PROBLEMATIKA OTONOMI DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENTINGYA HUMAN RELATIONS DAN PUBLIC RELATIONS

Human relations dan public Relations adalah metode komunikasi yang digunakan untuk mengkaji hubungan antar personal dalam suatu organisasi dan hubungan antara organisasi dengan publiknya. Human relation dan public Relations menyoroti aspek kejiwaan yang secara manusiawi memecahkan berbagai masalah yang menyangkut manusia dalam organisasi sambil melakukan motivasi agar bekerja lebih baik, bergairah serta rasa bahagia dan puas hati serta keterampilan membina hubungan antara manusia di dalam dan diluar organisasi seraya mencegah timbulnya masalah. Manfaat Human Relations dan Public Relations di Indonesia ke depan adalah turut mengambil bagian dalam berbagai konflik di dalam negeri yang mengancam utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga hubungan yang harmonis dengan negara lain agar memberi dukungan terhadap keutuhan negara Republik Indonesia. Konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi antara penduduk asli dan warga pendatang di Kalimantan, Maluku, Papua serta daerah-daerah lainnya di Indonesia,merupakan wujud konkrit belum maksimalnya hubungan yang harmonis antara sesama anak bangsa, dan konflik antara Indonesia dengan Australia juga menunjukkan belum optimalnya hubungan yang harmonis antara sesama bangsa. Human Relations dan Public Relations secara komprehensif dapat menyuguhkan metode pendekatan dalam mengantisipasi kesenjangan komunikasi antara warga dengan pemerintah, dan antara Indonesia dengan negara lain, sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah kebangsaan. Kata kunci: Hubungan manusiawi, hubungan masyarakat, otonomi daera

KONSEP PEMERINTAHAN YANG ADAPTIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK

This article discusses the concept of adaptive future governance and its implications for public policy. This article was created using secondary data from literature studies. Adaptive governance is a concept of institutional theory related to the development of institutions that manage shared assets (especially public resources and various other forms of natural capital). The author argues that the idea of adaptive governance is valuable to economists because it can help understand the factors that together determine the adoption of potential policy solutions that we can design in the future

Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE MANDIRI) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang

The use of information and communication technology in governance is a digital governance concept. Online single submission through government regulation number 24 of 2018 as a licensing reform through the concept of implementing digital government. As a response, the Sumedang Regency government underwent a digital-based service transformation through SI ICE MANDIRI. SI ICE MANDIRI as an online-based service system for each licensing and non-licensing at the one-stop integrated investment office. This study uses a descriptive qualitative method through direct observation and interviews with leadership informants, DPMPTSP technical employees, and the community in Sumedang. This study aims to determine and describe the extent of the service transformation process through SI ICE MANDIRI which is integrated with OSS on business permits in the Sumedang Regency environment. The results of this study reveal that SI ICE MANDIRI is still in the development stage, so licensing services are still not optimal. Using the theoretical concept of the Digital Government Maturity Model, it shows that the digital transformation of MANDIRI's SI ICE which is integrated with OSS occupies the integration stage, which means that the business license service process through OSS is carried out through an integrated system between the central government and the regions in various government agencies. Through this service system, the community or business actors carry out the permit process in one stage through the SI ICE MANDIRI and OSS systems

Perwujudan Desentralisasi Sebagai Bentuk Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

            Cirebon Regency is one of the regencies in West Java Province that implemented of decentralization as a form of commitment in carrying out the mandate of the central government and the local government of West Java Province which indicating as one of the regions that contributed to the lack of optimalization of government effectiveness and the human development index in Indonesia. The purpose of this study is to find out more about the realization of decentralization that has been carried out by the Local Government of Cirebon Regency as a form of their accountability in building and prospering public.             The method in this study using the method of content analysis with qualitative approach. Overall, the result of this research was the implementation of decentralization in Cirebon Regency has not been fully realized, due to the lack of optimalization in strategic planning through the implementation and controlling; technical problems related to inadequate in supporting facilities and infrastructure, and still not done for adaptability to current and future conditions in realizing sustainable regional development in Cirebon Regency, both in the economic, environmental and social fields

KINERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENANGANAN DUGAAN MALADMINISTRASI DI JAWA BARAT TAHUN 2017-2018

Penelitian ini menjelaskan tentang kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam penanganan dugaan maladministrasi di Jawa Barat tahun 2017-2018. Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih belum tercapainya target penyelesaian laporan dugaaan maladministrasi dan salah satu tujuan organisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di segala bidang, membantu menciptakan dan meningkatkan perbaikan pelayanan publik dan upaya pemberantasan serta pencegahan  praktek maladministasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai aspek yang ada dalam kinerja organisasi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Teori yang dikemukan oleh Agus Dwiyanto (2006) dijadikan acuan dalam penelitian ini, dimana kinerja organisasi dapat diukur melalui lima indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat masih belum optimal. Belum optimalnya kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat dapat dilihat dari beberapa aspek yang belum optimal. Belum optimalnya pecapaian target kinerja tersebut disebabkan karena adanya  beberapa hambatan seperti dari sumber daya manusia, sistem manajemen, aturan dan adanya keterbatasan kewenangan.Saran dari penelitian ini diantaranya terkait dengan produktivitas kinerja organisasi perlunya peningkatan kembali kualitas dari Asisten Ombudsman  peningkatan sistem pengawasan dalam melakukan penanganan laporan dugaan maladministrasi. Dibuatnya skala prioritas terkait dengan penyelesaian laporan seperti dari segi waktu penanganan sebagai bentuk kepastian penyelenggara layanan. Meningkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki peranan penting dalam pengawasan pelayanan publik

PELAKSANAAN SABILULUNGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (SASIKAP) DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG

ABSTRACTSabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP) is a form of e-government implemented in Bandung Regency Government. With the Sabilulungan Employee Performance Appraisal System (SASIKAP), it is hoped that it can facilitate performance appraisal. However, using the Sabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP) still experiences several problems, such as server disturbances; not all users can use the Sabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP). The implementation of the Sabilulungan Employee Job Assessment System (SASIKAP) has not been successful.    This study aims to determine the causes of the unsuccessful Sabilulungan Employee Performance Appraisal System (SASIKAP) in Bandung Regency Government. The theory used in this research is the theory of the success factors of e-governance by Gil Garcia and Theresa Pardo (2005). This study uses a research method with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study were through interviews, observations, and documents.This study indicates that the Sabilulungan Employee Performance Appraisal System (SASIKAP) in Bandung Regency Government has not been successful because it has not fulfilled all the success factors of e-government. The management of data and information is not optimal, and there are no facilities for users to provide input. The server capacity is not able to accommodate many users who access it. There are still users whose performance appraisal process through Sabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP) is assisted or carried out by others. ABSTRAK.Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) merupakan salah satu bentuk e-government yang diterapkan di Pemrintahan Kabupaten Bandung. Dengan adanya Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) diharapkan dapat mempermudah penilaian kinerja. Namun, pada kenyataannya penggunaan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) ini masih mengamali beberapa permasalahan seperti gangguan pada server dan belum semua pengguna bisa menggunakan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP), sehingga pelaksanaan Sabilulungan Sistem Penilaian Kerja Pegawai (SASIKAP) belum berjalan dengan berhasil.Tujuan dari penelitian ini adalah diketahui penyebab belum berhasilnya Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) di Pemerintahan Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori faktor-faktor keberhasilan e-governmnet yang dikemukakan oleh Gil Garcia dan Theresa Pardo (2005). Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumen.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) di Pemerintahan Kabupaten Bandung belum berhasil karena belum memenuhi semua faktor keberhasilan e-government. Pengelolaan data dan informasi yang dilakukan belum optimal, tidak tersediannya sarana untuk pengguna memberikan masukan, kapasitas server belum mampu menampung banyak pengguna yang mengakses, dan masih terdapat  pengguna yang proses penilaian kinerja melalui Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) dibantu atau dilakukan oleh orang lain. 

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN KONAWE SULAWESI TENGGARA

ABSTRACTThe topic of this research is the Implementation of the Study of Tourism Development Policy in Toronipa Beach Tourism Konawe Regency, Southeast Sulawesi. The formulation of the problem in this research is, why is there no strategy in the implementation of tourism development policies that have been raised by local governments. The analytical method used is descriptive qualitative with aspects that are explored including communication, implementing attitudes, bureaucratic structures and resources. The results of the study are communication aspects, namely the absence of intensive communication between the tourism object management with the regional government (district) and the local DPRD which is indicated by the absence of supporting facilities provided for many years of the existence of the tourism object, except for some assistance from the regional government tourism agency ). From the aspect of resources in this case human resources, namely the availability of managers who are ready to carry out their duties but are not supported in non-human resources / facilities in tourism development efforts to further increase the number of visitors, because this is one of the tourism development strategies that must be carried out by the government regions (districts), in addition to being able to improve the welfare of local communities in the tourist area, will also be able to obtain added value of Local Original Revenue from the tourism sector. While the aspect of the attitude of the executor is the executors / managers in the area of tourism have carried out several tasks and functions well but they still feel the lack of attention of the local government each year, in the effort to develop regional tourism strategies. This is indicated by the local policy regarding tariffs deemed by the implementer to have an impact on the reduction in the number of visitors who come, so the implementers carry out tactical discretion / policies so that there is no decrease in visitor interest to travel because of the incompatible between existing (expected) public government facilities and services. And finally, the bureaucratic structure, in terms of human resources, especially in the youth, sports, culture and tourism offices, has shown a better condition due to ski competence and the field of tourism. Therefore the conclusion is seen from the aspect of the attitude of the executor (disposition), resources, communication, has not shown or illustrated the strategy of developing a good regional tourism policy. But aspects of the bureaucratic structure have shown better conditions.Keywords: Policy Implementation and Tourism Development. ABSTRAKTopik penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Studi pada Wisata Pantai Toronipa Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, mengapa belum ada strategi dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan yang dimunculkan oleh pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif dengan sspek yang didalami antara lain komunikasi, sikap pelaksana, struktur birokrasi dan sumberdaya. Hasil penelitian yaitu aspek komunikasi yaitu tidak adanya komunikasi intensif antara pengelola obyek wisata dengan pemerintah daerah (kabupaten) dan DPRD setempat yang ditandai dengan tidak adanya fasilitas pendukung yang diberikan selama bertahun-tahun adanya obyek wisata, kecuali beberapa bantuan dari dinas pariwisata pemerintah daerah (provinsi). Dari aspek sumberdaya dalam hal ini sumber daya manusia yaitu tersedianya pengelola yang siap menjalankan tugasnya tetapi tidak didukung dalam sumberdaya non-manusia/fasilitas dalam usaha pengembangan kepariwisataan agar semakin meningkatkan jumlah pengunjung, karena hal tersebut merupakan salah satu strategi pengembangan kepariwisataan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah (kabupaten), selain akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di area wisata, juga akan dapat memperoleh nilai tambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Sedangkan aspek sikap pelaksana adalah para pelaksana/pengelola diarea wisata sudah menjalankan beberapa tugas dan fungsinya dengan baik tetapi mereka masih merasakan kurangnya perhatian pemerintah daerah setiap tahunnya, dalam upaya strategi pengembangan kepariwisataan daerah. Hal tersebut ditandai dengan kebijakan pemerintah daerah mengenai tarif dianggap oleh pelaksana akan berdampak pada berkurangnya jumlah pengunjung yang datang, sehingga para pelaksana melakukan diskresi/kebijaksanaan taktis agar tidak terjadi penurunan minat pengunjung untuk berwisata karena tidak sesuainya antara fasilitas yang ada (yang diharapkan) dengan layanan publik pemerintah daerah. Dan terakhir adalah struktur birokrasi, dilihat dari segi sumberdaya manusia manusia khususnya pada kantor dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata sudah menunjukkan keadaan yang lebih baik karena kompetensi skiil dan bidang ilmu kepariwisataan. Oleh karena itu kesimpulannya adalah dilihat dari aspek sikap pelaksana (disposisi), sumberdaya, komunikasi, belum menunjukkan atau menggambarkan strategi pengembangan kebijakan kepariwisataan daerah yang baik. Tetapi aspek struktur birokrasi telah menunjukkan keadaan yang lebih baik.Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata

City growth and its impact on residential problems: A case study in the city of Jakarta

This study aims to examine housing and settlement problems, especially in the Jakarta area as a result of population growth which has caused a very large population by identifying the number of housing needs and housing deficits. This study takes the object of the city of Jakarta as a case study and focuses on the housing sector which includes 2731 residential neighborhoods (RW) where the city occupies an area of 664.01 km2. Studies show the cause of the problem is caused by relatively stable city growth with a growth rate of around 1% over the past 20 years, which is reflected in the number of families, which amount to 3,627,111 families, with a housing density of 5462 families/km2, living in 2,242,163 housing units. The findings show that another cause is the spread of slum settlements in the city, which total 445 RWs, which means 16.30% of the total RWs. The results of the research show that so far, the problem has not been resolved

PENGENDALIAN PENATAAN MINIMARKET DI KOTA BANDUNG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan toko modern di Kota Bandung yang semakin banyak dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Minimarket sebagai salah satu jenis toko modern yang ada di Kota Bandung. Bahkan menurut Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tahun 2018 tercatat terdapat 465 jumlah minimarket yang tersebar di 30 Kecamatan di Kota Bandung.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam melakukan pengendalian penataan minimarket di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Ricky W. Griffin tentang langkah-langkah pengendalian atau Levels of Control tentang empat langkah dalam pengendalian yaitu: establishing standards, measuring performance, comparing performance against standards, dan considering corrective action.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan aspek yang ada dalam Pengendalian Penataan Minimarket di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, observasi, wawancara dan dokumen. Dan untuk memvalidasi data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian penataan minimarket di Kota Bandung belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran yang terjadi mulai dari permasalahan perizinan, hingga ketidaksesuaian tata ruang. Selain itu terdapat pengawasan yang tidak diikuti dengan laporan. Hingga masih lemahnya penindakan terhadap minimarket yang melanggar. Walaupun terdapat Surat Moratorium, namun Surat Moratorium bukanlah solusi atas pelanggaran-pelanggaran minimarket di Kota Bandung. Karena Surat Moratorium hanya menyelesaikan masalah penerbitan izin baru minimarket di Kota Bandung