Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989

Kata Kunci: Sistem Pendidikan Nasional - U

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Kata Kunci: PTUN - Undang-Undang dan Peratura

Rancangan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Kata Kunci: PTUN - RU

Perceraian karena Suami Mafqud (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Cilacap No.0083/Pdt.G/2016/PA.Clp)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam praktik banyak terjadi permasalahan kehidupan rumah tangga yang berakibat perceraian, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, seperti halnya salah satu perkara mengenai perceraian karena suami mafqud yang terjadi dipengadilan Agama Cilacap dengan nomer perkara : 0083/Pdt.G/216/PA.Clp. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara pada putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0083/Pdt.G/216/PA.Clp. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, metode pengumpulan data studi kepustakaan, metode analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, menurut peneliti seharusnya pertimbangan hakim mendasarkan pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (b) Tergugat meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dapat diartikan bahwa Tergugat yang pergi 9 tahun tanpa diketahui keberadaanya telah mafqud

Petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler (peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019)

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler disertai lampirannya

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 303 TAHUN 2022 TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

1. Instrumen ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan/atau informasi sehubungan dengan Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi (PT) 2. Instrumen ini diisi oleh Perpustakaan Perguruan Tinggi yang mengajukan akreditasi 3. Isilah instrumen ini secara objektif sesuai kondisi sebenarnya 4. Jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada pilihan jawaban yang dipilih 5. Instrumen yang telah diisi berikut kelengkapannya (bukti fisik dan profil) dikirim ke

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaa

Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan (permendikbud no. 51 tahun 2018)

Permendikbud berisi mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan