Pengaruh Hubungan Sosial Antar Siswa Dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas IV SD Negeri Gajahan Karanganyar Tahun Ajaran 2014

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh hubungan sosial antar siswa dengan hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas IV SD Negeri Gajahan Karanganyar tahun 2014. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Gajahan Karanganyar responden dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari 21 perempuan dan 9 laki-laki. Perilaku sosial anak yang mempengaruhi satu sama lain serta menunjukkan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang dalam kehadiran mereka akan membentuk suatu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan yang dialami oleh setiap individu termasuk siswa. Dengan berinteraksi sosial yang baik siswa diharapkan dapat mengembangkan potensinya. Potensi yang berkembang dengan maksimal akan membuahkan hasil belajar yang memuaskan. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri Gajahan karanganyar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel populasi karena menggunakan seluruh subjek menjadi sampel. Dan teknik pengumpulan data menggunakan tes, wawancara, angket/kuesioner sosiometri, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data pada penelitian ini menggunakan indeks penerimaan regresi linear sederhana. Indeks penerimaan digunakan untuk menghindari tekanan psikologis peserta didik. Penggunaan indeks penerimaan untuk mengetahui status penerimaan seorang individu didalam kelompok. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara indeks penerimaan siswa dikelas dengan hasil belajar. Setelah diketahui nilai hubungan sosial dan hasil belajar maka data tersebut di olah dengan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS 16.0. Dari data Out Put regresi linear sederhana yang dihitung dengan bantuan SPSS 16.0 diketahui nilai t hitung = 2,212 dengan probabilitas = 0,035 t tabel sehingga Ho ditolak. Dengan ditolaknya H0 maka diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh hubungan sosial antar siswa dengan hasil belajar mata pelajaran IPS kelas IV SD Negeri Gajahan Karanganyar tahun ajaran 2014

Tinjauan Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta)

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, terdapat tiga prinsip dasar negara hukum yaitu: supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, dan penegakan hukum. Persamaan dihadapan hukum bagi semua orang harus didasari dengan persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang, mendapatkan perlakukan yang sama oleh hakim (audi et alterampartem), dan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan (acces to justice) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Keadilan harus diberikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum mempunyai tugas untuk menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama dalam mendapatkan akses keadilan. Penerapan hukum di Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan asas persamaan dihadapan hukum bagi semua orang, melalui Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum membuka peluang untuk memberikan keadilan bagi masyarakat miskin dan/atau termarjinalkan untuk mendapatkan pendampingan hukum secara profesional untuk membela hak-haknya, seperti halnya pada orang yang mampu. Bantuan Hukum diberikan secara gratis sebagai kewajiban Negara dan pengabdian Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum untuk mengawal tercapainya keadilan dan persamaan dihadapan hukum

Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikepolisian Resort (Polres) Sukoharjo

Penelitian ini bertujuan mendapat gambaran sejelasnya tentang pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkotika dalam proses penyidikan di Polres Sukoharjo dan mendapat gambaran selengkapnya mengenai resiko dan tanggung jawab penyidik terhadap rusak atau hilangnya barang bukti yang disita. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran tentang ketentuan normatif tindak pidana Narkotika dan pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkotika pada tingkat penyidikan di Polres Sukoharjo. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkoba dalam proses penyidikan di Polres Sukoharjo, dilakukan sesuai prosedur dengan menunjukkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal, memperlihatkan benda yang akan disita, penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan dua orang saksi, membuat berita acara penyitaan, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan membungkus benda sitaan, adalah patut atau wajar untuk menjaga dan memelihara barang sitaan dengan cermat dan baik, sebagaimana layaknya barang kita sendiri. (2) Resiko dan tanggung jawab penyitaan terhadap rusak atau hilangnya barang bukti yang disita oleh penyidik Polres Sukoharjo, adalah : (a) Memperbaiki sehingga bukti tersebut kembali sesuai semula dengan biaya pribadi. (b)Mengganti barang bukti yang hilang dengan barang yang sama atau mirip. (c) Selain mengganti diberi tindakan administratif dan tindakan fisik seperti penahanan dalam sel tahanan karena telah lalai dalam meminjamkan barang bukti dengan berdasarkan hasil pemeriksaan dan sidang oleh alasan hukum.Sehubungan dengan tanggung jawab, Peraturan Menteri kehakiman telah menggariskan beberapa petunjuk pelaksanaan, yaitu : (1) Mengatur penempatan dalam RUPBASAN; (b)Memberi kuasa penyimpanannya kepada instansi lain; (c) Menjual lelang atau memusnahkan benda sitaan; (d) Pencatatan penerimaan dalam buku register

Eksekusi Pidana Pembayaran Ganti Kerugian dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)

This study aimed to describe the role and constraints Surakarta State Attorney in the criminal execution payment of compensation in cases of corruption. The method used is empirical juridical approach that is descriptive. Types and sources of data comprising primary and secondary data is literature study and interviews. Data were collected through library research and interview, and then analyzed by qualitative analysis method. The results showed Role of Prosecutors in implementing the court decision on criminal execution payment of compensation in cases of corruption that have legal force continues to run well. This is based on the task of Attorney as executor for execution in accordance with the rules of the existing legislation. Treasure / or confiscated assets belonging to the convicted person then submitted to KPKNL to do an auction where the proceeds of the auction are used to cover the financial loss to the state. Regarding obstacles State Attorney Surakarta in executions payment of compensation in cases of corruption, there are actually no barriers faced by the public prosecutor in the State Attorney Surakarta in executions payment of compensation in cases of corruption, particularly related to the execution of the auction in order to pay compensation state finances. This can happen in general convicted person has paid the state financial losses prior to read out their demands, so during the investigation process in the prosecution of the accused are already returning results Attorney corruption is the country's financial losses

Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan seorang pejabat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan dalam sidang pemeriksaan perkara perdata bahwa surat perjanjian hutang piutang yang diajukan oleh penggugat merupakan alat bukti surat berupa “akta di bawah tangan” yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan dinyatakan sah dan berharga, sehingga seluruh ketentuan atau syarat-syarat perjanjian dalam alat bukti tersebut berlaku sebagai undang-undang serta mengikat bagi para pihak yaitu penggugat dan tergugat; (2) Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian akta di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri yaitu akta di bawah tangan yang diajukan oleh penggugat yaitu surat perjanjian hutang piutang yang merupakan alat bukti surat berupa “akta di bawah tangan” mempunyai nilai pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Perjanjian Asuransi Di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Gladag Surakarta (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Di Kota Surakarta)

Asuransi merupakan perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Perjanjian Asuransi yang diwajibkan tertuang dalam bentuk tulisan dinamakan sebuah Polis. Polis Asuransi berisi klausul-klausul Perjanjian baik yang bersifat Baku maupun tidak baku, menggunakan klausul eksonerasi atau tidak menggunakan klausul eksonerasi. Untuk mengetahui hal tersebut maka mengenai perjanjian baku dan Klausul eksonerasi diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan asuransi diatur dalam Buku ke 1(satu) bab 9(sembilan) Pasal 246 -286 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan peraturan lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi Konsumen atas hak-hak nya serta bagi pelaku usaha dapat memberikan kewajiban-kewajiban Pelaku usaha selaku Perusahaan Asuransi sesuai dengan aturan yang berlaku

Putusan Bebas Dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Pidana

Hakim mempunyai kebebasan mutlak dalam memutuskan suatu perkara. Hakim dalam dalam perkara tindak pidana dapat memberikan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa. Keputusan bebas dan lepas yang diberikan hakim berdasarkan pada pertimbangan dan alasan yang kuat sesuai perundang-undang. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris jenis penelitiannya deskriptif. Kesimpulan penelitian menjelaskan: (1) dasar hukum yang membuat hakim memberikan putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum pada pelaku pidana untuk keputusan lepas pada kasus korupsi berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 31 tahun 1999 mengenai usnurusur korupsi. Pada kasus pidana penipuan dan pemalsuan berdasarkan pada pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya. (2) Alasan dan pertimbangan hakim memutus bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum pada kasus korupsi berdasarkan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP tentang putusan bebas dan pada kasus penipuan dan pemalsuan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tentang putusan lepas

Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Terhadap Logo (Studi Pada Kedai Minuman Bledhug Thai Tea Surakarta)

Logo is a product or an intellectual property that can be submitted for registration to the Directorate General of Intellectual Property Rights. There are many outstanding cases related to imitation of a logo. A logo is an important aspect in the development of a product. Regarding the logo as the main thing for a product development for business owner, a form of legal protection is needed so that business owner can take care of registering their logo at the Directorate General of Intellectual Property Rights office. The results of the study stated that the owner of Bledhug Thai Tea said that the brand for the Bledhug Thai Tea logo would not be registered in the near future. However, the owner expressed his desire to maintain and use the brand for the Bledhug Thai Tea logo even though it has not yet been registered. The owner wants to first see the success of his business before applying for trademark registration. If the business producing enough results, then the owner will survive without the right over the legal trademark logo labeled

Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggelapan Profesi Marketing Property Harcourts Solo Raya

This study uses a juridical-normative approach, namely the law is understood as a rule (norm). This type of research used in this research is descriptive. The research results obtained are the process of buying and selling houses carried out by marketing property Harcourts Solo Raya as the defendant with consumers in accordance with Article 1457 of the Civil Code (hereinafter referred to as the Civil Code), stipulated that the sale and purchase is an agreement, with which one party commit himself to surrender a material, and the other party to pay the price promised. The embezzlement carried out by the defendant at a disadvantage to the company means that the Defendant is charged under Article 372 of the Criminal Code. Arrangement of Criminal Acts Against a Position including being regulated in Book II of the Criminal Code regulates crime, including embezzlement. Darkening consists of; a) Darkening in the principal form, Article 372; b) Light darkening, Article 373; c) Exacerbated embezzlement, Article 374 and Article 375; d) Darkening in the family circle, Article 376; e) Embezzlement Article 377 Law enforcement against crime in Indonesia through government policies incorporated in social policy, where one part of this social policy is the law enforcement policy (including law enforcement policy) including the legislative policy (legislative policy ).While the crime prevention policy (criminal policy) itself is part of the law enforcement policy (law enforcement policy)

Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Jual Beli Gamelan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)

There is a case of defaults on the purchase contained in the purchase agreement gamelan. This study aims to determine the buying and selling process gamelan and settlement process of buying and selling gamelan until there demands of default by the plaintiff or the buyer, to find out the considerations in determining the evidence and the judge in determining the verdict on the case of default in sale and purchase of gamelan. The research method using descriptive normative approach. Using this type of primary data and secondary data. Data collection techniques used through the study of literature, documentation, questionnaires and interviews. The results showed that the process of buying and selling gamelan originated from a buyer booked gamelan to the craftsman gamelan, the process of settlement of buying and selling gamelan until there demands tort committed by the defendant that the ordering of goods is not within specifications and behind schedule submission, consideration of the judge looks at the process of evidence in court by documentary evidence and witnesses proved that the first defendant and the second defendant declared in default, at the hearing the plaintiff can prove the arguments of the lawsuit while defendant I and defendant II can not prove rebuttal, the plaintiff is granted in part, the defendant was sentenced to pay compensation to the plaintiff