4,948 research outputs found

    Positive-Negative Birefringence in Multiferroic Layered Metasurfaces

    Full text link
    We uncover and identify the regime for a magnetically and ferroelectrically controllable negative refraction of light traversing multiferroic, oxide-based metastructure consisting of alternating nanoscopic ferroelectric (SrTiO2_2) and ferromagnetic (Y3_3Fe2_2(FeO4_4)3_3, YIG) layers. We perform analytical and numerical simulations based on discretized, coupled equations for the self-consistent Maxwell/ferroelectric/ferromagnetic dynamics and obtain a biquadratic relation for the refractive index. Various scenarios of ordinary and negative refraction in different frequency ranges are analyzed and quantified by simple analytical formula that are confirmed by full-fledge numerical simulations. Electromagnetic-waves injected at the edges of the sample are propagated exactly numerically. We discovered that for particular GHz frequencies, waves with different polarizations are characterized by different signs of the refractive index giving rise to novel types of phenomena such as a positive-negative birefringence effect, and magnetically controlled light trapping and accelerations

    Some issues in data model mapping

    Get PDF
    Numerous data models have been reported in the literature since the early 1970's. They have been used as database interfaces and as conceptual design tools. The mapping between schemas expressed according to the same data model or according to different models is interesting for theoretical and practical purposes. This paper addresses some of the issues involved in such a mapping. Of special interest are the identification of the mapping parameters and some current approaches for handling the various situations that require a mapping

    From RHIC to EIC: Nuclear Structure Functions

    Full text link
    We study the nuclear structure function F2AF_2^A and its logarithmic derivative in the high energy limit (small xx region) using the Color Glass Condensate formalism. In this limit the structure function F2F_2 depends on the quark anti-quark dipole-target scattering cross section NF(xbj,rt,bt)N_F (x_{bj}, r_t, b_t). The same dipole cross section appears in single hadron and hadron-photon production cross sections in the forward rapidity region in deuteron (proton)-nucleus collisions at high energy, i.e. at RHIC and LHC. We use a parameterization of the dipole cross section, which has successfully been used to describe the deuteron-gold data at RHIC, to compute the nuclear structure function F2AF_2^A and its log Q2Q^2 derivative (which is related to gluon distribution function in the double log limit). We provide a quantitative estimate of the nuclear shadowing of F2AF_2^A and the gluon distribution function in the kinematic region relevant to a future Electron-Ion Collider.Comment: 13 pages, 6 figure

    Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Perspektif Hukum Islam (Problem dan Solusinya)

    Full text link
    Korupsi, kolusi dan nepotisme dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa sebab korupsi merupakan suatu penyelewengan untuk kepentingan pribadi, sedangkan kolusi merupakan suatu persekongkolan rahasia untuk maksud dan tujuan yang tidak terpuji dan npotisme merupakan suatu kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri dalam suatu jabatan dilingkungan pemerintahan. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang dipahami dari segi agama Islam jelas menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukun dalam arti merugikan orang lain, melanggar hak asasi manusia. Penyebab terjadinya hal tersebut disebabkan rapunya kualitas moral

    Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Khi dan UU No. 1 Tahun 1974

    Full text link
    Tulisan ini adalah membahas tentang suatu analisis pembagian harta bersama akibat adanya perceraian. Dalam tulisan ini saya mencoba membandingkan pengaturan tentang harta bersama yang terdapat dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974, yang mana kedua aturan ini memiliki kesamaan dalam penentuan harta bersama, hanya saja dalam UU No. 1 Tahun 1974 masalah harta bersama sifatnya lebih sederhana karena hanya dibahas 3 pasal saja yaitu pasal 35-37. Sedangkan dalam KHI masalah harta bersama lebih lengkap dengan menguraikannya dalam 13 pasal yaitu pasal 85-97. Kedua macam aturan ini sifatnya saling melengkapi satu sama lain

    Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam dalam Sorotan

    Full text link
    Tulisan ini membahas tentang hukum perwakilan kompilasi hukum isslam dalam sorotan hukum perwakafan kompilasi hukum islam dalam sorotan. Hukum perwakafan yang diatur dalam kompilasi hukum islam merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi hukum perdata islam yang masih memerlukan pengkajian lebih jauh. Pengkajian leih jauh tentang hukum perwakafan dalam kompilasi hukum islam disesuaikan dengan kondisi social kehidupan umat islam Indonesia. Ada dua alasan yang menjadi sorotan dalam hukum perwakafan kompilasi hukum islam yaitu : pertama, pasal-pasal yang ada dalam hukum perwakafan jauh lebih sederhana dari pada hukum perkawinan dan kewarisan. Kedua, apabila kita memperhatikan materi hukum perwakafan yang ada dalam kompilasi hukum islam lalu membandingkan dengan PP.No.28 tahun 1977 serta peraturan menteri agama No.1 tahun 1978, maka ditemuibahwa pasal-pasal tentang wakaf dalam kompilasi hukum islam seakan akan hanya merupakan duplikasi atas PP. No.28 tahun 1977

    Ibrahim Husen Fiqih Indonesia

    Full text link
    Ibrahim Husen sesosok ulama terkemuka Indonesia yang mendapat tempat terhormat di ruang hati umat Islam Indonesia, teristimewa kalangan terpelajar Islam. Ia seorang Profesor fiqih yang cukup raj in dan cerdas mere spons fenomena kefiqihan di Indonesia. Dari dirinya (melalui keduduk-annya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat pada masa kepemimpinan K. H. Hasan Basri) lahir banyak fatwa kefiqihan. Ibrahim Husen sangat concern terhadap pengassimilasian antara hukum nasional dengan hukum syar\u27i. Menurut Ibrahim Husen, hukum nasional Produk pemerintah berupa peraturan Perudang-undangan yang tidak bertentangan atau sejiwa dengan hukum syar\u27i dapat dinilai sebagai hukum Islam. Tulisan ini akan melacak pokok pikiran Ibrahim Husen tentang upaya pendinamisasian hukum Islam agar selalu dapat berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam dalam segala tempat dan masa ke depan
    • …
    corecore