authority to resolve regional election disputes through Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022. In this study, we will discuss the authority to resolve regional election disputes while still at the Supreme Court. Then, the following discussion examines the discourse on forming a particular judicial body in resolving regional election disputes. The final debate will examine the authority to resolve regional election disputes of the Constitutional Court from when it was still a temporary authority until it became a permanent authority after Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022

URGENSI METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN WALFARE STATE

Some time ago, there was a debate in the world of constitutional law, especially in legislation. This is because in early 2020, the use of the Ombibus Law method was realized in the formation of several bills that were included in the priority prolegnas. In particular, the use of the Ombibus Law method is part of the implementation of the government's political agenda in improving several legal problems in Indonesia, especially in the world of employment. Then, one of the arguments used is to realize people's welfare through expanding employment opportunities. This can be seen from the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation where the formation of the law uses the Ombibus Law method which has never been used in Indonesia, moreover, this method is generally used in countries that adhere to the common law legal system. . One of the problems that arise from this situation is the submission of a judicial review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The tests carried out on the law were a material test and a formal test, in which the application for a formal review contained in the application to the Constitutional Court included an objection to the use of the Ombibus Law method which does not have a clear legal basis in positive law in Indonesia. The research method used in this research is normative research with analytical descriptive nature. This study aims to find out how the urgency of the Omnibus Law method in the formation of laws in Indonesia is related to the goal of the welfare state. The results of this study will answer how the urgency of using the Omnibus Law method in Indonesia is and what is its relation to the goal of the welfare stateBeberapa waktu yang lalu, terjadi perdebatan di dunia hukum tata negara, khususnya dalam perundang-undangan. Hal ini karena pada awal tahun 2020 yang lalu, terdapat wacana yang direalisasikan yakni dalam hal ini penggunaan metode Ombibus Law dalam pembentukan beberapa RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas. Terkhusus, penggunaan metode Ombibus Law ini merupakan bagian dari pelaksanaan agenda politik pemerintahan dalam memperbaiki beberapa permasalahan hukum di Indonesia, terkhusus dalam dunia lapangan kerja. Kemudian, salah satu dalil yang digunakan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui memperluas lapangan kerja. Hal ini dapat dilihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimana pembentukan undang-undang tersebut menggunakan metode Ombibus Law yang sebelumnya tidak pernah digunakan di Indonesia, terlebih metode tersebut umumnya digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Salah satu permasalahan yang timbul dari keadaan tersebut adalah diajukannya judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adapun pengujian yang dilakukan terhadap undang-undang tersebut adalah uji materil dan uji formil, yang dimana permohonan uji formil yang terdapat dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi tersebut memasukkan keberatan atas penggunaan metode Ombibus Law yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas di dalam hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana eksistensi dari metode Omnibus Law ini sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Hasil dari penelitian ini akan menjawab bagaimana urgensi penggunaan metode Omnibus Law di Indonesia dan apa kaitannya dengan tujuan negara walfare state

Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia

This research discusses the strength of the Constitutional Court\u27s decision regarding judicial review in Indonesia. The Constitutional Court is an institution of judicial power tasked with exercising the authority of judicial review born from the 3rd Amendment to the 1945 Constitution. In this study, the philosophical and normative foundations that form the basis for the strength of the Constitutional Court\u27s decision to conduct judicial review will be discussed. The method used is normative juridical, using secondary materials such as laws, decisions of the Constitutional Court, and related legal literature. This study\u27s results confirm that the Constitutional Court\u27s decision to conduct a judicial review has a powerful dimension of power. This power can be viewed from several angles, both philosophical and normative. In the philosophical aspect, the strength of the Constitutional Court\u27s decision lies in the principles of popular sovereignty and constitutional supremacy. While in the normative aspect, the strength of the Constitutional Court\u27s decision is based on the provisions of laws and regulations governing the authority and procedures of the Constitutional Court in conducting judicial reviews

Peranan Faktor Penegak Hukum Dalam Praktik Hukum Acara Pidana

Hukum adalah suatu perangkat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang tujuan utama dari pembentukannya adalah untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Salah satu faktor penting dalam penegakan hukum adalah penegak hukum. Penegak hukum menjadi salah satu bagian penting karena tanpa penegak hukum, hukum yang telah disepakati oleh masyarakat tidak akan dapat diterapkan. Salah satu bagian dari hukum yang dimaksud adalah hukum acara pidana. Adapun penegak hukum yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah Kepolisian, Advokat, Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai peranan penegak hukum dalam hukum acara pidana yang dalam penelitian ini terdiri dari Kepolisian, Advokat, Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Kemudian, pembahasan selanjutnya akan mengkaji tentang peranan penegak hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini, yakni peranan faktor penegak hukum dalam praktik hukum acara pidana. Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai peranan dari penegak hukum terkait yang ada di dalam hukum acara pidana dan peranan penegak hukum dalam perspektif sosiologi hukum

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tidak Pidana Akses Ilegal

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum siber pertama di Indonesia yang tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. Munculnya kejahatan dengan menggunakan media internet banyak disebabkan oleh faktor keamanan pelaku dalam melakukan kejahatan dan kurangnya aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dalam penguasaan informasi dan teknologi. Metode yang digunakan adalah normatif. Tujuan pembuktian bagi terdakwa atau penasihat hukum adalah sebagai upaya meyakinkan hakim, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang ada, untuk menyatakan terdakwa dibebaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum atau pengurangan hukumannya. Pembuktian dalam proses pemeriksaan persidangan mempunyai tujuan bagi penuntut umum yaitu sebagai salah satu bentuk upaya meyakinkan Hakim yang didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Dakwaan JPU sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan diperkuat dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pasalnya, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Pseudo-judicial Review for the Dispute over the Result of the Regional Head Election in Indonesia

In Indonesia, the Constitutional Court has the power to decide the dispute over the result of the national election, including that of the regional head election. In practice, the Constitutional Court exercises power with the so-called pseudo-judicial review for the result of the regional election dispute. This study aims to analyse the rationale of the Constitutional Court to implement a pseudo-judicial review over the regional head election result, given the judicial activism that also is limited to checks and balances. It also links the theoretical basis for rule-breaking and judicial activism by the Constitutional Court, the transition of the Constitutional Court's power in deciding regional election disputes from temporary to permanent, as well as further analysis of why the Constitutional Court needs to file a lawsuit for review. This study used legal research that examined legal principles and regulations with a theoretical approach analysed qualitatively. The results of this study indicate that pseudo-judicial review affirms the legal breakthrough beyond ordinary decisions as this was made on the ground of the public interest. While the Constitutional Court is essential in maintaining and overseeing democracy in Indonesia, the rationale of the Constitutional Court under the public interest is justified as it is constitutionally correct that has led to judicial activism. A pseudo-judicial review is for substantial justice and can influence time efficiency

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Produsen Obat Sirup Mengandung Etilen Glikol (EG) Dan Dietilen Glikol (DEG) Penyebab Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA) Pada Anak

Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada produsen obat sirup yang mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) penyebab ginjal akut progresif atipikal (GgGAPA) pada anak  harus dilakukan. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap  terhadap produsen obat sirup yang sudah membahayakan masyarakat khususnya kesehatan pada  anak-anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  terdiri dari pidana penjara dan pidana denda yang dianggap secara sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan obat sirup yang tidak memenuhi standar. Pidana yang penjara berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni pertanggungjawaban hukum bagi produsen obat sirup mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) penyebab ginjal akut progresif atipikal (GgGAPA) pada anak

Analisis Yuridis Terhadap Penegak Hukum Yang Memiliki Peran Penting Dalam Hukum Acara Pidana

Salah satu faktor penting dalam usaha penegakan hukum adalah penegak hukum. Penegak hukum merupakan bagian penting karena tanpa penegak hukum, suatu hukum tidak akan dapat diterapkan. Salah satu bagian dari hukum yang dimaksud adalah hukum acara pidana. Adapun penegak hukum yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah Kepolisian, Advokat, Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai peranan penegak hukum dalam hukum acara pidana yang dalam penelitian ini terdiri dari Kepolisian, Advokat, Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Kemudian, pembahasan selanjutnya akan mengkaji tentang peranan penegak hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini, yakni peranan faktor penegak hukum dalam praktik hukum acara pidana. Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai peranan dari penegak hukum terkait yang ada di dalam hukum acara pidana dan peranan penegak hukum dalam perspektif sosiologi hukum

Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus (Peranan Dan Kedudukan)

Salah satu tuntutan utama masyarakat internasional pasca berakhirnya perang dunia ke dua adalah pengauan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM menjadi salah satu isu penting internasional yang bahas pasca perang dunia ke dua. Masyarakat internasional menuntut agar adanya jaminan atas perlindungan dan pengakuan terhadap HAM. Indonesia sebagai suatu negara juga harus menjamin demikian. Telah banyak terjadi dinamika terhadap penegakan HAM di Indonesia. Khususnya pasca masa Orde Baru (ORBA), telah banyak perubahan-perubahan fundamental yang dilakukan terhadap UUD 1945 demi mewujudkan perlindungan HAM yang tegas bagi rakyat Indonesia. Ini tidak terlepas dari adanya kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang melanggar HAM yang terjadi di masa lampau di Indonesia. Keadaan demikian mendorong dibentuknya pengadilan HAM di Indonesia. Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Upaya demikian bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan HAM yang pernah terjadi pada masa ORBA. Pembentukan pengadilan HAM tersebut juga sejalan dengan 28D ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni eksistensi pengadilan HAM di Indonesia dalam perspektif hukum pidana khusus. Hasil penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana keduduan dan peranan dari pengadilan HAM di Indonesi