NILAI BATAS KEWAJARAN HARGA UNTUK TENDER PEKERJAAN KONTRUKSI KUALIFIKASI USAHA KECIL (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG SUNGAI PISANG)

Abstract   Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 contains an increase in the ceiling limit for construction work for small businesses to fifteen billion rupiah. Meanwhile, bid prices with a value of less than 80% of the Owner Estimate (OE) continue to increase every year. Referring to the Regulations of the Government Goods/Services Procurement Policy Agency (LKPP), price fairness evaluation is only carried out for bids less than 80% of OE. This is interesting to study. The Sungai Pisang Suspension Bridge Construction Work, with an offer of 84.97% to the HPS, was used as the research sample. Data show that the tender winner resigned before the expiration of his bid guarantee period due to price increases which were influenced by global economic conditions. Based on an analysis of the main payment item (MPU), 3 items of work were found with bids of less than 80% of the OE, namely: (1) supply of steel piles, amounting to 76.81% of the OE, (2) supply of structural concrete Fc'25 MPa, of 72.34% of the OE, and (3) installation of steel frame bridges of 62.60% of the OE. This study shows that a bid of 84.97% of OE is declared unreasonable. In order to avoid similar risks, the reasonable price limit for small businesses in the Presidential Regulation derivative needs to be evaluated in a more comprehensive manner.   Keywords: small business; bid price limit; bid price; price fairness; main payment item   Abstrak   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 memuat kenaikan batasan pagu untuk pekerjaan kontruksi bagi usaha kecil menjadi lima belas milyar rupiah. Sementara itu, harga penawaran dengan nilai kurang dari 80% Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terus meningkat setiap tahunnya. Mengacu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), evaluasi kewajaran harga hanya dilakukan untuk penawaran kurang dari 80% HPS. Hal ini menarik untuk dikaji. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang, dengan penawaran 84,97% terhadap HPS, digunakan sebagai sampel penelitian. Fakta menunjukkan bahwa pemenang tender mengundurkan diri sebelum habis masa jaminan penawarannya akibat kenaikan harga yang dipengaruh oleh kondisi ekonomi global. Berdasarkan analisis terhadap mata pembayaran utama (MPU), ditemukan 3 item pekerjaan dengan penawarannya kurang dari 80% HPS, yaitu: (1) penyediaan tiang pancang baja, sebesar 76,81% HPS, (2) penyediaan beton struktur Fc’25 MPa, sebesar 72,34% terhadap HPS, dan (3) pemasangan jembatan rangka baja sebesaar 62,60% HPS. Studi ini menunjukkan bahwa penawaran sebesar 84,97% HPS dinyatakan tidak wajar. Untuk menghindari risiko serupa, batas kewajaran harga untuk usaha kecil pada turunan Peraturan Presiden tersebut perlu dipertimbangkan lagi secara lebih komprehensif.   Kata-kata kunci: usaha kecil; batasan pagu; harga penawaran; kewajaran harga; mata pembayaran utam

NILAI BATAS KEWAJARAN HARGA UNTUK TENDER PEKERJAAN KONTRUKSI KUALIFIKASI USAHA KECIL (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG SUNGAI PISANG)

Abstract   Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 contains an increase in the ceiling limit for construction work for small businesses to fifteen billion rupiah. Meanwhile, bid prices with a value of less than 80% of the Owner Estimate (OE) continue to increase every year. Referring to the Regulations of the Government Goods/Services Procurement Policy Agency (LKPP), price fairness evaluation is only carried out for bids less than 80% of OE. This is interesting to study. The Sungai Pisang Suspension Bridge Construction Work, with an offer of 84.97% to the HPS, was used as the research sample. Data show that the tender winner resigned before the expiration of his bid guarantee period due to price increases which were influenced by global economic conditions. Based on an analysis of the main payment item (MPU), 3 items of work were found with bids of less than 80% of the OE, namely: (1) supply of steel piles, amounting to 76.81% of the OE, (2) supply of structural concrete Fc'25 MPa, of 72.34% of the OE, and (3) installation of steel frame bridges of 62.60% of the OE. This study shows that a bid of 84.97% of OE is declared unreasonable. In order to avoid similar risks, the reasonable price limit for small businesses in the Presidential Regulation derivative needs to be evaluated in a more comprehensive manner.   Keywords: small business; bid price limit; bid price; price fairness; main payment item   Abstrak   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 memuat kenaikan batasan pagu untuk pekerjaan kontruksi bagi usaha kecil menjadi lima belas milyar rupiah. Sementara itu, harga penawaran dengan nilai kurang dari 80% Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terus meningkat setiap tahunnya. Mengacu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), evaluasi kewajaran harga hanya dilakukan untuk penawaran kurang dari 80% HPS. Hal ini menarik untuk dikaji. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang, dengan penawaran 84,97% terhadap HPS, digunakan sebagai sampel penelitian. Fakta menunjukkan bahwa pemenang tender mengundurkan diri sebelum habis masa jaminan penawarannya akibat kenaikan harga yang dipengaruh oleh kondisi ekonomi global. Berdasarkan analisis terhadap mata pembayaran utama (MPU), ditemukan 3 item pekerjaan dengan penawarannya kurang dari 80% HPS, yaitu: (1) penyediaan tiang pancang baja, sebesar 76,81% HPS, (2) penyediaan beton struktur Fc’25 MPa, sebesar 72,34% terhadap HPS, dan (3) pemasangan jembatan rangka baja sebesaar 62,60% HPS. Studi ini menunjukkan bahwa penawaran sebesar 84,97% HPS dinyatakan tidak wajar. Untuk menghindari risiko serupa, batas kewajaran harga untuk usaha kecil pada turunan Peraturan Presiden tersebut perlu dipertimbangkan lagi secara lebih komprehensif.   Kata-kata kunci: usaha kecil; batasan pagu; harga penawaran; kewajaran harga; mata pembayaran utam

Analisis Sektor Basis dan Sektor Non Basis dalam Upaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan di Kota Padang: Analysis of Basic and Non-Basic Sectors as Efforts to Improve the Urban Facilities and Infrastructure in Padang

[ID] Pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari fokus pembangunan daerah Kota Padang dengan tujuan menyediakan infrastruktur kota dan peningkatan perekonomian kota tahun 2019-2024. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang dengan mengembangkan sektor kegiatan kota yang diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sektor usaha yang belum mencapai kategori basis dan maju di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam mengetahui sektor basis maupun non basis adalah metode location quotient (LQ). Sedangkan untuk mengetahui sektor maju atau mundur, digunakan analisis shift share. Dilakukan pula Analisis kependudukan melalui metode proyeksi trendline untuk memproyeksi peramalan penduduk pada tahun mendatang. Hasil analysis location quatien (LQ) menunjukkan terdapat dua sektor non basis di Kota Padang yaitu (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian. Selanjutnya, analisis shift-share menunjukkan terdapat empat sektor yang berada pada kategori mundur/ lamban yaitu sektor: (1) pertanian, (2) kehutanan dan perikanan, (3) industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (4) jasa keuangan dan asuransi. Berdasarkan trendlinepolynominal didapatkan model proyeksi perkiraan penduduk menurut persamaan y = -194.03x2 + 15535x + 815333 dengan R2 = 0.9964. Kebutuhan sarana prasarana untuk meningkatan kualitas hidup yang layak bagi warga Kota Padang diperkirakan meningkat secara dominan pada kelompok usia 20-24 tahun sebagai proyeksi angkatan kerja. Jumlahnya diprediksi sekitar 77.761 jiwa. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menentukan fokus penyediaan infrastruktur kota, agar sektor non basis dan sektor pada kategori mundur atau lambat dapat ditingkatkan menjadi kategori sektor basis dan maju.  [EN] Sustainable development is part of the regional development focus of Padang City to provide urban infrastructure and improve the city's economy in 2019-2024. The government continues to strive to increase the Gross Regional Domestic Product (PDRB) of the City of Padang by developing a sector of city activities towards improving urban facilities and infrastructure.This research supports the government's efforts in directing the development of the city of Padang. This study aims to analyze the business sector that has not reached the basic and advanced category in Padang City. The method used to determine the basis and non-base sectors is the location quotient (LQ) method. Meanwhile, to determine the forward or backward sector, shift-share analysis is used. Population analysis is also carried out through the trendline projection method to project population forecasts in the coming year. The results of the location quotient (LQ) analysis show that there are two non-basic sectors in the city of Padang, namely (1) agriculture, forestry, and fisheries, (2) mining and quarrying. Furthermore, the shift-share analysis shows that four sectors are in a slow category, namely the sectors: (1) agriculture, (2) forestry and fisheries, (3) processing industry, water supply, waste management, waste, and recycling, (4) financial and insurance services. Based on the polynomial trendline, the population forecast projection model is obtained according to the equation y = -194.03x2 + 15535x + 815333 with R2 = 0.9964. The need for infrastructure and facilities to improve the quality of life that is feasible for the residents of Padang City is predicted to increase dominantly in the 20-24 year age group. The number is predicted to be around 77,761. It is hoped that this research will be useful in determining the focus of urban infrastructure provision, so that non-base sectors and sectors in the backward or later categories can be upgraded to the basic and advanced category

Analisis Kompetisi Moda Trans Padang pada Koridor V (Studi Kasus: Indarung - Pasar Raya Padang)

The Padang City is one of the cities that still provides angkot as one of the public transportation mode services. Most of users of this mode are students and students. City transportation routes in the city of Padang are spread to various parts of the city of Padang with the central center of movement from the Pasar Raya Padang. However, since the presence of Tans Padang in January 2014, city transportation modes have started to have new competitors. Since July 2022 Corridor V has been serving a new route, namely Corridor of Indarung - Pasar Raya Padang. This study aims to describe the characteristics of travelers in choosing the mode and explore the factors that influence travelers in choosing the mode of transportation. Data collection methods are carried out by surveys and interviews. The variables reviewed include aspects of travel convenience, travel safety, travel time and travel costs. The analysis technique uses multiple linear regression methods. Based on characteristic analysis data, it is known that 54.5% of mode users have income at an average level (Rp. 1,000,000 – 3,000,000). For users of this mode, the travel time variable (47.25%), the travel cost variable (43.25%), the travel convenience variable (36%), and the travel safety variable (8.25%) are still the factors that are the main considerations in choosing the mode. Keywords: City Transport, trans padang, mode of transportation

KOMPETISI MODA ANGKUTAN UMUM DARAT (KORIDOR KOTA PADANG PANJANG - PADANG, SUMATERA BARAT

Padang City is a city that is the center of economic and educational movement in West Sumatra. Meanwhile, Padang Panjang City is one of the cities that is currently preparing the younger generation to become the part that will cultivate the city well. Unlike the city of Padang, Padang Panjang City is a city that is currently one of the cities with culinary attractions that are in demand by the people of West Sumatra. This is a major attraction for the city trip. The purpose of this study is to identify the factors that will influence the choice of the community to use the land public transportation mode between Minibus and Travel Car from Padang Panjang to Padang, and to analyze the choice of modes to get the best travel mode of transportation. Travel attraction modeling is done using multiple linear regression equations with the help of the SPSS program. The characteristics of the community's journey to Padang Panjang City to Padang City were that the gender was male (58.5%), the age of the people who traveled 15-25 years (55.5%), high school education (52%), student community work (45 %), the total income is <IDR 1 million (50%), the most common mode to go to Padang city is both (49%), the reason for choosing the mode is cost (39.0%), and the most frequent departure is 2x a week (30 %). The factors that influence the travel attraction (y) are influenced by income (X1), travel time (X2), convenience (X3). with a value of R 2 = 0.516Kota Padang merupakan kota yang menjadi pusat pergerakan ekonomi dan pendidikan di Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang panjang merupakan salah satu kota yang pada saat ini mempersiapkan generasi muda untuk menjadi bagian yang nantinya akan mengolah kota tersebut dengan baik. Hal ini mejadi daya tarik perjalanan kota tersebut cukup besar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengidentifikasi faktor yang akan mempengaruhi pemilihan masyarakat untuk menggunkan moda transportasi umum darat antara Minibus dengan Mobil Travel dari Padang Panjang menuju padang, dan menganalisis pemihihan moda untuk mendapatkan moda transportasi perjalanan terbaik. Pemodelan tarikan perjalanan dilakukan menggunakan persamaan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Karakteristik perjalanan masyarakat menuju kota padang panjang ke kota padang didapatkan jenis kelamin yaitu Laki-laki  (58.5%), umur masyarakat yang melakukan perjalanan 15-25 tahun (55.5%), pendidikan SMA (52%), pekerjaaan masyarakat pelajar/mahasiswa (45%), jumlah pendapatan yaitu < Rp 1 Juta (50%), moda yang sering digunakan menuju kota padang adalah keduanya (49%), alasan dalam pemilihan moda adalah biaya (39.0%), dan frekuensi keberangkatan paling banyak yaitu 2x seminggu (30%). Faktor-faktor yang mempengaruhi tarikan perjalanan(y) yaitu dipengaruhi oleh pendapatan (X1), waktu perjalanan (X2), kenyamanan (X3), dengan nilai    R2 =  0,516. &nbsp

Analisa Pengaruh Beban Kendaraan Terhadap Kerusakan dan Umur Rencana Jalan

The Km-18 of Padang Bypass Road is an Arterial road class III-A. This road is burdened by heavy vehicles which carrying loads that exceed the permitted capacity. This activity can lead to road damage and a reduction in road life. This study aims to analyze the effect of traffic loads that exceed permitted capacity on road conditions, including the remaining life of the pavement and the degree of road damage. The primary data used is data on road damage conditions such as the discharge of road surface grains, potholes, and grooves. Secondary data used is in the form of LHR data for 2017 and 2018, also, the vehicle weight data obtained from P2JN West Sumatra Province. The analytical approach uses the 1993 AASHTO method in the form of a cumulative analysis of the 10-year ESAL plan, by the traffic design for flexible pavement. The result of this study indicates that the Km-18 of Padang Bypass Road has decreased 7.58% of its design life in 2020. The cumulative plan ESAL value is 70,792,016.05 and the cumulative ESAL overloading value is 192,394,000.9. The Truck factor (TF) in normal condition is 0.8176692, but in overloading condition, it is 6.1375255. The road life predicted to be ended in year 4 (in 2024), although it planned to end in 2027

STUDI KORELASI ANTARA LENDUTAN FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER (FWD) DENGAN BENKELMEN BEAM (BB) PADA PERKERASAN LENTUR

Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan Manual Disain Perkerasan Jalan tahun 2013 (MDP 2013) yang mengacu pada manual perkerasan jalan yang dikeluarkan oleh AUSROAD. Dalam MDP 2013, menghitung tebal perkerasan dengan metoda lendutan menggunakan nilai lendutan dari alat Falling Weight Deflectometer (FWD), sehingga nilai lendutan yang diukur dengan menggunakan alat Benkelman Beam (BB) harus di konversi menjadi nilai lendutan FWD melalui faktor standarisasi lengkung. Dalam faktor standarisasi lengkung, nilai Lendutan BB disamakan dengan nilai Lendutan Deflectograph. Hal ini disebabkan alat Deflectograph lebih banyak digunakan di Australia, sedangkan di Indonesia umumnya masih menggunakan alat BB. Ketersediaan Alat BB di Indonesia cukup banyak karena harganya yang relatif murah, sedangkan alat FWD relatif mahal dengan jumlah yang masih terbatas. Berdasarkan permasalahan diatas, perlu dilakukan penelitian tentang korelasi antara nilai lendutan dari alat BB dengan nilai lendutan dari alat FWD. Tujuan penelitian ini untuk memodelkan korelasi antara nilai lendutan BB dengan nilai Lendutan alat FWD. Penelitian dilakukan dengan menggunakan alat BB dan alat FWD jenis Dynatest 8002. Penelitian dilakukan di 3 lokasi pengujian, yaitu: Perkerasan satu lapis Jalan DPR kota Padang, Perkerasan dua lapis jalan Bandara Internasional Minang Kabau, dan Perkerasan tiga lapis jalan By Pass Padang. Masing-masing sampel dilakukan pengujian sebanyak 40 titik pada perkerasan jenis Asphalt Concrete (AC) dengan keseluruhan data berjumlah 120 data. Data nilai lendutan BB (mm), tebal aspal (mm), tebal perkerasan (mm) dan nilai lendutan FWD telah dikumpulkan dan di Analisa dengan uji statistik dengan nilai lendutan BB (X1) dan nilai tebal aspal (X2) terhadap nilai lendutan FWD (Y). Hasil dari analisa, didapat persamaan Y = 0.7438X1 + 0.000321X2 + 0.235, dimana Y nilai lendutan FWD (mm), X1 nilai lendutan BB (mm) dan X2 tebal aspal (mm), dengan koefisien determinasi r² = 0.75. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan terutama untuk menyiasati keterbatasan alat FWD. Kata kunci: Korelasi, Regres