PRAKTIK SISTEM BONUS PADA PERUSAHAAN HERBA PENAWAR ALWAHIDA INDONESIA (HPAI) CABANG JAMBI 2 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap praktik sistem bonus di PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) cabang jambi 2 dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sebagai tujuan antaranya adalah ingin mengetahui penerapan sistem bonus yang di praktikkan oleh PT. HPAI cabang Jambi 2 dan ingin mengetahui penerapan bonus tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriftif dengan metode pengumpulan data melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui hasil dan kesimpulannya sebagai berikut: pertama, bahwa dalam penerapannya sistem pembagian bonus dan royalti di PT. HPAI, dibagikan berdasarkan prosentase masing-masing pangkat, misalnya Manajer (M) 20% dikalikan dengan TP poin pribadi dan di akumulasikan dengan TP poin para downlinenya, untuk mendapatkan bonus tersebut upline wajib melakukan pembinaan terhadap dowlinenya. Kedua, mengenai permasalahan yang terjadi di PT. HPAI bahwa dengan menerapkan sistem bonus yang hanya didapatkan oleh orang yang diatasnya saja atau biasa disebut dengan bonus kepemimpinan. Upline berhak mendapatkan bonus jika ia melakukan pembinaan terhadap dowline nya namun jika tidak dia tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi karena sistem yang terstruktur tanpa melakukan pembinaan seorang upline tetap mendapatkan bonus. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kecurangan dan merupakan suatu ketidak adilan,dan tindakan tersebut sudah melanggar aturan, nilai-nilai dan etika bisnis Islam dan kecurangan merupakan perbuatan terlarang dalam Islam dan hukumnya adalah haram. Akan tetapi, hal ini bukan sepenuhnya kesahahan dari perusahaan melainkan kesalahan upline itu sendiri yang tidak amanah

KONTRIBUSI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM MEMBERANTAS KEMISKINAN (Studi BAZNAS Kota Jambi)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Dalam Memberantas Kemiskinan Kasus BAZNAS Kota Jambi Permasalahan Kemiskinan di Kota Jambi bahwa secara persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak 50,61 ribu jiwa dan memasuki tahun 2019 turun 3,28% menjadi 48,95 ribu jiwa Penduduk miskin di Kota Jambi, Meskipun mengalami penurunan tingkat kemiskinan sebesar 3,28% Kota Jambi masih menduduki peringkat pertama kemiskinan se Provinsi Jambi dan melihat kondisi dilapangan masih banyaknya terlihat dengan nyata masyarakat miskin di kota jambi, Untuk mengetahui kontribusi BAZNAS Kota Jambi dalam memberantas kemiskinan di Kota Jambi ,Untuk mengetahui apa faktor kendala BAZNAS Kota Jambi dalam berkontribusi memberantas kemiskinan di Kota Jambi,Untuk mengetahui solusi dari kendala-kendala BAZNAS Kota Jambi dalam memberantas kemikinan.Penelitian ini merupakan penelitian gabungan yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumberdata yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Tehnik sampling yang digunakan adalah Inon probability sampling dengan jenis tehnik purposive sampling. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data (data reduktion), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Kontribusi BAZNAS dalam memberantas kemiskinan di Kota Jambi sudah cukup berkontribusi dalam memberantas kemiskinan coba tingkatkan lagi kontribusi dengan program-program yang sifatnya membangkitkan perekonomian yang berkelanjutan sehingga yang tadinya mustahiq menjadi muzzaqi. Kendala-kendala BAZNAS Kota Jambi Dalam kontribusi Memberantas Kemiskinan di Kota Jambi kendala yang sudah terjadi jadikan acuan kedepanya untuk memperkecil kegagalan dalam target upaya memberantas kemiskinan. Solusi BAZNAS Kota Jambi dalam kontribusi memberantas kemiskinan melihat dari solusi pendapat dari pihak mustahiq dan ulama atau pihak MUI coba di realisasikan kedalam kinerja BAZNAS kota Jambi

JUAL BELI ISTISHNA PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (STUDI PT. HUQY PROPERTI SYARIAH)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad istishna’ dengan kesesuaian Fatwa DSN MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang jual beli istishna’. Hal ini berkaitan dengan penggunaan label syariah yang diterapkan dalam berbagai hal di bidang usaha di masyarakat, salah satunya yakni bisnis properti syariah tanpa melalui pihak perbankan syariah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melakukan penelitian dan penyelidikan empiris yang dilakukan untuk menyelidiki sebuah organisasi dalam konteks kehidupan nyata. Penulis melakukan beberapa observasi serta wawancara bersama para pihak terkait untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan dapat menyajikan seluruh data yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan. Pendekatan ini diharapkan dapat menggali secara mendalam penerapan akad istishna’ tanpa melalui lembaga perbankan syariah. Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa dalam hal jual beli rumah di perumahan Huqy Properti Syariah Jambi tanpa perantara pihak ketiga. Penerapan akad istishna’ yang digunakan tidak sama dengan skema yang ada di lembaga perbankan syariah. Akad yang digunakan PT. Huqy properti syariah yaitu akad istishna’ tunggal bukan paralel dimana dalam hal ini hanya ada dua pihak yang terlibat yakni pihak konsumen dan developer. Dalam penerapan akad istishna’ yang digunakan oleh PT. Huqy properti syariah belum seluruhya dijalankan dengan sesuai pada ketentuan Fatwa DSN NO.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang jual beli istishna’ seperti kebebasan pembeli dalam melilih lokasi yang diinginkan, dan juga belum opimalnya aturan memperbolehkan pembeli membatalkan akad karena cacat barang, sehingga hal ini tidak memaksimalkan konsep syariah yang menjadi tema dari PT. Huqy properti syariah Jambi

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT MAAL DI DESA SINAR KALIMANTAN KECAMATAN MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

Skripsi ini berjudul “PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT MAAL DI DESA SINAR KALIMANTAN KECAMATAN MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI” yang bertujuan untuk mengengetahui tentang bagaimana gambaran pelaksanaan zakat Maal di Desa Sinar Kalimantan, apa penyebab kurangnya pemahaman masyarakat dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai zakat maal. Dalam penelitian ini digunakan jenis data Kualitatif, dengan menggunakan data yang diproleh dari data primer dan data sekunder dan dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran zakat maal di Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran zakat maal. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakal maal dikarenakan kurangnya tingkat pendidikan agama masyarakat,belum dibentunya lembaga amil zakat, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat maupun BAZNAS kabupaten, sehingga masyarakat kurang memahami dan menyadari pentingnya membayar zakat maal. Untuk menjadikan masyarakat memahami dan melaksanakan pembayaran zakat maal perlu dilakukan upaya-upaya seperti pembinaan lembaga ceramah, pembinaan atau sosialisasi melaui tema-tema khutbah, serta sangat penting sekali adanya sosialisasi dari BAZNAS dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga masyarkat di Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi sadar akan pentingnya kewajiban membayar zakat maal

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD ) Kabupaten Muaro Jambi)

Skripsi ini berjudul Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pengembangan Desa Tertinggal (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi). Skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 1 Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menangani Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi salah satunya dengan melakukan strategi dan meningkatkan kemandirian masyarakat dan Desa tertinggal dilakukan melalui: a. Pengembangan ekonomi lokal seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan dibidang pertanian b. Pemberdayaan masyarakat Desa dalam pelaksanaannya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan serta program pembangunan Desa. c. Penyediaan sarana dan prasarana Desa. d. peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dunia usaha seperti UMKM dan koperasi Desa. e. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada setiap Desa untuk meningkatkan kemandirian Desa. 2. Faktor penghambat dari pembangunan Desa adalah akses jarak yang relative jauh, minimnya sumber daya manusia, sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing Desa, serta masih kurangnya tingkat partisipasi dan dukungan dari pihak masyarakat Desa. Sehingga pembangunan untuk lebih maju masih kurang optimal. 3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan masyarakat Desa berupa memberikan fasilitas pembangunan sekolah Paud, TK, pembangunan sekolah madrasah, memberikan fasilitas sarana dan prasarana dibidang pertanian berupa traktor, pembangunan pasar Desa, pembangunan posyandu, serta memberikan sarana dan prasarana dibidang kesehatan

PROSES PENCAIRAN DANA PINJAMAN KOPERASI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGROBISNIS KOPERASI TANI MAKMUR KECAMATAN PAAL MERAH KOTA JAMBI)

Kelurahan Lingkar Selatan terbentuk pada tahun 2003 dengan 16.151 penduduk. Masyarakat di Lingkar Selatan juga banyak berprofesi sebagai petani, skripsi yang berjudul “Proses Pencairan Dana Pinjaman Koperasi Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis Koperasi Tani Makmur Kecamatan Paal Merah Kota Jambi)” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pencairan dana pinjaman pada LKMA Koperasi Tani Makmur yang ditinjau dari hukum Islam. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: Dalam LKMA Koperasi Tani Makmur Paal Merah, syarat awal dalam melakukan simpan pinjam, haruslah menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Adapun sistem yang digunakan dalam pengembalian pinjaman yaitu menggunakan sistem bunga sebesar 1,5% perbulannya. LKMA Koperasi Tani Makmur berdasarkan praktik bagi hasil telah sesuai dengan akad syirkah al-inan. Dalam koperasi ini terdapat aspek hukum ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Qur’an, bahwa sebagian besar cita-cita koperasi sudah sejalan dengan ajaran Islam dalam hal tolong-menolong, akan tetapi dalam pelaksanaan pengembalian pinjaman tersebut masih menggunakan bunga yang tidak diperbolehkan dalam Islam yang hukumnya diharamkan

ANALISIS TINGKAT KECURANGAN DALAM TIMBANGAN BAGI PEDAGANG SEMBAKO DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi kasus di Pasar Baru Talang Banjar Kel Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi)

Fraud (Kecurangan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi atau kelompok, dimana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu. Tujuan penelitian ini mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap kecurangan pada timbangan yang diterapkan oleh pedagang sembako di Pasar Baru Talang Banjar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan observasi dan wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua pedagang bertransaksi dengan jujur. Selain itu tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran, menjual barang dengan kualitas yang buruk atau tidak menjelaskan kualitas sembako yang dijualnya apakah sembako yang dijualnya baik atau tidak. Implikasi penelitian, diharapkan kepada pedagang sembako agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang dalam melakukan aktivitas berpatokan dan perpedomankan pada al-Qur‟an dan as-Sunnah, sehingga bisa menciptakan perdagangan yang sehat, dan di harapkan pedagang harus selalu ingat bahwa akibat dari perbuatan curang dalam menimbang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT di hari akhirat nanti

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH GILING PADI DIBAYAR DENGAN BERAS (Studi Kasus di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)

Tujuan Penelitian ini yaitu: 1) ingin mengetahui praktik upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. 2) ingin mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (field research). Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari kedua belah pihak yaitu pemilik mesin gilingan padi dan pengguna jasa gilingan padi, dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden. Kemudian data tersebut dianalisis dengan deskriptif kualitatif dengan menyajikan atau menggambarkan sejelas-jelasnya seluruh masalah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu: 1) praktik upah giling padi di bayar dengan baras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci ini kesepakatannya diatur diawal transaksi untuk memberikan upah giling padi dengan beras hasil penggilingan, pemberian upah tergantung dari berapa banyak beras yang dihasilkan, yaitu 1 karung akan menghasilkan 5 kaleng padi dan ketika di giling menjadi beras akan menghasilkan 2 kaleng beras upahnya sama dengan 2 liter, syarat beras yang dijadikan upah tidak melihat dari kualitas, apapun jenisnya maka itulah upahnya, baik itu berkualitas bagus maupun beras berkualitas buruk. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Giling Padi dibayar dengan Beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, praktek upah mengupah sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Tanjung Pauh Hilir, pada dasarnya praktek pengupahan penggilingan padi menggunakan beras mengandung unsur tolong menolong. Namun akan lebih baik ketika pemotongan berlangsung diharuskannya kedua belah pihak menhadiri secara langsung untuk mengdindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak. Kata Kunci. Hukum Ekonomi Syariah, Upah, Gilingan Pad