Direksi Sebagai Penjamin Perorangan Dalam Hal Kepailitan Pada Perseroan Terbatas

The commitment of individual maintenance or personnel guaranntor often leads to rights removal of the personal guarantor so that an offense from the personal guarantor leads to bankruptcy. In some cases, for example in the case that happened to PT Hardy, the position of the personal guarantee which was initially intended as a guarantor that the debtor would pay off all his debts to the creditor, then his position could change to become like the main debtor who could be sued to be responsible for debt repayment without having to do confiscated in advance of the bankruptcy assets owned by the main debtor. The main problem to be examined is how the position of the board of directors who act as a personal guarantee issue in the bankruptcy of a limited company. The purpose of writing this journal is to analyze the legal position of the directors who act as personal guarantees in the event of bankruptcy. This journal is a normative juridical research, with a statute approach and a case approach. This journal analyzes that it has not been specifically regulated in the Indonesian Bankruptcy Law, the position of the Personal Guarantor or individual guarantor in the event of bankruptcy. This journal also finds that Personal Guarantor can turn into a debtor and be bankrupt when the guarantee agreement states explicitly that the guarantor  has given up his privileges while the main debtor cannot fulfill his agreement which can make the guarantor a debtor and can be filed for bankruptcy against him. In a Limited Company, the Board of Directors as a personnel officer who has been declared to have lost the right to dominate and take care of his wealth which is included in bankruptcy property and it can be confiscated if it has been decided by the commercial Court

Peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikiasi geografis produk pertanian

The recording of Geographical Indications itself has benefits that can increase the economic benefits of the product. Registration of Geographical Indication Certification can increase the potential of a product of biological wealth. The advantage that is obtained if a product is protected by Geographical Indications is that the product will be superior and have higher competitiveness compared to similar products. The local government of Malang Regency and local farming communities in Malang Regency have awareness regarding the protection of Geographical Indications. One of the programs launched by the government through the Ministry of Law and Human Rights is the Increase in the Number of Geographical Indications. Registration of Geographical Indications not only gives an economic increase, but also has a long impact on the progress of the tourism sector as one of the superior programs that the Malang Regency Government wants to achieve. This research is a juridical empirical research with a qualitative interpretation. Research using the empirical method means that the research is carried out directly in the field to identify problems and find solutions to problems that occur. The outputs produced through this research are studies, draft regional regulations, and journals that can be used as reference material for the Malang Regency Government. How to cite item: Ganindha, R., Sukarmi, S. (2020). Peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikiasi geografis produk pertanian. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2), 211-221. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.397

Indonesian Cryptocurrencies Legislative Readiness: Lessons from the United States

Cryptocurrencies can facilitate cross-border global transfers easily and pseudonymously. It can be converted into fiat currencies, making it suitable for money laundering crimes. This study compared legal regulations in the United States that analysed the readiness of regulations and Indonesia's legal loopholes in responding to the development of the cryptocurrency business. As a result, cryptocurrency in Indonesia is susceptible to being used as a money-laundering tool due to the novelty of the technology, the anonymity it provides its users, and the immaturity of the regulations governing it. Therefore, it is necessary to create a cryptocurrency that can follow the “Travel Rule” and collect and share information about the people who send and receive cryptocurrency, like in the US. The study also argues that passive detection is used to detect the identity of cryptocurrency users through a centralised service. However, several cryptocurrency developers have responded to the increase in pseudonymity tracking methods by developing cryptocurrencies with greater secrecy change

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Linkedin Atas Kebocoran Data Pribadi End-User Melalui Application Programming Interface

Pemilihan topik ini dilatar belakangi oleh adanya data pribadi pengguna LinkedIn yang bocor dan dijual belikan di forum peretas / hacker dan didapatkan melalui API platform, bukan melalui server LinkedIn secara langsung. Pada Privacy Policy LinkedIn terdapat klausula yang menyatakan bahwa LinkedIn akan membagikan data pribadi penggunanya di berbagai layanan mereka dan entitas yang berafiliasi dengan LinkedIn. Namun tidak ada pernyataan mengenai sejauh apa tanggung jawab LinkedIn atas perlindungan data pribadi penggunanya yang telah dibagikan tersebut. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi PSE atas data pribadi end-user ketika data pribadi tersebut dibagikan kepada pihak ketiga yang juga melakukan pengelolaan terhadapnya, baik dalam rangka untuk menjalankan tugas dari platform ataupun untuk kepentingannya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: (1) Untuk menganalisis Privacy Policy LinkedIn mengenai perlindungan data pribadi yang dikaitkan dengan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; dan (2) Untuk menganalisis mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi LinkedIn jika terjadi penyalahgunaan data pribadi pengguna akhir ( end-user) melalui Application Programming Interface (API) platform. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan teknik deskriptif dan menggunakan metode interpretasi sistematis dan gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban bahwa di dalam Privacy Policy-nya, LinkedIn telah memuat beberapa klausula dalam rangka pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi serta kewajibannya. Namun LinkedIn belum memenuhi kewajiban untuk “memberitahukan kepada pemilik data pribadi yang bersangkutan apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya”. Selain itu, walaupun pada Privacy Policy LinkedIn sudah mencantumkan bahwa mereka akan membagikan data pribadi pengguna di berbagai layanan dan entitas yang berafiliasi dengan LinkedIn, namun belum diatur mengenai apakah LinkedIn tetap memiliki tanggung jawab atas data pribadi pengguna yang telah dibagikan kepada pihak ketiga tersebut . Kemudian berdasarkan prinsip vicarious liability, LinkedIn tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas adanya kebocoran data pribadi penggunanya walaupun kebocoran tersebut terjadi melalui API dan LinkedIn dapat digugat dengan PMH disebabkan adanya kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian serta karena LinkedIn tidak memenuhi kewajiban- kewajibannya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah dibebankan kepadanya menurut peraturan perundang-undanga

Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan hampir punahnya Tari Cokek sebagai EBT di Kota Tangerang yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pelestarian oleh negara. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat berbagai hambatan hukum dan hambatan non-hukum yang menyebabkan ketimpangan antara apa yang menjadi regulasi dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dengan pelaksanaan di lapangan. Karya tulis ini juga membahas mengenai upaya yang harus dilakukan agar perlindungan dan pelestarian Tari Cokek dapat ditingkatkan baik itu upaya secara hukum maupun non hukum. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisiona Tari Cokek menurut hukum positif di Indonesia? (2) Apa hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokek Tangerang? (3) Apa upaya yang dilakukan guna mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokek Tangerang? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik memperoleh data dalam penelitian ini dengan melalui wawancara terstruktur terhadap informan kunci atau narasumber. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perlindungan dan pelestarian Tari Cokek masih jauh dari apa yang telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara substansi, struktur, maupun budaya hukum di masyarakat. Selain itu penyebab lainnya karena kurangnya kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang dengan Lembaga Kebudayaan Tari Cokek sehingga selama ini segala tindakan cenderung belum terkoordinasi dengan baik

Citizen Lawsuit Sebagai Upaya Penegakan Hukum Dalam Proteksi Hak Warga Negara Atas Perlindungan Konsumen

Citiizen Lawsuit belum dikenal dalam teori hukum Perlindungan Konsumen, namun bukan berarti tidak dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Hak-Hak Konsumen juga merupakan hak asasi tiap warga Negara yang dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia, sehingga apabila negara lalai untuk memenuhi hak tersebut Konsumen dapat menggunakan Citizen lawsuit untuk memproteksi dan memperoleh haknya kembali. Dalam perkembangan yang terjadi, Konsumen telah beberapa kali menggunakan mekanisme gugatan ini, diantaranya adalah gugatan atas perubahan sistem transaksi dan tarif jalan tol Jalur Lingkar Luar Jakarta ( JORR) yang diajukan oleh TAMPOL serta gugatan yang diajukan oleh David M. Tobing atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti IPB atas susu formula yang ditengarai terkontaminasi bakteri enterobacter sakazakii. sikap majelis Hakim atas gugatan tersebut adalah berbeda. Gugatan yang diajukan oleh TAMPOL ini dalam putusannya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan No.40/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaad). Sedangkan pada kasus kedua Majaelis Hakim menerima gugatan tersebut hingga tingkat kasasi. Dengan demikian, walaupun belum diatur secara tertulis, mekanisme gugatan citizen lawsuit dapat dipergunakan sebagai bentuk proteksi terhadap konsumen

Upaya Penyelesaian Sengketa Kegagalan Perlindungan Data Keuangan Nasabah Bank Digital di Indonesia

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Upaya Penyelesaian Sengketa Kegagalan Perlindungan Data Keuangan Nasabah Bank Digital di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh hadirnya bank digital di Indonesia dengan potensi kejahatan siber yang utamanya mengenai keamanan data dan penyelesaian sengketa yang belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan tentang perlindungan data pribadi. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana upaya penyelesaian sengketa kegagalan perlindungan data keuangan nasabah bank digital di Indonesia? (2) Bagaimana perlindungan hukum data keuangan nasabah bank digital di Indonesia? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Bahan hukum yang didapatkan penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna aturan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan dan perlindungan data pribadi serta pendapat ahli hukum terkait. Hasil penelitian menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perlindungan hukum data keuangan nasabah bank digital di Indonesia masih diatur secara umum sebagai perlindungan terhadap data nasabah yang merupakan implementasi prinsip kerahasiaan bank yakni berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif terdapat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan data pribadi serta dalam perjanjian pembukaan rekening. Sedangkan perlindungan represif apabila muncul sengketa di antara para pihak maka dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara internal bank lalu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia atau melalui pengadilan. Bank digital sudah seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kegagalan perlindungan data keuangan nasabah oleh seseorang/badan hukum akibat kelalaian. Kegagalan perlindungan data pribadi nasabah oleh bank digital dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum atas dasar kesalahan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maupun atas dasar ketidakpatutan atau ketidakhati-hatian berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata

PENGEMBANGAN POTENSI PRODUKSI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI PONDOK PESANTREN MELALUI PENDAMPINGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Islamic boarding schools as one of the educational facilities are currently starting to develop their potential in the economic field by establishing business centers. Most of the businesses owned by pesantren are micro, small and medium scale enterprises (MSMEs). MSMEs are considered to play an important role in Indonesia's economic activities because most businesses in Indonesia are small businesses that absorb a lot of labor. However, significant developments in terms of quantity have not been accompanied by developments in terms of quality. The purpose of this study is to analyze the mapping of potential business products from Islamic boarding schools in Malang, analyze the obstacles faced by MSMEs in Islamic boarding schools in product innovation about ntellectual Property Rights. for MSMEs to increase production potential. This study employs Juridical Empirical research. The focus of this research is the protection of IPR for MSMEs in Islamic boarding schools in Malang. Based on the results of the study, it can be concluded that the potential of MSME products owned by Islamic boarding schools in Malang City is currently quite diverse, ranging from supermarkets which are not only limited to internal boarding schools but also for the surrounding community. This activity also opens up opportunities for opening up job opportunities for many people as well as providing entrepreneurial education for students. Given the enormous benefits, this potential needs to be continuously supported and developed from various aspects, one of which is in terms of guaranteeing legal protection for MSME products of Islamic boarding schools through IPR assistance. Constraints faced by MSMEs in Islamic boarding schools in product innovation in relation to Intellectual Property Rights include: lack of detailed understanding of legal protection for MSME actors; stages of trademark registration that are considered difficult. Management is considered to only be able to be done directly and cannot use an online mechanism so that it will require quite a lot of costs; and product exclusivity is not the main thing, business competition is not too tight. IPR protection for MSME products is needed to prevent ideas that are owned and then stolen and used by other parties. Some forms of IPR protection that can be given to MSME products in Islamic boarding schools are through copyright management, brand rights, and having trade secrets