Violence Culture by State and Peoples in Solving Indonesian Humanities Issues

Violence become familiar to the Indonesian people, like a culture in solving every humanities and community issues. The state and community are become violence producer together. Even more reproducted for time by time, so that it sounds like Indonesia is violent country. This research is qualitative research with historical approach, case study, and empirical. Some cases that are usually become violence sources are agrarian conflict and ethnic conflict. In the historical view, the violence’s are friendly with our nation, both showed to the public or hidden conflict. Amoek, is our contribution through the science for explaining the condition where the violence as the manifestation from hidden character of Malayan that seems very friendly, polite, and full of smile. Violence at the local level can be solved through reconciliation between citizens or revitalization and re-actualization of local wisdom. However, against state violence against the people, what can be changed is the mindset of state administrators in managing conflict. This change will help a lot in reducing violence in Indonesia.Keywords: violence culture; amoek; local wisdom; structural violence;

DISCRIMINATORY POLICY OF THE INDONESIAN GOVERNMENT TOWARD ADVOCATE AND POOR PEOPLE, FUNDING SOLUTION FOR LEGAL AID

Constitutionally, obtaining legal aid for the poor is a right, whereas for advocates, legal aid is an obligation. The rich can select the desired advocate, while the poor should be defended by an advocate under the principle of pro bono publico. Legal aid for the poor is the answer to the principle of equality before the law. Although the poor have a right to be defended by an advocate, some of them do not get legal aid, due to either the factor of the advocate or the poor themselves who do not have access to justice. Government policy to allocate legal aid funds in the Ministry of Law and Human Rights only to accredited legal aid institution further complicates the procedures of legal aid obtaining, both for the poor and advocate. This government discrimination should be ended by removing the policy and seeking legal aid fund alternatives by exploring the resources available in the community, both private institutions and the having individuals

Prevention of Cybercrime through the Development of Criminal Responsibility Principles for Internet Users

There is no guarantee of security in cyberspace. Cybercrime is the use of computer technology for illegal activities. Cybercrime ignores territory, and can even become an automatic crime according to the nature of the machine. The crime prevention model, which has been more reactive and only suitable for the real world, is not an effective way to deal with cybercrime. This research is normative legal research, with the main data source in the form of secondary data. Hacking is an illegal activity that takes many victims and its handling is not complete. The difficulty that arises is the issue of jurisdiction because perpetrators and victims are often in different jurisdictions. Although legal instruments have adopted provisions on the principle of ubiquity, in practice it is not as easy as imagined. The Bangkok International Summit (2007) invites countries to promote cyber security by increasing and developing international global partnerships to prevent, detect, and cybercrime, but this has not been implemented properly. For this reason, it is necessary to develop the principle of criminal responsibility which can be an incentive in overcoming cybercrime.Keywords: cybercrime; hacking; ubiquity; criminal responsibilit

PENGARUH KETELADANAN GURU DAN INTERAKSI TEMAN SEBAYA TERHADAP KARAKTER SISWA SMK N 2 PENGASIH JURUSAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh keteladanan guru terhadap karakter siswa SMK N 2 Pengasih Jurusan TITL, (2) pengaruh interaksi teman sebaya terhadap karakter siswa SMK N 2 Pengasih Jurusan TITL, dan (3) pengaruh keteladanan guru dan interaksi teman sebaya terhadap karakter siswa SMK N 2 Pengasih Jurusan TITL. Penelitian ini dilakukan di SMK N 2 Pengasih Jurusan TITL. Responden penelitian ini adalah siswa SMK N 2 Pengasih Jurusan TITL. Penelitian ini merupakan jenis penelitian expost-facto dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen yang berupa angket. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi sederhana dan regresi ganda. Hasil penelitian ini yaitu: (1) terdapat pengaruh keteladanan guru terhadap karakter siswa SMK N 2 Pengasih Jurusan TITL dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (55,577 > 3,92) dan sumbangan efektifnya sebesar 29,57%. (2) Terdapat pengaruh interaksi teman sebaya terhadap karakter siswa SMK N 2 Pengasih Jurusan TITL dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (66,405 > 3,92) dan sumbangan efektifnya sebesar 25,38%. (3) Terdapat pengaruh keteladanan guru dan interaksi teman sebaya secara bersama-sama terhadap karakter siswa SMK N 2 Pengasih Jurusan TITL dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (50,521 > 3,07) dan sumbangan efektifnya sebesar 54,95%

PORNOGRAFI dan TEKNOLOGI (Komodifikasi dan Pembatasan Akses pada Materi Bermuatan Pornografi)

The politics of the body make someone body becomes object treatment. In culture of patriarchy, woman becomes object in depiction of sexual passion of men. For capitalists, body which have experienced of modification process with technological aid become commodity able to sale. Restriction access and dissemination of pornography material are visible reality in regulation various state. The regulation which there in Indonesia not merely expressing growth of culture and moral, however also express also mount growth of a success technology of covering by that regulation. Restriction access and dissemination of pornography material at this information technology era do not maximal if relying on government regulation, so that emerge idea to do government without governance, which is have back part to self-regulation to all owners, users and entrepreneur in the field of information technology.Keywords: pornografi, teknologi, komodifikasi, patriarki, hukum

PENGATURAN KONTEN INTERNET DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RADIKALISME DI CYBERSPACE

Freedom of expression and opinion is one of the human rights guaranteed by law. However, excessive expression is not good. The internet with its cyberspace allows the realisation of freedom of expression that exceeds the limits to make cyberspace a field for spreading radicalism. This research is a normative and empirical research. Freedom of expression and opinion is possible on the internet due to several reasons. First, there has been a shift in philosophy from the real world (wild-wild west) to cyberspace (wild-wild web); second, the possibility of cyber identity that causes people to be who they are and do what they do, without worrying about the restrictions that exist in the real world; and third, existing laws have not been able to completely resolve freedom of expression in cyberspace, especially the spread of radicalism. Therefore, a good understanding of the philosophy of cyberspace, ethics in using and communicating through the internet (in cyberspace), and the need for cooperation between all parties to prevent and overcome the spread of radicalism and participate in efforts to form an information-cultured society are needed.   Keywords:        freedom of expression and opinion; internet content; radicalism; cybercrime; cyber terrorismKebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dijamin oleh undang-undang. Meksi demikian, perwujudan ekspresi yang berlebihan tidaklah baik. Internet dengan cyberspacenya memungkinkan perwujudan kebebasan ekspresi yang melampaui batas hingga menjadikan cyberspace sebagai ladang menyebarkan paham radikalisme. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris. Kebebasan berekspresi dan berpendapat dimungkinkan dalam internet yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, telah terjadi perpindahan filosofi dari dunia nyata (wild-wild west) ke cyberspace (wild-wild web); kedua, dimungkinkan adanya identitas cyber yang menyebabkan orang bisa menjadi siapa dan berbuat apa saja, tanpa khawatir terhadap pembatasan yang ada dalam dunia real; dan ketiga, hukum yang ada belum mampu untuk secara tuntas menyelesaikan kebebasan berekspresi di cyberspace terutama penyebaran paham radikalisme. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik mengenai filosofi cyberspace, etika dalam penggunaan dan berkomunikasi melalui internet (dalam cyberspace), dan perlunya kerjasama antara semua pihak pencegahan dan penanggulangan penyebarluasan paham radikalisme serta ikut serta dalam upaya membentuk masyarakat berbudaya informasi.   Kata kunci:       kebebasan berekspresi dan berpendapat; konten internet; radikalisme; cybercrime; cyber terorism

DIGITAL DISRUPTION DAN DAMPAKNYA DALAM PENGEMBANGAN ILMU HUKUM

Digital disruption adalah sesuatu yang niscaya dalam masyarakat, dan reaksi masyarakat menunjukkan bahwa ada resistensi sebagai akibat ketidaksiapan menghadapi perubahan. Reaksi sosial ini membutuhkan penyelesaian secara hukum. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian normative dan empiris. Hukum memiliki keterbatasan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul akibat digital disruption. Penggunaann hukum untuk menyelesaikan persoalan dalam masyarakat memang sudah takdirnya, akan tetapi hukum yang berbasis pada teknologi yang saat ini berkembang (digital) tentu akan lebih sesuai sehingga dapat mendorong masyarakat dan teknologi itu sendiri ke arah kemajuan. Untuk itu diperlukan dialog antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu lain agar produk hukum yang muncul benar-benar mencerminkan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan teknologi itu sendiri

Strategi Media Relations Pemerintah Kabupaten Boyolali (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Strategi Humas Pemerintahan Kabupaten Boyolali Dalam Menjalin Hubungan dengan Media)

Kegiatan berkumunikasi di lakukan untuk memenuhi kegiatan sehari-hari. Komunikasi berperan penting dalam menjalin hubungan dengan media internal maupun eksternal.Dalam menyampaikan pesan, komunikasi dilakukan tidak terbatas pada komunikasi secara langsung, bisa juga dilakukan melalui media seperti surat kabar, radio, televisi, internet, dan lain-lain. Sehingga pesan akan tersampaikan dan tersebar luas tidak terbatas ruang dan waktu, serta mempengaruhi khalayak secara luas. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah strategi Humas Pemkab boyolali dalam menjalin hubungan dengan media ? Strategi yang digunakan Pemkab Boyolali dalam kegiatan kehumasan adalah Embedded Media Strategy, Media Gathering Strategy, Embargo Media Strategy, dan Media Briefing Strategy. Embedded Media Strategy dengan mengikutsertakan media dalam forum informal diskusi, coffee morning, forum hobby, mengirimkan email/contact person secara rutin, mengenal wartawan secara personal. Media Gathering Strategy dengan merancang acara khusus (cenderung informal), sebagai sarana pertemuan atau silaturahmi untuk mempererat hubungan dengan media/wartawan. Contoh: kunjungan ke redaksi media. Embargo Media Strategy dengan membantu kerja media/wartawan dalam proses produksi berita dengan memberikan informasi/data seawal mungkin dengan limit waktu penyajian berita yang sudah disepakati. Contoh: pengiriman press release/kit dan undangan peliputan. Media Briefing Strategy dengan melakukan briefing /pengarahan kepada pihak media/wartawan untuk memberikan latar belakang informasi serta aturan dalam peliputan. Tujuannya, meminimalisir perbedaan persepsi/interpretasi. Contoh: press conference/tour dilengkapi press release/kit Pemkab Boyolali dalam menghadapi pemberitaan yang negatif oleh media selalu mengedepankan aspek komunikasi. Pemkab Boyolali selalu memberikan klarifikasi secara terbuka kepada awak media guna menanggapi pemberitaan miring oleh media. Upaya secara hukum merupakan pilihan terakhir apabila terdapat kesengajaan atau adanya fitnah dan sumber berita yang tidak dapat dipertanggung jawabka