Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Non Litigasi Berbasis Nilai Keadilan Sosial

The aim of Act No. 2 Year 2004 about conflict settlement of industrial settlement normatively is very noble to realize harmonious, dynamic, and fair industrial relation for optimal based on the values of Pancasila, also the need of arranging institution and mechanism of conflict settlement of industrial relation in fair non-litigation way. The model of conflict settlement of industrial relation in ideal non-litigation way through involvement from government as regulator in the field of employment for balancing the bargaining position between employee and employer in order to create non-litigation conflict setlement of industrial relation with social justice valuea as the base

Perbandingan Metode Perkiraan Prevalensi Rumah Tangga Defisit Kalori

Dalam memperkirakan prevalensi defisit kalori (PDK) untuk Indonesia berdasarkan data SUSENAS, para peneliti menggunakan cara yang berbeda, terutama dalam penggunaan angka batas "defisit kalori". Adaa yang menggunakan cara "batas tetap" (angka rata-rata kebutuhan energi minimum untuk tingkat nasional), ada pula yang menggunakan "batas relatif" (angka rata-rata kebutuhan energi minimun untuk tingkat rumah tangga denngan mempertimbangkan komposisi anggota rumah tangga menurut umur dan jenis kelamin). Dalam makalah ini dikemukanan kajian perbandingan ketepatan kedua metoda yang digunakan dalam memperkirakan prevalensi defisit kalori untuk Indonesia berdasarkan data SUSENAS 1984. Hasil analisis dengan uji Se (Sensitivity) dan Sp (Specifity) menunjukkan bahwa dalam memperkirakan PDK untuk Indonesia akan lebih tepat bila menggunakan "batas relatif" (70% kebutuhan energi rumah tangga) sebagai patokan "batas defisit kalori". Jika menggunakan "batas tetap" sebaiknya patokan "batas defisit kalori" bukan 1700 kalori, melainkan 1400 kalori

Prevalensi Rumah Tangga Yang Defisit Kalori Atau Protein Di Indonesia

Data konsumsi makanan 49.513 rumah tangga sampel SUSENAS 1984 yang belum disesuaikan (unajusted) telah dianalisis dengan tujuan untuk memperkirakan prevalensi rumah tangga yang mengalami defisit kalori atau protein. Berbeda dengan cara yang dilakukan peneliti lain, pada penelitian ini pendekatan dilakukan dengan membandingkan langsung konsumsi dan kebutuhaan energi masing-masing rumah tangga. Cara ini jugaa diterapkan dalam memperkirakan defisit protein. Batas konsumsi yang digolongkan "defisit" adalah 70% kebutuhan keluarga. Didapatkan rata-rata konsumsi energi dan protein rumah tangga masing-masing 1905 kalori dan 41.0 gram per hari, sementara kebutuhan rata-rata 1963 kalori dan 42.0 gram protein. Diperkirakan 21.4% rumah tangga mengalami defisit kalori dan 16.8% mengalami defisit protein. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat rumah tangga yang mengalami defisit kalori dan defisit protein (DKDP) 13.31%, di perdesaan 11.91%, di perkotaan 16.39%. Untuk rumah tangga yang mengalami defisit kalori cukup protein (DKCP) angka-angka itu, masing-masing berturut-turut, 8.04%, 6.61% dan 11.2%, yang mengalami cukup kalori defisit protein (CKDP) 3.64%, 3.91% dan 2.46%, sementaraa yang cukup kalori cukup protein (CKCP) 75.19%, 77.56% dan 69.85%

Using the Technology Acceptance Model (TAM) in SAP Fiori

This article presents a case study that was carried out in two companies that have implemented SAP Fiori. The As-Is and To-Be description of the process in which SAP Fiori was implemented was performed. The advantages and disadvantages of using SAP Fiori were also identified. The Technology Acceptance Model (TAM) has been used in order to understand the aspects that most influence users to consider SAP Fiori as an added value, and how it optimizes the tasks of users. TAM has two variables that will influence the acceptance of a technology, which are: perceived ease of use and perceived utility.info:eu-repo/semantics/acceptedVersio

Knowledge Management and Organisational Culture

This international Handbook provides a comprehensive overview of key topics, debates and issues within the now well-established field of Knowledge Management (KM)

Oil and socio-economic development in Saudi Arabia

This item was digitized from a paper original and/or a microfilm copy. If you need higher-resolution images for any content in this item, please contact us at [email protected]

ERP Software implementation: An integrative framework

NoERP implementation is a socio-technical challenge that requires a fundamentally different outlook from technologically-driven innovation, and will depend on a balanced perspective where the organisation as a total system is considered. ERP implementation is considered to rely on behavioural processes and actions. It is a process that involves macro-implementation at the strategic level, and micro-implementation at the operational level. This therefore means that implementation in the context of ERP systems is not possible through an ON/OFF approach whereby deployment of the new systems will necessarily yield the desired and expected results. Understanding the implementation process through a balanced perspective will therefore prevent any unpleasant surprises, and will ensure and guide the change process to be embedded in a painless fashion. The balanced perspective means that socio-technical considerations must be borne in mind; the strategic, tactical and operational steps clearly defined; and the expected benefits evaluated and tracked through creating seamless and solid integration. This paper proposes an integrative framework for ERP implementation based on an extensive review of the factors and the essential elements that contribute to success in the context of ERP implementation