Ridwan Kamil: the Result of Media Power in West Java

This research discusses the communication patterns of political actors experiencing development over time. After reform and experiencing information openness, Indonesia experienced the rapid development of information technology. The new media are widely used by various parties as a means of communication, not least by political actors to conduct political communication. This communication is concerned with the context of communication that is carried out to a large number of people through the mass media. This study will explain Ridwan Kamil's communication patterns as a political actor and regional head. The communication studied is communication conducted through Ridwan Kamil's personal Instagram page. This research uses qualitative methods, and the data collection techniques used are with primary and secondary data sources. In addition, researchers use theories by Rogers in Anis Hamidati to identify three basic traits that characterize the presence of new current media communication technologies, namely interactivity, de-massification, and asynchronous uses to support this research, such as political communication theory and current media theory

ANALISIS KRITIS TERHADAP GERAKAN NASIONAL LITERASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

The paper analyzes the analysis of the National Digital Literacy Movement (GNLD) from the perspective of good governance with qualitative methods. This analysis is motivated by the pros and cons of GNLD. Those who view this movement as good at fighting hoaxes, fake news, fake news or other negative content that are judged by the wider community. Meanwhile, those who assess the assessment, this movement is an attempt by the government to lead public opinion to legitimize and silence voices criticizing government policies. Analysis of the conclusions of GNLD in the perspective of good governance that GNLD is a government effort to provide security services as well as members of the public in surfing in cyberspace.Tulisan ini hendak menganalisis Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) dari perspektif Good Governance dengan metode kualitatif. Analisis ini dilatarbelakangi oleh pro dan kontra terhadap GNLD. Pihak yang pro memandang gerakan ini bagus untuk melawan hoaks, berita palsu, berita bohong maupun konten-konten negatif lainnya yang beredar di masyarakat luas. Sementara yang kontra menilai, gerakan ini sebagai upaya pemerintah untuk menggiring opini publik untuk melegitimasi dan membungkam suara-suara yang mengkritik kebijakan pemerintah. Simpulan analisis GNLD dalam perspektif good governance bahwa GNLD merupakan upaya pemerintah untuk memberikan layanan keamanan sekaligus memberdayakan masyarakat dalam berselancar di dunia maya

OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENERAPAN SMART VILLAGE DI DESA WANTILAN KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN SUBANG

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan perangkat desa dalam smart village untuk penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Sumber Daya Manusia merupakan hal yang penting di dalam organisasi. Adanya berbagai tujuan ogranisasi yang dibuat berdasarkan berbagai visi guna kepentingan organisasi serta dalam melaksanakan misi yang dikelola dan diurus oleh pegawai. Penerapan smart village tingkat desa sebagai wujud dari digitalisasi desa sehingga desa menjadi desa cerdas dan mandiri. Kegiatan ini dilakukan dengan tiga tahapan yakni persiapan dalam bentuk sosialisasi kegiatan pada perangkat desa, tahap pelaksanaan yang dilakukan dengan cara penyampaian materi, focus group discussion (FGD) dan pelatihan atau tutor, tahap terakhir yaitu evaluasi dengan menanyakan kepada para peserta mengenai pengetahuan terkait smart village. Hasilnya menunjukkan peserta paham dengan smart village namun memang masih memerlukaan pembinaan ke depannya

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Berlakunya Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan tonggak penguatan pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa, dimana desa sebagai unit pelaksanaan pemerintahan terendah di berikan kekuatan didalam mengurus dan menggali potensi yang di miliki oleh wilayahnya. Desa sebagai wilayah otonom harus dapat mengurus dan melaksanakan pemerintahannya sendiri, mulai dari pemilihan kepala desa sampai kepada pola penggalian potensi wilayah yang di miliki sebagai bagian pelaksanaan kesejahteraan di tingkatan desa. Salah satu upaya untuk membangun kapasitas desa adalah dengan peningkatan kualitas aparatur sumberdaya pemerintahan desanya, yang mana salah satunya kepala desa.             Pemilihan kepala desa menjadikan sebuah momentum bagi masyarakat di tingkat desa untuk dapat memilih dan menghadirkan pemimpin yang dapat merefresentasikan keinginan masyarakatnya,  sehingga dapat mempercepat proses peningkatan dan pengembangan wilayah pedesaan.             Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa proses penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (Pilkades-Serentak) di Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan sudah dapat berjalan dengan baik. Dimana hal ini dapat dilihat dari proses penyelesaian konflik yang di timbulkan dari pelaksanaan pilkades serentak yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ada hal yang di dapatkan dari hasil observasi peneliti dilapangan, bahwa proses pencalonan kepala desa di beberapa tempat yang mengajukan bakal calon (Balon) dari keluargannya guna memecah suara yang ada dan adanya ego sentrisme (keluarga) yang mana melanjutkan estapet kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Secara demokrasi memang tidak masalah, namun dalam proses pendewasaan pemilukades tentu hal ini perlu dikaji dan dihindari demi terwujudnya kualitas pilkades yang baik di kemudian hari.   Kata Kunci : Implementasi, Nilai-nilai Demokrasi dan Pemilihan Kepala Desa

Pengembangan Web-Modul Contextual Teaching and Learning untuk Meningkatkan Critical Thinking dan Practical Skill Siswa SMP

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua. Tujuan pertama adalah untuk mengetahui kelayakan web-modul CTL untuk meningkatkan critical thinking dan practical skill. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui keefektifan web-modul CTL untuk meningkatkan critical thinking dan practical skill. Penelitian ini merupakan penilitian R&D dengan menggunakan desain penelitian 4D (Define, Design, Develop, dan Disseminate). Pada tahap define dilakukan kegiatan analisis awal, analisis peserta didik, analisis tugas, analisis konsep dan perumusan tujuan pembelajaran. Pada tahap design dilakukan kegiatan penyusunan instrumen, pemilihan media, pemilihan format dan pembuatan rancangan awal produk. Tahap develop meliputi kegiatan peninjauan oleh dosen pembimbing, validasi produk oleh ahli, guru dan siswa serta uji coba produk. Selanjutnya tahap disseminate meliputi kegiatan penyebarluasan web-modul kepada guru dan siswa kelas VIII SMP N 2 Jetis. Subyek penelitian adalah peserta didik kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII D sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan berupa lembar validasi webmodul untuk ahli materi, lembar validasi web-modul untuk ahli media, angket kepraktisan web-modul untuk guru, angket keterbacaan web-modul untuk siswa, lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, soal tes berupa pretest dan post-test untuk mengukur critical thinking, dan lembar observasi practical skill. Kegiatan validasi web-modul menghasilkan data kuantitatif berupa skor yang dianalisis dengan konversi skala 5. Pada kegiatan uji coba diperoleh data keterlaksanaan pembelajaran melalui kegiatan observasi yang dianalisis dalam bentuk persentase, serta data peningkatan critical thinking dan practical skil yang dianalisis dengan MANOVA. Penelitian ini menghasilkan web-modul CTL untuk meningkatkan critical thinking dan practical skill yang layak berdasarkan validasi ahli dan uji empiris. Selain itu web-modul CTL yang dihasilkan efektif untuk meningkatkan critical thinking dan practical skill berdasarkan hasil analisis data dengan MANOVA Kata Kunci : critical thinking, CTL, practical skill, web modu

POLA HUBUNGAN PATRONASE PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI

Tujuan pokok penelitian ini adalah memahami apakah pola hubungan patronase pada birokrasi pemerintah daerah dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian telah dilakukan di Kota Cimahi, Jawa Barat- Indonesia pada tahun 2016. Hasil penelitian adalah bahwa pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan Kota Cimahi, dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis melalui pengembangan karir pegawai.Caranya, walikota tidak melakukan “perloncatan” dalam pengembangan karier kliennya, melainkan dengan “percepatan” agar tidak melanggar  aturan kepegawaian. Para birokrat tertentu dipromosikan berdasarkan prosedur kepegawaian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Wali kota menggunakan wewenangnya secara etis dan ditunjang oleh sikap partai yang tidak ikut campur. Dengan cara itu, pencapaian kinerja pemerintah Kota Cimahi tidak terganggu. Bertolak dari simpulan tersebut, peneliti mengajukan konsep baru yaitu “pola hubungan patronase pada birokrasi pemerintahan daerah dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis sepanjang mengenai pengembangan karier birokrat tertentu, jika kepala daerah menggunakan   wewenangnya  secara  etis,   tidak   mengabaikan aturan kepegawaian, dan tidak ada campur tangan pihak luar

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DI DESA RANCAPANGGUNG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT

This research entitled "The role of Village Government in Increasing Public Participation in Economic Development Village Rancapanggung Cililin District West Bandung Regency". The problem in this research is not optimal the Village Head in monitoring the development of society so that it can cause the lack of society in participating in planning, execution, utilization and also supervision and evaluation of economic development in Rancapanggung Village. As well as, concerning the low level of public awareness and lack of socialization of agencies that will carry out development activities to the community resulting in lack of ownership of the results of development and lack of coordination between agencies. The purpose of this study is to describe and analyze the Role of Village Government in Increasing Public Participation in Village Economic Development. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques conducted by researchers is to learn to study books as reference materials, field observations, and interviews. In sampling the researcher using technique Purposive Sampling. Informants in this research are Village Head, Village Community Empowerment Institution, and Community Leader. From the research results found that the role of village government in improving community participation in the field of village economic development is still not optimal. There are several weak points such as (1) lack of village heads in monitoring the development of the community, (2) lack of community in participating in planning, implementation, utilization and monitoring and evaluation of economic development in Rancapanggung Village, (3) lack of socialization from agencies that will carry out development activities to the community, (4) lack of ownership of the development result and lack of coordination between agencies. Keywords: Role of Village Government, Community Participation, Development, Village EconomyPenelitian ini berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Ekonomi Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat”. Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Kepala Desa dalam memantau perkembangan masyarakat sehingga dapat mengakibatkan kurangnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun pengawasan serta evaluasi pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung. Serta, menyangkut rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari instansi-instansi yang akan melakukan kegiatan pembangunan kepada masyarakat yang mengakibatkan kurangnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan dan kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Ekonomi Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan mempelajari mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi, observasi lapangan, dan wawancara. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Tokoh Masyarakat. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat di bidang Pembangunan Ekonomi Desa masih belum Optimal. Ada beberapa titik kelemahan seperti (1) kurangnya Kepala Desa dalam memantau perkembangan masyarakat, (2) kurangnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun pengawasan serta evaluasi pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung, (3) kurangnya sosialisasi dari instansi-instansi yang akan melakukan kegiatan pembangunan kepada masyarakat, (4) kurangnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan dan kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi. Kata Kunci:  Peran Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, Ekonomi Des

EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DALAM MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH ACEH KE PEMERINTAH PUSAT GUNA MEMAJUKAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH.

ceh Government Liaison Agency, is a Regional agency which is only located in the Capital City, after the establishment of the Aceh Government Liaison Agency as a facilitator of regional needs in collaborating with the central government, researchers want to know how the effectiveness of the Aceh Government Liaison Agency in facilitating Aceh Government affairs to The Central Government in helping to advance the development of the Aceh Region, this research was conducted using a qualitative descriptive method, the results of the study showed 1) Organizational characteristics of the Aceh Government Liaison Agency consisting of the Head of the Agency led by Echelon III, the Administration Sub-Sector, the Service and Information Sub-Sector, the Inter-Relations Sub-Sector. Institutions, Promotion and Exhibition Sub-sectors, which are entirely led by Echelon IV. 2) Environmental Characteristics The Aceh Government Liaison Agency is within the scope of city administration which is very close to the central government. 3) Characteristics of workers, most of the employees come from the Aceh region who have the same customary and cultural values. 4) Management Policies and Practices in the 2017-2022 Strategic Plan are stated as local government policies in formulating efforts to develop Aceh areas which point to the realization of reforms. quality bureaucracy, the realization of an Islamic cultural system, customs and arts, the realization of integrated information and data. Keywords: Effectiveness, Facility Relations between Local Government Affairs and Central GovernmentBadan Penghubung Pemerintah Aceh, adalah badan Daerah yang satu-satunya terletak di Ibu Kota Negara, setelah diterbentuknya Badan Penghubung Pemerintah Aceh sebagai fasilitator kebutuhan daerah dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat maka peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam memfasilitasi urusan Pemerintah Aceh ke Pemerintah Pusat dalam membantu memajukan pembangunan Daerah Aceh, penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan 1) Krakteristik Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh terdiri dari Kepala Badan yang dipimpin oleh Eselon III, Subbidang tata usaha, Subbidang Pelayanan dan Informasi, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Pameran,yang seluruhnya dipimpin oleh Eselon IV. 2) Karakteristik Lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh berada dalam lingkup pemerintahan kota yang sangat dekat dengan pemerintahan pusat. 3) Karakteristik Pekerja sebagian besar pegawai berasal dari daerah Aceh yang memiliki nilai adat dan budaya yang sama.4) Kebijakan dan Praktek Manajemen dalam Renstra 2017-2022 tertuang yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dalam memyusun usaha-usaha untuk membangun daerah aceh berpointkan pada terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas, terwujudnya tata budaya adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami, terwujudnya informasi dan data yang terintegritas.    Kata Kunci: Efektivitas, Fasilitassi Hubungan Urusan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusa

Kuersetin dan Kuersetin-3-O-Glukosida dari Kulit Batang Sonneratia Alba (Lythraceae)

Two flavonoid compounds, quercetin (1) and quercetin-3-O-glucoside (2) have been isolated from the bark of Sonneratia alba (Lythraceae). Chemical structure of both compounds were determined on the basis of spectroscopic data and comparison with those spectra data previously reported. Compound 1 and 2 exhibited antibacterial activity against Gram-positive bacteria, Staphylococcus aureus and Streptococcus mutans with MIC values of 51.2; 48.8; 72.5; dan 100.7 µg/mL respectively.DOI :http://dx.doi.org/10.15408/jkv.v0i0.315

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR

The title of this research is “Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur”. This research uses descriptive method with qualitative approach that is to give a description about the problem in this research. With 7 informants, there are: The Headman of Tanjungsari Village, The Director of BUMDes, The Head Financial Unit of BUMDes,The Head of Service Section of Tanjungsari Village, The Head of Village Economic Institute DPMD Kab. Cianjur, The Head of Karang Taruna, and The Head of RT 002 RW 001 as Tanjungsari Village community. The results represented that the Implementation of Village Government Policy About Badan Usaha Milik Desa in Tanjungsari Village Sukaluyu Cianjur has not been optimally. This was because (1) the policy objectives that BUMDes Tanjungsari Village has not been able to empower the entire village community, (2) the existing BUMDes lack in terms of quantity and quality of human resource then executives tend to stuck in with their respective jobs so that in implementing the policy of the Village Government about Badan Usaha Milik Desa was not followed by the development of a good business type. (3) Financial resources that cannot be develop all the types of business, (4) Characteristics of implementing agencies BUMdes different, (5) the existence of non-compliance attitude of the policy implementers (6) lack of communication between Organization and Activity Executor, (7) the external environment consisting of the political, social and economic environment in the tanjungsari village runs conducive. Keywords : Policy Implementation, BUMDesPenelitian ini membahas terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Di Desa. Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan antara lain (1) tujuan kebijakan tersebut bahwa BUMDes Desa Tanjungsari belum mampu memberdayakan seluruh masyarakat desa, (2) Pengurus BUMDes yang ada pada saat ini kurang dari segi kuantitas dan kualitas lalu cenderung sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Desa tentang pembentukan badan usaha milik desa ini tidak diikuti dengan pengembangan jenis usaha yang baik, (3) Sumberdaya finansial yang tidak bisa mengembangkan seluruh jenis usaha, (4) Karakteristik dari agen pelaksana BUMdes berbeda-beda, (5) adanya sikap ketidaktegasan dan ketidakpatuhan dari para pelaksana kebijakan (6) kurangnya komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (7) lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan politik, sosial dan ekonomi di desa tanjungsari berjalan dengan kondusif. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BUMDe