Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Pribadi, dan Psikologis terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek Nokia di Kota Padang

Penelitian ini menguji tentang Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Pribadi dan Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Produk Handphone Merek Nokia di Kota Padang. Responden dari penelitian ini adalah konsumen yang membeli atau yang menggunakan handphone Nokia di Kecematan Padang Barat dan Kecamatan Lubuk Kilangan. Populasi dalam penelitian ini adalah responden atau masyarakat yang membeli atau menggunakan handphone Nokia dengan jumlah sampelnya 100 orang responden, teknik pengambilan sampel disini dengan metode Quota Sampling. Data tersebut dikumpulkan melalui kuesioner yang di berikan langsung kepada responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan regresi linier berganda, Uji t, Uji R², Uji F.Keempat variabel yaitu faktor budaya, soasial, pribadi dan psikologis yang berpengaruh secara simultan dengan hasil sebagai berikut: Untuk melakukan pengujian secara simultan tentang pengaruh variabel faktor budaya (X¹), sosial (X2), pribadi (X3), dan psikologis (X4) terhadap keputusan pembelian (Y), Maka dapat dilihat dari ringkasan hasil analisa regresi yang memperlihatkan bahwa nilai Uji F adalah sebesar 10,700dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini berada jauh dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Dengan demikian, Hipotesis kelima (H5) penelitian ini yang menyatakan variabel faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dinyatakan diterima

Foreign Direct Investment And Poverty Reduction

This paper provides a detailed survey of the literature on the impact of foreign direct investment (FDI) on poverty reduction, outlining the theoretical and empirical relationship between these variables. Although a number of studies have been done on the impact of FDI on poverty reduction, the majority of these studies have focused on the indirect impact of FDI on poverty reduction. The bulk of the literature reviewed supports the positive effects of foreign direct investment on poverty reduction, although a few studies have also found foreign direct investment to have an adverse or insignificant effect on poverty reduction. This study differs fundamentally from previous studies in that it focuses on the direct impact of FDI on poverty reduction, giving a detailed review of the nature of this relationship

Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban dalam Peradilan Pidana di Indonesia

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh korban dalam perspektif praktik peradilan pidana Indonesia dan bagaimana pergeseran pemikiran upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh korban dari perspektif teoritik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Relevansi antara Peninjauan Kembali sebagai hak terpidana/keluarga terpidana dan kepentingan korban haruslah seimbang. dengan diterapkan penafsiran demikian maka kepentingan pelaku tindak pidana, korban kejahatan,dan masyarakat relatif dapat diakomodir sehingga keadilan yang diterapkan hakim mengacu pada keadilan restorative. Hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tidak hanya bagi terpidana atau keluarganya saja, namun dapat pula hak tersebut diberikan kepada korban tindak pidana. 2. Prospek pengaturan tentang Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terpidana maupun korban haruslah memenuhi rasa keadilan. Pergeseran perspektif system peradilan pidana sudah layak, wajar, proporsional, dan semestinya apabila kebijakan formulatif mendatang (ius constituendum) memberikan pergeseran pemikiran untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali bukan saja kepada terpidana atau ahli warisnya sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, akan tetapi juga diperluas kepada korban, dengan syarat limitatif secara ketat hanya berupa adanya Novum. Oleh karena itu dengan dimensi demikian, konkretnya model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia hendaknya menganut aspek model keseimbangan kepentingan

KARAKTERISTIK PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH

The objective is to determine the legal characteristics Agreement To Deliver Build (Build Operate and Transfer Contract / BOT) related to the presence of the Government as one of parties to the contract. This writing method by normative literature. research was conducted on the principle of the rule of law and the applicable law in BOT agreement. The results showed that the characteristics of the BOT Agreement is an agreement hybrid because  mixture of public law and private law, in addition to the BOT Agreement is an agreement for a treaty policies implemented by local governments from the authority granted by law to act freely within the interest and protection to the people

PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI TAHUNA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik dan nilai-nilai hukum pidana adat  dan bagaimana  proses dan mekanisme pelembagaan hukum pidana adat termasuk delik nedosa di Sangihe serta bagaimana penerapan hukum pidana adat dalam putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna.  Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum empiris, namun meskipun demikian, dalam bagian pendekatan masalah aspek penelitian hukum normatif juga digunakan dalam penelitian ini sebagai penunjang penelitian hukum empiris sehingga dapat diambil kesimpulan: 1. Hukum pidana adat mempunyai ciri atau karakteristik menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang mana satu sa­ma lain saling berhubungan. 2. Pelembagaan hukum pidana adat melalui jalur peradilan, menggunakan "pintu" masuk melalui Undang-undang No. 1 Drt/ 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-penga­dilan Sipil. Model pelembagaan hukum pidana adat dalam praktek per­adilan seperti ini, ketentuan hukum pidana adat digunakan se­cara langsung sebagai instrumen hukum untuk mengadili sua­tu kasus tindak pidana adat. Di Sangihe, dikenal adanya Delik Nedosa yang diatur dalam Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipoelau-Poelau SANGI” tahun 1917 maupun penyempurnaanya tahun 1932 yaitu “ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden. 3. Di samping delik nendosa, terdapat juga delik zinah yang diatur dalam Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipoelau-Poelau SANGI” tahun 1917 maupun penyempurnaanya tahun 1932 yaitu “ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna sampai dengan adanya Putusan Kasasi No. 739 K/PID/2013. Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat - (1) dan ayat (2) tahun 1932 tentang Aturan Adat untuk orang-orang Masehi Bumi Putera di Pulau-Pulau Sangihe. Kata kunci: Pidana adat, Tahun

Peranan Iklim Komunikasi Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Fisip Unsrat Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2009

Skripsi ini berjudul Peranan Iklim Komunikasi dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Fisip Unsrat Jurusan Komunikasi Angkatan-2009. Mahasiswa harus dapat menyadari dan menjalankan fungsi dasar seorang mahasiswa yaitu bergelut dengan ilmu pengetahuan dan memberikan Perubahan yang lebih baik dengan intelektualitas yang ia miliki selama menjalani pendidikan. Dengan demikian seorang mahasiswa harus senantiasa memiliki kemauan dan motivasi untuk belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan selama pendidikan yang nantinya akan digunakan di masa mendatang. Peran komunikasi sangat penting untuk menunjang hal ini sesuai dengan fungsi komunikasi yang bersifat mendidik, edukatif, dan informatif. Begitu juga dengan para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan – 2009. Para dosen dan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Jurusan Ilmu Komunikasi sebagai kaum intelektual perlu menciptakan iklim komunikasi yang baik guna mencapai tujuan pembelajaran.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa dimana penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran iklim komunikasi sangat besar dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa Fisip Unsrat Jurusan Komunikasi Angkatan – 2009

Tiny Groups Tackle Byzantine Adversaries

A popular technique for tolerating malicious faults in open distributed systems is to establish small groups of participants, each of which has a non-faulty majority. These groups are used as building blocks to design attack-resistant algorithms. Despite over a decade of active research, current constructions require group sizes of $O(\log n)$, where $n$ is the number of participants in the system. This group size is important since communication and state costs scale polynomially with this parameter. Given the stubbornness of this logarithmic barrier, a natural question is whether better bounds are possible. Here, we consider an attacker that controls a constant fraction of the total computational resources in the system. By leveraging proof-of-work (PoW), we demonstrate how to reduce the group size exponentially to $O(\log\log n)$ while maintaining strong security guarantees. This reduction in group size yields a significant improvement in communication and state costs.Comment: This work is supported by the National Science Foundation grant CCF 1613772 and a C Spire Research Gif

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN BOTSWANA: TRENDS, REFORMS AND CHALLENGES

This paper gives an overview of foreign direct investment (FDI) in Botswana from 1980 to 2013. The trends in FDI inflows, reforms that have been implemented, and challenges that need to be addressed in order to increase FDI inflows into the country are also highlighted. Reforms on FDI have been two-pronged. Firstly, there are policies that are aimed at creating a vibrate industry important for investment. Some of the policies pursued are: supportive industrial policies, regional integration and bilateral and multilateral trade agreements. Secondly, there are policies that directly target FDI. Among such policies are investment incentives, regulatory reforms, exchange control relaxation, Bilateral Investment Treaties (BITs) and the creation of Special Economic Zones. The overall analysis of the study shows FDI inflows in Botswana have been highly volatile and depressed since 1980, although a gradual increase has been recorded since the mid-90s