PEMBANGUNAN DESA MELALUI PENGUATAN ORGANISASI KARANG TARUNA DALAM MEMAKSIMALKAN PRAKTIK POLITIK DAN PEMILILHAN DUTA DEMOKRASI DI DESA MUARA BONE KECAMATAN BONE

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dengan tema "Pembangunan Desa Melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna Dalam Memaksimalkan Praktik Politik Dan Pemililhan Duta Demokrasi di Desa Muara Bone Kecamatan Bone" dirancang sebagai upaya konkret dalam mewujudkan partisipasi politik yang lebih inklusif dan efektif. Program ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan, termasuk implementasi tridharma perguruan tinggi dan kemitraan antara Universitas Negeri Gorontalo dengan pemerintah daerah. Melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan hukum kepemiluan, pemilihan duta demokrasi, dan pendampingan masyarakat, program ini tidak hanya menawarkan solusi praktis tetapi juga berdampak pada penguatan partisipasi politik masyarakat dan karang taruna. Penekanan pada pendidikan dan keterlibatan pemuda melalui karang taruna, serta kolaborasi antar-stakeholder, menjadikan program ini sebuah model potensial untuk intervensi serupa di masa mendatang. Program ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan mencakup indikator kinerja utama dalam tata kelola desa

Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa dimana telah begitu mengakar kuat di Indonesia. Hal ini dapat di buktian dengan jumlah uang hasil korupsi yang di sita oleh KPK sebesar Rp2 triliun. Gagasan Model Politik Hukum pemberantasan korupsi perlu dilakukan dalam rangka Harmonisasi Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagimana Dasar Urgensi Konsep Pemberantasan Korupsi di Indonesia. 2) Bagaimana Model Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Metode Penelitian ini mengunakan Penelitian Hukum Normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum dengan mengunakan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Politik hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang lebih mengedepankan kepada manfaat hukum dengan cara melakukan penemuan atau pembaharuan hukum sesuai dengan fenomena sosial dimasyarakat dan urgensi kebutuhan hukum dengan melakukan 3 pendekatan yaitu Subtansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum dimana adanya Harmonisasi Kelembagaan Antara KPK, Polri dan Kejaksaan untuk efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia dengan pendekatan peraturan perundang-undangan

Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia

This research discusses the strength of the Constitutional Court\u27s decision regarding judicial review in Indonesia. The Constitutional Court is an institution of judicial power tasked with exercising the authority of judicial review born from the 3rd Amendment to the 1945 Constitution. In this study, the philosophical and normative foundations that form the basis for the strength of the Constitutional Court\u27s decision to conduct judicial review will be discussed. The method used is normative juridical, using secondary materials such as laws, decisions of the Constitutional Court, and related legal literature. This study\u27s results confirm that the Constitutional Court\u27s decision to conduct a judicial review has a powerful dimension of power. This power can be viewed from several angles, both philosophical and normative. In the philosophical aspect, the strength of the Constitutional Court\u27s decision lies in the principles of popular sovereignty and constitutional supremacy. While in the normative aspect, the strength of the Constitutional Court\u27s decision is based on the provisions of laws and regulations governing the authority and procedures of the Constitutional Court in conducting judicial reviews

The Principle of Freedom of Contract in Agricultural Product Sharing based on Islamic Law

Islamic financial scheme in practice is still causing problems in the wider community due to differences in perceptions that exist in the community. The principle of freedom of contract in Law No. 2 of 1960 concerning agricultural product sharing and Islamic law, especially related to agricultural product sharing and Article 1338 paragraph (1) of the civil code which stipulates that a legally made Agreement will apply like a law for the maker (Pacta Sunt Servanda principle), the word “all” means that every legal subject can make an agreement whose contents are about anything, legal subjects have the freedom to determine the form of the agreement. This normative research aims to analyse the legal ramifications of violating the concept of freedom of contract in agricultural product sharing from the viewpoints of Islamic law.  This result of this article found that the implementing of the revenue sharing system did not get a fair share, this was because at the time of the contract, farmers were in a weak position due to the need for money for children's education and other emergency needs, especially during the Covid-19 pandemic.  The owner of the land has the right to obtain part of the crop on the farm managed by the cultivator and receive back the return of the land upon completion of the agreement

Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighbouring Right

ABSRTAK Hak Terkait (Neighbouring Right) dengan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pelaku yang dapat terdiri dari artis film/telivisi, pemusik, penari, pelawak dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya. Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (Public Performance), mengkomunikasikan pertunjukan langsung (Live Performance), dan mengkomunikasikan secara interaktis suatu karya rekaman suara pelaku. Selain pelaku, juga produser rekaman suara dan lembaga penyiaran mempunyai hak-hak terkait. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dapat diketahui bahwa yang dimaksud Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram atau Lembaga Penyiaran. Judul Penelitian ini adalah Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan rumusan masalah. 1. Bagaimana Problematika Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?Dari hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan globalisasi memberikan kontribusi dengan banyaknya karya cipta seperti lagu, film, acara televisi yang sering disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti memperbanyak, memasarkan dan segala upaya untuk memperoleh keuntungan finansial, sehingga pencipta atau pemilik hak cipta merasa dirugikan baik dari segi Hak Moral maupun Hak Ekonomi. Karena inilah hak terkait dengan hak cipta lahir dengan tujuan untuk melindungi hak performers, produser rekaman dan lembaga penyiaran dari penyalahgunaan karya mereka. Perlindungan hukum untuk hak terkait diberikan melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga melalui konvensi konvensi Internasional yaitu Konvensi Roma 1961, Konvensi Jenewa, dan Brussel Convention. Kata Kunci : Hak Terkait (Neighbouring Right), Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipt

Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital

Permasalahan penyiaraan sangatlah kompleks yakni definisi dan pengawasan penyiaraan yang masih belum jelas, serta kewenangan KPI lemah untuk mengawasi media digital. Tujuan penelitian ini, yaitu: Pertama, pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia atas Media Digital. Kedua, konsep dan praktek lembaga penyiaran terhadap pengawasan media digital di negara lain. Ketiga, desain pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap pengawasan media digital. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, problematika hukum terhadap kedudukan KPI dalam pengawasan media digital yakni penafsiran frasa “media lainnya di Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran”. Kedua, pengawasan media digital di Jerman dan Australia cukup maju untuk mengatur secara ketat penyiaraan digital dengan sistem terintegrasi misalnya Jerman mewajibkan youtube untuk mengintegrasikan UU penyiaran dalam sistem dan Australia melakukan take down apabila konten negatif dari domain lokal. Ketiga, desain penguatan lembaga KPI melalui perluasan kewenangan media digital, integrasi kelembagaan Polri dan Kominfo dan pendekatan “konvergensi media” bidang telekomunikasi, media dan internet dalam kerangka peraturan tunggal.The problem of broadcasting is very complex, consisting of the definition and supervision of broadcasting which is still unclear and the authority of KPI is still weak to supervise digital media. The research objectives are: First, to look at the legal problems of the Indonesian Broadcasting Commission in supervising Digital Media. Second, the concept and practice of broadcasters on digital media surveillance in other countries. Third, the design of the Indonesian Broadcasting Commission's supervision of digital media supervision. The results of the study show that first, there are still legal problems with the position of KPI on digital media supervision. Second, digital media surveillance in Germany and Australia has been quite advanced which has strictly regulated broadcasting in digital with an integrated system. Third, the design is carried out by strengthening KPI institutions, institutional integration, and the "legislative convergence" approach

MEMBANGUN DESA RAWAN BENCANA MELALUI PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN KELOMPOK TANGGAP BENCANA BAGI PEMUDA DESA TUPA

Desa Tupa Kabupaten Bone merupakan wilayah yang sangat rentan bencana berupa  tanah longsor dan banjir, dikarenakan wilayah ini didominasi bukit dan sungai, faktor curah hujan yang cukup tinggi serta kemiringan lereng yang mempengaruhi daya dukung tanah. Melalui Pengabdian Masyarakat  Kolaborasi  antara Dosen dan Mahasiswa ini, diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tanggap bencana  yang setiap saat mengintai. Kondisi ini membuka peluang kepada Mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan bermasyarakat serta mengelola persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Tupa dari bencana alam yang sering dihadapi, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan analisis dan mengelola tim, berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing hingga menghasilkan gagasan terhadap bentuk pengabdian masyarakat yang tepat. Adapun metode pengabdian masyarakat ini dimulai dari tahap persiapan berupa pengumpulan data, survey, koordinasi dengan stakeholder kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan berupa sosialisasi dan pelatihan kepada Kelompok Pemuda Desa Tupa sekaligus dengan pembentukan kelompok pemuda tanggap bencana oleh Pemerintah Desa  Tupa sebagai bentuk pemecahan masalah melalui model Rekayasa Sosial. Hasil yang dicapai melalui program ini, adalah proses penyadaran pemuda sebagai ujung tombak masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan dan terbentuknya kelompok pemuda tanggap bencana. Bagi Mahasiswa, menghasilkan gagasan model Pengabdian Masyarakat serta gagasan yang bersifat teoritis dan praktis

PENDEKATAN CULTURAL STUDIES PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOALEMO

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta diakui keberadaannya. Meski demikian, realitas menunjukkan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya secara penuh. Kabupaten Boalemo, seperti daerah lain di Indonesia, memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Namun, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Diskriminasi, akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo terhadap pandangan dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas serta merumuskan rekomendasi tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dapat ditingkatkan dengan memperhatikan budaya dan nilai-nilai lokal. Pendekatan cultural studies menjadi landasan dalam mengungkap dinamika dan interaksi antara budaya, hukum, dan hak-hak penyandang disabilitas

PENDEKATAN CULTURAL STUDIES PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOALEMO

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta diakui keberadaannya. Meski demikian, realitas menunjukkan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya secara penuh. Kabupaten Boalemo, seperti daerah lain di Indonesia, memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Namun, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Diskriminasi, akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo terhadap pandangan dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas serta merumuskan rekomendasi tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dapat ditingkatkan dengan memperhatikan budaya dan nilai-nilai lokal. Pendekatan cultural studies menjadi landasan dalam mengungkap dinamika dan interaksi antara budaya, hukum, dan hak-hak penyandang disabilitas

Kebinekaan Pendidikan Ibadah Mahdhah Dalam Naskah Thairu Al-Farkhi Dan Buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah

Ancient texts save a lot of knowledge that can be studied at the present time. Manuscriptor ancient texts are the most authentic sources of knowledge. Thairu Al-Farkhiis an ancient manuscript which have big contribution in the spread of mahdhah worship education in the Malay Archipelago land. HPT Muhammadiyah book is the set of decisions of the Tarjih and Tajdid Assembly, the leaders of Muhammadiyah center as guide for Muhammadiyah people in carrying out mahdahworship and progressing Islamic da’wah movements. Mahdhah worship education in Thairu Al-Farkhi manuscript and in HPT book inherit the reality of diversity education which contains comparison. Diversity in mahdahworship education contains in those two phenomenal works is expected to have implications for the diversity of worship activities practiced by Muslim communities si as to create harmony in religion. The writing of this thesis is aimed to describe the similarities and differences and to analyze the diversity of mahdahworship education in those two-precious manuscript. This thesis is a library research which is descriptive analysis. In this thesis, the research approach used is critical philology and theology approaches. The result of this research is that Thairu Al-Farkhi is an ancient manuscript contains mahdhah worship guidance based on Al-Qur’an and As-Sunnah written by the author for message of the Muslims and contains tanawuk principle in worship (plurality). While HPT book is a Muhammadiyah da’wah organization work that is sustainable and contains mahdhah worship education for Muhammadiyah people as embodiment of progressive Islamic education based on two main sources of Al-Qur’an and As-Sunnah Al-Maqbulah and contains diversity education in mahdahworship education. Thairu Al-Farkhi in HPT book contains diversity, variations, and difference in mahdahworship education which complementary insights in order to realize a harmonious Muslis society. In Thairu Al-Farkhi manuscript taught to always be sincere in carrying out worship because Allah subhanahu wata’ala is only and not allowed to reproach each other against differences between madzhab. While in HPT book taught about diversity of mahdhah worship education process through critical study of Al-Qur’an and As-Sunnah Al-Shahihah (Al-Maqbbullah) review. Keywords: Diversity, Education, Thairu Al-Farkhi, HP