TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PRAKTEK DUKUN BAYI TERLATIH DALA CARA MEMOTONG DAN MERAWAT TALIPUSAT BAYI DIKECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT

Sebagian besar penduduk di kecamatan Karangtengah masih memanfaatkan dukun bayi khususnya yang terlatih dalam pertolongan persalinan. Program KIA memberikan perhatian besar terhadap keberadaan dukun bayi untuk dibina sesuai dengan prinsip kesehatan. Sehingga faktor resiko terhadap timbulnya masalah kesehatan pada ibu dan bayi dapat ditekan sekecil mungkin. Pembinaan dukun bayi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan mereka terutama dalam pertolongan persalinan. Penelitian ini menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan praktek dukun bayi terlatih, khususnya dalam cara memotong dan merawat talu pusat bayi serta mengetahui beeberapa karakteristik dari dukun bayi terlatih tersebut. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode survay dan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian ini diperoleh 71 responden sbb: Umur responden sebagian besar pada kelompok usia dewasa tus (46-64 tahun) yaitu 47,89%. Pendidikan responden sebagian besar (32,39%) tamat SD namun ada 25,35% responden yang tergolong tak pernah sekolah dan buta huruf. Sebagian besar responden 39,44% mempunyai penghasilan antara Rp 15.000 - Rp 44.000, Responden terbanyak 43,66% telah menjadi dukun bayi terlatih lebih dari 10 th. Frekuensi kursus pada waktu menjelang ujian 100%responden mengikuti kursus setiap minggu 1 kali. Jumlah responden yang sering mendapat bimbingan menunjukkan angka tertingga 63,38%. Frekuensi kunjungan responden ke puskesmas sebagian besar (60,56%) responden sering datang kepuskesmas. Jarak rumah responden ke puskesmas sebagian besar 50,70% bertempat tinggal lebih dari 2 km dari puskesmas. Tingkat pengetahuan responden dalam memotong dan merawat talipusat sebagian besar tergolong baik(50,70%). Sikap responden terhadap cara memotong dan merawat talipusat sebagian besar (71,83%) termasuk kategori agak setuju. Cara memotong dan merawt talipusar sebagian besar (61,97%) termasuk kategori sedang. Kelengkapan alat-alat dukun Kit sebagian besar responden 57,75% termasuk lengkap. ada kaitan yang sangat signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap responden terhadap cara memotong dan merawat talipusat bayi. ada kaitan yang sangat signifikan pula antara sikap tersebut dengan peraktek responden dalamcara memotong dan merawat bayi begitu juga antar atingkat pengetahuan dengan praktek ada kaitan yang sangat signifikan. dari data-data tersebut diatas kususnya mengenai pengetahuan, sikap dan praktek responden dalam cara memotong dan merawat talipusat bayi perlu mendapat perhatian dan bimbingan yang berkesinambungan. Kata Kunci: PRAKTEK DUKUN BAY

Analisa Kegagalan pada Produk Replacable Lip dan Pengaruh Deoksidasi Aluminium pada Baja Cor Tahan Panas SCH22

Replaceable Lip merupakan salah satu komponen habis pakai dengan material Baja Cor Tahan Panas Stainless Steel (Heat Resistant Stainless Steel Casting ) SCH 22. Produk tersebut dibuat di Polman khususnya di Jurusan Teknik Pengecoran Logam, namun masih ada kendala dalam proses pembuatannya. Masalah yang terjadi pada Replaceable lip ini adalah adanya cacat coran berupa porositas atau inklusi dibawah permukaan tuangan. Cacat tersebut dapat diketahui dari permukaan luarnya setelah dilakukan proses permesinan. Umumnya, porositas dalam produk coran disebabkan oleh gas yang terjebak atau akibat dari penyusutan cairan ketika membeku. Selama ini porositas dicegah dengan proses degassing konvensional dengan Aluminium, tetapi belum memberikan hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengatasi kegagalan/ cacat cor yang terjadi pada produk cor Replaceable lip serta mengembangkan material Baja Cor Tahan Panas SCH22 terhadap kualitas produk yang bebas porositas. Manfaat dari penelitian yaitu tercapainya optimalisasi proses degasing dalam penyelesaian masalah cacat, dan prototip produk yang dapat digunakan secara langsung bagi industri pengguna. Metode yang akan dilakukan yaitu dengan membuat spesimen berupa sampel uji dan sampel produk dengan proses pengecoran logam, kontrol parameter proses metalurgi dengan variasi degasing Al dari 0,1% sd 0,4%, dan Temperatur cor yang tetap sekitar 1450 sd 1550oC. Dari kedua sampel dilakukan pengamatan terhadap porositas, kekuatan mekanik dan struktur mikro, untuk melihat pengaruh dari degasing Aluminium

Penangulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung

Pada awalnya, geng motor dianggap sebagai kumpulan pehobi yang bertujuan mengekspresikan solidaritas dan kreativitas. Perkembangan selanjutnya menunjukkan pelbagai perilaku menyimpang dan penuh kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor, terutama kaum muda. Mengingat bahwa pelaku kekerasan geng motor umumnya adalah anak muda, penanganannnya perlu mencermati faktor keluarga. Diduga, lemahnya ikatan keluarga, ditambah terpaan pengaruh media massa yang kuat menyebabkan perilaku geng motor yang menyimpang. Kolaborasi kepolisian dengan keluarga dan pihak terkait merupaka kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini

Dampak Tayangan Kekerasan terhadap Perilaku Anak dalam Prespektif Kriminologis dan Yuridis

Keterbukaan dan kebebasan berpendapat dalam era reformasi telah mempengaruhi program televisi di Indonesia. Pada saat yang sama juga ikut mempengaruhi perilaku anak. Hal ini dapat dilihat dalam kasus anak yang melakukan kekerasan terhadap temannya setelah menonton tayangan Smack Down di televisi. Jika dikaitkan dengan sudut pandang kriminologi terdapat tiga pendekatan yang dapat menjelaskan perilaku menyimpang, yaitu.Pendekatan biologis (jasmani), perilaku menyimpang dikarenakan adanya kelemahan secara psikisPendekatan psikologis, perilaku menyimpang karena gangguan kejiwaan dimana pelaku tidak meyadari apa yang dilakukan.Pendekatan sosiologis, perilaku menyimpang disebabkan karena lingkungan yang buruk.Perilaku menyimpang pada anak biasaynya dipengaruhi kondisi jasmani dan lingkungan. Perilaku menyimpang anak iasanya dilakukan dengan melakukan imitasi dari luar.Dalam aspek yuridis normatif, hukum telah memberikan perlindungan yang adil kepada anak namun terdapat kelemahan dalam penegakannya

Pendekatan Kebijakan Formulasi Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Guarantee the protection of Human Rights (HAM) is given by the state against its citizens is one of the characteristics of a state law. Forms of protection of human nature, among others, lack of access to justice, the legal aid. Normatively there are few laws governing bail justice in the form of legal aid. However, this guarantee is in practice still pose many obstacles. On the basis that the government issued Law no. 16 of 2011 on Legal Aid. An examination of the policy, there is some substance to the Legal Aid Act that need more attention in its implementation in order to not face many obstacles. Kay note: formulation policy, rightbto legal aid

Determinant Factors Of Teacher Performance And Students’ Competency

This study aims to analysis the relationship between principal leadership, organizational climate, competency and motivation toward teacher performance and students’ competency. For the study, the verification survey research method was used, in the unit of analysis of vocational teachers in Business and Management Expertise in Bandung. The data analysis technique used is path analysis. The results showed that there was a positive and significant contribution of principals’ leadership, organizational climate, competence, and work motivation to teacher performance, both partially and simultaneously. Therefore, the conclusions of the study are the high or low teacher performance determined by the effectiveness of the leadership of the principal, the conduciveness of the school organizational climate, the high and low teacher competencies, and the high and low motivation of the teacher’s work

EFEKTIVITAS SISTEM PELAPORAN CEPAT BERBASIS GOOGLE FORM DI SATPOL PP PROVINSI JAWA BARAT

Satpol PP Provinsi Jawa Barat dalam melaksanaan tugas dan fungsinya telah melakukan transformasi digital. Transformasi digital diterapkan pada sistem pelaporan cepat berbasis google form. Sistem pelaporan cepat berbasis google form pada bulan Februari dan Maret tahun 2022 menunjukan 95% dan 94,6% laporan dilakukan dengan tepat waktu sedangkan 5% dan 6,4% nya laporan dilaporkan dengan terlambat. Efektivitas dianalisis melalui tiga pendekatan utama yaitu resource approach, process approach, dan goals approach. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya masih ditemukan kendala-kendala yang berkaitan dengan penerapan sistem pelaporan cepat berbasis google form seperti jaringan, pelaporan terlambat, dan motivasi kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Kasatpol PP Jabar, Sekretaris Satpol PP Jabar, Kasubag Umum dan Humas, Kasubag Perencanaan dan Staf terkait Adapun Teknis analisis datanya yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, vrivikasi dan kesimpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem pelaporan cepat berbasis google form di Satpol PP Provinsi Jawa Barat berjalan dengan efektif. Saran dalam penelitian ini adalah (a) pengembangan aplikasi secara mandiri, (b) aplikasi berintegrasi dengan aplikasi lainnya (adanya agreement button), (c) peningkatan pemahaman setiap individu dapat dilaksanakan melalui pelatihan singkat yang dilakukan secara berkala, dan (e) peningkatan motivasi didukung dengan penerapan rewards dan punishment. Kata kunci: Efektivitas, Sistem Pelaporan Cepat, Google FormSatpol PP Provinsi Jawa Barat dalam melaksanaan tugas dan fungsinya telah melakukan transformasi digital. Transformasi digital diterapkan pada sistem pelaporan cepat berbasis google form. Sistem pelaporan cepat berbasis google form pada bulan Februari dan Maret tahun 2022 menunjukan 95% dan 94,6% laporan dilakukan dengan tepat waktu sedangkan 5% dan 6,4% nya laporan dilaporkan dengan terlambat. Efektivitas dianalisis melalui tiga pendekatan utama yaitu resource approach, process approach, dan goals approach. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya masih ditemukan kendala-kendala yang berkaitan dengan penerapan sistem pelaporan cepat berbasis google form seperti jaringan, pelaporan terlambat, dan motivasi kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Kasatpol PP Jabar, Sekretaris Satpol PP Jabar, Kasubag Umum dan Humas, Kasubag Perencanaan dan Staf terkait Adapun Teknis analisis datanya yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, vrivikasi dan kesimpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem pelaporan cepat berbasis google form di Satpol PP Provinsi Jawa Barat berjalan dengan efektif. Saran dalam penelitian ini adalah (a) pengembangan aplikasi secara mandiri, (b) aplikasi berintegrasi dengan aplikasi lainnya (adanya agreement button), (c) peningkatan pemahaman setiap individu dapat dilaksanakan melalui pelatihan singkat yang dilakukan secara berkala, dan (e) peningkatan motivasi didukung dengan penerapan rewards dan punishment. Kata kunci: Efektivitas, Sistem Pelaporan Cepat, Google For

Ecotourism, Conservation Mangement, and Regional Government Autonomy

At the end decade of 20 th century, the rate of world tourism development was related to "nature-oriented" travelling so high. In tourism terminology, this travelling is conceived as ecotourism. Almost all countries in the world respond to this new concept of tourism enthusiastically, in particular, developing countries which rich with natural areas with regard to foreign exchange from International tourists. Unfortunatelly, those natural areas are protected areas which designated as such because of intrinsically unique, beautiful, high biodiversity, and ecologically fragile. The use of these protected areas are limited to conserve is natural conditions. This paper emphasize the need of us to guard against this new concept of tourism, review of ecotourism concept from ecological perspective; the relationship between conservation management authority and regional otonomy

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SUKABUMI

Tugas Satpol PP secara umum adalah sebagai Penegak Perda dan Perkada, Penyelenggara Trantibumtranmas, serta melaksanakan pelindungan masyarakat, namun realita yang terjadi di lapangan peran dari satpol pp tersebut belum diketahui secara luas oleh masyarakat secara umum. Sehubungan hal tersebut maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sedalam apa peran satpol pp kabupaten sukabumi dalam menegakan Perda dan Perkada serta dalam pelaksanaan trantibumtranmas. Methode  penelitian disini menggunakan methode penelitian kualitatif. Setiap Data     didapatkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur dengan Teknik analytical datanya yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, verifikasi dan kesimpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Peran Satpol PP Kabupaten Sukabumi dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka trantibumtranmas dan penegakan perda pun rutin dilaksanakan dengan terstruktur, sistemasis dan masif, dengan rincian giat diantaranya Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perkada, Sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan) ditempat, Operasi Yustisi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Tertib Kebersihan, Operasi Penertiban IMB, Operasi Pekat, Operasi Tertib Spanduk, Operasi Minuman Keras, Patroli di Wilayah Rawan Pelanggaran, Patroli Kewilayahan Siskamling dll. Adapun kesimpulan terkait Peran Satpol PP berdasarkan Tupoksinya yaitu Penyelenggara Ketertiban Umun dan Ketentraman Masyarakat, Menegakan Perda dan Pelindung Masyarakat sudah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sukabumi sudah Cukup Baik dimana jumlah pelanggaran Perda dari tahun ke tahun menurun serta trantibumtranmas pun berjalan dengan kondusif diwilayah kabupaten sukabumi.   Kata Kunci: Peranan, Satuan Polisi Pamong Paraja, Penegakan Peraturan Daerah. &nbsp

Kebijakan Legislatif Sistem Pemidanaan sebagai Upaya Peralindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia

Pengaturan sistem pemidanaan dalam hukum pidana positif, sebagaimana diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dilihat dari aspek kebijakan formulasi, masih mengalami berbagai kelemahan dan kekurangan. Atas dasar hal itu, kebijakan formulasi yang dapat memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak, antara lain menetapkan pengaturan sistem pemidanaan, merumuskan secara tegas baik kriteria kenakalan maupun batas usia pertanggungjawaban, serta tujuan dan pedoman pemidanaan. Termasuk jenis (strafsoort), lamanya (strafmaat), serta cara pelaksaan (strafmodus) sanksi terhadap anak. Dihindarkannya penggunaan sanksi perampasan kemerdekaan dengan mencari alternatif sanksi yang dapat melindungi kepentingan anak, serta perlu dipertimbangkan penggunaan sistem pertanggungjawaban pidana pengganti baik terhadap orang tua, maupun lingkungan. Dari aspek kebijakan formulasipengaturan sistem pemidanaan anak sangat penting penempatan hukum pidana anak yang lebih tepat dalam suatu bentuk perturan Perundang-undangan