124 research outputs found

    Deontologi Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Oase Akuntabilitas Politik Dalam Perspektif Partisipasi Politik)

    Full text link
    Accountability is often believed to be the embodiment of democratic society, so oftenrelied upon by local government. However, by criticizing the Law 32/2004, the need to furtherunderstanding of the concept, particularly with the Development state Theory and RationalChoice Model in Political Theor

    The Relationship between Work Experience, Qualifications, Performance, and Staff Perception of Digital Talent in the Workplace

    Get PDF
    The biggest challenge in developing digital talent in tertiary institutions is viewing digital reform as a massive entity. Therefore, it is rare to focus on the values of developing digital talent for existing education personnel. Using a growth theory mindset, the research focuses on Working Period, Performance, and Qualification, to see the relationship with Talented education staff. The research uses a sequential explanatory design. The sample consisted of 29 ASNs in one of the faculties of a state university in Indonesia, with random sampling using the online Sample Size Calculator. Questionnaire data were analyzed by SPSS, while interviews with NVivo-12 Pro. The results reveal that both the Working Period, Qualification, and Performance variables correlate with the Talented education of staff. The direction of the relationship also has a positive (+) value. However, qualitative analysis revealed that the activities carried out were more directed at fulfilling the main duties and functions. Behind that, the biggest challenge for them is when dealing with students, who generally come from the digital generation. Therefore, digital reform in higher education also pays attention to developing digital talent for education staff

    PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL di PEDESAAN (Studi Upaya Peningkatan Keberdayaan Pengrajin Kain Tenun Sambas di Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)

    Full text link
    ABSTRACT Sambas traditional woven clothes produced in Sumber Harapan Village, Sambas Regency, are not known in neighboring sub-district and regency areas, but also in Pontianak City and even in Malaysia. Although many mid-scale and large organizations went bankrupt because of the tough economic crisis, this small-scale businesses remain operating without any serious hindrance. This proved that small-scale industries do not assign our government any burdens. Concerning this fact, it is recommended that these industries should be empowered. Underlined by these fact, this study is intend to investigate: (1) Some attempts of sambas woven clothes craftmen to raise their empowerment in order to optimize their business potentials, (2) Sambas Regency Government and private sector roles, and (3) sambas traditional woven clothes empowerment process in Sumber Harapan Village, Sambas Regency. The results identify that the craftmen attempts in optimizing their business potentials contain the following values: (a) economical values, covering income raise, family welfare and family existence and their business; (b) social values, covering aspects of increasing craftmen dignity and social status in which they should operate their own business instead of being workers; (c) cultural values, covering their braveness, struggle, creativity, productivity and will to improve woven cloth design. The small-scale industries have provided economic sources, but they still cannot improve craftmen economic continuously. Sambas Regency Government roles as facilitator agency for the small-scale business has made some efforts by releasing some policies and small-scale industries empowerment. Unfortunately, these efforts has produced optimal outcome. To make the same efforts, private business offers partnership plan through merchandising and production patters. The craftmen empowerment is applied through three phases: initial, guidance, help, and establishment. The craftmen position from their initial existence up to economic crisis of 1997-1998 is emansipatory position. This position has improved into empowerment process at the second year of the economic crisis. Keywords: Small-Scale Industry, Empowerment, Rural area

    Heavy Metal Concentrations of Chromium (Cr) and Copper (Cu) Based on Particle Size and Sediment Depth Variation in Paotere Port Waters, Makassar

    Get PDF
    Analisis kandungan logam berat Cr dan Cu berbagai ukuran partikel sedimen di perairan Pelabuhan Poatere Makassar telah dilakukan. Sampel sedimen diambil dengan menggunakan pipa polietilen yang panjangnya 30 cm. Sampel diayak menggunakan ayakan mekanik ukuran 1000, 250 dan 63 µm. metode analisis   yang   digunakan   adalah   AAS   (Atomic   Absorption   Spectroscopy)   yang   diawali   dengan penambahan  HNO3    lalu  didestruksi  menggunakan  microwave.  Sebaran  ukuran  partikel  sedimen permukaan pada perairan Pelabuhan Paotere yaitu untuk ukuran partikel 250 – 1000,  63 – 250 dan 63 µm berturut-turut adalah  36,04%; 29,51% dan 10,07%. Ukuran partikel sedimen berbanding terbalik dengan konsentrasi logam berat. Konsentrasi Cu dalam sedimen berukuran 63 µm adalah 141,55 mg/kg;  250 µm adalah 56,52 mg/kg dan 1000 µm adalah 51,50 mg/kg. Konsentrasi Cr dalam sedimen berukuran 63 µm adalah 36,68 mg/kg; 250 µm adalah 18,65 mg/kg dan 1000 µm adalah 8,78 mg/kg. Konsentrasi logam semakin kecil seiring dengan bertambahnya kedalaman sedimen. Konsentrasi Cu dalam sedimen kedalaman 0 - 10 cm adalah 93,46 mg/kg; 10 - 20 cm adalah 77,51 mg/kg dan 20 - 30 cm adalah 76,28 mg/kg. Konsentrasi Cr dalam sedimen kedalaman 0 - 10 cm adalah 22,04 mg/kg; 10 - 20 cm adalah 21,68 mg/kg dan 20 - 30 cm adalah 20,87 mg/kg

    Favourable approach that influence autism students learning language process

    Get PDF
    Education is important for all, including those students with special needs.In this context, learning process for students with special needsis certainly different from normal students, with special developed curriculum, as well as special skills for teachers are devotedfor teaching specific courses.This study investigatesthe special education teachers’approach in teaching phonics of the language (i.e. Bahasa Melayu)for autism students, focusing on three elements; namely learning module, oral language and multimedia application. A survey study was designed using questionnaire involving 42 special education teachers from primary schools in the Southern Peninsular of Malaysia.Descriptive analysis were used to obtain percentage, mean, and standard deviation. The results;a moderate level application of the module (M = 3.43, SD = 0.654) and the oral language (M = 3.64, SD = 0.570), but a high level of the multimedia application(M = 4.14, SD = 0.612). The multimedia elements wasthe most favorable approach in the teaching and learning process of autism students.The implication;more special design of a multimedia materials are needed for teaching phonics for language learning to help autism students to speaking correctly

    Implementasi Kebijakan Pemungutan Pbb – P2 di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

    Full text link
    Implementasi pemungutan PBB-P2 dilaksanakan dengan mengacu pada Perbup Pamekasan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang tata cara pemungutan PBB-P2, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan menganalisis dan mendiskripsikan implementasi berdasarkan teori Edward III. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilaksankan ke seluruh kelompok kerja namun, tidak ada pelibatan masyarakat, komunikasi yang dibangun oleh pihak terkait khususnya pelaksana kebijakan belum optimal, Ketersediaan SDM yang masih sangat minim baik secara kualitas maupun kuantitas, dan sarana yang dimilikipun sangat terbatas. Pemerintah Kecamatan Galis hendaknya melibatkan masyarakat dalam sosialisasi, memberikan pembinaan secara berkala dan melakukan pembinaan di bidang IT dan Penambahan serta perbaikan sarana, serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap program yang dibuat. Kata kunci :Implementasi Kebijakan, Pemungutan PBB-P

    Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

    Full text link
    Penelitian ini bertujuan untuk melihat derajat partisipasi atau kekuasaan yang dimiliki masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes di Desa Banjaran dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunann desa melalui Musrenbangdes. Metode yang digunakan ialah kuantitaif eksplanasi untuk menguji dan menjelaskan hubungan keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam Musrenbangdes dengan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Desa Banjaran masih sampai pada anak tangga Penentraman yaitu tangga ke lima dari delapan anak tangga partisipasi masyarakat Arnstein atau masih dalam derajat Pertanda Partisipasi (Degrees of Tokenism). Dari beberapa faktor internal dan eksternal yang diuji menunjukkan hanya usia, tingkat pendidikan,jenis pekerjaan, komunikasi dan kepemimpinan yang mempunyai hubungan, sedangkan tingkat penghasilan dan lamanya tinggal dalam desa tidak mempunyai hubungan yang berarti. Hal ini menunjukkan ada perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes bila di lihat dari tingkat pendidikan, tingkat komunikasi, usia, jenis pekerjaan dan tingkat kepemimpinan. Sedangkan untuk tingkat penghasilan dan lamanya tinggal masyarakat dalam desa menunjukkan tidak ada perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

    Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing (Studi pada Provinsi Bengkulu)

    Full text link
    Daya saing menjadi salah satu tujuan pembangunan yang krusial karena berkaitan dengan kemampuan suatu daerah dalam menarik tenaga kerja yang terampil dan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Bengkulu merupakan salah satu provinsi dengan tingkat daya saing yang rendah bila dibandingkan dengan 32 provinsi lain di Indonesia. Rendahnya daya saing ini juga ditunjukkan oleh tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di provinsi Bengkulu. Tulisan ini bertujuan untuk membahas daya saing daerah dengan menganalisis perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan di provinsi Bengkulu terkait dengan USAha peningkatan daya saing dan penentuan prioritas pembangunan yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing tersebut. Data dan informasi diperoleh melalui survei, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan triangulasi data, metode Analytic Network Process (ANP) dan Kendall's Coefficient of Concordance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbaikan aspek kelembagaan pemerintah daerah menjadi prioritas dalam meningkatkan daya saing di provinsi Bengkulu disusul dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Masalah yang dihadapi dalam perencanaan khususnya untuk meningkatkan daya saing adalah kualitas perencana, koordinasi antar instansi dan proses evaluasi dan monitoring. Dengan demikian untuk meningkatkan daya saing, kebijakan pemerintah dapat diarahkan pada perbaikan kelembagaan yang salah satunya dengan membangun kapasitas dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perencanaan tersebut

    Electronic Traffic Law Enforcement in Indonesia

    Get PDF
    This study aimed to analyze the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) in the South Sulawesi Regional Police area, Indonesia. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data were collected through interviews with the police, document analysis, and field observations. The results showed that the implementation of E-TLE was quite effective for ticketing traffic violators. The process of sending confirmation letters and paying fines was done quickly. Information transparency is also guaranteed through the application. However, there were still obstacles regarding the availability of Internet network infrastructure and the public’s understanding of the E-TLE system. Therefore, it is recommended to increase socialization and infrastructure that support the implementation of E-TLE. Keywords: E-TLE System, Law Enforcement, Traffic La
    • …
    corecore