TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA ATAS PEMBUATAN PRODUK MI SOUN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA KAPORIT BERLEBIH

Tujuan dari penulisan ini terdiri dari, pertama, tujuan akademis, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan yang kedua adalah untuk memenuhi tujuan praktis, yaitu untuk mengetahui apakah mi soun yang dibuat dengan kadar kaporit berlebih dapat dikategorikan sebagai makanan yang memenuhi standart keamanan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, dan Standart Nasional Indonesia 0222-1987-M. Serta untuk mengetahui apakah pelaku usaha dapat bertanggung gugat terhadap efek samping jangka panjang yang ditimbulkan oleh kadar kaporit berlebih dalam pembuatan mi soun dan mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen yang telah mengkonsumsi mi soun berkadar kaporit tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan perundang-undangan ini hanya dianggap sebagai bahan pelengkap dan pemanis dalam menjalankan beberapa mekanisme hukum yang ada. Ada beberapa kemungkinan penyebab peristiwa tersebut. Entah dari pelaku usaha yang pandai untuk menutupi semua tindak kecurangan tersebut, atau pemerintah sebagai pihak penengah dari pelaku usaha dengan konsumen yang bertindak acuh dan memang tidak peduli akan semua pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha, atau memang dari sisi konsumen sendiri yang kurang mengerti akan pengetahuan tentang kesehatan, keamanan, dan ketahanan pangan, disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah

How Single-Member Company In Indonesia Should Be Regulated? (Mixing Gierke’s Theory And Islamic Law Perspective On Legal Entity)

The purpose of this study is to evaluate and provide improvements to the regulations governing single-member limited liability companies in Indonesia, related to issues of supervision and restriction using Gierke’s theory and Islamic law perspective on legal entity. This research is structured as a normative legal research using concept, legislation, and comparative approach. The results of the study indicate that there are still shortcomings in terms of supervision and requirements for the establishment of SMLLC in Indonesia both from Gierke’s theory and Islamic law perspective. Thus, the improvements to reporting provisions, the obligation to record all decisions in the minutes, the restrictions on establishment, and the founder requirements are needed

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih

Tujuan dari penulisan ini terdiri dari, pertama, tujuan akademis, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan yang kedua adalah untuk memenuhi tujuan praktis, yaitu untuk mengetahui apakah mi soun yang dibuat dengan kadar kaporit berlebih dapat dikategorikan sebagai makanan yang memenuhi standart keamanan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, dan Standart Nasional Indonesia 0222-1987-M. Serta untuk mengetahui apakah pelaku usaha dapat bertanggung gugat terhadap efek samping jangka panjang yang ditimbulkan oleh kadar kaporit berlebih dalam pembuatan mi soun dan mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen yang telah mengkonsumsi mi soun berkadar kaporit tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan perundang-undangan ini hanya dianggap sebagai bahan pelengkap dan pemanis dalam menjalankan beberapa mekanisme hukum yang ada. Ada beberapa kemungkinan penyebab peristiwa tersebut. Entah dari pelaku usaha yang pandai untuk menutupi semua tindak kecurangan tersebut, atau pemerintah sebagai pihak penengah dari pelaku usaha dengan konsumen yang bertindak acuh dan memang tidak peduli akan semua pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha, atau memang dari sisi konsumen sendiri yang kurang mengerti akan pengetahuan tentang kesehatan, keamanan, dan ketahanan pangan, disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah

Kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Produk Mi Soun Mengandung Klorin)

Food is one of the primary needs of humans. In terms of producing food, it cannot be completely separated from the use of Food Additives. Article 1 paragraph (1) of Law Number 33 Year 2012 concerning Food Additives determine Food Additives are ingredients added to food to affect the nature or form of food. This indicates that  Food Additives may affect the quality of the product. In practice, not all Food Additives are used by sellers safe for consumers' health. In fact, Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Law determines that consumers have the right to conveniences, security and safety in consuming goods and/or services. This is also in line with the seller's obligations that specified in Article 7 of the Consumer Law. A several cases of chlorine additives on mi soun at Klaten, Jember, and Jambi show a lack of awareness of sellers and consumers in recognizing which food additives are harmful for health. Consumer law as a progressive law strives to be a legal means that establish consumer awareness and sellers awareness in order to realize their rights and obligations. Progressive consumer law also indicates a balance between sellers and consumers in harmonizing the principles of caveat venditor and caveat emptor

Implementasi Prinsip Caveat Emptor dan Caveat Venditor Dalam Kasus Peredaran Jamu Kuat Mengandung Bahan Kimia Obat

The rise of Indonesian consumption behavior in consuming traditional herbal medicine has not been fully protected with strong consumer legal protection aspects. Article 4 of the Consumer Protection Law (UUPK) determines that consumers have right to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services. One of the cases that harm consumers was the case of consumption of vitality herbs "Gali-Gali" which contains Chemicals Substances (BKO) Sildenafil Citrate. In fact, Article 35 letter b of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 61 of 2016 concerning Empirical Traditional Health Services determines production of traditional herbs it is prohibited to contain chemicals substances. Sildenafil Citrat is prescription drugs that requires a doctor's prescription and dangerous if consumed by people with heart problems, stroke, and people with blood pressure below 90/50 mmHg. The purpose of this paper is to find out the implementation of the precautionary principle in consumer protection law called caveat emptor and caveat venditor in distrubution of vitality herbs "Gali-Gali". In answering this problem, normative-empirical legal research is carried out that combines empirical and normative approaches. Finally, these two principles must be balanced in order to realize the principle proceed in balance in consumer protection law and in order to achieve Increase awareness, ability, and independence of consumers to protect themselves from the negative excesses of using herbal products containing chemicals substances