EFEKTIVITAS PANGGILAN GHAIB MELALUI MEDIA MASSA RADIO TERHADAP PERKARA GUGAT CERAI (STUDI PENGADILAN AGAMA BANGKO PROVINSI JAMBI)

Skripsi ini berjudul: Efektivitas Panggilan Ghaib Melalui Media Masa Radio Terhadap Perkara Gurat Cerai (Studi Pengadilan Agama Bangko). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur panggilan ghaib melalui media massa radio kepada para pihak yang tidak diketahui tempat kediamannya atau pihak yang di ghaibkan dan bagaimana keefektifitasan dari panggilan yang melalui media massa radio di Pengadilan Agama Bangko. Metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah yuridis empiris yang bersifat kualitatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat menggunakan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa panggilan yang dilakukan melalui media massa radio untuk pihak yang tidak diketahui tempat kediamanya atau dighaibkan di Pengadilan Agama Bangko kurang efektif karena dilihat dari perkembangan zaman, media massa radio sudah sangat jarang digunakan oleh masyarakat dalam menggali informasi dan perlunya ada perubahan metode dalam pemanggilan pihak yang tidak diketahui tempat kediamanya agar terciptanya keharmonisan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

MEMUKUL ANAK YANG TIDAK SHOLAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Memukul Anak Yang Tidak Sholat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana di dalam sebuah hadis rosul memerintahkan untuk mendidik anak dalam beribadah dan menyuruhnya sholat ketika berusia tujuh tahun, apabila telah mencapai sepuluh tahun namun si anak tidak juga melaksanakan shalat maka isyarat yang diperntahkan rosul adalah pukulah. Hal tersebut menimbulkan persoalan karena di Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nila-nilai asasi yang dikenal dengan HAM. Tentu dalam Undang-Undang perlindungan anak dilarang untuk memukul anak maupun menganiayanya.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan pendekatan penelitian Yuridis Empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dokumentasi. Sementara itu teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Hukum memukul anak yang tidak melaksanakan shalat para ahli berpendapat bahwa boleh dengan alasan mendidik anak dalam beribadah. Namun dalam hukum wajibnya shalat terhadap anak usia sepuluh tahun tersebut terdapat perbedaan pendapat. San‟ani berpendapat bahwa hadis yang memerintahkan memukul anak pada usia sepuluh tahun itu tidak sholat secara tekstual maupun kontekstual beliau mengatakan bahwa hadis itu menandakan bahwa anak usia sepuluh tahun bisa termasuk ke dalam kategori mukalaf. Sedangkan dari hanbali mengatakan bahwa wajib shalat bagi anak yang sudah baligh

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN ANTARA PT. WIRAKARYA SAKTI DAN ANGGOTA SERIKAT MANDIRI BATANGHARI

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran dari Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam mengatasi konflik lahan antara pihak PT. Wirakarya Sakti dan Anggota Serikat Mandiri Batangahari. Yang mana pemerintah kabupaten Batanghari tergabung dalam Tim Terpadu Kabupaten Batanghari yang sangat berperan dalam mengatasi konflik tersebut adalah dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, disini pemerintah sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah dimulai dari melakukan mediai agar konflik tidak semakin besar dan berbagai macam resolusi konflik dan upaya yang dilakukan pemerintah agar kedua pihak merasakan keadilan dan apa siapa yang memiliki hak tersebutlah yang berhak atas lahan yang disengketakan. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah sudah melakukan perannya dengan baik. Yaitu pemerintah sebaagai arbitrase, negosiator dan mediator untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pihak PT. WKS dan Anggoota SMB dengan melakukan berbagai cara yaitu seperti resolusi yaitu Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrasi. Dan juga melakukan upaya Resolusi konflik, Manajemen konflik dan Negosiasi

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD ) Kabupaten Muaro Jambi)

Skripsi ini berjudul Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pengembangan Desa Tertinggal (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi). Skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 1 Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menangani Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi salah satunya dengan melakukan strategi dan meningkatkan kemandirian masyarakat dan Desa tertinggal dilakukan melalui: a. Pengembangan ekonomi lokal seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan dibidang pertanian b. Pemberdayaan masyarakat Desa dalam pelaksanaannya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan serta program pembangunan Desa. c. Penyediaan sarana dan prasarana Desa. d. peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dunia usaha seperti UMKM dan koperasi Desa. e. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada setiap Desa untuk meningkatkan kemandirian Desa. 2. Faktor penghambat dari pembangunan Desa adalah akses jarak yang relative jauh, minimnya sumber daya manusia, sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing Desa, serta masih kurangnya tingkat partisipasi dan dukungan dari pihak masyarakat Desa. Sehingga pembangunan untuk lebih maju masih kurang optimal. 3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan masyarakat Desa berupa memberikan fasilitas pembangunan sekolah Paud, TK, pembangunan sekolah madrasah, memberikan fasilitas sarana dan prasarana dibidang pertanian berupa traktor, pembangunan pasar Desa, pembangunan posyandu, serta memberikan sarana dan prasarana dibidang kesehatan

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MASKAWIN YANG DITETAPKAN HUKUM ADAT DI DESA PULAU RENGAS ULU KECAMATAN BANGKO BARAT KABUPATEN MERANGIN

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maskawin Yang Ditetapkan Hukum Adat Di Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin”. Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Akad nikah sebagai awal timbulnya kewajiban bagi seorang laki-laki terhadap perempuan untuk membayar Maskawin atau Mahar yang diucapkan wali kepada calon mantu (suami dari anaknya) dalam pelaksanaan akad nikah. Maskawin sebagai hak wanita telah pasti keharusan pemenuhannya dan selama belum diberikan oleh suami ia tetap menjadi tanggungjawabnya. Maskawin yang diberikan kepada isteri yang diucapkan pada pelaksanaan akad nikah, tidaklah terbatas bentuk dan jumlahnya. Ia dapat berupa uang, barang atau jasa dan dapat dibayar secara tunai atau ditangguhkan (berhutang). Hanya saja Rasullah memberikan pandangan bahwa Maskawin itu sebaiknya yang ringan, tidak memberatkan. Namun lain halnya di Desa Pulau Rengas Ulu dalam penentuan Maskawin, di Desa ini tetap berpegang pada aturan yang telah ditetapkan oleh seko lembaga adat. Dalam penelitian ini penulis mengaangkat fokus penelitian Pertama cara menentukan dan bentuk dari kadar Maskawin menurut hukum adat, Kedua bagaimana respon masyarakat serta Ketiga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Maskawin yang ditetapkan secara adat di Desa Pulau Rengas Ulu. Penelitian dimulai tanggal 23 November 2021 sampai 23 Februari 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan kualitatif tipe normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari: Pemangku Adat, Kepala Desa, Masyarakat yang bersangkutan, calon pengantin atau pengantin baru dan Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, bahwa pada masyarakat Desa Pulau Rengas Ulu penetapan Maskawin harus mengikuti ketentuan adat-istiadat yang berlaku, karna Maskawin sudah ditetapkan oleh seko lembaga adat yang disetujui oleh pihak keluarga perempuan yaitu berupa emas seberat 1 mayam bagi pernikahan Perawan dan ½ Mayam emas bagi pernikahan janda. Tanggapan masyarakat secara umum menyatakan bahwa penetapan Maskawin bagi perempuan di Desa Pulau Rengas Ulu ini sudah mengalami perubahan akan tetapi sesuai dengan jaran Islam. Yang kedua, terhadap apa yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan, dalam hal ini besarnya Maskawin, jika pihak laki-laki menyanggupi Maskawin yang dipinta berarti tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karna sesuai kemampuan pihak laki-laki. Maskawin di Desa Pulau Rengas Ulu, itu masih bertolak belakang dengan Syari’at Islam atau ajaran Islam. Karena penetapan maskawin yang terjadi di Desa Pulau Rengas Ulu itu bukanlah atas dasar kerelaan atau kemampuan oleh calon suami yang mau menikah tersebut, tetapi penetapan itu ditentukan oleh seko lembago adat. Disarankan kepada masyarakat Pulau Rengas Ulu supaya masalah Maskawin ini hendaknya disesuaikan dengan keadaan ekonomi atau status sosial pihak keluarga laki-laki, bukan kesannya untuk memamerkan kekayaan atau untuk dipandang berstatus sosial lebih tinggi dalam masyarakat, agar perkawinan itu dapat terlaksana dan tidak akan terjadinya kawin lari yang tidak diinginkan

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINDAKAN PENAMBANG EMAS ILEGAL DI KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam penindakan penambang emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk sumber data dengan pertimbangan tertentu bahwa sumber data tersebut adalah dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang sedang dipelajari. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan teknik pengumpulan data diatas peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa (1) Kebijakan pemerintah daerah untuk pertambangan ilegal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal penertiban atas pelanggaran Perda Tata Ruang, penertiban atas timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan, serta penertiban atas pelanggaran Perda Lingkungan Hidup, (2) Kendala yang dialami pemerintah daerah dalam menindak para penamabang emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir adalah masyarakatnya yang menjadi penambang ilegal sehingga tidak ada yang mau melapor dan menjadi saksinya. Selain itu kebijakan dari pemerintah pusat yang diteruskan ke pemerintah daerah juga belum ada untuk menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakya, (3) Pada penanganan jangka pendek, pemerintah bisa melakukan penindakan hukum yang tegas untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan bocornya penerimaan negara karena tidak adanya setoran kewajiban penerimaan negara dari pertambangan illegal Sementara untuk jangka panjang, Pemerintah dan Pemda (pemerintah daerah) mesti melakukan pembinaan kepada penambang rakyat agar penambang rakyat memperoleh perizinan pertambangan sehingga rakyat dapat menambang secara sah. Kata Kunci: kebijakan, pemerintah daerah, penindakan, penambangan emas ilegal

ANALISIS PENITIPAN TERHADAP LANSIA PADA LEMBAGA SOSIAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dalam kasus ini merupakan hal yang perlu disorot dalam sistem hukum Indonesia, karena penelantaran orang tua yang dilakukan oleh anak telah banyak terjadi, karena dengan sengaja menelantarkan orang tua tanpa mengetahui dasar hukum Islam. Dalam hal ini akan merujuk kepada perspektif Hukum Islam dikarenakan Mayoritas masyarakat di Negara Indonesia beragama Islam. Tujuan penelitian untuk menunjukkan kepada masyarakat bagaimana hukum terkait penitipan orang tua di lembaga panti jompo. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library research) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah sumber data skunder dan primer. Pengumpulan data diperoleh dengan hasil teknik kepustakaan dan dokumentasi berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Teknis penulisan data yang penulis gunakan terdiri dari redaksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1. Menunjukkan keberadaan lembaga panti jompo. 2. Menjelaskan mengenai pola pengasuhan yang dilakukan oleh lembaga panti jompo terhadap orang tua. 3. Menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai penitipan orang tua kepada lembaga panti jompo serta dapat menyadarkan para keluarga akan tanggung jawabnya terhadap kedua oran

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG VAKSINASI DI DESA TELUK RENDAH ILIR KABUPATEN TEBO

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menjelaskan kondisi pemerintah Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa. 2) Untuk menjelaskan strrategi pemerintah Desa dalam menunjang Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo. 3) Untuk menjelaskan kendala dan solusi yang dihadapi oleh pemerintah Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa. Hasil penelitian ini adalah: (1) Kondisi Pemerintah Desa Teluk Rendah Ilir dalam sosialisasi covid 19 masyarakat desa, berisi pesan tentang program-program terkait Program penanganan Covid 19 melalui vaksinasi. Sedangkan Media komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Desa Teluk Rendah Ilir dilakukan dengan berbagai media seperti, Aplikasi Whatsapp untuk media komunikasi online, spanduk untuk media komunikasi langsung dan offline, serta surat edaran resmi yang diberikan oleh kepala desa kepada perangkat desa lain setingkat RT di Desa Teluk Rendah Ilir. (2) Strategi komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa Teluk Rendah Ilir dalam menjalankan Program Vaksinasi yaitu; strategi komunikasi melalui informasi media, strategi komunikasi dengan pemilihan komunikator yang tepat, strategi komunikasi melalui kolaborasi TNI dan Polri, dan strategi komunikasi melalui pendekatan tokoh ulama. (3) Ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Teluk Rendah Ilir dalam melakukan komunikasi terkait vaksinasi Covid 19 di Desa Teluk Rendah Ilir. Kendala-kendala tersebut terdiri dari: 1) Kendala dalam sarana prasarana kesehatan. 2) Kendala dalam hal SDM terkait kesehatan dan vaksinasi. 3) Kendala dalam kegiatan sosialisasi program terkait vaksinasi covid terhadap masyarakat. 4) Kendala dalam penggunaan media komunikasi. 5) Kendala dalam hal anggaran. Adapun solusi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Teluk Rendah Ilir adalah dengan solusi pengelolaan dana yang ada secara optimasl dan dengan disesuaikna dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan

Implementasi Sistem Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)

Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya.Pada pasal 49 poin i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah, yang mana dalam permasalahan kerjasama pada bisnis seperti ini halnya menjalin kemitraan dan syirkah dengan pihak peternak untuk melakukan usaha ternak ayam pedaging (broiler) dimana PT berkontribusi menyerahkan pakan, bibit ayam, serta obat – obatan sebagai modal , sedangkan peternak menyiapkan tempat ternak dan jasa pemeliharaannya sebagai modal. Hal ini keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.Faktanya, Dengan adanya suatu perjanjian secara otomatis hubungan antara pihak inti dengan plasma terbentuk suatu hubungan kerjasama dengan waktu yang sesuai dalam perjanjian. Hal ini sangat memungkinkan terjdinya kerjasama yang kurang seimbang antara peternak (plasma) dengan perusahaan mitra(inti) ,seperti halnya kecurangan peternak untuk menjual sedikit demi sedikit ayam ke pedagang – pedagang kecil untuk mendapatkan keuntungan tersendiri tanpa sepengetahuan pihak mitra dan lain sebagainya, Dalam perjanjian hal ini tidak sesuai yang terjadi di lapangan serta Hukum Ekonomi Syariahnya. Dari latar belakang masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Pedaging dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana pada pengumpulan datanya yang digunakan penelitian ini adalah observasi,wawancara dan dokumentasi.Dari hasil penelitian yang dilakukan pada sistem kemitraan peternakan ayam pedaging dapat diketahui bahwa perspektif hukum ekonomi syariah masih belum maksimal. maka dapat terjadinya masih kurang seimbang dalam bekerja sama pada perjanjian

METODE ISTINBAT FATWA MUI NOMOR: 18 TAHUN 2020 TENTANG PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA’IZ) MUSLIM YANG TERINFEKSI COVID-19

Skripsi ini berjudul “Analisis Fatwa Mui Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Janaih) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19.” Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kajian lebih mendalam lagi terhadfaap pustusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinveksi covid-19 dilatar belakangi dengan hadirnya wabah covid-19 ditengah-tengah masyarakat muslim khususnya di Indonesia, virus covid-19 termasuk jenis penyakit yang berbahaya dan dapat menular kepada siapa saja yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar covid-19, bahkan ketika pasien covid-19 meninggal, maka virusnya masih ada ditubuhnya dan berbahaya yang dapat menular kepada orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut ketika dalam proses pengurusan, oleh karena itu muncul pertanyaan dari masyarakat tentang tata cara pengurusan jenazah musli yang terinveksi covid-19 yang meliputi memandikan, dan mengafankan, menyolatkan, dam mengebumikan sebagaimana aturan syari’at terhadap jenazah sebagaimana biasanya, maka dari itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman pengurusan jenazah (tajhiz al-jana’iz) muslim yang terinveksi covid-19. Skripsi ini membahas tentang dasar hukum dan tata cata pengurusannya oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tersebut. Metodologi penelitian skripsi ini penelitian normatif yang bersifat kualitatif dengn metode pengumpulan data adalah (pustaka) library research. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dan hasil kesimpulan sebagai berikut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa memakai dasar hukum Al-Qur’an, Al-Hadist, dan Qaidah Fiqhiyah. Dengan hasil bahawa jenazah muslim yang terinveksi covid-19 dalam pengurusananya harus mengikuti protokol kesehatan guna melidungi pengurus tidak ikut terinveksi covid-19 dan jika menurut ahli yang terpercaya bahwa memandikan dan menayamumkan tidak mungkin untuk dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan dharurat syar’iyah, jenazah tidak di mandikan atau ditayamumkan