A Probablistic Origin for a New Class of Bivariate Polynomials

We present here a probabilistic approach to the generation of new polynomials in two discrete variables. This extends our earlier work on the 'classical' orthogonal polynomials in a previously unexplored direction, resulting in the discovery of an exactly soluble eigenvalue problem corresponding to a bivariate Markov chain with a transition kernel formed by a convolution of simple binomial and trinomial distributions. The solution of the relevant eigenfunction problem, giving the spectral resolution of the kernel, leads to what we believe to be a new class of orthogonal polynomials in two discrete variables. Possibilities for the extension of this approach are discussed.Comment: This is a contribution to the Special Issue on Dunkl Operators and Related Topics, published in SIGMA (Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications) at http://www.emis.de/journals/SIGMA

Transcatheter aortic valve implantation in patients with pre-existing chronic kidney disease

AbstractBackgroundWe investigated the effect of chronic kidney disease (CKD) on morbidity and mortality following transcatheter aortic valve implantation (TAVI) including patients on haemodialysis, often excluded from randomised trials.Methods and resultsWe performed a retrospective post hoc analysis of all patients undergoing TAVI at our centre between 2008 and 2012. 118 consecutive patients underwent TAVI; 63 were considered as having (CKD) and 55 not having (No-CKD) significant pre-existing CKD, (defined as estimated glomerular filtration rate (eGFR)<60mL/min/1.73m2). Chronic haemodialysis patients (n=4) were excluded from acute kidney injury (AKI) analysis. Following TAVI, in CKD and No-CKD patients respectively, AKI occurred in 23.7% and 14.5% (p=0.455) and renal replacement therapy (RRT) was necessary in 8.5% and 3.6% (relative risk (RR) [95% CI]=2.33 [0.47–11.5], p=0.440); 30-day mortality rates were 6.3% and 1.8% (p=0.370); and 1-year mortality rates were 17.5% and 18.2% (p=0.919). Patients who developed AKI had a significantly increased risk of 30-day (12.5% vs. 1.1%, p=0.029) mortality. We found the presence of diabetes (odds ratio (OR) [95% CI]=4.58 [1.58–13.3], p=0.005) and elevated baseline serum creatinine (OR [95% CI]=1.02 [1.00–1.03], p=0.026) to independently predict AKI to statistical significance by multivariate analysis.ConclusionTAVI is a safe, acceptable treatment for patients with pre-existing CKD, however caution must be exercised, particularly in patients with pre-existing diabetes mellitus and elevated pre-operative serum creatinine levels as this confers a greater risk of AKI development, which is associated with increased short-term post-operative mortality

Eksistensi Hukum Pidana Adat Melayu Jambi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Tujuan penulisan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalis&nbsp; kedudukan&nbsp; hukum pidana adat Melayu Jambi dengan ketentuan hukumnya masih diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi dan relevansi hukum pidana adat Melayu Jambi dengan&nbsp; sistem peradilan&nbsp; pidana Indonesia. Dengan&nbsp;&nbsp; rumusan permasalahan: 1) Kedudukan Hukum&nbsp; pidana Adat&nbsp; Melayu Jambi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 2) Implikasi&nbsp; penyelesaian melalui hukum&nbsp; pidana adat&nbsp; Melayu Jambi dan relevansinya dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual. Untuk lebih memahami hal tersebut, maka harus digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dengan menginventarisasi, mensistemasi dan menginterpretasikan Perundang-undangan dan menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kedudukan hukum pidana adat Melayu Jambi di Provinsi Jambi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini diakui keberadaannya walaupun Pemerintahan adat dewasa ini mengalami penurunan peran dan fungsinya, akan tetapi hukum pidana adat Melayu Jambi masih sangat diakui oleh masyarakat dan Negara dalam merumuskan kebijakan masyarakat adat dan penyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat dalam konteks Sistem Peradilan pidana, hukum adat dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan penyidik kepolisian, jaksa penuntut dan bagi Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara pidana yang telah di selesaikan melalui penyelesaian adat sebelumnya. 2)&nbsp; Implikasi penyelesaian tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat Melayu Jambi sudah sesuai dengan ide mengenai relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini penyelesaian tindak pidana atau perselisihan yang terjadi dimasyarakat Melayu Jambi merupakan titik fokus dari objek penelitian ini yang diselesaikan secara sidang adat sering disebut rapat adat atau dalam bahasa hukum disebut mediasi penal. Sebelum proses hukum dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) sebagai pertanggung jawaban dari sipelaku, kiranya perlu dilakukan upaya penyelesaian secara adat pada tingkat awal melalui musyawarahmufakat (perdamaian adat), sehingga hubungan kekeluargaan atau silaturrahmi antara keluarga pihak pelaku dengan pihak korban tetap dalam kondisi; aman, rukun, tenteram, damai dan harmonis. Selayaknya hukum pidana adat diberlakukan dengan cara menormakan nilai-nilai hukum adat tersebut sebagai hukum yang hidup dimasyarakat, dan diharapkan pula penegak hukum formal sedikit&nbsp; banyak mengetahui hukum pidana adat yang berlaku di masyarakat agar dapat digunakan dalam pertimbangan memutus suatu perkara atau tindak pidana