PERANCANGAN DOMAIN SPECIFIC LANGUAGE PADA PEMBUATAN APLIKASI FRAMEWORK REPORTING DENGAN MENGGUNAKAN PYTHON FLASK

Pertambahan jumlah data harus diikuti dengan sistem pengelolaan data yang lebih baik. Hal ini akan berdampak pada pembuatan laporan perusahaan yang semakin kompleks. Tingkat kompleksitas akan bertambah dengan pembuatan sistem yang pada umumnya menggunakan general purpose language yang memiliki kesulitan jika diterapkan dengan alasan memiliki sifat yang umum dan juga membutuhkan suatu keahlian khusus dalam pemrograman. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan sistem yang dapat mengelola data laporan yang lebih baik. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem aplikasi pembuat laporan dengan menggunakan domain specific language sebagai perantara penulisan perintah – perintah dalam pembuatan laporan sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini akan mempermudah pembuatan laporan dengan membaca file konfigurasi yang diberikan sesuai dengan format dan tata bahasa yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode Black Box Testing dengan hasil testing yang baik dan sesuai dengan harapan. Dengan demikian sistem aplikasi pembuatan laporan dengan menggunakan domain specific language dapat digunakan untuk membuat laporan dengan lebih baik dan lebih cepat

YURISDIKSI NEGARA DALAM KASUS PEMBAJAKAN KAPAL BRAHMA DAN KAPAL ANAND DI PERAIRAN TAWI-TAWI FILIPINA

Akhir-Akhir ini sering terjadi pembajakan di laut seperti yang terjadi pada Kapal Brahma dan Kapal Anand asal Indonesia di perairan teritorial Filipina. Pembajakan ini dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf dimana, bukan hanya membajak kapal tetapi juga menculik 10 Warga Negara Indonesia. Kejahatan ini terjadi di wilayah teritorial Filipina di atas Kapal berbendera Indonesia dan terhadap Warga Negara Indonesia dimana terjadi pelanggaran Hukum Laut Internasional. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai yurisdiksi negara mana yang dapat diterapkan terhadap kasus pembajakan yang terjadi pada kapal Brahma dan kapal Anand di Filipina serta pertanggungjawaban Negara Republik Indonesia terhadap pembajakan kapal berbendera Indonesia dan penculikan warga negara Indonesia di perairan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, serta menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Filipina sebagai negara yang berdaulat memiliki yurisdiksi atas wilayah teritorialnya untuk menyelesaikan masalah pembajakan dan penculikan yang terjadi pada kapal Indonesia dan warga negara Indonesia. Indonesia sebagai negara asal warga negara sandera memiliki kewajiban untuk melindungi serta membebaskan warga negaranya yang terkena masalah diluar negeri dengan cara negosiasi, operasi militer, dan diplomasi total

YURISDIKSI NEGARA DALAM KASUS PEMBAJAKAN KAPAL BRAHMA DAN KAPAL ANAND DI PERAIRAN TAWI-TAWI FILIPINA

Akhir-Akhir ini sering terjadi pembajakan di laut seperti yang terjadi pada Kapal Brahma dan Kapal Anand asal Indonesia di perairan teritorial Filipina. Pembajakan ini dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf dimana, bukan hanya membajak kapal tetapi juga menculik 10 Warga Negara Indonesia. Kejahatan ini terjadi di wilayah teritorial Filipina di atas Kapal berbendera Indonesia dan terhadap Warga Negara Indonesia dimana terjadi pelanggaran Hukum Laut Internasional. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai yurisdiksi negara mana yang dapat diterapkan terhadap kasus pembajakan yang terjadi pada kapal Brahma dan kapal Anand di Filipina serta pertanggungjawaban Negara Republik Indonesia terhadap pembajakan kapal berbendera Indonesia dan penculikan warga negara Indonesia di perairan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, serta menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Filipina sebagai negara yang berdaulat memiliki yurisdiksi atas wilayah teritorialnya untuk menyelesaikan masalah pembajakan dan penculikan yang terjadi pada kapal Indonesia dan warga negara Indonesia. Indonesia sebagai negara asal warga negara sandera memiliki kewajiban untuk melindungi serta membebaskan warga negaranya yang terkena masalah diluar negeri dengan cara negosiasi, operasi militer, dan diplomasi total. Kata kunci : yurisdiksi negara, pembajakan, kapal Brahma dan Anand, Filipina