Pergi Bertanya Pulang Bercerita: Dialog Migrasi Orang Jawa di Parepare

Kota Parepare telah tumbuh dan berkembang dengan berbagai ungkapan, tradisi, kepercayaan, dan nilai. Keragaman ini tidak dapat dipisahkan dari heterogenitas penduduk yang mendiami kota. Interaksi sosial yang terjadi antara penduduk pasti telah terjalin dan berlangsung untuk waktu yang lama. Namun, bagaimana heterogenitas ini diciptakan? Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang topik tersebut: Kisah Kedatangan Orang Jawa di Parepare. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini juga untuk meningkatkan pengetahuan dalam mengenali kota Parepare, memahami masyarakat, memahami bagaimana situasi dan kondisi membentuk wajah kota dan masyarakat, serta mempertahankan dan mempromosikan harmoni masyarakat. Kegiatan ini bersifat melakukan kegiatan penelitian sebelum diolah menjadi karya cetak atau rekaman, peserta atau pencipta karya dalam program ini melakukan observasi, merencanakan dan melaksanakan tindakan penelitian, wawancara, mempelajari literatur atau karya sastra, kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk karya tulis (sastra atau ilmiah), karya visual (foto, lukisan, desain grafis), dan karya audio-visual (video atau film). Hasilnya kemudian diseminarkan melalui buku, pameran, dialog, seminar, dan simposium

Model Penanggulangan Konflik Dalam Perspektif Socio-legal(studi Kasus Tawuran Mahasiswa Dikota Makassar) Conflict Management Model in Socio-legal Perspective (Study Case of Student Brawl in Makassar)

Selama manusia hadir dalam sebuah tatanan peradaban, selama itu pula konflikakan membayanginya. Konflik bukanlah sesuatu hal yang baru, karena ia lahirseiring hadirnya manusia di bumi. Sejarah telah membuktikan bahwa manusiatidak akan pernah lepas dari konflik. Bagaimanapun juga manusia tidak akanpernah mampu untuk menghindari suatu konflik, karena perwujudan dari suatukonflik melekat erat dalam budaya kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri,konflik juga hadir dalam tatanan budaya masyarakatnya. Disintegrasi konflik yangmuncul diantaranya terjadi di Aceh, Papua, Maluku, Timor Leste, Poso, Sampithingga konflik sosial berupa tindakan tawuran mahasiswa yang terjadi di dalamlingkungan kampus, dan terparah berada di wilayah Kota Makassar. Tawurantersebut bukan hanya menelan korban jiwa dari pihak mahasiswa yang bertikai,tapi juga sudah merusak fasilitas kampus, kendaraan pribadi maupun umum.Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan beberapa permasalahan:Mengapa ecenderungan mahasiswa di Kota Makassar lebih memilih tawurandalam menyelesaikan konflik?; Mengapa selama ini model penanggulangankonflik tawuran mahasiswa di Kota Makassar belum berjalan efektif?; Bagaimanamodel penanggulangan konflik yang efektif dalam perspektif sociolegal?Penelitian ini menggabungkan dua bentuk penelitian, yakni penelitian hukumnormatif atau doktrinal dan kajian sosial atau non-doktrinal.Mengkaji/menganalisis data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan, didapatkan dengan cara observasi, wawancara, inventarisasi dokumen-dokumenyang seluruhnya berhubungan dengan perilaku tawuran mahasiswa yang ada dikampus. Sedangkan data sekunder meliputi data penelitian kepustakaan. Datayang dimaksud adalah segala sumber peraturan Perundangundangan,kebijakan-kebijakan lembaga atau institusi, buku-buku bacaan, hasil penelitianterdahulu, karya ilmiah yang ter-publish dan semua yang berhubungan denganpermasalahan-permasalahan yang diangkat. Metode penelitian didasarkan ataspendekatan normatif maupun empiris. Metode pendekatan demikian, nantinyamenggabungkan sisi hukum dan sosial atau socio-legal yang bertujuanmemperoleh temuan akurat bahwa budaya masyarakat terutama dalam lingkupkampus merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu tatanan sistemhukum.Pola aksi dan gerakan mahasiswa sebelum dan setelah reformasi menjadikankonflik bergradasi ke dalam wilayah kampus, konflik tersebut berupa tindakantawuran mahasiswa. Tawuran terparah berada di Makassar, di mana dalam satudekade terakhir, telah teridentifikasi sebanyak 54 kasus tawuran mahasiswa.1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIPPenyebab masalahnya beragam , mulai dari faktor: lama yang telah lamamengakar; adanya egosentrisme fakultas; lahirnya bentuk stereotipikal etniskedaerahan; terjadinya eskalasi konflik dari personal ke kelompok; adanyatekanan psikolog is; dan politisasi konflik dalam kelompok mahasiswa.Penanganan konflik tawuran mahasiswa di lima kampus yang ada di KotaMakassar utuh dan cenderung diskriminatif, maka dari itu dibutuhkanpenanggulangan konflik dalam perspektif socio-legal, yang memandang perlunyaupaya penang gulangan seperti: Model Penanganan Sosial dan ModelPenyelesaian Hukum

The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation

This study demonstrates the impacts of monism and pluralism on the legal development of a nation. First of all, this study discusses how isms or sects or ideologies begin, related to supernatural thoughts by humans. Subsequently, these thoughts develop into a concept that nature is the center of this universe. Nature sign is not due to supernatural power or in other words rain falls not because the Rainy Goddess is crying but nature itself moves its power.  Nature supreme grows well in human knowledge, through natural studies, which is called naturalism. Naturalism continuously forms materialism, something that presents/exists, and then it is what is called the truth. Next, these thoughts develop to mechanistic and vitality thoughts. These give impacts to culture, social even legal system in a nation

Bentuk Tanggung Jawab Negara Melalui Pemerataan Buku Bacaan Ke Pulau-Pulau Kecil Terluar

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk tanggung jawab negara melalui pemerataan buku bacaan ke pulau-pulau kecil terluar. Dalam hal mentaktisi luasnya wilayah Indonesia hingga ke daerah pulau-pulau kecil terluar, yang berjauhan dengan wilayah pusat atau pemerintah pusat, maka negara mesti mengambil kebijakan pembangunan yang memprioritaskan daerah-daerah yang masuk dalam kategori kurang berkembang dan berada jauh dari pusat pemerintahan yang dalam hal ini adalah daerah pulau-pulau kecil terluar. Hal ini semata-mata untuk menciptakan kesetaraan dan memupus kesenjangan pengetahuan yang semuanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa

Refund of State Financial Losses in Realizing the Welfare State of Law

The concept of punishment is not only emphasized to the subject of the perpetrator, but also the consequences that can be caused need to be accounted. What is the ideal form of punishment for perpetrators of corruption. Does it really need extraordinary efforts to deal with this crime? This article was a type of normative research. The approach used in normative research was the statutory approach, which is an approach taken by examining all laws and regulations related to the legal issues being handled. Refund of state financial losses, especially corruption in Indonesia, is not easy and can be done. The perpetrators of corruption have very strong access to a wide network of power that is difficult for law enforcement to reach. This article describes the regulation of the return of state financial losses due to criminal acts that can be carried out through two legal instruments, namely criminal law instruments and civil law instruments

The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education

Existence refers to something that is real with certain characteristics. In general, the existence of the right to books is part of the right to enjoy education in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Countries that ratify the covenant are automatically required to provide educational needs, such as books and libraries. Specifically, Indonesia has ratified the covenant, so it is obligated to fulfill the needs for books and libraries in all regions. In addition, Indonesia should specifically fulfill the rights to books and libraries of special groups (frontier, outermost and backward regions), but in reality, the fulfillment of this right is still centered in big cities and has not touched many frontier, outermost and backward regions. This is evident as there are many activities related to books in big cities, such as the existence of libraries, printing/publishing firms, and bookstores. This research aims to affirm the existence of the right to books for frontier, outermost and disadvantaged regions and find out the extent of the relationship between the right to books and the right to enjoy education as part of human rights. Keywords: Existence, Right to Book, Fulfillment of Human Rights. DOI: 10.7176/JLPG/95-07 Publication date:March 31st 202

Menegakkan Keadilan: Strategi Hukum dalam Menindak Penyelundupan Pakaian Bekas Impor

This research is to determine the substance of the legal regulation regarding the smuggling of imported used clothes. The type of research used is normative research. Meanwhile, normative research uses a rational-theoretical model with deductive logical reasoning (drawing conclusions from general to specific). Normative legal research tends to image law as a prescriptive scientific discipline. The steps taken to tackle the smuggling of used clothes in Parepare City are carried out in a preventive and repressive manner. Preventative action is to prevent the smuggling of used clothing so that the circulation of used clothing on the market decreases. In contrast, repressive action is an action taken against the smuggling of used clothing that aims to prevent perpetrators from wanting it anymore and to prevent smuggling, mainly used clothing (paws)

Hilangnya Hak Eksklusif Tanaman Rempah Asli Indonesia

Akibat praktik monopoli dagang oleh VOC di masa lalu, terjadilah tindakan penyelundupan tanaman rempah asli Indonesia. Tanaman rempah selundupan berhasil dikembangbiakkan dan membuat komoditas rempah bukan lagi menjadi barang yang mewah. Rempah semakin dekat dengan konsumen rempah dunia Eropa. Artikel ini menggambarkan tentang kebijakan monopoli dagang VOC di masa lampau yang membuat rempah-rempah asli Indonesia keluar dari lingkungan alamnya dan berdampak pada Indonesia secara materiel dan imateriel. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, selain menggunakan pendekatan socio-legal. Hapusnya hak ekslusivitas terhadap tanaman rempah asli Indonesia telah membawa kerugian secara ekonomi bagi Pemerintah Indonesia. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap tanaman rempah asli Indonesia pada masa penguasaan VOC di Nusantara ternyata berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Pemerintah Indonesia dan masyarakat Kepulauan Maluku pada saat ini. Bentuk kerugian imateriel juga telah “mencabut” ingatan kolektif atas kekayaan rempah di Kepulauan Maluku, selain terhapusnya ingatan “pengetahuan tradisional” akibat proteksi tanaman rempah oleh Belanda di masa lalu

Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases In East Luwu

Complexity and challenges in uncovering crimes by the police have brought the law enforcement process to purely formal matters. Since the Indonesian police agency separated from the armed forces, their formal and professional attitude has faced many realities on the ground: choosing formal precedence (legal procedures) and ignoring the interests of victims. Legal procedures are more focused on formal justice in accordance with existing, written rules of the game and cannot provide freedom of action. The police are only the spokesperson for written laws and regulations. The idea of ​​being part of people's lives is collided with formal procedures. This condition requires the police to ignore substantial justice, whose importance is more important than mere procedural matters. Law enforcement that is only based on procedures without being balanced with efforts to achieve the goals of law enforcement actually has the potential to damage the order of human rights values. The type of research used is normative legal research using a legal approach, a historical approach, and a philosophical approach. Law enforcement by the police which tends to discriminate against the rights of victims has an impact on the low level of public trust in the police institution which ultimately makes many victims reluctant to report to the police