THE HUMAN RESOURCE PRACTICES IN EMPLOYEE PERFORMANCE: A SIGNIFICANT MANAGERIAL ISSUE

Professional Human Resource Management is needed starting from planning to achieving implementation to improve employee performance. The purpose of this study was to determine the extent of the influence of Emotional Quotient, individual characteristics, and communication on performance and to determine which of the three variables had the most significant effect. This research was conducted at the Tourism Office of Badung Regency, Bali Province, using quantitative methods. The sampling technique used is saturated sampling or census, in which all members of the population are used as samples with a total of 108 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the smart PLS program. The results of the research show that each variable, namely Emotional Quotient, Individual Characteristics, and Communication has a positive and significant influence on employee performance. This study also indicates that Communication has the highest influence value with a path coefficient value of 0.462. The coefficient of determination (R2) of = 0.766 can be interpreted that the variables of Emotional Quotient, Individual Characteristics, and communication in influencing employee performance are 76.6%. The remaining 23.4% is explained by other variables not described in the model

ANALISIS PENGARUH PELAYANAN PUBLIK DAN E-SERVICE QUALITY TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT

Dengan perkembangan dunia digital secara tidak langsung akan mempengaruhi dari prilaku masyarakat. Adopsi teknologi informasi juga sangat besar dampaknya dalam menciptakan kepuasan penggunannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kepuasan masyarakat dengan analisis faktor yang mempengaruhinya yaitu variabel kualitas layanan, dan e-service quality. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sample sebanyak 340 responden yang merupakan masyarakat kota Denpasar dan penggguna aktif aplikasi Shopee dan diambil menggunakan tehnik simple random sampling. Data menggunakan kuisioner dengan skala likert dan disebarkan secara langsung atau dengan menggunakan google form. Pengujian data dikerjakan dengan analisis Structural Equation Model (SEM) memakai software AMOS 24. Hasil analisis menggunakan AMOS 24 menujukkan bahwa Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Dan variable e-service quality berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Disarankan penelitian selanjutnya menggunakan variable lainnya diluar  penelitian ini seperti kepercayaan dan keamaanan dari transformasi digital dalam suatu pelayanan publik

SOSIALISASI STRATEGI TRANSFORMASI DESA DIGITAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DESA CERDAS (SMART VILLAGE)

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan arahan dan gambaran mengenai kelola pemerintahan yang baik dengan mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efesien dengan memangkas birokrasi yang berbelit – belit sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam kegiatan dilakukan sosialiasi dalam mewujudkan Desa Digital atau Smart village, dimana tahapan dimulai dari pengecekan kriteria serta unsur-unsur pendukung yang harus dipenuhi oleh Desa Medahan, Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali sebagai syarat untuk bertransformasi ke Desa Digital. Dari enam Sektor bidang kriteria yaitu Tata Kelola Cerdas, Masyarakat Cerdas, Lingkungan Cerdas, Hidup Cerdas, Ekonomi Cerdas dan Mobilitas Cerdas, Desa medahan telah memenuhi syarat untuk menjadi Desa Digital sebagai landasan untuk menjadi Desa Cerdas

Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik

The concept of special autonomy basically has two objectives: reducing the conflict of separatism and improving welfare from disparities with other regions. The prolonged conflict in Papua has brought several multidimensional adversities which tend to be neglected. The people in Papua experience the most loss. This article aims to analyze the problems with the particular autonomy policy in Papua and West Papua Provinces. The research uses a qualitative approach. Sources of data used come from analysis sourced from various kinds of literature such as books and journals. The description found in this research shows that the implementation of special autonomy has not been effectively and efficiently implemented. Indicators of the success of public services and conflict resolution are still far from concept. To conclude that granting special autonomy cannot necessarily be implemented pragmatically, the government needs to take humanist approaches that prioritize humanity.Konsep otonomi khusus pada dasarnya memiliki dua tujuan, yakni untuk meredam konflik separatisme dan untuk meningkatkan kesejahteraan dari kesenjangan dengan daerah lain. Konflik berkepanjangan di Papua membawa sejumlah keterpurukan multidimensi yang cenderung terabaikan. Kerugian yang paling dirasakan dialami oleh masyarakat di Papua. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa problematika kebijakan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari penelitian bersumber dari berbagai literatur seperti buku dan jurnal. Gambaran yang ditemukan dalam artikel ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan otonomi khusus masih belum secara efektif dan efisien dilaksanakan. Indikator keberhasilan pelayanan publik dan penyelesaian konflik masih jauh dari kata ideal. Sehingga memberikan kesimpulan bahwa kebijakan pemberian otonomi khusus tidak serta merta dapat dilaksanakan secara pragmatis, pemerintah perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis mengedepankan rasa kemanusiaan

Visuomenės pasitikėjimo Covid-19 vakcinacijos atžvilgiu veiksniai: kaip gero valdymo Indonezijoje atspindys

CC BYGood governance is an approach to creating good organizational management founded under the principles of transparency, equity, and accountability to achieve organizational goals. The rising public demand for good governance has encouraged the central and local governments to apply transparency and accountability in their administration. Public distrust of the government in dealing with the Covid-19 pandemic through the vaccine program can be affected by the level of education, age, political affiliation, religion, and perceived experience. The community assumes that every action decided by the government always involves political and economic interests; the government takes advantage of the momentum amidst the calamities suffered by the community. The purpose of this study is to examine the trust factor, political party, and level of education in correlation with the influence of the variable level of public trust in the Covid-19 vaccine program as an embodiment of good governance. This study is descriptive quantitative research. The primary data used derives from questionnaires distributed via Google Form with a total of 391 respondents. The results from the analysis and discussion indicated that all utilized variables in this study for both the independent variable of public trust and moderation variables (religion, political affiliation, and education level) affect the transparency of good governance in the delivery of the Covid-19 vaccine program. It is also known that the moderation variables consisting of religion, political affiliation, and the latest education level are considered partial moderation because the magnitude of the direct influence is greater than the indirect one, meaning that the independent variable can directly influence the dependent variables without going through or involving moderation variable

Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Di Indonesia: Inkonsistensi Pemerintah Pusat Dan Daerah

Kebijakan untuk menangani wabah Covid-19 cenderung mengarah kepada bentuk kendali terpusat secara tersentralisasi. Padahal pemerintah daerah memiliki otoritas otonomi daerah dan asas desentralisasi yang memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerah. Diskursus tersebut lantaran pemerintah pusat menciptakan ketidakpastian dalam penanggulangan Covid-19, sedangkan pemerintah daerah hanya bersifat subordinat untuk menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Selayaknya pemerintah daerah diberikan hak cukup kuat dalam melakukan improvisasi dan keputusan-keputusan krusial dalam penanggulangan Covid-19 di daerahnya. Sebagai negara yang memiliki bentuk dan luas geografi yang sangat luas ini maka keadaan tingkat penanggulangan Covid-19 di masing-masing daerah berbeda-beda. Tujuan dari penelitian ini menggunakan untuk menguraikan hubungan pemerintah pusat dengan daerah guna memberikan rumusan ideal bagaimana keharusan yang diterapkan dalam melaksanakan penanggulangan Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dengan memadukan metode telaah dokumen dan berbagai sumber dari berbagai literatur. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat inkonsistensi kebijakan penanggulangan pandemi, hubungan pemerintah pusat dan daerah yang tidak beriringan, serta dominasi pemerintah pusat atas pemerintah daerah. Upaya melakukan harmonisasi kebijakan, mempersilakan daerah untuk melakukan improvisasi, kewenangan yang diberikan secara luas kepada daerah, dan mensinergikan kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesi

Antesenden Minat Menggunakan BRI Mobile (BRImo) Pada Nasabah BRI Kantor Cabang Sesetan, Denpasar

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi keamanan dengan mediasi kualitas pelayanan terhadap minat menggunakan BRI Mobile (BRImo) pada nasabah Bank BRI Cabang Sesetan, Denpasar. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan responden yang dijadikan sampel terdiri dari 155 responden yang diambil secara accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data mengenai tanggapan dari nasabah terhadap minat menggunakan BRImo. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) melalui pendekatan Part lease square (PLS) dengan program SmartPLS 3.2. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan dan Persepsi Keamanan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelayanan dan juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Minat menggunakan Aplikasi BRImo melalui mediasi Kualitas Palayanan. Terdapat pengaruh yang paling kuat yaitu persepsi manfaat dengan nilai koefisien jalur 0,486 dan terlemah adalah variabel persepsi keamanan dengan koefisien jalur 0,109. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas obyek penelitian dalam skala kota atau kabupaten serta menambahkan variabel baru yang belum pernah di hubungkan sebelumnya

Sosialisasi dan Pendampingan Pelatihan Fotografi Sebagai Media Promosi Pariwisata Di Desa Pinge, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan - Bali

Desa Pinge yang terletak di Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Bali menyimpan segudang potensi. Melalui upaya masyarakat bersama, desa ini berupaya untuk mengembangkan desanya untuk menarik pengunjung. Keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan alam, budaya, dan seni adalah kuncinya. Meskipun demikian, kekurangan pada desa ini terletak pada upaya promosi yang sangat minim, tidak terlalu aktif dalam pengelolaan media sosial, serta konten pada sosial media yang kurang menarik. Diperlukan pendekatan yang lebih kuat untuk memperkenalkan Desa Pinge kepada khalayak yang lebih luas. Untuk memanfaatkan potensi Desa Pinge secara maksimal sebagai tujuan wisata, kelemahan dalam promosi dan pengelolaan media sosial harus diatasi. Strategi promosi yang dilaksanakan dengan baik tidak hanya dapat menarik wisatawan tetapi juga menciptakan peluang bagi bisnis dan pengrajin lokal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan sosio-ekonomi desa secara keseluruhan. Dengan menampilkan keindahan alam, kekayaan budaya, dan dunia seni yang dinamis melalui konten gambar dan jangkauan yang lebih baik, Desa Pinge dapat muncul sebagai destinasi yang benar-benar menawan bagi pengunjung dari seluruh dunia. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk melakukan sosialisasi serta pendampingan pelatihan fotografi sebagai media promosi Desa Wisata Pinge yang dapat digunakan pada berbagai platform media promosi pariwisata. Promosi tujuan wisata adalah pendorong penting pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan kemajuan masyarakat. Selain itu, promosi desa wisata yang efektif tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan destinasi secara keseluruhanDesa Pinge yang terletak di Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Bali menyimpan segudang potensi. Melalui upaya masyarakat bersama, desa ini berupaya untuk mengembangkan desanya untuk menarik pengunjung. Keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan alam, budaya, dan seni adalah kuncinya. Meskipun demikian, kekurangan pada desa ini terletak pada upaya promosi yang sangat minim, tidak terlalu aktif dalam pengelolaan media sosial, serta konten pada sosial media yang kurang menarik. Diperlukan pendekatan yang lebih kuat untuk memperkenalkan Desa Pinge kepada khalayak yang lebih luas. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk melakukan sosialisasi serta pendampingan pelatihan fotografi sebagai media promosi Desa Wisata Pinge yang dapat digunakan pada berbagai platform media promosi pariwisata. Promosi tujuan wisata adalah pendorong penting pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan kemajuan masyarakat. Selain itu, promosi desa wisata yang efektif tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan destinasi secara keseluruhan