4,948 research outputs found
Positive-Negative Birefringence in Multiferroic Layered Metasurfaces
We uncover and identify the regime for a magnetically and ferroelectrically
controllable negative refraction of light traversing multiferroic, oxide-based
metastructure consisting of alternating nanoscopic ferroelectric (SrTiO)
and ferromagnetic (YFe(FeO), YIG) layers. We perform analytical
and numerical simulations based on discretized, coupled equations for the
self-consistent Maxwell/ferroelectric/ferromagnetic dynamics and obtain a
biquadratic relation for the refractive index. Various scenarios of ordinary
and negative refraction in different frequency ranges are analyzed and
quantified by simple analytical formula that are confirmed by full-fledge
numerical simulations. Electromagnetic-waves injected at the edges of the
sample are propagated exactly numerically. We discovered that for particular
GHz frequencies, waves with different polarizations are characterized by
different signs of the refractive index giving rise to novel types of phenomena
such as a positive-negative birefringence effect, and magnetically controlled
light trapping and accelerations
Some issues in data model mapping
Numerous data models have been reported in the literature since the early 1970's. They have been used as database interfaces and as conceptual design tools. The mapping between schemas expressed according to the same data model or according to different models is interesting for theoretical and practical purposes. This paper addresses some of the issues involved in such a mapping. Of special interest are the identification of the mapping parameters and some current approaches for handling the various situations that require a mapping
From RHIC to EIC: Nuclear Structure Functions
We study the nuclear structure function and its logarithmic
derivative in the high energy limit (small region) using the Color Glass
Condensate formalism. In this limit the structure function depends on the
quark anti-quark dipole-target scattering cross section . The same dipole cross section appears in single hadron and hadron-photon
production cross sections in the forward rapidity region in deuteron
(proton)-nucleus collisions at high energy, i.e. at RHIC and LHC. We use a
parameterization of the dipole cross section, which has successfully been used
to describe the deuteron-gold data at RHIC, to compute the nuclear structure
function and its log derivative (which is related to gluon
distribution function in the double log limit). We provide a quantitative
estimate of the nuclear shadowing of and the gluon distribution
function in the kinematic region relevant to a future Electron-Ion Collider.Comment: 13 pages, 6 figure
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Perspektif Hukum Islam (Problem dan Solusinya)
Korupsi, kolusi dan nepotisme dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa sebab korupsi merupakan suatu penyelewengan untuk kepentingan pribadi, sedangkan kolusi merupakan suatu persekongkolan rahasia untuk maksud dan tujuan yang tidak terpuji dan npotisme merupakan suatu kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri dalam suatu jabatan dilingkungan pemerintahan. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang dipahami dari segi agama Islam jelas menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukun dalam arti merugikan orang lain, melanggar hak asasi manusia. Penyebab terjadinya hal tersebut disebabkan rapunya kualitas moral
Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Khi dan UU No. 1 Tahun 1974
Tulisan ini adalah membahas tentang suatu analisis pembagian harta bersama akibat adanya perceraian. Dalam tulisan ini saya mencoba membandingkan pengaturan tentang harta bersama yang terdapat dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974, yang mana kedua aturan ini memiliki kesamaan dalam penentuan harta bersama, hanya saja dalam UU No. 1 Tahun 1974 masalah harta bersama sifatnya lebih sederhana karena hanya dibahas 3 pasal saja yaitu pasal 35-37. Sedangkan dalam KHI masalah harta bersama lebih lengkap dengan menguraikannya dalam 13 pasal yaitu pasal 85-97. Kedua macam aturan ini sifatnya saling melengkapi satu sama lain
Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam dalam Sorotan
Tulisan ini membahas tentang hukum perwakilan kompilasi hukum isslam dalam sorotan hukum perwakafan kompilasi hukum islam dalam sorotan. Hukum perwakafan yang diatur dalam kompilasi hukum islam merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi hukum perdata islam yang masih memerlukan pengkajian lebih jauh. Pengkajian leih jauh tentang hukum perwakafan dalam kompilasi hukum islam disesuaikan dengan kondisi social kehidupan umat islam Indonesia. Ada dua alasan yang menjadi sorotan dalam hukum perwakafan kompilasi hukum islam yaitu : pertama, pasal-pasal yang ada dalam hukum perwakafan jauh lebih sederhana dari pada hukum perkawinan dan kewarisan. Kedua, apabila kita memperhatikan materi hukum perwakafan yang ada dalam kompilasi hukum islam lalu membandingkan dengan PP.No.28 tahun 1977 serta peraturan menteri agama No.1 tahun 1978, maka ditemuibahwa pasal-pasal tentang wakaf dalam kompilasi hukum islam seakan akan hanya merupakan duplikasi atas PP. No.28 tahun 1977
Ibrahim Husen Fiqih Indonesia
Ibrahim Husen sesosok ulama terkemuka Indonesia yang mendapat tempat terhormat di ruang hati umat Islam Indonesia, teristimewa kalangan terpelajar Islam. Ia seorang Profesor fiqih yang cukup raj in dan cerdas mere spons fenomena kefiqihan di Indonesia. Dari dirinya (melalui keduduk-annya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat pada masa kepemimpinan K. H. Hasan Basri) lahir banyak fatwa kefiqihan. Ibrahim Husen sangat concern terhadap pengassimilasian antara hukum nasional dengan hukum syar\u27i. Menurut Ibrahim Husen, hukum nasional Produk pemerintah berupa peraturan Perudang-undangan yang tidak bertentangan atau sejiwa dengan hukum syar\u27i dapat dinilai sebagai hukum Islam. Tulisan ini akan melacak pokok pikiran Ibrahim Husen tentang upaya pendinamisasian hukum Islam agar selalu dapat berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam dalam segala tempat dan masa ke depan
- …