Penelitian ini bertujuan mendapat gambaran sejelasnya tentang pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkotika dalam proses penyidikan di Polres Sukoharjo dan mendapat gambaran selengkapnya mengenai resiko dan tanggung jawab penyidik terhadap rusak atau hilangnya barang bukti yang
disita. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran tentang ketentuan normatif tindak pidana Narkotika dan pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkotika pada tingkat penyidikan di Polres Sukoharjo.
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkoba dalam proses penyidikan di Polres Sukoharjo, dilakukan sesuai prosedur dengan menunjukkan surat izin penyitaan
dari Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal, memperlihatkan benda yang akan disita, penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan dua orang saksi, membuat berita acara penyitaan, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan membungkus benda sitaan,
adalah patut atau wajar untuk menjaga dan memelihara barang sitaan dengan cermat dan baik, sebagaimana layaknya barang kita sendiri. (2) Resiko dan tanggung jawab penyitaan terhadap rusak atau hilangnya barang bukti yang
disita oleh penyidik Polres Sukoharjo, adalah : (a) Memperbaiki sehingga bukti tersebut kembali sesuai semula dengan biaya pribadi. (b)Mengganti barang
bukti yang hilang dengan barang yang sama atau mirip. (c) Selain mengganti diberi tindakan administratif dan tindakan fisik seperti penahanan dalam sel tahanan karena telah lalai dalam meminjamkan barang bukti dengan berdasarkan
hasil pemeriksaan dan sidang oleh alasan hukum.Sehubungan dengan tanggung jawab, Peraturan Menteri kehakiman telah menggariskan beberapa petunjuk pelaksanaan, yaitu : (1) Mengatur penempatan dalam RUPBASAN; (b)Memberi
kuasa penyimpanannya kepada instansi lain; (c) Menjual lelang atau memusnahkan benda sitaan; (d) Pencatatan penerimaan dalam buku register
