PENGAWASAN TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas yang didirikan oleh warga negara asing maka dilakukan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. 2.  Pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing memerlukan dukungan masyarakat melalui upaya berupa pengaduan yang dapat disampaikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah, apabila diketahui ada organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.Kata kunci: Pengawasan, Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan, Warga Negara Asin

KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN BERDASARKAN HAK TANGGUNGAN STRATA TITLE

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dalam memperoleh hidup yang layak sesuai dengan Pasal 28 tersebut di atas. Dengan demikian, pembangunan ini berperan sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kebijakan percepatan pembangunan Perumahan dan Permukiman serta Rumah Susun tersebut sangat bijaksana, mengingat kebutuhan perumahan yang layak huni tersebut semakin hari semakin meningkat. Metode penelitian menggunakan normatif jurudis. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan rumah susun memakai biaya yang sangat besar dan seringkali penyelenggara rumah susun tidak memiliki cukup dana sendiri untuk dapat menyelesaikan pembangunan rumah susun, sehingga penyelenggara rumah susun menyiasatinya dengan menjaminkan tanah dimana rumah susun itu akan dibangun berikut rumah susun yang akan dibangun sebagai jaminan kredit konstruksi dan menjual satuan-satuan rumah susun tersebut sebelum selesai dibangun dengan harapan mendapatkan dana segar untuk kelanjutan pembangunan rumah susun dari dana milik pembeli sendiri atau dana perbankan atas KPA pembeli. Penjualan satuan rumah susun itu digunakan untuk pembayaran angsuran kredit kosntruksi penyelenggara rumah susun kepada bank Kata kunci: kepemilikan, perumahan, hak tanggunga

KEDUDUKAN ASAS MONOGAMI DALAM PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana eksistensi asas monogami dalam hukum perkawinan berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Bagaimana karakteristik asas monogami dalam pengaturan hukum perkawinan menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.? Hasil Penelitian Menunjukkan  Eksistensi asas monogami dalam Undang-undang perkawinan 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,  terdapat pada pasal 1 ayat (1)  dimana  pada asasnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya,  namun pada ayat 2 membuka peluang bagi seorang suami untuk berpoligami, sehingga dapat dikatakan bahwa asas monogami didalam regulasi perkawinan Indonesia merupakan asas monogami terbuka; berbeda dengan yang diatur dalam KUHPerdata yang dinamakan sebagai asas monogami tertutup.Karakteristik Asas monogami terbuka di Indonesia berdasarkan tujuan hukum ialah: tidak memberikan kepastian hukum kepada pihak istri karena jika seorang istri tidak menyetujui permohonan ijin kawin tersebut, maka pihak Pengadilan Agama dapat memberikan persetujuan kepada suami berdasarkan KHI dari sisi keadilanpun  suami dalam kenyataan tidak mungkin berlaku adil bagi istri-istri. Asas monogami terbuka pada hakekatnyaadalah asas monogami mutlak. Atas dasar poligami harus berlaku adil

ANALISIS YURIDIS URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PENANGANAN KRISIS IKLIM DI INDONESIA MENUJU EMISI NOL BERSIH

Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah mengamanatkan salah satu hak konstitusionalitas warga negara yaitu hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk berbagai peraturan perundang-undangan terkait untuk mengakomodir masalah lingkungan dan menjamin terpenuhinya hak konstitusionalitas warga negara. Namun peraturan-peraturan a quo tidak mampu mengakomodir masalah krisis iklim saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan undang-undang penanganan krisis iklim dan juga materi muatan yang akan dimasukkan ke dalam undang-undang a quo. Tulisan ini akan fokus pada pemetaan masalah krisis iklim, pembentukan undang-undang penanganan krisis iklim dengan metode Omnibus Law untuk mengakomodir masalah tumpang-tindih peraturan, koordinasi antar lembaga, dan  ketertinggalan produk hukum nasional yang membutuhkan produk hukum yang lebih komprehensif dan sederhana. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kata Kunci: Krisis Iklim, Undang-undang Penanganan Krisis Iklim, Emisi Nol Bersi