Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum Diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak

The research is focused on the implementation of vage normen as a discretion law source done by children police penyidik and on the kind of crimes done by children that can be discrete. The method used is the normative legal research through literature that is a research for secondary data as law material. The result proves that the police discreet taken from vage normen is not implemented yet as there is no clear rules about it. the kind of children crimes that may be discreet are clash, stealing, money game, vandalism, dangerous burning for others’ property, stealing, smuggling, crime trial, passing on stolen’s goods, destruction, public means destruction, destroying things, rascals, breaking traffic regulation, dangerous fireworks, being truant, running away from home, psychotropic involve, traffic accident’s suspect, hanging out over midnight, breaking personal rules and smoking

Pembelajaran Pendidikan Jasmani yang Mengacu pada Pembiasaan Sikap Fair Play dan Kepercayaan pada Peserta Didik

Pembentukan karakter merupakan tujuan didalam suatu pengajaran, pengajaran melalui karakterdapat membentuk nilai moral pada semua siswa.Pembelajaran dapat dijadikan sebagai mediasosialisasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik.Interaksi yang terjadi diharapkan mampumentransfer nilai-nilai pendidikan. Proses pembelajaran dapat dilakukan melalui pendidikanjasmani.Pendidikan jasmani akan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan danpengetahuan yang siswa butuhkan secara jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan jasmanimenuntut siswa mampu mengembangkan karakter fair play dan kerpercayaan terhadap temansejawatnya. Fair play diberi pengertian permainan yang sportif dan kepercayaan yaitu penanamansifat berupa tanggung jawab penuh dalam melakukan suatu hal.Fair play dan kepercayaan keduanya harus ditanamkan didalam pembelajaran pendidikanjasmani.Pembentukan karakter melalui pendidikan jasmani sangat efektif untuk meningkatkan jiwasportif ketika sedang melakukan aktivitas jasmani dan rasa tanggung jawab ketika diberikerpecayaan dari teman sejawat serta percaya ketika memberi kepercayaan kepada teman sejawat

Technical Notes Shear-Wave Velocity of Cemented Soils of Jakarta

. To initiate the development of shear-wave velocity vs and standard penetration resistance N-SPT correlations of soils from Indonesia, the results of standard penetration tests and seismic down hole tests from three locations in Jakarta area are compiled and analyzed. The focus of the present paper is on cemented soils. The results of the tests are used to develop a vs – N-SPT correlation. The results and the associated correlation are then compared to existing correlations available in the literature

Peran United Nations Peacebuilding Commission (Unpbc) dalam Upaya Menerapkan Post Settlement Peacebuilding dan Sustainable Peace di Liberia sebagai Post Conflict Area

United Nations Peacebuilding Commission atau UNPBC merupakan salah satu badan PBB yang khusus mempunyai tugas dalam hal pemberian bantuan khususnya kepada negara negara yang baru saja lepas dari Konflik. Tugas dari UNPBC adalah memulihkan kondisi negara yang baru saja lepas dari konflik melalui misi yang biasanya disebut Misi Peacebuilding dan Sustainable Peace. Liberia sebagai negara di Afrika Barat yang telah dilanda konflik sipil selama kurang lebih 14 Tahun telah meninggalkan dampak yang sangat masif di Liberia. Terjadinya Pergantian kepemimpinan di Liberia , sekaligus masuknya Liberia ke dalam agenda UNPBC menjadi titik Balik Liberia agar bangkit dari keterpurukan pasca konflik. Diadopsinya Kesepakatan bersama antara Pemerintah Liberia dan UNPBC sebagai panduan dilangsungkannya misi Peacebuilding sekaligus berbagai program yang akan dilaksanakan di Liberia. Tujuan lain diadopsinya Mutual Commitments oleh Pemerintah Liberia adalah tercapainya Rekonsiliasi Nasional di Liberia. Peran UNPBC dalam penerapan Post Settlement peacebuilding dan Sustainable Peace dikur dari terlaksananya program sesuai dengan yang telah dirancang berdasarkan Kesepakatan bersama yang telah disepakati.Kata Kunci : Kesepakatan Bersama , Peacebuilding , United Nations Peacebuilding Commission ( UNPBC

Surat Tanda Bukti Hak Waris dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo

The research, entitled “The Documents of Inheritance For Over Land Registration of Property Rights in Sukoharjo District of Sukoharjo Regency” aims to find out the implementation of regulatory and compliance proof of inheritance in the registration of property rights over land in Sukoharjo, Sukoharjo District, a great variety of problems and efforts being made to overcome these problems in the registration of qualified property rights over the land as inheritance in the form of letter proof of inheritance in Sukoharjo district of Sukoharjo Regency.This study is an empirical juridicial research, which concerns the effectiveness of the law, particularly with regard to the letter proof of inheritance. Data collection is carried out by means of field research to obtain primary data and libraries research to acquire secondary data. Research results are analyzed qualitatively by selecting, grouping, systemizing, and linking data with the norms and principles, thus the writer obtained a clear picture linked to the problems being observed. The result showed that the certificate is evidence of the inheritance functions as a legitimate instrument of proof in Sukoharjo Land Office is that the document of proof plate as an Heir or Beneficiary Certificate; and deed of Divisian Right Along (APHB), and refused the documents of inheritance in the form of deed of Division of Inheritance. Implementation of publishing documents of Inheritance in the form of affidavits heir in Sukoharjo District of Sukoharjo Regency under Article 111, paragraph (1) letter (c) of the figure (4) K.BPN/PMNA No.3 in 1997. Barriers compliance the documents of inheritance among others are from the society\u27s minimal awareness of the law, ignorance of the procedures and mechanisms of registration of land. Efforts are being made in anticipating and addressing the obstacles faced and effective remains unclear, both from the public and government authorities so that the principles and objectives of the appropriate land registration a Government Regulation No. 24 of 1997 about the land registration has not been fully achieved

Kritik Sosial Dalam Novel Detik- Detik Cinta Menyentuh Karya Ali Shahab Sebuah Tinjauan Sosiologi Teks

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengamati kritik sosial dalamkarya sastra, maka penelitian berhubungan erat dengan nilai-nilai yang ada dalammasyarakat. Karya sastra selalu erat kaitannya dengan faktor sosial, dalam hal inipemahaman mengenai keadaan sosial yang dimiliki oleh pengarang harus tinggi, karenasosiologi sastra harus berdasarkan dari pengamatan, Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kritik sosial yang terkandung dalam novelDetik-Detik Cinta Menyentuh karya Ali Shahab melalui pendekatan sosiologi sastra. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, Analisis isi diperolehuntuk mengungkap dan mendeskripsikan unsur ekstrinsiknya. Penelitian ini juga bertujuanuntuk menjelaskan unsur-unsur struktur pembangun novel meliputi alur, penokohan, latarserta tema dan amanat Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatanstruktural dan pendekatan sosiologi karena seperti yang telah dipahami bahwa karya sastratidak terlepas dari pengarang, latar belakangnya, lingkungan masyarakatnya, dan kondisisosial pada saat karya tersebut ditulis. Adapun pendekatan sosiologi sastra adalah salah satupendekatan sastra yang memperhatikan keadaan sosial masyarakat dalam menelaah sebuahkarya sastra. Pendekatan struktural dapat menjelaskan unsur-unsur yang membangun maknatotalitas struktur novel Ada tiga kritik sosial yang terkandung dalam novel Detik-detik Cinta MenyentuhKarya Ali Shahab. Kritikan pertama adalah kritik terhadap kekuatan tirani yang menjadipenyebab kemiskinan dan kehancuran rumah tangga. Dalam novel ini, tokoh pemegangkekuasaan dan kekayaan tidak dapat menunjukan sikap bijaksana dan baik budi, bahkansering kali berperilaku sewenang-wenang. Kritikan kedua adalah kritik terhadap sikapotoriter kaum borjuis, kaum borjuis memang sudah lama dikenal karena gaya hidupnya yangmewah dan glamour, mereka selalu berlaku sewenang-wenang karena mereka merasamemiliki otoritas terhadap setiap individu yang berada disekitar mereka. Kritik ketiga adalah kritik terhadap masalah diskriminasi dalam kehidupan seharihari.Dapat disaksikan keberadaan para orang dengan kecacatan masih menemui berbagaihambatan dalam banyak hal, antara lain disebabkan belum dipahami dan dimengerti olehsebagian warga masyarakat tentang bagaimana kita berperilaku dan bergaul bersama orangdengan kecacatan. Dalam aspek pendidikan, pekerjaan dan aspek lainnya sering kali masihditemui adanya perlakuan-perlakuan diskriminatif terhadap mereka

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Kepuasan Kerja, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Di Hotel Novotel Surabaya

One of the problems faced by the nation's national Indonesia is handling the low quality of human resources (employees). Organizations that have employees with Organizational Citizenship Behavior (OCB) is good, will have a better performance than other organizations. In this study researchers surveyed employees of Hotel Novotel. Novotel is one of the strategic- placed hotels in Surabaya. Population and sample are employees of Hotel Novotel Surabaya amounted to 108 people with a saturated sample method. For data analysis processing, used multiple linear regression analysis method. F test results indicate the significance of 0000 (Fhitung = 18 906> F table = 2.6919), which means that the factor of transformational leadership, job satisfaction and organizational commitment simultaneously significant effect on Organizational Citizenship Behavior (OCB). Adjusted R Square shows the value of 0334, which means that the independent variables influence for 33.4% of the Organizational Citizenship Behavior at Hotel Novotel Surabaya. While the t-test results indicate the significance of each 0000 (Transformational Leadership, thitung = 4037> ttable = 2274), 0000 (Job Satisfaction ,thitung = 4554> ttable = 2274), and 0011 (Organizational Commitment, thitung = 2592> ttable = 2274), which means the three independent variables significantly influence Organizational Citizenship Behavior (OCB). Dominant variable in this case is the variable of job satisfaction, which has the effect of 4.554. Results from the study showed a significant effect of transformational leadership, job satisfaction, and organizational commitment both simultaneously and partially on Organizational citizenship behavior (OCB)

TINJAUAN HUKUM TENTANG JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana jaminan dalam pembiayaan perbankan syariah dan bagaimana cara penyaluran pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Jaminan dalam perbankan syariah dikenal ada 2 (dua) yaitu kafalah dan rahn. Terdapat tiga macam bentuk kafalah yaitu: Kafalah bi al-Nafs yaitu pemberian jaminan atas jiwa (sepeti menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan). Kafalah bi al-Dain: menjamin (menanggung) untuk membayar hutang jaminan atas hutang seseorang. Kafalah bi al-‘Ain; menjamin (menanggung) untuk mengadakan barang. Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Rahn ditangan kreditur atau pemberi hutang (al-murtahin) hanya berfungsi sebagai penjamin hutang debitur (al-rahin). Hak debitur hanya terkait dengan barang jaminan, apabila tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. Rahn diperbolehkan berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. 2. Dalam perbankan syariah terdapat cara penyaluran pembiayaan tentang bentuk pembiayaan yang menentukan tingkat keuntungan sebagai imbalan. Pembiayaan menurut bank syariah terdapat beberapa hal yaitu: Pembiayaan akad Murabahah, Pembiayaan akad Muradhabah, Pembiayaan akad Musyarakah, Pembiayaan akad Salam, dan Pembiayaan Akad istishna’. Menurut perbankan syariah dalam melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip perjanjian, yang semuanya didasarkan pada asas kepercayaan kedua belah pihak yaitu bank/shaibul maal dan nasabah/mudharib. Kata kunci:  Jaminan, pembiayaan, perbankan, syaria

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA MILITER MENURUT UU NO. 39 TAHUN 1947 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana militer dan bagaimana penerapan hukum pidana militer terhadap anggota militer sebagai penyalahguna narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan terhadap Hukum Acara Pidana Militer menurut penulis, berbeda dari Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang disingkat KUHAP, antara lainnya tentang Penyidikan yang menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, merumuskan pada Pasal 1 Angka 33 bahwa “Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah administrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta mengelola pertahanan dan keamanan negara. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Berdasarkan pada beberapa ketentuan pidana yang mengancam pidana penjara maupun pidana denda tersebut, jelaslah bahwa tindak pidana narkotika adalah salah satu ketentuan hukum pidana yang berat ancaman pidananya. Apabila, dalam penyalahgunaan narkotika semakin canggih operasionalisasinya, yang tidak jarang juga melibatkan anggota TNI, baik dalam pengamanan pengakutnya maupun di dalam transaksi-transaksinya.Kata kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Anggota Militer, Hukum Pidana Milite