Sinkronisasi Undang-undang Administrasi Pemerintah dengan Undang-undang Tindak Pidak Korupsi dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah di Indonesia

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor, yang menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 harus dinyatakan terlebih dahulu kebenarannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini menarik sebab bila ditelaah, dalam satu istilah tersebut terdapat garis tipis yang berpotensi membuatnya berada dalam dua rezim hukum yang berbeda. Maka permasalahan bagaimana sinkronisasi Undang-undang administrasi pemerintah dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang pada pejabat di Indonesia dan penyelesaian pejabat pemerintah yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan mengkaibatkan kerugian negara.Jenis penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan, sifatnya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif, bentuknya termasuk penelitian hukum diagnostik, Tujuan penelitian ini adalah Fact Finding, sumber data hukum Primer dan Sekunder, pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, teknik analisis kualitatif. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni ada unsur Penyalahgunaan Wewenang, maka harus diujikan terlebih dahulu kebenarannya di Pengadilan Tata Usaha Negar

TIPOLOGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RESPONSIF DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT

The research reviews the problem of the Village Consultative Body accommodating community participation in forming Village Regulations and the ideal form of its typology that is responsive and based on community participation. The unresponsive Village Consultative Body impacts the making of Village Regulations that are non-participatory and executive-oriented. Village communities need more enthusiasm for participation. The research aims to create a standardized village community participation instrument aimed at the Village Consultative Body to create a responsive typology. The instrument becomes a reference for the Village Governing Body in accommodating village community participation in forming Village Regulations. This research is empirical with locations: (i) Kragilan Village, Mojolaban District, Sukoharjo Regency; (ii) Alastuwo Village, Kebakkramat District, Karanganyar Regency; (iii) Sojiwan Village, Ceper District, Klaten Regency; and (iv) Sawahan Village, Ngemplak District, Boyolali Regency. Data were obtained from Focus Group Discussions with qualitative analysis. The results of the research on the problems of the Village Consultative Body in accommodating community participation in the formation of Village Regulations include the need for more participation instruments, the low enthusiasm of the village community, and the less-than-optimal legislative aspects of the Village Consultative Body. The ideal form of a responsive Village Consultative Body typology in making Village Regulations based on community participation includes community participation through a partnership pattern between the Village Government and the Village community, establishing a Village Information Center, and optimizing the roles and functions of the Village Consultative Body

Implementasi Pengaturan Standar Perhotelan dalam Mendukung Kepariwisataan Daerah: Studi Kasus pada Ommaya Hotel di Kabupaten Sukoharjo

This study aims to determine the regulation of hospitality standards in supporting regional tourism and how the implementation of hospitality standards at Ommaya Hotel in supporting regional tourism in Sukoharjo Regency. The research is qualitative with a normative-empirical legal approach, using primary data and secondary data. The results of the study concluded that the regulation of hospitality standards that support tourism includes the regulation of the Tourism Business Registration Certificate (TDUP) in the field of business of providing hotel business type accommodation, the feasibility of building functions, water quality feasibility, hotel class management assessment, and tourism business certification. Ommaya Hotel has fulfilled several hotel standardizations in accordance with applicable regulations such as having a Tourism Business Registration Document (TDUP) in the field of business of providing hotel business type accommodation, water quality feasibility, hotel class classification assessment and Ommaya Hotel including two-star hotels. However, there are several hospitality standards that Ommaya Hotel does not yet have such as a certificate of the feasibility of building functions called the Certificate of Good Function (SLF), a certificate of good health, and a certificate of tourism business in the hotel sector

Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Covid 19: (Studi Kasus pada Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta)

 Covid-19 yang mempunyai tingkat penularan dan korban kematian yang tinggi menimbulkan perubahan besar bagi pola kehidupan masyarakat termasuk dalam pengelolaan transportasi online di Indonesia. Dalam pengelolaan transportasi online saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Permen). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala pelaksanaan Permen tersebut pada bisnis transportasi online Grab yang ada di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis field research kualitatif, yang dilaksanakan di Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan moda transportasi online Grab di Kota Surakarta telah  melakukan  berbagai  perubahan  dalam  standar  operasional  prosedur  dalam  pelaksanaan  bisnis transportasi  online  di  masa  pandemi  Covid-19 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Surakarta kendati masih terdapat kesadaran yang rendah bagi mitra pengemudinya. Covid-19 yang mempunyai tingkat penularan dan korban kematian yang tinggi menimbulkan perubahan besar bagi pola kehidupan masyarakat termasuk dalam pengelolaan transportasi online di Indonesia. Dalam pengelolaan transportasi online saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Permen). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala pelaksanaan Permen tersebut pada bisnis transportasi online Grab yang ada di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis field research kualitatif, yang dilaksanakan di Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan moda transportasi online Grab di Kota Surakarta telah  melakukan  berbagai  perubahan  dalam  standar  operasional  prosedur  dalam  pelaksanaan  bisnis transportasi  online  di  masa  pandemi  Covid-19 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Surakarta kendati masih terdapat kesadaran yang rendah bagi mitra pengemudinya

Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia

BMT merupakan lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah yang mempunyai karakteristik khusus yaitu baitul maal yang mengandung nilai sosial dimana menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa zakat, infaq, sadaqoh. Selain itu terdapat unsur tamwil yang mengandung nilai bisnis komersil yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat menengah kebawah. Oleh karena itu, perlu dikaji aspek regulasi yang mengatur BMT dalam sistem perekonomian Indonesia. Tulisan ini disusun berdasarkan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan BMT saat ini. Hasil penelitian saat ini dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini pengelolaan BMT masih menggunakan peraturan yang beragam. Hal tersebut dikarenakan karakteristik khusus BMT dan jenis badan hukum BMT yang bisa berupa koperasi maupun perseroan terbatas

Konsep Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perkawinan Siri

Marriage registration is still limited to the existence recognized by the state is not the main condition of the legality of the marriage. In practice, many sirri marriages occur in the community and such marriages sometimes do not achieve the goal of a happy and everlasting marriage that causes divorce. The problem that needs to be examined is the divorce from the sirri marriage how the concept of division of shared assets. This research uses normative research methods. KHI regulates the determination of marriage by the court or itsbat marriage. After the stipulation results in the enactment of the law of joint sharing as regulated in Article 37 of the UUP and Article 97 of KHI.Pencatatan perkawinan masih sebatas diakui keberadaannya oleh negara bukan syarat utama sahnya perkawinan. Pada prakteknya banyak terjadi perkawinan siri di masyarakat dan perkawinan tersebut terkadang tidak mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Permasalahan yang perlu dicermati adalah dengan adanya perceraian  dari perkawinan siri bagaimana konsep pembagian  harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kompilasi Hukum Islam mengatur apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan maka dapat dilakukan penetapan pengadilan atau isbat nikah. Setelah adanya penetapan perkawinan, pembagian harta bersama dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

KASUS SENGKETA MEREK PRADA S.A DENGAN PT. MANGGALA PUTRA PERKASA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang merek merupakan suatu permasalahan yang terus akan berkembang mengikuti perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat terlihat dari semakin maraknya kejahatan  salah  satunya dalam sektor perdagangan yang terjadi saat ini. Khususnya dalam kasus Prada S.A Italy sebagai pemilik merek Prada S.A menggugat PT. Manggala Putra Perkasa dimana dalam kasus ini pengadilan memutuskan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada S.A. sebagaimana yang terdapat pada salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003

Perbedaan Pemahaman Konsep Ikrar Talak Menurut Putusan Pengadilan Agama dengan Syariat Islam

This study aims to determine the differences in understanding the concept of talaq pledges according to the decisions of religious courts with Islamic Shari'a. This research is normative legal research. The research approach used in this study is the legislative approach and the conceptual approach. Based on the results of the research and discussion it can be concluded that there is a concept inconsistency between the religious courts that adhere to the Compilation of Islamic law with Islamic Shari'a which includes the fall of divorce, legal remedies, and the enactment of the Islamic period

Pengaruh Self-Regulated Learning terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Perbandingan pada Santriwati MTs

Self-regulated learning menekankan pada kemampuan untuk mengkoordinasikan dan mengontrol diri sendiri, terutama saat menyelesaikan tugas. Model self-regulated learning memiliki arti penting dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengaruh self-regulated learning terhadap kemampuan memecahkan masalah perbandingan pada santriwati kelas VII MTs Nurul Islam Sekarbela tahun ajaran 2022/2023. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian ex-post facto . Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik inferensial.Hasil koefisien regresi diperoleh nilai t hitung =3,925>t tabel =2,045, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari self regulated learning terhadap kemampuan memecahkan masalah. Hasil analisis regresi linier sederhana pembelian regresi Y=5,786+0,812X. Hasil analisis korelasi menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,589 yang menunjukkan ada hubungan positif antara self-regulated learning terhadap kemampuan memecahkan masalah. Koefisien determinasi menunjuk pada angka 0,347 yang berarti pengaruh self-regulated learning terhadap kemampuan memecahkan masalah sebesar 34,7%. Dapat Artinya self-regulated learningberpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan memecahkan masalah perbandingan santriwati kelas VII MTs Nurul Islam Sekarbela tahun ajaran 2022/2023. Semakin tinggi kemampuan belajar mandiri santriwati maka kemampuan memecahkan masalah yang dimiliki santriwati juga akan semakin tinggi atau meningkat

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)

Technology-based financial services or known as financial technology or abbreviated to fintech is an innovation in the field of financial services. Fintech is in demand and is marginally used for providing a product and financial services efficiently. Although fintech is not a way to manually shift the use of financial implementation, because fintech has an objective to make it easier for users to receive products or loan funds. In relation to this it is necessary a clear arrangement of the establishment of the fintech companies themselves and it is regulated in the Financial Services Authority law in detail. It is necessary to provide legal protection for the users of fintech and economic actors themselves. The purpose of this research is to study the task of functions and the authority owned by the Financial Services Authority. The research method used with the type of normative research with secondary data source and primary, secondary and tertiary legal material is by reviewing the legislation relating to the Financial Services Authority Act . Opinions of legal experts and scientific articles relating to data analysis and data collection techniques in a deskritif by sorting through the relevant regulations. The arrangement and supervision of fintech must be done in accordance with the rules and provisions of course to anticipate the existence of a fintech that does not provide legal protection for its users, so in the rules of fintech is clearly regulated as well as the establishment of Digital financial innovation which volunteered as a supervisor under the roof of the Financial Services Authority institution as stipulated in the Financial Services Authority Act. It is necessary to socialize with fintech regulations for users.Jasa layanan keuangan berbasis teknologi atau yang dikenal dengan financial technology atau yang disingkat dengan fintech adalah sebuah inovasi dalam bidang jasa keuangan. Fintech sangat diminati dan marak dipergunakan karena memberikan suatu produk dan layanan keuangan secara efisien. Meskipun adanya fintech bukan merupakan suatu cara untuk menggeser penggunaan pelaksanaan keuangan secara manual, karena fintech memiliki suatu tujuan untuk mempermudah bagi pengguna untuk menerima produk atau dana pinjaman. Berkaitan dengan hal tersebut adalah dibutuhkan suatu pengaturan yang jelas terhadap pendirian perusahaan-perusahaan fintech itu sendiri dan hal tersebut telah diatur didalam Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan secara rinci. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna fintech dan pelaku ekonomi itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah menelaah tugas fungsi tujuan serta kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Otoritas Jasa keuangan. Metode penelitian yang dipergunakan dengan jenis penelitian normatif dengan sumber data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yakni dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan. Pendapat para ahli hukum serta artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan analisis data dan teknik pengumpulan data secara deskritif dengan memilah peraturan yang terkait. Pengaturan dan pengawasan fintech wajib dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang tentunya untuk melakukan antisipasi terhadap adanya fintech yang ternyata tidak memberikan perlindungan hukum bagi penggunanya maka didalam aturan fintech tersebut diatur secara jelas begitupun halnya dengan pembentukan Inovasi Keuangan Digital yang mengajukan diri sebagai pengawas dibawah atap lembaga Otoritas Jasa Keuangan seperti yang diatur didalam Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan. Diperlukan sosialisasi terhadap peraturan terkait fintech bagi penggunanya